Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Selangkah Lagi Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.23 Tahun 2009 Tentang BPWS

Jalannya Rapat Harmonisasi Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 Jalannya Rapat Harmonisasi Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.23 Tahun 2009 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura diselenggarakan pada hari Jum’at (17 Maret 2017) bertempat di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jl. HR Rasuna Said Kav.6 – 7, Kuningan – Jakarta. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Dr. Drs. Karjono, SH, M.Hum selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Sedangkan narasumber dalam rapat tersebut Ir. Hastori, MAFIS selaku Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian PAN dan RB, Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara, serta Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR.Adapun peserta yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Plt.Kepala Bapel-BPWS beserta jajarannya, serta Unit Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah BPWS.

Dalam sambutannya Dr. Drs. Karjono, SH, M.Hum mengatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 Jo.23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR sudah lama dilakukan, sehingga diharapkan dalam rapat harmonisasi ini seluruh K/L terkait sudah satu suara, karena sebelumnya telah dilakukan rapat sampai pada tingkat Pembahasan Antar Kementerian (PAK) guna membahas seluruh isi materi/substansi dari Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 tersebut.
Sementara Drs. Herman Hidayat, SH, MM selaku Plt.Kepala Bapel-BPWS menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur Jawa-Timur bahwa keberadaan Bapel-BPWS masih sangat dibutuhkan bahkan harus semakin diperkuat. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, saat ini Bapel-BPWS telah melakukan beberapa kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten di Madura;Sementara itu Ir. Hastori, MAFIS menyampaikan bahwa Materi Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 ini adalah menyangkut penyempurnaan pasal-pasal yang mengatur tentang ruang lingkup, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), sedangkan terkait materi/substansi telah selesai dilakukan pembahasan di Kementerian PAN dan RB dengan Kementerian/Lembaga terkait;

Sementara Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR menyampaikan bahwa inti dari Rancangan Revisi Perpres No.27 Tahun 2008 adalah, pertama adanya pengurangan sebagian wilayah yang menjadi tugas dari Bapel-BPWS yaitu di wilayah Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS), kedua adanya pengurangan Keanggotaan Dewan Pengarah BPWS dengan harapan akan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan perannya, ketiga pembangunan jalan tol dari jembatan Suramadu menuju ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan.Sementara itu dari Kementerian Keuangan mengemukakan terkait pasal 12 Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang keinginan untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang telah diakomodir dalam pembahasan Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 ini.

Sedangkan dari Kementerian Sekretariat Negara lebih menitikberatkan pada penggunaan istilah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura dalam Rancangan Perpres No.27 tahun 2008 apakah tetap atau akan dirubah, mengingat ruang lingkup penugasan dari Bapel-BPWS saat ini hanya meliputi wilayah Madura saja.Adapun kesimpulan dala rapat tersebut diantaranya adalah terkait judul perlu didiskusikan kembali apakah tetap menggunakan istilah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura atau dilakukan perubahan, sedangkan untuk pembahasan terkait hak-hak keuangan maka Kementerian PAN dan RB segera akan mengundang Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahasnya lebih lanjut.(Gun)

Read 188 times
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments