Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

BPWS, mengikuti Assesment indeks keamanan informasi (KAMI), kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Harris Bandung jum'at, (19/5). Sebanyak 84 Kementerian, lembaga, instansi, SKPD dan LPSE Pemerintah telah mengikuti pemeringkatan indeks keamanan informasi (KAMI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Keamanan Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi/lembaga pemerintah. Ada 6 kriteria penilaian dalam pemeringkatan indeks KAMI, pertama Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bagian ini menunjukan seberapa penting peran TIK pada suatu instansi/lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya.

Kedua, Tata Kelola Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi dimana dipersyaratkan perlu adanya struktur organisasi atau fungsi dalam organisasi yang secara khusus mengelola keamanan informasi.

Ketiga, Pengelolaan Resiko, bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan resiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.

Keempat, Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan kemanan informasi dan strategi penerapannya.

Kelima, Pengelolaan Aset Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.

Keenam, Teknologi dan Keamanan Informasi, bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektifitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi.

Hasil evaluasi dan penilaian tersebut merupakan kajian self assesment Indeks KAMI yang diverifikasi Tim Pengkaji Kementerian kominfo serta digunakan sebagai pemetaan kondisi tata kelola keamanan informasi. Diharapkan dari evaluasi tersebut dapat meningkatkan tata kelola keamanan informasi yang merupakan objek vital dalam penerapan TIK, selain itu diharapkan dimasa yang akan datang dapat memenuhi standar SNI ISO/IEC 27001:2013 mengenai Keamanan Informasi. kegiatan ini disampaikan langsung Direktur Keamanan Informasi Kementerian kominfo Aidil Chendramata.

BPWS melalui Divisi data & informasi adalah salah satu yang dievaluasi dan mendapatkan hasil kurang baik, maka dari itu perlu adanya perbaikan dari sisi pengamanan informasi yaitu meliputi standar ruangan server, pengamanan aset informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi dan sistem keamanan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas fungsinya BPWS sangat bergantung pada peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga membutuhkan pengelolaan keamanan informasi yang sangat serius. Divisi data dan informasi telah berupaya memenuhi kriteria pengelolaan keamanan informasi berbasis Indeks KAMI, meskipun masih perlu dilakukan penyempurnaan. "ujar pandit indrawan kepala divisi data informasi" (guh)

Pada kesempatan kali ini BPWS kedatangan Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Setiajit, PT. Jatim Grha Utama (BUMD Provinsi Jawa Timur) Muh. Rudiansyah, PT. Jiali Group Property Indonesia (PMA dari Tiongkok) Guan Xin dan Direktur utama PT. Bumi Mulia Usaha Karya (local partner) Indra Tantomo, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017   serta jajaran Pejabat Bapel BPWS untuk membahas rencana investasi pembangunan pengembangan wilayah Suramadu.

Dalam rapat tersebut Plt. Deputi Perencanaan Agus Wahyudi, SE, MM menjelaskan kepada semua pihak tentang Grand Design Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), Kawasan Khusus Madura (KKM), Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan Jalan Tol akses dari Jembatan Suramadu menuju  Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Dalam hal ini Bapel BPWS menjajaki minat Investor untuk berinvestasi di Wilayah Suramadu khususnya Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang meliputi :

  1. Kawasan Wisata Pesisir;
  2. Kawasan Rest Area;
  3. Islamic Centre;
  4. Central Bussines Distric
  5. Kawasan Permukiman;
  6. Kawasan Industri;
  7. Fasilitas Umum;
  8. Super block di Surabaya (lahan 4 Ha)

Hubungan kerja sama antara BPWS dan Pemkab Sumenep kembali terjalin lebih sinergis. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kembali MoU antara kedua instansi ini, di Pendopo Kabupaten Sumenep , jumat 28/4.

MoU ini ditandatangani langsung Bupati Sumenep KH Busyro A Karim dan Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat. Pada kesempatan  itu, Busyro mengatakan,  Kabupaten Sumenep menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa  karena BPWS telah banyak membantu pembangunan di Pemkab Sumenep.

“Tentu ini sangat membantu kemajuan Sumenep. Membantu rakyat dan sudah pasti memberi manfaat yang besar. Kami berharap, tahun  ke depan, BPWS masih bersedia terus bergandengan tangan dan membantu,” ujarnya ramah.

BPWS memang telah benyak melakukan Stimulasi pembangunan di Sumenep. Di antaranya, pembangunan PJU  (penerangan jalan umum), pembangunan Giliyang, pembangunan pipa air bersih bawah laut   dari Dungkek – Giliyang, (pembangunan reservoir, pelatihan SDM, pembangunan jalan dan lains sebagainya yang nilainya mencapai ratusan miliar. Untuk tahun ini, BPWS kembali melakukan pembangunan PJU di Sumenep.

“Tahun ini rencananya kami akan membebaskan tanah untuk pembangunan jalan lingkar bandara dan jalan lingkar utara.  Ke depan, jika tanah ini sudah bebas maka Pemkab Sumenep berharap BPWS bisa membangun PJU dan jalan di tanah ini,” ujarnya.

Menanggapi uraian Bupati Sumenep tersebut, Herman Hidayat menegaskan komitmen kuatnya untuk turut serta membangun Madura secara keseluruhan. Purnawirawan bintang dua ini memastikan, komitmen BPWS tidak pernah bergeser dari upaya untuk memakmurkan Madura.

“Kami jelas akan semaksimal mungkin membantu pembangunan di Madura, juga khususnya di Sumenep. BPWS pada tahun ini siap membangun PJU kembali di 144 titik yang terletak di ruas jalan KH Mansur, sehingga jalan sumenep bisa terang benderang,” ujarnya. (nin)

Komitmen BPWS untuk membantu percepatan pembangunan di Madura bukan isapan jempol belaka. Setelah sejumlah  infrastruktur dibangun dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan tahun ini BPWS segera mengerjakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sumber air dari Sungai Pocong. Selain itu, akan  dibangun jalan pendekat menuju overpass II di Kawasan KKJSM.

“Semua ini letaknya di Bangkalan. Salah satu tujuannya untuk membantu penyediaan air minum di Bangkalan Madura,” ujar Jepala Divisi Pengendalian Pembangunan BPWS, Mochammad Anwar.

 Pembangunan SPAM ini merupakan infrastruktur pendukung untuk pelayanan air minumdalam rangka pengembangan kawasan. Sedangkan jalan pendekat menuju overpass II merupakan salah satu pengembangan konektivitas serta aksesbilitas transportasi kawasan di KKJSM.

Untuk informasi,  pengerjaan SPAM tersebut berupa instalasi pengolahan dan fasilitas bangunan penunjang memanfaatkan sumber air permukaan dari Sungai Pocong diatas lahan ± 2 hektar dengan kapasitas awal sebesar ± 210 L/dtk yang terletak di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Jarak pelayanan menuju KKJSM sekitar ± 11 Km dan diharapkan dapat melayani kebutuhan domestik maupun non domestik pada kawasan.

Sedangkan rencana Jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM ini terletak pada 4 (empat) desa yaitu Desa Pangpong, Desa Baengas, Desa Morkepek dan Desa Sukolilo Barat di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan total panjang jalan pendekat ± 2 Km. Sedangkan lebar jalan 7 meter serta ruang milik jalan sebesar 16 meter.

Sehingga pembangunan SPAM di KKJSM serta jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM diperkirakan akan membawa dampak terhadap perubahan fisik lingkungan serta berpengaruh terhadap kondisi sosial, kebisingan, serta penurunan kualitas air.

Kepala Divisi Perencanaan Umum dan Program, Budi Santosa dalam Diskusi Teknis penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL di ruang rapat BPWS, Jumat (07/04) mengatakan, kegiatan tersebut masuk kedalam kategori kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan yang nantinya juga sesuai dengan PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 sebagai kelengkapan dokumen perizinan.

“Ini suatu keharusan,”tandasnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Diah Susilowati menegaskan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, menunjukkan bahwa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPWS tidak masuk dalam kategori wajib AMDAL. Sehingga hanya diperlukan Dokumen Upaya kelayakan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).

“Namun harus dipastikan juga lingkup pekerjaan, jangan sampai tumpang tindih terhadap dokumen AMDAL yang telah dikerjakan sebelumnya,”tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Mochammad Anwar menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan hasil penelitian dengan ITS, kandungan air di Sungai Pocong memiliki kadar kapur yang tinggiyang berasal dari Gunung Geger. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perlindungan ekosistem atau habitat sekitar sumber air dengan mengontrol aktifitas penambangan kapur di Gunung Geger agar tidak mengganggu siklus hidrologi sumber air pocong.

Menambahi statemen tersebut, Deputi Pengendalian BPWS, Hadi Roseno meminta di dalam dokumen lingkungan UKL-UPLnantinya dapat menjelaskan tahapan pekerjaan terutama pada tahap konstruksi terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki dampak beserta penanganannya agar dapat ditindaklanjuti oleh pelaksanaan kegiatan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, tegasnya.(riz)

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), semakin erat dan dinamis. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kamis (6/4) di rumah dinas Bupati Pamekasan.

MoU itu sendiri dalam rangka fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pamekasan. Dalam kesempatan itu,Bupati Pamekasan,Achmad Syafii menyatakan terimakasih kepada BPWS yang telah melakukan fasilitasi dan bantuan pembangunan untuk Pamekasan. Ke depan, kerjasama dalam berbagai bidang akan terus dijalin dengan baik,dinamis dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Ini bagian dari upaya percepatan pembangunan demi majunya Pamekasan. Keberadaan BPWS jelas dan nyata nyata sangat membantu Pamekasan untuk semakin maju. Baik dalam bidang infrastruktur maupun SDM," ujarnya dalam sambutan.

Hadir dalam acara itu jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Diantaranya,Wakil Bupati, Sekdakab, Asisten I, Kepala Bappeda, Kadis PU Binamarga, Ketua Komisi A DPRD Kab. Pamekasan,Direktur PDAM dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama,Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyatakan, jajarannya merasa terhormat dengan sikap terbuka dan positif yang ditunjukkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebab, dengan begitu amanah untuk membangun Madura bisa dijalankan dengan baik.

"Seperti kabupaten lainnya di Madura,Pamekasan tentu menjadi simpul penting dalam upaya memajukan Madura. Sinergitas ini menjadi langkah positif untuk menjadikan Madura lebih baik," tegas purnawirawan jenderal bintang dua ini.

Hadir dari jajaran BPWS antara lain, Plt. Sekretaris BPWS, Deputi Perencanaan, Kadiv Data & Informasi, Kadiv Hub. Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM),Kadiv Hukum dan lain sebagainya. Sampai saat ini, BPWS telah melakukan fasilitasi dan stimulasi hingga kurang lebih menyentuh angka dari 100 miliar di berbagai bidang. Diantaranya proyek infrastruktur seperti SPAM, peningkatan kualitas jalan dan PJU. Selain itu, juga pengembangan SDM berbasis kompetensi yg digelar secara berkelanjutan setiap tahun. (Coy)

Peningkatan kualitas pendidik di Madura,menjadi perhatian serius Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nurul Hadi. Untuk itu, ia berharap secara khusus kepada BPWS untuk melatih peningkatan kualitas tenaga pendidik di Sampang, utamanya di level SMA dan SMK. "Kami berharap jangan hanya soal penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menghadapi industri, tetapi juga tenaga pendidik di Sampang,"ujarnya dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi kerjasama peningkatan SDM berbasis kompetensi antara BPWS dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Sampang, Selasa (4 April 2017) di aula Dinas Pendidikan Sampang.

Ditambahkannya, saat ini ada kekurangan pendidik di sampang sekitar 2000 orang. Ini menjadi persoalan tersendiri. Lebih dari itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan persoalan urgen untuk menyiapkan sumber daya anak didik yg berkualitas. "Harus diakui bahwa saat ini Kabupaten Sampang berada di urutan kurang baik se Jawa Timur. Dengan begitu,kami butuh dukungan, bantuan, bimbingan,khususnya dari BPWS. Sekiranya bisa, kami harapkan ada pelatihan dan peningkatan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik," ujarnya.Sementara, Plt. Sekretaris BPWS mengaku akan menjadikan masukan tersebut sebagai usulan serius. Menurutnya,hal itu memungkinkan untuk ditindaklanjuti. "Tahun 2014 kami pernah melatih peningkatan kualitas SDM para asatidz di madrasah dalam berbagai bidang. Seperti IT, komputer dan lain sebagainya. Intinya,usulan ini akan kami pertimbangkan," pungkasnya (coy)