Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Dalam Rangka Pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2017, Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada 64 Badan Publik di Indonesia yang terdiri dari 7 Kategori, Yakni Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Partai Politik Nasional. Adapun acara penghargaan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta pada kamis (21/12/17). Acara diawali dengan laporan dari Ketua KI Pusat, Tulus Subardjono menyampaikan bahwa KI Pusat antara lain bertugas menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pemerintah di Indonesia agar setiap warga negara mendapat hak azasinya berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Menurutnya warga negara Indonesia berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 1945.
"Untuk menjamin adanya standar layanan informasi demi terlaksananya keterbukaan informasi publik badan publik di Indonesia, maka Komisi Informasi baik di Pusat dan Provinsi setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev), atas pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010," Tibalah waktu acara Penganugerahan yang pada kesempatan tersebut untuk anugerah badan publik terbaik pertama hingga ketiga diserahkan langsung Wapres Jusuf Kalla sedangkan terbaik keempat hingga kesepuluh diserahkan oleh Ketua KI Pusat Tulus Subardjono. Kali ini BPWS kembali masuk dalam 10 besar kategori Lembaga Non Struktural dengan meraih peringkat ke V dengan nilai (70,35) dari sebanyak 72 Badan Publik Lembaga Non Struktural pada tahun 2017, pada kesempatan tersebut Plt Kepala Bapel BPWS (Herman Hidayat) yang menghadiri acara tersebut menerima penganugerahkan yang di raih oleh BPWS. Untuk itu PPID BPWS masih ingin lebih lagi untuk meningkatkan Layanan Informasi Publik di Tahun berikutnya mengingat persaingan di badan publik Kategori LNS sangat ketat . Pada prinsipnya BPWS akan komitmen melaksanakan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan sebaik-baiknya. “kata Pandit Indrawan selaku Ketua PPID BPWS”. (Nin)

Keamanan Informasi dalam suatu sistem elekronik sangatlah penting sekali, untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktorat Keamanan Informasi mengadakan Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi. Dasar Kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri KOMINFO No 05/SE/M/KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Kemanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Standar Nasional Indonesia 27001:2013 dan mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi pada penyelenggaraan layanan publik dan pengamanan unit data strategis dalam mencapai standar nasional/internasional. BPWS telah mengikuti kegiatan ini dan telah dapat melewati  tahapan verifikasi, hingga akhirnya mendapatkan pemeringkatan, yang diserahkan di Aula Serba guna Kementerian Kominfo pada tanggal 06 Desember 2017. Sebanyak 46 Instansi mengikuti pemeringkatan verifikasi INDEKS KAMI ini. Aidil Chendramata selaku Direktur Keamanan Informasi  Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewakili Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menyampaikan  bahwa “kegiatan ini memiliki tujuan agar dari beberapa aspek penilaian keamanan bisa lebih menilai kategori mana di instansi mereka yang masih rendah factor keamanannya, sehingga Kementerian / Lembaga dan instansi bisa untuk lebih ditingkatkan lagi”, lebih lanjut Pandit Indrawan selaku Kepala Divisi Data dan Informasi menyampaikan “Ini adalah pertama kali BPWS ikut dalam kegiatan ini, oleh karena itu segala kekurangan yang terkait dengan faktor keamnanan data informasi akan dapat lebih disempurnakan lagi pada masa mendatang”.(Nin)

Badan pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) bertekad merebut peringkat I nasional dalam peringkat keterbukaan informasi publik 2017. Target ini tidak hanya mimpi belaka mengingat dalam dua tahun terakhir, peringkat BPWS terus meningkat.

“Keterbukaan informasi publik itu adalah perintah undang-undang sekaligus menunjukkan betapa pelaksanaan organisasi dijalankan secara transparan. Jadi, kami memang menargetkan pada 2017, bisa peringkat I atau minimal memperbaiki peringkat sebelumnya, ”ujar Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan”.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik  juga menjadi indikasi performance sebuah institusi. Tatkala institusi tersebut membuka ruang yang luas pada publik untuk mengakses informasi, bisa menunjukkan bahwa institusi tersebut memiliki kecederungan untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bersih.

“Sudah bukan eranya lagi menuntup akses (informasi, Red). Kita adalah pelayan publik, sehingga publik berhak tahu apa yang kita kerjakan,”tandasnya”.

Untuk diketahui, pada 2015 silam, BPWS berhasil meraih peringkat 6 dari 86 Lembaga Non Struktural (LNS) tingkat nasional dalam hal keterbukaan informasi publik. Tahun selanjutnya, BPWS meraih peringkat IV di tingkat nasional. BPWS hanya kalah dari KPK di peringkat I,  PPATK di peringkat dua dan KPU di peringkat III.

Prestasi ini diapresiasi Presiden RI Joko Widodo saat penerimaan penghargaan di istana negara. Presiden meminta seluruh institusi pemerintahan untuk menjalankan amanat undang undang dalam keterbukaan informasi publik.

“Itu wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, sistemik dan bersih. Good and clean governance,”tandasnya.

Untuk BPWS sendiri, upaya keterbukaan itu dilakukan dengan memberi ruang penuh pada publik untuk mengakses informasi. Termasuk standarisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat Abu Tholib.

Selain itu, penerbitan majalah sekaligus website yang memasok alur informasi tentang apa yang dilalakukan dan dirancang BPWS dalam pembangunan Madura. Sehingga publik bisa mengetahui informasi yang akurat tentang sepak terjang BPWS dalam mengembangkan pulau madura ini.  (coy)