Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Pariwisata menjadi salah satu program Nawa Cita di era pemerintahan ini, tahun ini pariwisata naik menjadi no 4 dari sebelumnya no 5, hal ini membuktikan bahwa pariwisata adalah salah satu faktor yang bisa membantu meningkatan pembangunan perekonomian di Indonesia. BPWS melalui salah satu programnya yaitu fasilitasi dan stimulasi, mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) Meningkatkan Minat Investor dalam Pengembangan Pariwisata di wilayah Suramadu bertempat di Kantor BPWS Surabaya , dalam acara ini dihadiri oleh Narasumber Sutarjo yang menjabat Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, dalam penjelasannya beliau menyampaikan bahwa “dalam meningkatkan potensi pariwisata di Indonesia khususnya di Madura ada strategi pengembangan pemasaran pariwisata, secara potensi wisata di Madura begitu banyak, hanya saja perlu adanya peningkatan infrastruktur, daya dukung akses, transportasi, missal di Madura mempunyai wisata yang sudah ada tinggal di branding di masyarakat melalui teknologi informasi dengan social media online seperti yang sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi yang terkenal pada saat ini. Itu menjadikan mudah untuk mengembangkan pariwisata di Pulau Madura di wilayah Jembatan SuramaduPlt Deputi Pengendalian Agus Wahyudi selaku pimpinan acara dalam kegiatan ini, sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini, beliau menyampaiakan bahwa “Madura memiliki banyak sekali potensi alam wisata yang bagus hanya saja belum terkelola dengan baik, diharapkan dengan FGD ini Madura bisa berkembang salah satunya dengan media Pariwisata”. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Bangkalan. (fiq)

Seperti kita ketahui BPWS selama ini telah mengadakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Masyarakat Madura di berbagai bidang Kejuruan.Pelatihan ini dilaksanakan guna menciptakan Sumber Daya Manusia yang siap pakai dan berdaya guna di berbagai lapangan pekerjaan.Dalam hal ini BPWS juga sudah ikut mensukseskan program pemerintah guna mengurangi angka pengangguran.
Pada tanggal 22 Juli 2017 BPWS ikut serta menghadiri Pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi ( PBK ) dan Program Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna dan Job Market Fair ( JMF ) 2017.Acara ini dihadiri oleh Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili oleh Dirjen Bina Lattas Kemennaker RI,Bapak Bambang Satrio
Dalam kesempatan ini Bapak Dirjen menyampaikan : Kementrian Tenaga Kerja dan transmigrasi memiliki program untuk menekan angka pengangguran hingga 1 digit dengan cara menyelenggarakan kegiatan seperti ini yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK),dengan adanya PBK ini mampu memenuhi kriteria pasar di industri yang ada dan dengan diadakannya event job fair agar para pencari kerja dan perusahaan pengguna tenaga kerja lebih dekat untuk berintegrasi,tandasnya
Dalam kesempatan ini Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak Drs.H.Syaifullah Yusuf.Dalam arahannya Bapak Wagub menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia,oleh sebab itu para investor diharapkan peran sertanya untuk berinvestasi di wilayah Jawa Timur dengan begitu akan terbuka banyak kesempatan pekerjaan yang mampu menampung para pencari kerja di Jawa Timur.
BPWS yang merupakan salah satu Badan Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai program guna menunjang Program Pemerintah selama ini telah berhasil mencetak SDM yang mempunyai keahlian dan bersertifikasi.
Jadi secara tidak langsung apa yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah selama ini guna menekan angka pengangguran telah didukung oleh BPWS dengan mengadakan Pelatihan SDM Berbasis Kompetensi,ujar Edy Slamet selaku Kasubdiv Pemberdayaan di BPWS. (Rabbi)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berkungjung ke Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk melakukan konsultasi. PPID BPWS tersebut diterima Komisioner KI Pusat Agus Wijayanto Nugroho dan didampingi para anggota komisioner, bertempat di ruang rapat lantai 5 KIP, Jakarta (14/6).

Pada kesempatan itu, Ketua PPID Pandit Indrawan yang juga menjabat Kepala Divisi Data dan Informasi ingin mendapatkan penjelasan tentang pengelolaan PPID yang lebih baik lagi Badan Publik BPWS banyak mendapatkan informasi yang sangat penting khususnya tentang informasi Publik yang di kecualikan. Adapun informasi Publik yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi yang dihadiri oleh pejabat dilingkungan badan publik tersebut.

Dalam tanggapannya, Komisioner KI Pusat Agus Wijayanto Nugroho, menyampaikan, bahwa PPID BP-BPWS harus tetap lebih meningkatkan pengelolaan transparansi informasi publiknya. Dengan cara PPID BP-BPWS harus selalu memberikan pelayanan informasi publik baik yang diminta maupun yang wajib diketahui masyarakat. (Nin)

BPWS dalam tahun 2017 ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara kepada Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat yang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Di dalam sambutannya Kepala BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan selamat atas prestasi yang didapat baik kepada Kementerian maupun lembaga Negara yang mendapatkan opini WTP tersebut.  Moemarhadi juga mengingatkan meskipun mendapatkan opini WTP, Kementerian dan Lembaga Negara harus tetap meningkatkan tertib laporan Keuangannya serta masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi lagi.

Sementara bagi BPWS mendapatkan opini WTP dalam 2 tahun berturut-turut ini adalah merupakan kesungguhan dalam mengelola keuangan negara yang diamanahkan oleh BPWS, untuk itu hal ini patut disyukuri dan kami tetap bisa menjaga prestasi ini pada tahun-tahun akan datang. “kata Herman Hidayat di usai acara penyerahan Sertifikat LHP”. (guh)

Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan SDM berbasis Kompetensi di Kejuruan  Pariwisata (PW02) yang dilaksanakan di Singosari ditutup pada tanggal 2/5/17. Penutupan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto yang dalam sambutannya menyampaikan kepada para peserta pelatihan agar dapat mengaplikasikan semua ilmu yang telah mereka dapatkan di daerah nya masing-masing. Pariwisata merupakan salah satu program pemerintah guna meningkatkan PAD daerah, apalagi pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Sumenep mempunyai program prioritas mengangkat potensi Pariwisata di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu diharapkan peserta dari Sumenep langsung dapat menerapkan ilmunya dilapangan guna menunjang program Pemerintah setempat. Sidik Wiyoto juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Pihak UPT-PK Singosari dan Para Instruktur yang sudah membimbing peserta sesuai yg diharapkan yaitu lulus 100% dan kompeten, dengan memperoleh sertifikat UPT-PK Singosari dan sertifikat BNSP-LSP.

Kepala UPT-PK Singosari Drs. Surini Santoso,M.Si  juga menyampaikan terimakasih kepada BPWS yang sudah bekerjasama dalam hal memfasilitasi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan dari tanggal 18 April s/d 2 Mei 2017, dengan kurikulum selama 240 jam pelajaran. Dari 20 peserta yang dilatih dinyatakan lulus semua dan sudah Kompeten.“ujarnya”. Beliau juga berharap para peserta dapat mengembangkan potensi dirinya lagi dalam mengembangkan pariwisata didaerah nya masing-masing sesuai dengan ilmu yang telah dimiliki dan juga berharap agar Kerjasama antara BPWS dengan UPT-PK Singosari ini dapat terus berjalan untuk mengembangkan potensi SDM diwilayah Madura. (rq)

Kali ini BPWS mendatangkan Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) untuk Tahun Anggaran 2018 kepada pegawai di lingkungan Bapel BPWS. Dalam sambutannya Deputi Perencanaan Agus Wahyudi menegaskan bahwa Bimtek ini untuk menyamakan pemahaman, persepsi baik dari Deputi, Divisi dan Satker BPWS terhadap penerapan Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2018.

“Salah satu pilar dalam Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di BPWS adalah meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta memiliki nilai manfaat yang terukur” lanjutnya.

Sebagai narasumber pertama Mohammad Fadli menjelaskan bahwa “Dalam setiap perencanaan anggaran BPWS harus dapat menjelaskan hubungan antara biaya yang dibutuhkan terhadap hasil yang akan dicapai, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah standar biaya masukan yang ditetapkan untuk menyusun komponen keluaran (output)” ujarnya.

Penerapan SBM adalah sebagai upaya untuk mendukung pencapaian efektifitas, dan efesiensi dalam hal penganggaran berbasis kinerja”. kata narasumber kedua Hari Wisudo Bagio. “Semua yang dijadikan pertimbangan pasti memiliki dasar hukum” lanjut Hari W Bagio menutup acara Bimtek di BPWS pada hari Rabu, 24 Mei 2017.(MT)