Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Finalisasi Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu kembali dilakukan antara Bapel-BPWS dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR,  Pemerintah Propinsi Jawa-Timur dan Bappeda Kabupaten di Madura. Rapat diselenggarakan pada Rabu (8 Nov ‘17) di Ruang Rapat Mustazir Bapel-BPWS, Jl. Tambak Wedi No.1 Kenjeran Surabaya.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS Dr. Ir. Agus Wahyudi, SE, MM. Hadir sebagai narasumber diantaranya Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP selaku Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ir. IGW Samsi Gunarta, M.Appl.Sc selaku Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Kementerian PUPR, dan Ir. Suci Purnomo, MM selaku Kepala UPT Penataan Ruang dan Geoparsial Bappeda Propinsi Jawa – Timur.

Dalam sambutannya Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS mengharapkan bahwapembahasan finalisasi Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu akan mendapat kesepakatan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait, yaitu Pemerintah Daerah se Kabupaten Madura, Pemerintah Propinsi Jawa-Timur dan Pemerintah Pusat, sehingga bisa segara mendapatkan pengesahan.

Sementara Bastary Pandji Indra dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyampaikan bahwa fokus utama tugas BPWS berada di wilayah KKJSM dan KKM, yaitu sesuai dengan penugasan yang tercantum dalam Perpres No.27 tahun 2008, dan finalisasi Rencana Induk tersebut harus selesai pada bulan Desember 2017 ini. Lebih lanjut disampaikan bahwa setelah Rencana Induk tersebut disyahkan, maka akan menjadi dasar / pedoman bagi BPWS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang selanjutnya akan diturunkan kedalam rencana-rencana pengembangan selanjutnya dalam rangka menterjemahkan Rencana Induk tersebut.

Sementara itu IGW Samsi Gunarta dari BPIW Kementerian PUPR mengatakan bahwa jika secara akuntabilitas Rencana Induk tersebut telah memenuhi syarat, maka seyogyanya Rencana Induk tersebut dapat langsung ditetapkan, apalagi Rencana Induk tersebut sifatnya sangatlah dinamis.

Pada kesempatan yang sama Bappeda Propinsi Jawa-Timur mengharapkan Bapel-BPWS dapat menginformasikan indikasi program yang belum diakomodir dalam RTRW dan RPJP Propinsi Jawa Timur, sehingga nantinya dapat segera diselaraskan dan akan di inline kan dengan RTRW Propinsi dan Kabupaten. (Gun)

Rapat sinkronisasi Rencana Induk Pengembangan Wilayah Madura kembali dilakukan antara Bapel-BPWS dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Rapat tersebut diselenggarakan pada hari Jumat (11 Agustus 2017) di Ruang Rapat Mustazir Bapel-BPWS, Jl. Tambak Wedi No.1 Kenjeran Surabaya.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt. Sekretaris Bapel-BPWS Sidik Wiyono, SH, MH. Hadir sebagai narasumber dari BPIW Kementerian PUPR yaitu Ir. Firman Hatorangan Napitupulu, MURP selaku Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Ir. Hadi Sucahyono, MPP, PhD selaku Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat III) BPIW, dan Ir. James Siahaan, MUM selaku Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program (Pusat II) BPIW.

Dalam sambutannya Plt.Sekretaris Bapel-BPWS menyampaikan bahwa perlunya sinkronisasi program terkait Rencana Induk Pengembangan Wilayah Madura yang telah disusun oleh Bapel-BPWS dengan Program dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Hal tersebut merujuk pada Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 yang baru, dimana Sekretaris Dewan Pengarah BPWS adalah Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Kepala BPIW) yang menggantikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

Sementara itu Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS lebih menyoroti soal rencana pembangunan di wilayah Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) yang akan diperuntukkan bagi kawasan industri, perdagangan, permukiman, rest-area, kawasan wisata dan fasilitas umum lainnya. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini Bapel-BPWS telah berhasil membebaskan lahan seluas ± 40 hektar di wilayah KKJSM.

Sementara itu Sekretaris BPIW Kementerian PUPR mengatakan bahwa Prinsip Dasar Pengembangan Wilayah adalah terhubung atau terikatnya dari satu titik ke titik lainnya, dan Jembatan Suramadu merupakan pengikat antara wilayah Surabaya ke pulau Madura. Lebih jauh beliau menyampaikan jika konsepsi dari pengembangan kawasan Suramadu haruslah terikat dalam satu kesatuan tata ruang kawasan sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis (Pusat III), BPIW Kementerian PUPR mengatakan bahwa Wilayah Madura termasuk dalam kawasan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS 19). Adapun dalam bersinergi, BPIW akan membuat rencana makro-nya, sedangkan BPWS berada dalam zona BPIW, sehingga hal tersebut akan terkonek dengan perencanaan yang disusun oleh BPIW.

Adapun pembahasan dari Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program (Pusat II) BPIW bahwa Kementerian PUPR akan selalu mendukung kawasan-kawasan yang dalam kebijakannya baik secara Nasional maupun Propinsi sudah siap, serta untuk program/kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakaan di suatu daerah akan sangat tergantung pada readiness criteria nya, misalnya lahannya harus sudah siap, dokumen feasibility study (FS) nya pun juga harus sudah siap, karena tanpa itu pasti akan sulit untuk dilaksanakan. (Gun)