Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Komitmen BPWS untuk membantu percepatan pembangunan di Madura bukan isapan jempol belaka. Setelah sejumlah  infrastruktur dibangun dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan tahun ini BPWS segera mengerjakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sumber air dari Sungai Pocong. Selain itu, akan  dibangun jalan pendekat menuju overpass II di Kawasan KKJSM.

“Semua ini letaknya di Bangkalan. Salah satu tujuannya untuk membantu penyediaan air minum di Bangkalan Madura,” ujar Jepala Divisi Pengendalian Pembangunan BPWS, Mochammad Anwar.

 Pembangunan SPAM ini merupakan infrastruktur pendukung untuk pelayanan air minumdalam rangka pengembangan kawasan. Sedangkan jalan pendekat menuju overpass II merupakan salah satu pengembangan konektivitas serta aksesbilitas transportasi kawasan di KKJSM.

Untuk informasi,  pengerjaan SPAM tersebut berupa instalasi pengolahan dan fasilitas bangunan penunjang memanfaatkan sumber air permukaan dari Sungai Pocong diatas lahan ± 2 hektar dengan kapasitas awal sebesar ± 210 L/dtk yang terletak di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Jarak pelayanan menuju KKJSM sekitar ± 11 Km dan diharapkan dapat melayani kebutuhan domestik maupun non domestik pada kawasan.

Sedangkan rencana Jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM ini terletak pada 4 (empat) desa yaitu Desa Pangpong, Desa Baengas, Desa Morkepek dan Desa Sukolilo Barat di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan total panjang jalan pendekat ± 2 Km. Sedangkan lebar jalan 7 meter serta ruang milik jalan sebesar 16 meter.

Sehingga pembangunan SPAM di KKJSM serta jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM diperkirakan akan membawa dampak terhadap perubahan fisik lingkungan serta berpengaruh terhadap kondisi sosial, kebisingan, serta penurunan kualitas air.

Kepala Divisi Perencanaan Umum dan Program, Budi Santosa dalam Diskusi Teknis penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL di ruang rapat BPWS, Jumat (07/04) mengatakan, kegiatan tersebut masuk kedalam kategori kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan yang nantinya juga sesuai dengan PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 sebagai kelengkapan dokumen perizinan.

“Ini suatu keharusan,”tandasnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Diah Susilowati menegaskan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, menunjukkan bahwa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPWS tidak masuk dalam kategori wajib AMDAL. Sehingga hanya diperlukan Dokumen Upaya kelayakan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).

“Namun harus dipastikan juga lingkup pekerjaan, jangan sampai tumpang tindih terhadap dokumen AMDAL yang telah dikerjakan sebelumnya,”tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Mochammad Anwar menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan hasil penelitian dengan ITS, kandungan air di Sungai Pocong memiliki kadar kapur yang tinggiyang berasal dari Gunung Geger. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perlindungan ekosistem atau habitat sekitar sumber air dengan mengontrol aktifitas penambangan kapur di Gunung Geger agar tidak mengganggu siklus hidrologi sumber air pocong.

Menambahi statemen tersebut, Deputi Pengendalian BPWS, Hadi Roseno meminta di dalam dokumen lingkungan UKL-UPLnantinya dapat menjelaskan tahapan pekerjaan terutama pada tahap konstruksi terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki dampak beserta penanganannya agar dapat ditindaklanjuti oleh pelaksanaan kegiatan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, tegasnya.(riz)

Badan Pelaksana BPWS, melakukan kerjasama dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bangkalan. Kami menggandeng Kejari Bangkalan untuk melakukan pendampingan dalam melaksanakan program-program Pembangunan di Kabupaten Bangkalan, kata Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat, di Surabaya Rabu 10 Agustus 2016.

Rapat Koordinasi dalam rangka kerjasama tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat, Plt. Deputi Pengendalian Hadi Roseno, Plt. Deputi Perencanan Agus Wahyudi dan beberapa Kepala Divisi dilingkungan BPWS dan Kepala Kejari Bangkalan Riono Budi Santoso yang didampingi Kasi Datun dan Kasi Intel Kejari Bangakalan.

BPWS dalam melaksanakan Pembangunan di wilayah Bangkalan sekarang ini agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan maka diperlukan Pendampingan TP4D dari  Kejari Bangkalan. Adapun program-program yang akan dilaksanakan antara lain : Penataan Lampu PJU Ruas Jalan Telang – Morkepek; Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Jalan Telang – Morkepek; Pembangunan Infrastruktur Pendukung Rest Area sisi barat di KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura) Tahap I di Desa Burneh Kec. Burneh; Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SPAM PDAM seluas 2 Ha di Desa Burneh Kec. Burneh. Harapan dari Herman Hidayat selaku Plt. Kepala Bapel BPWS  “Bahwa demi tertibnya pembangunan tersebut maka perlu pendampingan TP4D Kejari Bangkalan agar proyek BPWS di Bangkalan ini dapat berjalan lancar tidak ada kendala apapun dan dapat segera terselesaikan dengan baik”.

Sementara itu Kajari Bangkalan Riono Budi Santoso mengatakan bahwa atas amanah Presiden bahwa Institusi Kejaksaan diberikan tugas untuk dapat melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek Pemerintah yang bersifat strategis. Aprisa

Acara Penandatanganan MoU hari Selasa, tanggal 26 April 2016 di kantor Bapel BPWS antara Bapel BPWS dengan Kejaksaan Negeri Bangkalan dibuka dengan sambutan dari Wakil Kepala Bapel BPWS selaku Plt. Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat. Dengan penuh semangat Wakil Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat memaparkan tentang pembangunan yang akan dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan kurang lebih mencapai 80% dari seluruh anggaran Bapel BPWS untuk pembangunan. Selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang rencana pembangunan overpass di kawasan Suramadu yang akan dibangun menyerupai jembatan Semanggi (dalam tanda kutip), ada jalur/jalan keluar dan masuk yang terpisah.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa MoU ini perlu ditindaklanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus). Untuk itu Kejaksaan Negeri Bangkalan menjelaskan tentang tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat (TP4P) yang dilator belakangi oleh :

·         Stigma Kriminalisasi

·         Rendahnya penyerapan anggaran

·         Terjadinya perubahan nomenklatur organisasi / instutusi pada Kementerian

Adapun tujuan dibentuknya TP4P

·         Menghilangkan keragu raguan aparatur Negara dalam mengambil keputusan

·         Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program program strategis BANGMAS untuk kepentingan rakyat

·         Terserapnya anggaran secara optimal

·         Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional

·         Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan penegakan

siap Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan yang dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Kejaksaan Negeri Bangkalan juga menawarkan bantuan  kepada Bapel BPWS di wilayah kerjanya di Kabupaten Bangkalan tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan  yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari.

 

Joeli Soelistyanto juga menekankan perlunya menghilangkan keragu-raguan para Pejabat Bapel BPWS dalam mengambil keputusan agar segera melaksanakan pembangunan guna percepatan program-program Bapel BPWS untuk kepentingan rakyat. Terserapnya anggaran secara optimal serta dapatnya menciptakan iklim investasi agar baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan, adalah bentuk komitmen bersama antara Bapel BPWS dan Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan Tugas dengan baik bagi percepatan Pembangunan Madura. (MT)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dimana MoU yang sudah pernah dibuat telah habis masa berlakunya,SelasaO(26/4/2016). 
Penandatangan MoU yang bertempat di ruang pertemuan BPWS tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi Tugas - tugas tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disampaikan langsung oleh ketua TP4D, Wahyudiono selaku kasi Intel di kejaksaan negeri Bangkalan yang di ikuti oleh semua pejabat di lingkungan BPWS.

Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Joeli Sulistyanto dengan didampingi oleh Kasi Datun Noordien Kusumanegara dengan Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Joeli Sulistyanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di era presiden Joko Wododo ini diberikan kepercayaan untuk memberi pendampingan litigasi dan non litigasi, dikarenakan mempunyai peran yang sangat dekat dengan pemerintah yakni dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

"MoU ini adalah sebagai dasar terjalinnya kerja sama antara Kejari Bangkalan dan BPWS yang nantinya dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan pembuatan SKK (Surat Kuasa Khusus)," ungkapnya. 

Sementara tujuan di bentuknya TP4D, kata Joeli, untuk menghilangkan karagu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, agar dapat terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Pembangunan Nasional untuk kepentingan masyarakat.

"Juga untuk terserapnya anggaran secara optimal, terciptanya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Noordien Kusumanegara menyampaikan, dengan dilakukannya MoU tersebut kedepan diharapkan bisa terjadi sinergitas antara BPWS dengan Kejari Bangkalan .Sebab, tahun 2016 BPWS mempunyai anggaran Rp. 318 Miliyar untuk pembangunan Madura yang nantinya dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti lanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BPWS ke Kejaksaan.

"Melalui TP4D ini kami akan melakukan pendampingan terhadap BPWS untuk dapat mengelola keuangan pemerintah agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran, semisal dalam pengadaan lahan dan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksaan sampai menyerahan barang," kata Kasi Datun itu.

 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Herman Hidayat, menyambut baik dilaksanakannya MoU tersebut. (coy)

Komisi D DPRD Bangkalan menggelar hearing dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di ruang Mustazir BPWS di Jl. Tambak Wedi No.1 Surabaya, Jumat (15/1) siang. Dalam hearing itu, anggota Komisi D ditemui langsung Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat beserta jajarannya. Hearing ini merupakan langkah koordinasi usai sinergi positif antara BPWS - Bangkalan terbangun di 2015 kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Drs. H. Hosyan Muhammad, SH menyatakan, sinergi positif yang sudah terbangun tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkrit untuk kepentingan rakyat Madura secara luas. "Komitmen kami adalah untuk memastikan bahwa rakyat Madura benar-benar bisa menikmati madu nya pembangunan,"tegasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, selain itu pihaknya berharap sumber daya kultural yang memiliki nilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat Madura, harus terus didorong sebagai potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan.
"Seperti halnya batik Madura yang memiliki nilai adiluhung. Kami berharap ada upaya bersama dari BPWS untuk turut mendorong sektor ini agar lini ekonomi kerakyatan semakin bergerak dinamis," tandasnya. Sementara itu, Deputi Perencanaan BPWS yang memberikan penjelasan kepada rombongan DPRD Bangkalan menyatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah pro aktif yang sangat diapresiasi. Ia menjelaskan, pada 2016 ini selain infrastruktur, BPWS juga akan mendorong upaya penguatan ekonomi dengan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan eksibisi potensi Madura di tingkat regional Jawa Timur maupun di level nasional serta internasional.

"Batik jelas menjadi atensi kami. Salah satunya yang sudah kami fasilitasi adalah batik Pamekasan. Untuk Bangkalan, kami harapkan pada 2016 ini bisa kita fasilitasi,” tandasnya. Ia menambahkan, untuk infrastruktur pada 2016, BPWS akan membangun peningkatan jalan akses Suramadu hingga kampus UTM yang merupakan permintaan Bupati Bangkalan. Kemudian pembangunan SPAM, pembangunan rest area dan peningkatan kualitas jalan di beberapa titik, fasilitasi dan stimulasi di empat kabupaten. (coy)

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemkab Bangkalan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang difasilitasi Universitas Trunojoyo (Unijoyo), Jumat (2/10) lalu, menjadi titik tolak positif bagi pembangunan Bangkalan ke depan.

Ini dikatakan Bupati Bangkalan, RKH Makmun Ibnu Fuad dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU. Menurutnya, sinergi antara BPWS dan Pemkab Bangkalan memberikan dampak positif bagi Bangkalan dan Madura.

“Kita bisa saling bergandengan tangan untuk bersama – sama membangun Bangkalan. Khususnya dalam bidang infrastruktur. Dengan demikian, Bangkalan bisa lebih maju, ekonomi melejit dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, langkah ini harus terus dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang intensif. “Artinya, harus ada komunikasi yang baik dalam rangka membangun Madura. BPWS bisa berkomunikasi dengan Pemkab tetang apa yang akan dikerjakan, sehingga tepat sasaran dan sinerginya semakin kuat,” tandasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Bapel BPWS, Drs Herman Hidayat SH MM menyambut baik langkah tersebut.  Ia dengan tegas menyatakan sangat mengapreasiasi dan berterimakasih  kepada Bupati Bangkalan terkait penandatanganan MoU tersebut.

“Kami menyadari penuh bahwa komitmen Bupati Bangkalan RKH Makmun Ibnu Fuad terhadap kemajuan Bangkalan luar biasa. Kami sangat mengapreasiasi dan sepenuhnya siap bekerjasama demi kemajuan Bangkalan khususnya dan Madura secara umum,” tegas purnawirawan bintang dua ini.

Tak lupa Herman mengapreasiasi langkah Unijoyo yang memfasilitasi penandatanganan MoU tersebut.  Menurutnya,  civitas akademis merupakan ujung tombak utama dan mutlak dalam kemajuan Negara.

“Khususnya kepada Rektor Unijoyo dan segenap jajarannya.  Ini langkah bersejarah yang sangat kami apresiasi. Dan kami berharap, Unijoyo tetap menjadi salah satu kekuatan besar dalam mengawal pembangunan Madura,” tandasnya.

Ke depan, dengan adanya MoU tersebut, maka agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan  di Bangkalan segera akan dijalankan. Diantaranya akses jalan pelabuhan Socah, pembangunan jalan interchange di overpass II akses Suramadu, pembangunan pasar umum dan parkir umum, pembangunan Instalasi Water Treatment di Tangkel, peningkatan jalan akses Kampus Unijoyo, Rest Area, pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, dan jalan akses (Tol) ruas Tangkel- Tjg Bulupandan, pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan lain sebagainya.

Dengan pembangunan tersebut, diharapkan ekonomi Bangkalan dan Madura segera terkerek dan bisa menjadi macan ekonomi Jawa Timur sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Tentu kami (BPWS) harus tetap berkomunikasi, membahas dan bekerjasama bersama Pemkab Bangkalan sebagai pemilik otoritas daerah. BPWS posisinya hanya membantu. Bersama kita majukan Bangkalan khususnya dan Madura dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural dan relijius,” tandasnya.

Sementara, RKH Makmun Ibnu Fuad  menambahkan, kemitraan antara kedua belah pihak ini merupakan pengejawantahan dari amanah untuk membangun Madura.  Prinsipnya, adalah untuk kepentingan rakyat.

 

Bupati Makmun sangat memahami upaya BPWS membangun Bangkalan. Terlebih harapannya agar ke depan BPWS bisa memaklumi keinginannya diantaranya BPWS bisa bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memprioritaskan putra daerah atau warga masyarakat lainnya untuk membangun di wilayahnya.  (coy)