Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Finalisasi Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

Finalisasi Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu kembali dilakukan antara Bapel-BPWS dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Pemerintah Propinsi Jawa-Timur dan Bappeda Kabupaten di Madura. Rapat diselenggarakan pada Rabu (8 Nov ‘17) di Ruang Rapat Mustazir Bapel-BPWS, Jl. Tambak Wedi No.1 Kenjeran Surabaya.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS Dr. Ir. Agus Wahyudi, SE, MM. Hadir sebagai narasumber diantaranya Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP selaku Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ir. IGW Samsi Gunarta, M.Appl.Sc selaku Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Kementerian PUPR, dan Ir. Suci Purnomo, MM selaku Kepala UPT Penataan Ruang dan Geoparsial Bappeda Propinsi Jawa – Timur.

Dalam sambutannya Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS mengharapkan bahwapembahasan finalisasi Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu akan mendapat kesepakatan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah se Kabupaten Madura, Pemerintah Propinsi Jawa-Timur dan Pemerintah Pusat, sehingga bisa segara mendapatkan pengesahan.

Sementara Bastary Pandji Indra dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyampaikan bahwa fokus utama tugas BPWS berada di wilayah KKJSM dan KKM, yaitu sesuai dengan penugasan yang tercantum dalam Perpres No.27 tahun 2008, dan finalisasi Rencana Induk tersebut harus selesai pada bulan Desember 2017 ini. Lebih lanjut disampaikan bahwa setelah Rencana Induk tersebut disyahkan, maka akan menjadi dasar / pedoman bagi BPWS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang selanjutnya akan diturunkan kedalam rencana-rencana pengembangan selanjutnya dalam rangka menterjemahkan Rencana Induk tersebut.

Sementara itu IGW Samsi Gunarta dari BPIW Kementerian PUPR mengatakan bahwa jika secara akuntabilitas Rencana Induk tersebut telah memenuhi syarat, maka seyogyanya Rencana Induk tersebut dapat langsung ditetapkan, apalagi Rencana Induk tersebut sifatnya sangatlah dinamis.

Pada kesempatan yang sama Bappeda Propinsi Jawa-Timur mengharapkan Bapel-BPWS dapat menginformasikan indikasi program yang belum diakomodir dalam RTRW dan RPJP Propinsi Jawa Timur, sehingga nantinya dapat segera diselaraskan dan akan di inline kan dengan RTRW Propinsi dan Kabupaten. (Gun)

Read 113 times Last modified on Jumat, 17 November 2017 08:42
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments