Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Pada kesempatan kali ini BPWS kedatangan Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Setiajit, PT. Jatim Grha Utama (BUMD Provinsi Jawa Timur) Muh. Rudiansyah, PT. Jiali Group Property Indonesia (PMA dari Tiongkok) Guan Xin dan Direktur utama PT. Bumi Mulia Usaha Karya (local partner) Indra Tantomo, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017   serta jajaran Pejabat Bapel BPWS untuk membahas rencana investasi pembangunan pengembangan wilayah Suramadu.

Dalam rapat tersebut Plt. Deputi Perencanaan Agus Wahyudi, SE, MM menjelaskan kepada semua pihak tentang Grand Design Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), Kawasan Khusus Madura (KKM), Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan Jalan Tol akses dari Jembatan Suramadu menuju  Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Dalam hal ini Bapel BPWS menjajaki minat Investor untuk berinvestasi di Wilayah Suramadu khususnya Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang meliputi :

  1. Kawasan Wisata Pesisir;
  2. Kawasan Rest Area;
  3. Islamic Centre;
  4. Central Bussines Distric
  5. Kawasan Permukiman;
  6. Kawasan Industri;
  7. Fasilitas Umum;
  8. Super block di Surabaya (lahan 4 Ha)

Rencana Pemanfaatan BMN pada lahan di Kawasan  Rest Area, Kawasan Pariwisata, Pembangunan  dan Pengelolaan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) telah dibahas pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 di Ruang Rapat Mustazir BPWS Hadi Wiyono dengan mendengarkan arahan dari Nara Sumber selaku Kasi PKNSI dan dihadiri oleh seluruh Pejabat BPWS.

Agus Wahyudi selaku Plt. Deputi Perencanaan mengatakan bahwa di dalam pengelolaan kawasan nantinya akan Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola kawasan tersebut. Hadi Wiyono selaku selaku Kasi PKNSI Dirjen Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memaparkan bahwa Pengelolaan kawasan adalah Badan Layanan Umum Kawasan, karena badan pengelola kawasan Suramadu ini bertujuan untuk akselerasi percepatan pengembangan kawasan sesuai dengan amanah Perpres No 27 Tahun 2008 Tentang BPWS.

5 bentuk pemanfaatan BMN, yang dapat dilakukan :

1.Sewa

2.Pinjam Pakai

3.Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

4.Bangun Serah Guna / Bangun Guna Serah

5.Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

 

Pemanfaatan BMN adalah untuk mengoptimalkan BMN yang belum / tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mencegah penggunaan tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku. 

Prinsip Pemanfaatan BMN, antara lain :

1.Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

2.Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Negara dan kepentingan umum.

3.Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.

4.BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola Barang / Pengguna Barang.

5.Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra pemanfaatan.

6.Penerimaan Negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan Negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.

7.BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.(Astri)

Struktur Organisasi PPID BPWS

Sekilas

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPWS

 

Dasar Hukum

  1. Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPWS

 

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Asas

  1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

 

Tujuan

  1. Memberikan standar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang berkualitas.
  3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh Informasi Publik.
  4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.

 

Kategori Informasi Publik

  1. Informasi Wajib disediakan.
  2. Informasi Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  3. Informasi disediakan atas permintaan yang berkepentingan.
  4. Informasi yang dikecualikan.

 

Pengelolaan Keberatan

  1. Keberatan diajukan kepada Penanggung jawab melalui PPID.
  2. Keberatan disampaikan tertulis kepada Petugas Meja Informasi.
  3. Tanggapan disampaikan kepada pemohon/kuasa secara tertulis paling lama 30 hari kerja.