Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean
rdev

rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website URL: http://www.bpws.go.id Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

BPWS, mengikuti Assesment indeks keamanan informasi (KAMI), kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Harris Bandung jum'at, (19/5). Sebanyak 84 Kementerian, lembaga, instansi, SKPD dan LPSE Pemerintah telah mengikuti pemeringkatan indeks keamanan informasi (KAMI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Keamanan Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi/lembaga pemerintah. Ada 6 kriteria penilaian dalam pemeringkatan indeks KAMI, pertama Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bagian ini menunjukan seberapa penting peran TIK pada suatu instansi/lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya.

Kedua, Tata Kelola Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi dimana dipersyaratkan perlu adanya struktur organisasi atau fungsi dalam organisasi yang secara khusus mengelola keamanan informasi.

Ketiga, Pengelolaan Resiko, bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan resiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.

Keempat, Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan kemanan informasi dan strategi penerapannya.

Kelima, Pengelolaan Aset Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.

Keenam, Teknologi dan Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

Hasil evaluasi dan penilaian tersebut merupakan kajian self assesment Indeks KAMI yang diverifikasi Tim Pengkaji Kementerian kominfo serta digunakan sebagai pemetaan kondisi tata kelola keamanan informasi. Diharapkan dari evaluasi tersebut dapat meningkatkan tata kelola keamanan informasi yang merupakan objek vital dalam penerapan TIK, selain itu diharapkan dimasa yang akan datang dapat memenuhi standar SNI ISO/IEC 27001:2013 mengenai Keamanan Informasi. kegiatan ini disampaikan langsung Direktur Keamanan Informasi Kementerian kominfo Aidil Chendramata.

BPWS melalui Divisi data & informasi adalah salah satu yang dievaluasi dan mendapatkan hasil kurang baik, maka dari itu perlu adanya perbaikan dari sisi pengamanan informasi yaitu meliputi standar ruangan server, pengamanan aset informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi dan sistem keamanan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas fungsinya BPWS sangat bergantung pada peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga membutuhkan pengelolaan keamanan informasi yang sangat serius. Divisi data dan informasi telah berupaya memenuhi kriteria pengelolaan keamanan informasi berbasis Indeks KAMI, meskipun masih perlu dilakukan penyempurnaan. "ujar pandit indrawan kepala divisi data informasi" (guh)

Pada kesempatan kali ini BPWS kedatangan Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Setiajit, PT. Jatim Grha Utama (BUMD Provinsi Jawa Timur) Muh. Rudiansyah, PT. Jiali Group Property Indonesia (PMA dari Tiongkok) Guan Xin dan Direktur utama PT. Bumi Mulia Usaha Karya (local partner) Indra Tantomo, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017   serta jajaran Pejabat Bapel BPWS untuk membahas rencana investasi pembangunan pengembangan wilayah Suramadu.

Dalam rapat tersebut Plt. Deputi Perencanaan Agus Wahyudi, SE, MM menjelaskan kepada semua pihak tentang Grand Design Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), Kawasan Khusus Madura (KKM), Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan Jalan Tol akses dari Jembatan Suramadu menuju  Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Dalam hal ini Bapel BPWS menjajaki minat Investor untuk berinvestasi di Wilayah Suramadu khususnya Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang meliputi :

  1. Kawasan Wisata Pesisir;
  2. Kawasan Rest Area;
  3. Islamic Centre;
  4. Central Bussines Distric
  5. Kawasan Permukiman;
  6. Kawasan Industri;
  7. Fasilitas Umum;
  8. Super block di Surabaya (lahan 4 Ha)

Bisa kita bayangkan bukan seandainya rentetan sejarah bangsa ini dahulu tak tarcatat secuilpun? Tentu bangsa ini seolah tak bernyawa dan tak memiliki jejak sejarah.

Selain itu, sangat sering dalam masalah hukum, arsip menjadi sebuah senjata telak dalam perdebatan hukum.

"R.J Alfaro bahkan menyatakan, pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih. Arsip itu saksi bisu tak terpisahkan,handal dan abadi. Yang memberikan kesaksian pada keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan negara," ujar Kepala Sub Direktorat Pusat I Arsip Nasional Indonesia, Hilman Rosmana, selaku pemateri dalam sosialisasi tata naskah dinas di BPWS, Selasa (9/5).

Untuk itu,lanjut Hilman, arsip menjadi sangat vital. Menurutnya, BPWS harus mampu melakukan tata kelola arsip yang baik dan sistematis.

"Ini sangat sangat penting. Pada titik tertentu, taruhlah dalam masalah hukum, arsip ini bisa menolong. Selain itu, kelak arsip yg sistematis, akan bercerita rentetan sejarah BPWS di Madura. Ia akan menjadi aset." tandasnya.

Ia mencontohkan arsip Supersemar yang muncul 3 versi. "Dan tiga tiga nya tidak autentik. apakah benar Supersemar bunyinya seperti itu? Tidak terjawab karena tidak ada arsip," tandasnya.

Sementara, Plt. Sekretaris BPWS, Sidik Wiyoto menegaskan, unsur vital dan pentingnya arsip harus menjadi perhatian serius seluruh elemen BPWS.

"Jangan disepelekan. Sekedar contoh, dalam sebuah audit, oleh BPK atau BPKP, arsip menjadi unsur paling vital dalam sebuah pemeriksaan."tegas mantan auditor senior ini. (Coy)

Hubungan kerja sama antara BPWS dan Pemkab Sumenep kembali terjalin lebih sinergis. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kembali MoU antara kedua instansi ini, di Pendopo Kabupaten Sumenep , jumat 28/4.

MoU ini ditandatangani langsung Bupati Sumenep KH Busyro A Karim dan Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat. Pada kesempatan  itu, Busyro mengatakan,  Kabupaten Sumenep menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa  karena BPWS telah banyak membantu pembangunan di Pemkab Sumenep.

“Tentu ini sangat membantu kemajuan Sumenep. Membantu rakyat dan sudah pasti memberi manfaat yang besar. Kami berharap, tahun  ke depan, BPWS masih bersedia terus bergandengan tangan dan membantu,” ujarnya ramah.

BPWS memang telah benyak melakukan Stimulasi pembangunan di Sumenep. Di antaranya, pembangunan PJU  (penerangan jalan umum), pembangunan Giliyang, pembangunan pipa air bersih bawah laut   dari Dungkek – Giliyang, (pembangunan reservoir, pelatihan SDM, pembangunan jalan dan lains sebagainya yang nilainya mencapai ratusan miliar. Untuk tahun ini, BPWS kembali melakukan pembangunan PJU di Sumenep.

“Tahun ini rencananya kami akan membebaskan tanah untuk pembangunan jalan lingkar bandara dan jalan lingkar utara.  Ke depan, jika tanah ini sudah bebas maka Pemkab Sumenep berharap BPWS bisa membangun PJU dan jalan di tanah ini,” ujarnya.

Menanggapi uraian Bupati Sumenep tersebut, Herman Hidayat menegaskan komitmen kuatnya untuk turut serta membangun Madura secara keseluruhan. Purnawirawan bintang dua ini memastikan, komitmen BPWS tidak pernah bergeser dari upaya untuk memakmurkan Madura.

“Kami jelas akan semaksimal mungkin membantu pembangunan di Madura, juga khususnya di Sumenep. BPWS pada tahun ini siap membangun PJU kembali di 144 titik yang terletak di ruas jalan KH Mansur, sehingga jalan sumenep bisa terang benderang,” ujarnya. (nin)

Komitmen BPWS untuk membantu percepatan pembangunan di Madura bukan isapan jempol belaka. Setelah sejumlah  infrastruktur dibangun dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan tahun ini BPWS segera mengerjakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sumber air dari Sungai Pocong. Selain itu, akan  dibangun jalan pendekat menuju overpass II di Kawasan KKJSM.

“Semua ini letaknya di Bangkalan. Salah satu tujuannya untuk membantu penyediaan air minum di Bangkalan Madura,” ujar Jepala Divisi Pengendalian Pembangunan BPWS, Mochammad Anwar.

 Pembangunan SPAM ini merupakan infrastruktur pendukung untuk pelayanan air minumdalam rangka pengembangan kawasan. Sedangkan jalan pendekat menuju overpass II merupakan salah satu pengembangan konektivitas serta aksesbilitas transportasi kawasan di KKJSM.

Untuk informasi,  pengerjaan SPAM tersebut berupa instalasi pengolahan dan fasilitas bangunan penunjang memanfaatkan sumber air permukaan dari Sungai Pocong diatas lahan ± 2 hektar dengan kapasitas awal sebesar ± 210 L/dtk yang terletak di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Jarak pelayanan menuju KKJSM sekitar ± 11 Km dan diharapkan dapat melayani kebutuhan domestik maupun non domestik pada kawasan.

Sedangkan rencana Jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM ini terletak pada 4 (empat) desa yaitu Desa Pangpong, Desa Baengas, Desa Morkepek dan Desa Sukolilo Barat di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan total panjang jalan pendekat ± 2 Km. Sedangkan lebar jalan 7 meter serta ruang milik jalan sebesar 16 meter.

Sehingga pembangunan SPAM di KKJSM serta jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM diperkirakan akan membawa dampak terhadap perubahan fisik lingkungan serta berpengaruh terhadap kondisi sosial, kebisingan, serta penurunan kualitas air.

Kepala Divisi Perencanaan Umum dan Program, Budi Santosa dalam Diskusi Teknis penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL di ruang rapat BPWS, Jumat (07/04) mengatakan, kegiatan tersebut masuk kedalam kategori kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan yang nantinya juga sesuai dengan PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 sebagai kelengkapan dokumen perizinan.

“Ini suatu keharusan,”tandasnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Diah Susilowati menegaskan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, menunjukkan bahwa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPWS tidak masuk dalam kategori wajib AMDAL. Sehingga hanya diperlukan Dokumen Upaya kelayakan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).

“Namun harus dipastikan juga lingkup pekerjaan, jangan sampai tumpang tindih terhadap dokumen AMDAL yang telah dikerjakan sebelumnya,”tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Mochammad Anwar menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan hasil penelitian dengan ITS, kandungan air di Sungai Pocong memiliki kadar kapur yang tinggiyang berasal dari Gunung Geger. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perlindungan ekosistem atau habitat sekitar sumber air dengan mengontrol aktifitas penambangan kapur di Gunung Geger agar tidak mengganggu siklus hidrologi sumber air pocong.

Menambahi statemen tersebut, Deputi Pengendalian BPWS, Hadi Roseno meminta di dalam dokumen lingkungan UKL-UPLnantinya dapat menjelaskan tahapan pekerjaan terutama pada tahap konstruksi terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki dampak beserta penanganannya agar dapat ditindaklanjuti oleh pelaksanaan kegiatan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, tegasnya.(riz)

Tak mau berleha-leha, BPWS terus melakukan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan untuk percepatan pengembangan potensi ekonomi unggulan di Madura. Singkronisasi ini dilakukan dengan melibatkan empat kabupaten Madura Selasa (21/03/2017), Bakorwil IV Pamekasan Madura yang dikemas dalam kegiatan Forum Koordinasi Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Wilayah Madura.  

Acara yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bakorwil IV Pamekasan membahas identifikasi usulan program fasilitasi dan stimulasi yang akan dilakukan oleh BPWS di Madura Tahun Anggaran 2018. Di dalam forum tersebut, juga diangkat isu-isu strategis pengembangan wilayah Madura serta arah kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur dan upaya mengurangi disparitas wilayah khususnya di Wilayah Madura Tahun 2018.

Acara yang dipimpin Kepala Bakorwil IV Pamekasan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi dan Deputi Perencanaan BPWS Agus Wahyudi serta turut dihadiri unsur DPRD, Bakorwil, Pemkab Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, serta unit kerja di lingkungan BPWS.

“Isu strategis yang menjadi kendala dalam mengembangkan potensi Madura antara lain belum adanya keterpaduan antar daerah dalam pengembangan kawasan Madura yang terpadu dan terintegrasi. Sehingga kesenjangan pertumbuhan antar wilayah antara daratan dan kepulauan, serta konektivitas antar wilayah khususnya dengan kepulauan masih rendah karena keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan,”jelasnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuat beberapa kebijakan dalam upaya mengurangi disparitas wilayah di Madura  salah satunya adalah menetapkan klaster kewilayahan untuk pengembangan Madura dalam RTRW Jawa Timur sebagai klaster agropolitan dan klaster pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur.

Sementara, Kasubid Pemberdayaan Masyrakat Bappeda Provinsi Jawa Timur Nana Fajar mengatakan, prioritas penanganan klaster agropolitan, pesisir dan kepulauan Madura adalah fokus pada aspek sosial (peningkatan mutu kesehatan, pendidikan formal dan non formal, wajib belajar 9 tahun, dan pengentasan kemiskinan), aspek ekonomi (peningkatan iklim investasi, agribisnis, dan peningkatan kontribusi sektor primer), aspek fisik prasarana dan lingkungan (optimalisasi dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti layanan air bersih, listrik dan layanan infrastruktur kesehatan serta pendidikan, perbaikan dan rehabilitasi jalan).

Pada kesempatan yang sama,  Agus Wahyudi mengungkapkan, rencana program stimulasi pengembangan infrastruktur serta SDM untuk mendukung klaster-klaster unggulan meliputi peningkatan akses infrastruktur kawasan (jalan dan SPAM) serta pelatihan untuk peningkatan SDM lokal dalam rangka persiapan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja industri di Madura.

“Ini menjadi perhatian serius kami dalam mengembangkan Madura,”tegasnya.

Di akhir acara, masing-masing kabupaten menyerahkan daftar usulan yang nantinya dibahas lebih lanjut untuk masuk ke dalam program falistasi dan stimulasi percepatan pembangunan oleh BPWS Tahun Anggaran 2018.

“Ini tentu akan kami perjuangkan di tingkatan pusat demi  percepatan pengembangan Madura,”pungkas Agus Wahyudi. (riz)