Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Sinergitas yang terjalin antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Sampang semakin intens. Ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sampang yang diwakili Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono dengan BPWS yang diwakili Plt. Kepala BPWS, herman Hidayat, Rabu (1/3) 2017 di Kantor BPWS Surabaya.
Hadir bersama jajarannnya, Fadhilah menegaskan, sinergi ini sangat penting untuk kemajuan Sampang. Bahkan, ia menilai, eksistensi BPWS terus didorong untuk bisa semakin memberikan ruang gerak yang luas dalam membangun Madura.
“BPWS ini perlu, mutlak dan vital. Eksistensinya riil dan memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan Madura. Sampang jelas berharap pemerintah pusat semakin mendorong keberadaan BPWS ini agar semakin memberikan kontribusi bagi Madura,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Herman Hidayat menegaskan, apa yang dilakukan BPWS selama ini merupakan pengejawantahan dari amanah perpres yang menaungi BPWS. Pada prinsipnya, BPWS berkepentingan agar Madura maju.
“Kepentingannya yang hanya ingin Madura maju tanpa meninggalkan kemadurawian. Pada titik ini, kami berharap sinergi ini akan memberi manfaat yang lebih luas bagi kemajuan Madura ke depan,” tegas teman satu angkatan di AKABRI dengan Wabup Sampang, Fadhilah ini.
Statement dukungan eksistensi BWPS ini sebelumnya diungkapkan sejumlah kalangan. Termasuk sebelumnya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii yang menyatakan jika BPWS adalah anugerah terbaik bagi Madura. Selain itu, Bupati Sumenep KH Busyro A Karim juga menegaskan bahwa eksistensi BPWS sangat penting dan dibutuhkan bagi kemajuan Madura. (coy)

Bertempat di Hotel Camplong Sampang, 18 Agustus 2016. BPWS mengadakan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata di Madura Kabupaten Sampang, BPWS dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Acara ini dihadiri oleh Bupati Sampang Fannan Hasib, Plt Kepala Divisi Hubungan Komunitas dan Kelembagaan Masyarakat Djoko Triyono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Djuwardi serta Peserta berjumlah 40 orang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang.

Acara diawali dengan laporan dari Kepala Sub Divisi Pemberdayaan Abu Tholib, Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang BPWS pasal 12 fasilitasi dan stimulasi dan MoU antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Sampang. Adapun maksud diadakannya kegiatan ini adalah terwujudnya pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sampang.

Plt, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat Djoko Triyono, dalam sambutannya bahwa diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan ini potensi wisata yang ada di desa masing-masing dapat dikelola dengan baik sehingga bisa meningkatkan perekonomian di desa yang terdapat potensi wisatannya tersebut.

Selanjutnya Bupati Sampang Fannan Hasib dalam sambutannya, menyambut baik dan gembira atas kegiatan ini, karena dengan adanya kegiatan ini para peserta diharapkan bisa meningkatkan pola pikirnya, untuk lebih kreatif dan terampil dalam hal mengelola wisata yang ada di desa Kabupaten Sampang dan sekaligus membuka acara ini. (Nin)

Rapat Yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2015 bertempat di Hotel Harris Surabaya, merupakan acara Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan / Peningkatan jalan di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun Anggaran 2015. Pekerjaan Stimulasi Pembangunan / Peningkatan jalan di 3 Kabupaten ini merupakan pekerjaan tahun kedua dimana merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pelaksana BPWS dengan pemerintah Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep yang telah ditandatangani tahun 2014 yang lalu, selain paket pekerjaan peningkatan jalan Badan Pelaksana BPWS juga telah melaksanakan penataan lampu PJU, pembangunan SPAM dan termasuk peningkatan dan pemberdayaan SDM dan lainnya. Pada Acara tersebut Plt. Kepala Badan Pelaksana BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM menginformasikan kepada para kepala Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep bahwa pekerjaan Stimulasi yang telah dilaksanakan oleh BPWS pada T.A 2014 saat ini sedang dilaksanakan proses hibah dari BPWS kepada pemerintah Kabupaten. Karena proses hibah sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah maka prosedurnya memakan waktu yang cukup lama, dan sedang dilaksanakan proses Serah Terima Opersaional kepada Pemerintah Kabupatan, sehingga diharapkan secara operasional aset tersebut segera dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten untuk melayani masyrakat termasuk pembayaran rekening listrik untuk lampu PJU yang telah terbangun.

Penandatanganan kontrak yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2015 tersebut terdapat 3 paket pekerjaan pembangunan / penigkatan jalan di 3 Kabupaten antara lain :

1.Pembangunan / peningkatan jalan di Kabupaten Sampang (ruas jalan Rogung – Torjun).

2.Pembanguan / peningkatan jalan di Kabupaten pamekasan (ruas jalan Laden-Dasok ).

3.Pembangunan / peningkatan jalan di Kabupaten Sumenep (ruas jalan lingkar Barat – Asta Tinggi).

Pada kesempatan ini Plt. Kepala Badan Pelaksana BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM juga mengingatkan kepada Deputi Pengendalian dan PPK untuk melengkapi syarat-syarat adminstrasi antara lain perjanjian kerjasama, BA serah terima dari pemerintah kabupaten kepada BPWS (PPK). Dengan ditandanganinya kontrak pembangunan jalan ini diharapkan bisa menstimulasi perekonomian di kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep karena jalan-jalan tersebut merupakan penunjang peningkatan perekonomian di sekitarnya dan harapan kami kepada pemerintah kabupaten secepatnya dapat menata peruntukan lahan di sekitar jalan tersebut dan jangan sampai menimbulkan kawasan kumuh yang tidak sesuai tujuan untuk meningkatkan melancarkan lalu lintas. 

Dengan ditandatanganinya kontrak pekerjaan pembangunan jalan ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua ujar Plt. Kepala Badan Pelaksana BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM. dan untuk kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan saya mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten untuk memberikan masukan-masukan demi kelancaran dan kemudahan pekerjaan dilapangan. Dan diharapkan pekerjaan ini dapat dilaksanakan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. (wik)

Bapel- Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam tahun 2015 ini melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Wakil Kepala Bapel-BPWS Drs Herman Hidayat,SH.MM dengan Wakil Bupati Sampang Drs Fadhilah Budiono pada tanggal 26 Mei 2015 bertempat di Ruang Pringgitan Pendopo Sampang.

Wabup Sampang dalam sambutannya sangat mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk turut membangun wilayahnya. Partisipasi dalam membangun wilayah Kabupaten Sampang sangat kami butuhkan. Dukungan dimaksud diantaranya pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur; ujar Fadhillah.

Wabup sempat menyinggung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sampang yang masih harus ditingkatkan agar sejajar dengan daerah lain di Jawa Timur. Di bidang infrastruktur, kami perlu dukungan adanya peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sarana air bersih. Pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur diharapkan akan mendorong masyarakat Sampang dapat meningkatkan kemampuan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi; kata Wabup yang pernah menjabat Bupati Sampang beberapa tahun silam.

Melalui MoU dengan Bapel- BPWS sangat diharapkan dapat melanjutkan kerja sama selama ini, sehingga apa yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memiliki landasan yang kuat guna mengikat Pemkab dengan BPWS dalam setiap kegiatan, katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Bapel-BPWS mengatakan kerja sama bahwa antara BPWS dengan Pemkab Sampang sudah pernah dilakukan tahun-tahun sebelum ini. MoU ini sangat penting dan strategis agar masing-masing pihak dapat melaksanakan setiap kegiatan yang dikerjasamakan memberi kontribusi yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Madura pada umumnya dan Sampang pada khususnya; kata Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat.

Pada bagian lain dari penandatanganan tersebut, secara bersamaan juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Sampang dengan Badan Informasi Geospasial(BIG) dan antara Pemkab Sampang dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). (Eddi Harlijadi)

 

Bupati Sampang KH Fanan Hasib menegaskan bahwa eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)  sangat dibutuhkan. Ini dikatakan bupati dalam acara sinkronisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan di Madura oleh Kementerian Pekerjaan Umum – Perumahan Rakyat (PU-PR) RI di kantor BPWS, Senin (11/5).

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kemen PU-PR RI Ir Taufik  Widjoyono M Sc. Bupati Sampang Fanan Hasib, perwakilan Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep, serta jajaran BPWS, Bapeprov Jatim dan BBPJN V. Menurut KH Fanan Hasib, keberadaan BPWS dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan di Madura.

“Memang saya dengar ada suara-suara sumbang yang menginginkan berbeda. Namun, kita semua harus berfikir jernih bahwa eksistensi BPWS ini diperlukan,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah pusat juga harus memberikan penguatan secara yuridis agar ruang gerak BPWS semakin baik dan tepat sasaran. “Kami juga menunggu percepatan itu bisa segera direalisasikan. Sebab, kami sendiri juga ditunggu rakyat yang sangat membutuhkan,” pungkasnya. (coy) 

 

Rencana pembangunan Madura akan dimatangkan dan ditangani secara khusus. Penanganan ini tentang pembangunan infrastruktur dan kawasan di Madura maupun penguatan sumber daya manusianya.

Ini dikatakan Sekretaris Jenderal  Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat RI, Ir Taufik  Widjoyono M Sc dalam acara sinkronisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan Kementerian PU-PR di kantor BPWS, Senin (11/5). Hadir dalam acara tersebut Bupati Sampang Kh fanan hasib dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.

“Ini bagian dari kelanjutan direktif presiden beberapa waktu lalu. Meskipun Presidennya sudah ganti, tetapi program kebijakan ini tetap akan diteruskan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk pengembangan dan percepatan Madura, pemerintah pusat akan melakukan penanganan khusus yang didisain sesuai dengan kondisi di lapangan. Nantinya ada rencana yang disinkronkan bersama antara daerah, BPWS dan pemerintah pusat. 

Apalagi saat ini Teluk Lamong sudah beroperasi, lalau perhitungan lalu lintas laut selat Madura, akan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan teknis.

“Itu meliputi penyelesaian wilayah barat, komitmen penyesuaian anggaran, termasuk pula yang kita bahas sekarang ini terkait Lintas Selatan Madura (LSM). Akan dibahas lebih detil sehingga bisa segera direalisasikan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu Bupati Sampang KH Fanan Hasib menyambut gembira. Menurutnya, setelah hambatan teknis yang mengakibatkan tertundanya pengerjaan Lintas Selatan Madura, pihaknya seolah mendapat angin segar dengan adanya penjelasan Sekjen Kemen PU-PR RI tersebut.

“Kita harapkan ini akan dibahas lebih detil lagi di berbagai level, baik pusat, daerah maupun BPWS. Saya mewakili rakyat, hanya berharap bisa segera direalisasikan,”  pungkasnya. (coy)