Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

SEMINAR NASIONAL DESA WISATA DAN EKOWISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam Seminar Nasional Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang diselenggarakan di Hotel Utami Sumekar tanggal 29 s/d 30 Agustus 2014 mengundang BPWS bersama perangkat Pemerintah Kabupaten Sumenep. Narasumber dalam seminar tersebut berasal dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Koperaasi dan UMKM.

Peserta yang hadir adalah para Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Sumenep dan beberapa pajabat dari dinas/lembaga Pemerintah Kabupaten lain di Jawa Timur, diantaranya Bondowoso, Trenggalek, dan Tulungagung. BPWS dihadiri oleh Kepala Sub Div Perencanaan Hadi Susanto ST dan Kepala Sub Divisi Pengadaan Tanah Eddi Harlijadi, SE.MM. serta beberapa staf lain.

Seminar Nasional itu cukup penting bagi BPWS, mengingat peran badan ini di Madura sangat strategis dalam rangka mengembangkan Pulau Garam kedepan, khususnya sektor Pariwisatanya. Beberapa Kawasan sangat berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata pesisir dan kepulauan.

Keikutsertaan BPWS dalam seminar itu tentunya dapat menambah pengalaman serta memperoleh materi kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan nasional. Badan ini masih memerlukan peran serta pihak lain atau stakeholder guna memperkaya khasanah data dan informasi wisata serta pengelolaannya, agar dalam penetapan program – programnya dapat berdampak langsung kepada kualitas destinasi wisata di Madura dan sekitarnya.

Pengembangan kepariwisataan nasional hendaknya dapat berjalan secara paralel dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata dapat tumbuh dan berkembang dengan adanya partisipasi masyarakat lokal. Tanpa kiprah masyarakat dan usaha – usaha pemberdayaan potensi eks local, maka kecil kemungkinan destinasi wisata dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan.

Materi yang disampaikan oleh Pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Drs Sarman Pamungkas merupakan landasan bagi pengembangan pariwisata nasional. Pembangunan Kepriwisataan Nasional harus berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) PP Nomor 50 tahun 2011 yang harus menjadi acuan bagi setiap pihak yang bergiat dalam kegiatan kepariwisataan. Sehingga dengan landasan itu, maka setiap aktivitas kepariwisataan mendapat aksesibilitas yang lebih mudah dan masyarakat dapat berperan aktif memberikan layanan terbaik, atraktif, dan kreatifitas yang bermutu tinggi.

Selain itu, Ir Hardian Harmaini ,MT dari Ditjen Tata Ruang Kementerian PU dalam penyampaian materinya menjelaskan bahwa, pengembangan kawasan pariwisata harus berlandaskan perencanaan tata ruang wilayah, baik itu Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Sebab, Tata ruang yang menjadi pedoman itu menjamin integrasi pembangunan lintas sektoral, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.
Kawasan wisata dapat berkembang jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan berfungsi optimal. Misalnya, jalan, jembatan, telekomunikasi, air bersih, kelistrikan, angkutan terpadu, serta sarana prasarana lainnya. Tanpa dukungan infrastruktur di atas, besar kemungkinan kegiatan pariwisata akan mengalami degradasi sebagai destinasi wisata, kata Herdian. Ditambahkan bahwa, infrastruktur jalan dan jembatan di Madura relatif cukup baik dan ini sangat menunjang, kata dia .

Berbicara keterlibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan bagaikan ikan dan air. Potensi wisata harus dikelola oleh tangan2 kreatif dan menjamin adanya pelestarian potensi yang didalamnya terdapat budaya tradisional dan keunikan lokali. Termasuk pelestarian alam dalam rangka harmonisasi antar alam dengan manusianya. Sebab, belakangan ini kontrol terhadap aktivitas masyarakat yang cenderung tidak mendukung potensi wisata makin berkurang atau bahkan terjadi perusakan lingkungan.

Pariwisata bukanlah sektor yang berdiri sendiri secara eksklusif. Tetapi sektor ini memiliki mata rantai yang saling keterkaitan dengan sektor lainnya, seperti sektor ekonomi di masyarakat, khususnya dalam bidang usaha yang mampu membangkitkan multiplier effect bagi masyarakat, kata pejabat dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Banyak desa yang berkembang menjadi destinasi wisata karena toleransi masyarakatnya terhadap kepariwisataan disuguhkan secara komprehensif, misalnya mendirikan usaha penginapan, penyewaan kendaraan, pagelaran seni budaya, serta kuliner dsb.

Terhadap kegiatan usaha masyarakat seperti itu, Koperasi sangat mendukung dan memberi dorongan agar keterpaduan antara wisata dan perekonomian berjalan seiring dan terus dapat ditingkatkan, kata Drs Sjafrial pejabat dari Kementerian Koperasi dan UMKM.

Seminar di Sumenep tersebut secara kebetulan berkaitan dengan pengembangan wisata di Kabupaten yang memiliki Kraton satu - satunya di Jawa Timur dan beberapa obyek wisata kepulauan serta pesona pesisir pantai. Peserta seminar secara tidak langsung merasa terlibat dalam program pengembangan wisata melalui cluster2 di wilayah ini. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur di Pulau Gili Iyang sebagai Ikon Wisata baru untuk wisata kesehatan. Sayangnya, BPWS tidak turut sebagai narasumber. Namun dapat tetap mendukung program pariwisata nasional tersebut utamanya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan permberdayaan masyarakat Madura (EH).

Read 1545 times Last modified on Rabu, 24 September 2014 04:21
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments