Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berkungjung ke Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk melakukan konsultasi. PPID BPWS tersebut diterima Komisioner KI Pusat Agus Wijayanto Nugroho dan didampingi para anggota komisioner, bertempat di ruang rapat lantai 5 KIP, Jakarta (14/6).

Pada kesempatan itu, Ketua PPID Pandit Indrawan yang juga menjabat Kepala Divisi Data dan Informasi ingin mendapatkan penjelasan tentang pengelolaan PPID yang lebih baik lagi Badan Publik BPWS banyak mendapatkan informasi yang sangat penting khususnya tentang informasi Publik yang di kecualikan. Adapun informasi Publik yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh pejabat dilingkungan badan publik tersebut.

Dalam tanggapannya, Komisioner KI Pusat Agus Wijayanto Nugroho, menyampaikan, bahwa PPID BP-BPWS harus tetap lebih meningkatkan pengelolaan transparansi informasi publiknya. Dengan cara PPID BP-BPWS harus selalu memberikan pelayanan informasi publik baik yang diminta maupun yang wajib diketahui masyarakat. (Nin)

BPWS dalam tahun 2017 ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara kepada Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat yang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Di dalam sambutannya Kepala BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan selamat atas prestasi yang didapat baik kepada Kementerian maupun lembaga Negara yang mendapatkan opini WTP tersebut.  Moemarhadi juga mengingatkan meskipun mendapatkan opini WTP, Kementerian dan Lembaga Negara harus tetap meningkatkan tertib laporan Keuangannya serta masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi lagi.

Sementara bagi BPWS mendapatkan opini WTP dalam 2 tahun berturut-turut ini adalah merupakan kesungguhan dalam mengelola keuangan negara yang diamanahkan oleh BPWS, untuk itu hal ini patut disyukuri dan kami tetap bisa menjaga prestasi ini pada tahun-tahun akan datang. “kata Herman Hidayat di usai acara penyerahan Sertifikat LHP”. (guh)

Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan SDM berbasis Kompetensi di Kejuruan  Pariwisata (PW02) yang dilaksanakan di Singosari ditutup pada tanggal 2/5/17. Penutupan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto yang dalam sambutannya menyampaikan kepada para peserta pelatihan agar dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah mereka dapatkan di daerah nya masing-masing. Pariwisata merupakan salah satu program pemerintah guna meningkatkan PAD daerah, apalagi pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumenep mempunyai program prioritas mengangkat potensi Pariwisata di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu diharapkan peserta dari Sumenep langsung dapat menerapkan ilmunya dilapangan guna menunjang program Pemerintah setempat. Sidik Wiyoto juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Pihak UPT-PK Singosari dan Para Instruktur yang sudah membimbing peserta sesuai yg diharapkan yaitu lulus 100% dan kompeten, dengan memperoleh sertifikat UPT-PK Singosari dan sertifikat BNSP-LSP.

Kepala UPT-PK Singosari Drs. Surini Santoso,M.Si  juga menyampaikan terimakasih kepada BPWS yang sudah bekerjasama dalam hal memfasilitasi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dari tanggal 18 April s/d 2 Mei 2017, dengan kurikulum selama 240 jam pelajaran. Dari 20 peserta yang dilatih dinyatakan lulus semua dan sudah Kompeten.“ujarnya”. Beliau juga berharap para peserta dapat mengembangkan potensi dirinya lagi dalam mengembangkan pariwisata didaerah nya masing-masing sesuai dengan ilmu yang telah dimiliki dan juga berharap agar Kerjasama antara BPWS dengan UPT-PK Singosari ini dapat terus berjalan untuk mengembangkan potensi SDM diwilayah Madura. (rq)

Kali ini BPWS mendatangkan Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada pegawai di lingkungan Bapel BPWS. Dalam sambutannya Deputi Perencanaan Agus Wahyudi menegaskan bahwa Bimtek ini untuk menyamakan pemahaman, persepsi baik dari Deputi, Divisi dan Satker BPWS terhadap penerapan Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2018.

“Salah satu pilar dalam Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di BPWS adalah meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki nilai manfaat yang terukur” lanjutnya.

Sebagai narasumber pertama Mohammad Fadli menjelaskan bahwa “Dalam setiap perencanaan anggaran BPWS harus dapat menjelaskan hubungan antara biaya yang dibutuhkan terhadap hasil yang akan dicapai, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah standar biaya masukan yang ditetapkan untuk menyusun komponen keluaran (output)” ujarnya.

Penerapan SBM adalah sebagai upaya untuk mendukung pencapaian efektifitas, dan efesiensi dalam hal penganggaran berbasis kinerja”. kata narasumber kedua Hari Wisudo Bagio. “Semua yang dijadikan pertimbangan pasti memiliki dasar hukum” lanjut Hari W Bagio menutup acara Bimtek di BPWS pada hari Rabu, 24 Mei 2017.(MT)

BPWS, mengikuti Assesment indeks keamanan informasi (KAMI), kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Harris Bandung jum'at, (19/5). Sebanyak 84 Kementerian, lembaga, instansi, SKPD dan LPSE Pemerintah telah mengikuti pemeringkatan indeks keamanan informasi (KAMI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Keamanan Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi/lembaga pemerintah. Ada 6 kriteria penilaian dalam pemeringkatan indeks KAMI, pertama Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bagian ini menunjukan seberapa penting peran TIK pada suatu instansi/lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya.

Kedua, Tata Kelola Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi dimana dipersyaratkan perlu adanya struktur organisasi atau fungsi dalam organisasi yang secara khusus mengelola keamanan informasi.

Ketiga, Pengelolaan Resiko, bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan resiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.

Keempat, Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan kemanan informasi dan strategi penerapannya.

Kelima, Pengelolaan Aset Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.

Keenam, Teknologi dan Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

Hasil evaluasi dan penilaian tersebut merupakan kajian self assesment Indeks KAMI yang diverifikasi Tim Pengkaji Kementerian kominfo serta digunakan sebagai pemetaan kondisi tata kelola keamanan informasi. Diharapkan dari evaluasi tersebut dapat meningkatkan tata kelola keamanan informasi yang merupakan objek vital dalam penerapan TIK, selain itu diharapkan dimasa yang akan datang dapat memenuhi standar SNI ISO/IEC 27001:2013 mengenai Keamanan Informasi. kegiatan ini disampaikan langsung Direktur Keamanan Informasi Kementerian kominfo Aidil Chendramata.

BPWS melalui Divisi data & informasi adalah salah satu yang dievaluasi dan mendapatkan hasil kurang baik, maka dari itu perlu adanya perbaikan dari sisi pengamanan informasi yaitu meliputi standar ruangan server, pengamanan aset informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi dan sistem keamanan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas fungsinya BPWS sangat bergantung pada peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga membutuhkan pengelolaan keamanan informasi yang sangat serius. Divisi data dan informasi telah berupaya memenuhi kriteria pengelolaan keamanan informasi berbasis Indeks KAMI, meskipun masih perlu dilakukan penyempurnaan. "ujar pandit indrawan kepala divisi data informasi" (guh)

Pada kesempatan kali ini BPWS kedatangan Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Setiajit, PT. Jatim Grha Utama (BUMD Provinsi Jawa Timur) Muh. Rudiansyah, PT. Jiali Group Property Indonesia (PMA dari Tiongkok) Guan Xin dan Direktur utama PT. Bumi Mulia Usaha Karya (local partner) Indra Tantomo, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017   serta jajaran Pejabat Bapel BPWS untuk membahas rencana investasi pembangunan pengembangan wilayah Suramadu.

Dalam rapat tersebut Plt. Deputi Perencanaan Agus Wahyudi, SE, MM menjelaskan kepada semua pihak tentang Grand Design Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), Kawasan Khusus Madura (KKM), Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan Jalan Tol akses dari Jembatan Suramadu menuju  Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Dalam hal ini Bapel BPWS menjajaki minat Investor untuk berinvestasi di Wilayah Suramadu khususnya Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang meliputi :

  1. Kawasan Wisata Pesisir;
  2. Kawasan Rest Area;
  3. Islamic Centre;
  4. Central Bussines Distric
  5. Kawasan Permukiman;
  6. Kawasan Industri;
  7. Fasilitas Umum;
  8. Super block di Surabaya (lahan 4 Ha)