Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), semakin erat dan dinamis. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kamis (6/4) di rumah dinas Bupati Pamekasan.

MoU itu sendiri dalam rangka fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pamekasan. Dalam kesempatan itu,Bupati Pamekasan,Achmad Syafii menyatakan terimakasih kepada BPWS yang telah melakukan fasilitasi dan bantuan pembangunan untuk Pamekasan. Ke depan, kerjasama dalam berbagai bidang akan terus dijalin dengan baik,dinamis dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Ini bagian dari upaya percepatan pembangunan demi majunya Pamekasan. Keberadaan BPWS jelas dan nyata nyata sangat membantu Pamekasan untuk semakin maju. Baik dalam bidang infrastruktur maupun SDM," ujarnya dalam sambutan.

Hadir dalam acara itu jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Diantaranya,Wakil Bupati, Sekdakab, Asisten I, Kepala Bappeda, Kadis PU Binamarga, Ketua Komisi A DPRD Kab. Pamekasan,Direktur PDAM dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama,Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyatakan, jajarannya merasa terhormat dengan sikap terbuka dan positif yang ditunjukkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebab, dengan begitu amanah untuk membangun Madura bisa dijalankan dengan baik.

"Seperti kabupaten lainnya di Madura,Pamekasan tentu menjadi simpul penting dalam upaya memajukan Madura. Sinergitas ini menjadi langkah positif untuk menjadikan Madura lebih baik," tegas purnawirawan jenderal bintang dua ini.

Hadir dari jajaran BPWS antara lain, Plt. Sekretaris BPWS, Deputi Perencanaan, Kadiv Data & Informasi, Kadiv Hub. Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM),Kadiv Hukum dan lain sebagainya. Sampai saat ini, BPWS telah melakukan fasilitasi dan stimulasi hingga kurang lebih menyentuh angka dari 100 miliar di berbagai bidang. Diantaranya proyek infrastruktur seperti SPAM, peningkatan kualitas jalan dan PJU. Selain itu, juga pengembangan SDM berbasis kompetensi yg digelar secara berkelanjutan setiap tahun. (Coy)

Sinergitas yang terjalin antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Sampang semakin intens. Ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sampang yang diwakili Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono dengan BPWS yang diwakili Plt. Kepala BPWS, herman Hidayat, Rabu (1/3) 2017 di Kantor BPWS Surabaya.
Hadir bersama jajarannnya, Fadhilah menegaskan, sinergi ini sangat penting untuk kemajuan Sampang. Bahkan, ia menilai, eksistensi BPWS terus didorong untuk bisa semakin memberikan ruang gerak yang luas dalam membangun Madura.
“BPWS ini perlu, mutlak dan vital. Eksistensinya riil dan memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan Madura. Sampang jelas berharap pemerintah pusat semakin mendorong keberadaan BPWS ini agar semakin memberikan kontribusi bagi Madura,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Herman Hidayat menegaskan, apa yang dilakukan BPWS selama ini merupakan pengejawantahan dari amanah perpres yang menaungi BPWS. Pada prinsipnya, BPWS berkepentingan agar Madura maju.
“Kepentingannya yang hanya ingin Madura maju tanpa meninggalkan kemadurawian. Pada titik ini, kami berharap sinergi ini akan memberi manfaat yang lebih luas bagi kemajuan Madura ke depan,” tegas teman satu angkatan di AKABRI dengan Wabup Sampang, Fadhilah ini.
Statement dukungan eksistensi BWPS ini sebelumnya diungkapkan sejumlah kalangan. Termasuk sebelumnya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii yang menyatakan jika BPWS adalah anugerah terbaik bagi Madura. Selain itu, Bupati Sumenep KH Busyro A Karim juga menegaskan bahwa eksistensi BPWS sangat penting dan dibutuhkan bagi kemajuan Madura. (coy)

Acara Penandatanganan MoU hari Selasa, tanggal 26 April 2016 di kantor Bapel BPWS antara Bapel BPWS dengan Kejaksaan Negeri Bangkalan dibuka dengan sambutan dari Wakil Kepala Bapel BPWS selaku Plt. Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat. Dengan penuh semangat Wakil Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat memaparkan tentang pembangunan yang akan dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan kurang lebih mencapai 80% dari seluruh anggaran Bapel BPWS untuk pembangunan. Selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang rencana pembangunan overpass di kawasan Suramadu yang akan dibangun menyerupai jembatan Semanggi (dalam tanda kutip), ada jalur/jalan keluar dan masuk yang terpisah.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa MoU ini perlu ditindaklanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus). Untuk itu Kejaksaan Negeri Bangkalan menjelaskan tentang tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat (TP4P) yang dilator belakangi oleh :

·         Stigma Kriminalisasi

·         Rendahnya penyerapan anggaran

·         Terjadinya perubahan nomenklatur organisasi / instutusi pada Kementerian

Adapun tujuan dibentuknya TP4P

·         Menghilangkan keragu raguan aparatur Negara dalam mengambil keputusan

·         Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program program strategis BANGMAS untuk kepentingan rakyat

·         Terserapnya anggaran secara optimal

·         Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional

·         Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan penegakan

siap Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan yang dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Kejaksaan Negeri Bangkalan juga menawarkan bantuan  kepada Bapel BPWS di wilayah kerjanya di Kabupaten Bangkalan tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan  yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari.

 

Joeli Soelistyanto juga menekankan perlunya menghilangkan keragu-raguan para Pejabat Bapel BPWS dalam mengambil keputusan agar segera melaksanakan pembangunan guna percepatan program-program Bapel BPWS untuk kepentingan rakyat. Terserapnya anggaran secara optimal serta dapatnya menciptakan iklim investasi agar baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan, adalah bentuk komitmen bersama antara Bapel BPWS dan Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan Tugas dengan baik bagi percepatan Pembangunan Madura. (MT)

Selesainya Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh BPWS di Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Sumenep dilaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Penandatanganan MoU antara BPWS dan Pemkab Sumenep, Wakil Kepala Herman Hidayat memaparkan tentang Tugas BPWS salah satunya adalah Stimulasi dan Fasilitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang kawasan minapolitan yang nantinya juga akan dibangun di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Bupati Sumenep Busyro Karim mengucapkan banyak terima kasih kepada BPWS karena telah banyak membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep, diharapkan kedepan BPWS dan Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Sumenep pada Khususnya dan Madura pada umumnya.

 

Serah Terima Barang Milik Negara ini adalah Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 127 titik di Jalan Lingkar Sumenep / Jalan Aryawiraraja, Pembangunan SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Desa Candi Kecamatan Dungkek, Pembangunan SPAM di Ibukota Kecamatan Dungkek serta Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Solar Pump Sistem di Pulau Gili Iyang. (Nin)

  •  BPWS MoU dengan Dinkes Jatim

Surabaya - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menandatangani MoU dengan Dinas Kesehatan  Propinsi Jatim di kantor BPWS, Senin (9/11). MoU ini merupakan titik tolak positif bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Madura dalam bidang farmasi obat herbal atau obat-obatan tradisional.

Plt Kepala  BPWS, Drs Herman Hidayat SH MM dalam kesempatan  penandatanganan MoU itu menyatakan, langkah ini merupakan langkah progresif yang akan didukung penuh. Sebab, dengan MoU tersebut maka BPWPS akan menggelar pelatihan SDM bidang obat-obatan herbal dan tradisional yang memiliki sertifikasi nasional.

“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan untuk bekerjasama dengan BPWS demi memajukan Madura. Komitmen BPWS untuk membangun SDM Madura, bersambut baik dengan komitmen Dinkes Jatim,”ujar purnawirawan jenderal bintang  dua ini yang dalam kesempatan itu, Herman Hidayat didampingi sejumlah Kadiv dan kasubdiv di jajarannya.

Sementara, Kepala Dinas kesehatan Jatim, Dr. Harsono menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah BPWS dalam melatih SDM Madura bidang farmasi berbasis obat herbal atau tradisional ini. Apalagi Dinkes Jatim juga memiliki Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Materia Medika yang bergerak dalam bidang pengobatan tradisional.  

Ini menjadi peluang bagus mengingat potensi Madura dalam bidang tanaman obat sangat luar biasa besar dan bagus.

“Tanah Madura ini luar biasa, sehingga tanaman obat yang dihasilkan juga bagus-bagus. Ada Rempon, cabe puyang dan lain sebagainya. Ini akan menjadi istimewa jika dikelola dengan baik,”tegasnya.

Lebih lanjut, mantan  Bupati Ngawi dua periode ini menyatakan, selama ini Jembatan Suramadu sudah memberikan dampak yang bagus bagi kesehatan masyarakat karena memberikan kemudahan akses untuk menuju rumah sakit di Surabaya yang lebih lengkap. Sebab, jarak menjadi vital dalam penanganan kesehatan.

“Nah dalam posisi inilah, potensi obat-obatan herbal ini bisa dimaksimalkan. Kami yakin, kerjasama ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Madura, baik secara ekonomis maupun kesehatan,”pungkasnya.

MoU ini akan menjadi dasar dalam pelatihan SDM Madura bidang obat herbal, khususnya dari Bangkalan dan kelak peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat berstandar mutu nasional yang akan dikeluarkan langsung oleh  Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (coy)

Bapel- Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam tahun 2015 ini melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Wakil Kepala Bapel-BPWS Drs Herman Hidayat,SH.MM dengan Wakil Bupati Sampang Drs Fadhilah Budiono pada tanggal 26 Mei 2015 bertempat di Ruang Pringgitan Pendopo Sampang.

Wabup Sampang dalam sambutannya sangat mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk turut membangun wilayahnya. Partisipasi dalam membangun wilayah Kabupaten Sampang sangat kami butuhkan. Dukungan dimaksud diantaranya pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur; ujar Fadhillah.

Wabup sempat menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sampang yang masih harus ditingkatkan agar sejajar dengan daerah lain di Jawa Timur. Di bidang infrastruktur, kami perlu dukungan adanya peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sarana air bersih. Pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur diharapkan akan mendorong masyarakat Sampang dapat meningkatkan kemampuan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi; kata Wabup yang pernah menjabat Bupati Sampang beberapa tahun silam.

Melalui MoU dengan Bapel- BPWS sangat diharapkan dapat melanjutkan kerja sama selama ini, sehingga apa yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memiliki landasan yang kuat guna mengikat Pemkab dengan BPWS dalam setiap kegiatan, katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bapel-BPWS mengatakan kerja sama bahwa antara BPWS dengan Pemkab Sampang sudah pernah dilakukan tahun-tahun sebelum ini. MoU ini sangat penting dan strategis agar masing-masing pihak dapat melaksanakan setiap kegiatan yang dikerjasamakan memberi kontribusi yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Madura pada umumnya dan Sampang pada khususnya; kata Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat.

Pada bagian lain dari penandatanganan tersebut, secara bersamaan juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Sampang dengan Badan Informasi Geospasial(BIG) dan antara Pemkab Sampang dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). (Eddi Harlijadi)