Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Komitmen BPWS untuk membantu percepatan pembangunan di Madura bukan isapan jempol belaka. Setelah sejumlah  infrastruktur dibangun dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dilaksanakan tahun ini BPWS segera mengerjakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sumber air dari Sungai Pocong. Selain itu, akan  dibangun jalan pendekat menuju overpass II di Kawasan KKJSM.

“Semua ini letaknya di Bangkalan. Salah satu tujuannya untuk membantu penyediaan air minum di Bangkalan Madura,” ujar Jepala Divisi Pengendalian Pembangunan BPWS, Mochammad Anwar.

 Pembangunan SPAM ini merupakan infrastruktur pendukung untuk pelayanan air minumdalam rangka pengembangan kawasan. Sedangkan jalan pendekat menuju overpass II merupakan salah satu pengembangan konektivitas serta aksesbilitas transportasi kawasan di KKJSM.

Untuk informasi,  pengerjaan SPAM tersebut berupa instalasi pengolahan dan fasilitas bangunan penunjang memanfaatkan sumber air permukaan dari Sungai Pocong diatas lahan ± 2 hektar dengan kapasitas awal sebesar ± 210 L/dtk yang terletak di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Jarak pelayanan menuju KKJSM sekitar ± 11 Km dan diharapkan dapat melayani kebutuhan domestik maupun non domestik pada kawasan.

Sedangkan rencana Jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM ini terletak pada 4 (empat) desa yaitu Desa Pangpong, Desa Baengas, Desa Morkepek dan Desa Sukolilo Barat di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan total panjang jalan pendekat ± 2 Km. Sedangkan lebar jalan 7 meter serta ruang milik jalan sebesar 16 meter.

Sehingga pembangunan SPAM di KKJSM serta jalan pendekat menuju overpass II di KKJSM diperkirakan akan membawa dampak terhadap perubahan fisik lingkungan serta berpengaruh terhadap kondisi sosial, kebisingan, serta penurunan kualitas air.

Kepala Divisi Perencanaan Umum dan Program, Budi Santosa dalam Diskusi Teknis penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL di ruang rapat BPWS, Jumat (07/04) mengatakan, kegiatan tersebut masuk kedalam kategori kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan yang nantinya juga sesuai dengan PERDA Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 sebagai kelengkapan dokumen perizinan.

“Ini suatu keharusan,”tandasnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Diah Susilowati menegaskan sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, menunjukkan bahwa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh BPWS tidak masuk dalam kategori wajib AMDAL. Sehingga hanya diperlukan Dokumen Upaya kelayakan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL).

“Namun harus dipastikan juga lingkup pekerjaan, jangan sampai tumpang tindih terhadap dokumen AMDAL yang telah dikerjakan sebelumnya,”tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Mochammad Anwar menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan hasil penelitian dengan ITS, kandungan air di Sungai Pocong memiliki kadar kapur yang tinggiyang berasal dari Gunung Geger. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perlindungan ekosistem atau habitat sekitar sumber air dengan mengontrol aktifitas penambangan kapur di Gunung Geger agar tidak mengganggu siklus hidrologi sumber air pocong.

Menambahi statemen tersebut, Deputi Pengendalian BPWS, Hadi Roseno meminta di dalam dokumen lingkungan UKL-UPLnantinya dapat menjelaskan tahapan pekerjaan terutama pada tahap konstruksi terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki dampak beserta penanganannya agar dapat ditindaklanjuti oleh pelaksanaan kegiatan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, tegasnya.(riz)