Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Madura memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah batik. Batik madura sangat dikenal coraknya bahkan hingga masuk ke pasar internasional. Potensi batik ini mau tidak mau membawa banyak lapangan kerja, salah satunya adalah dengan menjahit yang dibuat kemeja maupun aneka pakaian wanita. Hal ini dilakukan BPWS dengan diadakannya sosialisasi peningkatan SDM berbasis kompetensi bertempat di desa parseh kecamatan socah Kabupaten Bangkalan, Madura acara ini diselenggarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yg ada dengan kegiatan menjahit, ibu Amina selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Bangkalan berharap agar para peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya. Sidik Wiyoto selaku Plt. sekretaris BPWS yang membuka pelatihan tesrsebut juga berharap kegiatan ini bisa lebih menggali lagi potensi masyarakat di bangkalan ini khususnya dalam bidang menjahit. (rab)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta BPWS melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, sistematis dan bersih atau good and clean governance. Ini dikatakan Kabiro Hukum KPK, Kombes Setiadi SH MH dalam acara konsultasi penanggulangan tindak pidana korupsi di ruang Mustazir BPWS, Rabu (23/8).

“Tata kelola pemerintahan harus dilakukan dengan baik dan bersih. BPWS harus bisa bersih korupsi,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini tindak pidana korupsi menjadi musuh utama bangsa. Untuk itu, semua elemen bangsa harus mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan tata kelola yang bersih.

“Saya mengapresiasi langkah BPWS dengan menggandeng KPK untuk kegiatan ini,”tandasnya.

Dikatakannya, KPK saat ini getol melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan tak jarang barang buktinya hanya sedikit.

“Namun, kami (KPK, Red) bukan melihat pada sedikit atau banyaknya barang bukti uang, tetapi lebih pada dampaknya. Efek yang ditimbulkan dari kejahatan itu,”tegasnya.

Kepala Divisi Hukum BPWS, Susharminto menanggapi hal itu mengatakan, BPWS selama ini terus berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih. Apalagi dua kali berturut turut BPWS meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal itu menunjukkan upaya BPWS untuk bersama sama melawan praktik tidak terpuji. “Masukan ini tentu menjadi perhatian serius dari BPWS. Komitmen untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bersih, memang harus digelorakan,” ujar purnawirawan polisi berpangklatm terakhir Komisaris besar ini. (coy)

Badan pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) bertekad merebut peringkat I nasional dalam peringkat keterbukaan informasi publik 2017. Target ini tidak hanya mimpi belaka mengingat dalam dua tahun terakhir, peringkat BPWS terus meningkat.

“Keterbukaan informasi publik itu adalah perintah undang-undang sekaligus menunjukkan betapa pelaksanaan organisasi dijalankan secara transparan. Jadi, kami memang menargetkan pada 2017, bisa peringkat I atau minimal memperbaiki peringkat sebelumnya, ”ujar Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan”.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik  juga menjadi indikasi performance sebuah institusi. Tatkala institusi tersebut membuka ruang yang luas pada publik untuk mengakses informasi, bisa menunjukkan bahwa institusi tersebut memiliki kecederungan untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bersih.

“Sudah bukan eranya lagi menuntup akses (informasi, Red). Kita adalah pelayan publik, sehingga publik berhak tahu apa yang kita kerjakan,”tandasnya”.

Untuk diketahui, pada 2015 silam, BPWS berhasil meraih peringkat 6 dari 86 Lembaga Non Struktural (LNS) tingkat nasional dalam hal keterbukaan informasi publik. Tahun selanjutnya, BPWS meraih peringkat IV di tingkat nasional. BPWS hanya kalah dari KPK di peringkat I,  PPATK di peringkat dua dan KPU di peringkat III.

Prestasi ini diapresiasi Presiden RI Joko Widodo saat penerimaan penghargaan di istana negara. Presiden meminta seluruh institusi pemerintahan untuk menjalankan amanat undang undang dalam keterbukaan informasi publik.

“Itu wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, sistemik dan bersih. Good and clean governance,”tandasnya.

Untuk BPWS sendiri, upaya keterbukaan itu dilakukan dengan memberi ruang penuh pada publik untuk mengakses informasi. Termasuk standarisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat Abu Tholib.

Selain itu, penerbitan majalah sekaligus website yang memasok alur informasi tentang apa yang dilalakukan dan dirancang BPWS dalam pembangunan Madura. Sehingga publik bisa mengetahui informasi yang akurat tentang sepak terjang BPWS dalam mengembangkan pulau madura ini.  (coy)

Surabaya, 15 Agustus 2017 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu mengadakan beberapa lomba dalam rangka menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 72 yang diperuntukkan bagi para pejabat dan karyawan di lingkungan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).
Kegiatan lomba-lomba ini dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat selaku Plt. Kepala BPWS. Herman berharap kegiatan ini dapat menjadi semangat khusus bagi semua, kemeriahan HUT RI ke 72 untuk menjalin kekompakkan dan keakraban diantara para karyawan BPWS, sehingga akan terjadi semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. “ujarnya”
Adapun jenis perlombaan yang dilaksanakan antara lain tenis lapangan, tenis meja, memindahkan bendera kedalam botol (beregu),memasukkan paku kedalam botol, memindahkan kelereng dengan sendok (beregu), yang diikuti perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. (Nin)



Bersamaan dengan surat dari Komisi Informasi Pusat Nomor ; 49 KIP/J.II/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017, Tentang Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Penerimaan SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Tahun 2017, PPID BPWS terus meningkatkan eksistensi Layanan Informasi Publik yang baik dengan menyerahkan Self Assesment Quetionare (SAQ) termin ke I ke Komisi Informasi Pusat. Denga Tujuan bisa menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.
Dalam kunjungannya PPID BPWS selain menyerahkan SAQ termin ke-1 PPID BPWS juga berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat khususnya terkait Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi Publik .
Besar harapan PPID BPWS bisa mendapatkan pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 yang lebih baik, minimal bisa mempertahankan peringkat tahun 2016 yaitu peringkat 4 dalam kategori LNS, mengingat kategori LNS tahun 2017 persaingan tambah ketat untuk mendapatkan pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian PPID BPWS harus lebih meningkatkan Pelayanan Informasi Publik. (Fiq)

Pembangunan Pulau Madura hingga kini belum terlihat mencolok. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mendorong adanya pengembangan dan proyek supaya wilayah Madura lebih maju. Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat mengaku, saat ini Madura memang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dikembangkan, lantaran pembangunan empat kabupaten di Madura masih menempati posisi wilayah yang paling lambat. "Perlu kami sampaikan bahwa Madura punya 4 area, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang. Di mana dari 38 kabupaten di Jawa Timur, 4 di antaranya ada di Madura yang minus dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Jawa Timur," ungkapnya dalam acara Suramadu Investment Gathering, di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (31/7/2017).Apalagi diakui Herman, untuk pembangunan kawasan Suramadu, BPWS tidak memiliki alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali. Oleh karena itu pengembangan wilayah Suramadu akan mengandalkan kontribusi investor asing maupun domestik."Bahwa APBN tidak bisa untuk membiayai pembangunan di Suramadu. Sehingga kami undang para investor untuk ikut membangun kawasan ini," ujarnya. Oleh karena itu BPWS tengah berupaya untuk memasarkan proyek investasi senilai Rp 53,1 triliun tersebut. Proyek tersebut ditujukan untuk kawasan di sekitar Jembatan Suramadu terutama yang berada di dua lokasi kawasan yakni Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Sejumlah proyek yang ditawarkan untuk pembangunan wilayah Madura antara lain:

1.Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dengan lahan 250 hektar dan estimasi nilai investasi mencapai Rp 17,2 triliun

2.Jalan Tol sepanjang 15,3 kilometer yang terletak di lokasi KKJSM dengan nilai investasi mencapai Rp 2,6 triliun

3.Kawasan industri di Labang dengan luasan lahan 284 hektar dengan nilai investasi Rp 17,5 triliun

4.Kawasan Industri di Klampis seluas 356,7 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp 6,6 triliun

5.Proyek CBD (Central Business District) dengan nilai investasi total Rp 4,5 triliun

6.Proyek perumahan dengan total estimasi nilai investasi Rp 4 triliun

7.Pengembangan wilayah pantai untuk pariwisata dengan luas lahan 18,5 hektar senilai Rp 662 miliar

8.Pengembangan rest area seluas total 40 hektar dengan total nilai investasi Rp 150 miliar . (AT)