Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Rapat sinkronisasi Rencana Induk Pengembangan Wilayah Madura kembali dilakukan antara Bapel-BPWS dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Rapat tersebut diselenggarakan pada hari Jumat (11 Agustus 2017) di Ruang Rapat Mustazir Bapel-BPWS, Jl. Tambak Wedi No.1 Kenjeran Surabaya.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt. Sekretaris Bapel-BPWS Sidik Wiyono, SH, MH. Hadir sebagai narasumber dari BPIW Kementerian PUPR yaitu Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP selaku Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Ir. Hadi Sucahyono, MPP, PhD selaku Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat III) BPIW, dan Ir. James Siahaan, MUM selaku Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program (Pusat II) BPIW.

Dalam sambutannya Plt.Sekretaris Bapel-BPWS menyampaikan bahwa perlunya sinkronisasi program terkait Rencana Induk Pengembangan Wilayah Madura yang telah disusun oleh Bapel-BPWS dengan Program dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Hal tersebut merujuk pada Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 yang baru, dimana Sekretaris Dewan Pengarah BPWS adalah Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Kepala BPIW) yang menggantikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

Sementara itu Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS lebih menyoroti soal rencana pembangunan di wilayah Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) yang akan diperuntukkan bagi kawasan industri, perdagangan, permukiman, rest-area, kawasan wisata dan fasilitas umum lainnya. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini Bapel-BPWS telah berhasil membebaskan lahan seluas ± 40 hektar di wilayah KKJSM.

Sementara itu Sekretaris BPIW Kementerian PUPR mengatakan bahwa Prinsip Dasar Pengembangan Wilayah adalah terhubung atau terikatnya dari satu titik ke titik lainnya, dan Jembatan Suramadu merupakan pengikat antara wilayah Surabaya ke pulau Madura. Lebih jauh beliau menyampaikan jika konsepsi dari pengembangan kawasan Suramadu haruslah terikat dalam satu kesatuan tata ruang kawasan sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat III), BPIW Kementerian PUPR mengatakan bahwa Wilayah Madura termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS 19). Adapun dalam bersinergi, BPIW akan membuat rencana makro-nya, sedangkan BPWS berada dalam zona BPIW, sehingga hal tersebut akan terkonek dengan perencanaan yang disusun oleh BPIW.

Adapun pembahasan dari Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program (Pusat II) BPIW bahwa Kementerian PUPR akan selalu mendukung kawasan-kawasan yang dalam kebijakannya baik secara Nasional maupun Propinsi sudah siap, serta untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakaan di suatu daerah akan sangat tergantung pada readiness criteria nya, misalnya lahannya harus sudah siap, dokumen feasibility study (FS) nya pun juga harus sudah siap, karena tanpa itu pasti akan sulit untuk dilaksanakan. (Gun)