Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean
rdev

rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website URL: http://www.bpws.go.id Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Madura memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah batik. Batik madura sangat dikenal coraknya bahkan hingga masuk ke pasar internasional. Potensi batik ini mau tidak mau membawa banyak lapangan kerja, salah satunya adalah dengan menjahit yang dibuat kemeja maupun aneka pakaian wanita. Hal ini dilakukan BPWS dengan diadakannya sosialisasi peningkatan SDM berbasis kompetensi bertempat di desa parseh kecamatan socah Kabupaten Bangkalan, Madura acara ini diselenggarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM yg ada dengan kegiatan menjahit, ibu Amina selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Bangkalan berharap agar para peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya. Sidik Wiyoto selaku Plt. sekretaris BPWS yang membuka pelatihan tesrsebut juga berharap kegiatan ini bisa lebih menggali lagi potensi masyarakat di bangkalan ini khususnya dalam bidang menjahit. (rab)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta BPWS melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, sistematis dan bersih atau good and clean governance. Ini dikatakan Kabiro Hukum KPK, Kombes Setiadi SH MH dalam acara konsultasi penanggulangan tindak pidana korupsi di ruang Mustazir BPWS, Rabu (23/8).

“Tata kelola pemerintahan harus dilakukan dengan baik dan bersih. BPWS harus bisa bersih korupsi,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat ini tindak pidana korupsi menjadi musuh utama bangsa. Untuk itu, semua elemen bangsa harus mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan tata kelola yang bersih.

“Saya mengapresiasi langkah BPWS dengan menggandeng KPK untuk kegiatan ini,”tandasnya.

Dikatakannya, KPK saat ini getol melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan tak jarang barang buktinya hanya sedikit.

“Namun, kami (KPK, Red) bukan melihat pada sedikit atau banyaknya barang bukti uang, tetapi lebih pada dampaknya. Efek yang ditimbulkan dari kejahatan itu,”tegasnya.

Kepala Divisi Hukum BPWS, Susharminto menanggapi hal itu mengatakan, BPWS selama ini terus berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih. Apalagi dua kali berturut turut BPWS meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Hal itu menunjukkan upaya BPWS untuk bersama sama melawan praktik tidak terpuji. “Masukan ini tentu menjadi perhatian serius dari BPWS. Komitmen untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bersih, memang harus digelorakan,” ujar purnawirawan polisi berpangklatm terakhir Komisaris besar ini. (coy)

Setelah melalui proses panjang nan berliku, Rest Area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) dipastikan siap beroperasi di awal tahun 2018. Langkah awal, sebanyak 108 stand disiapkan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selaku pemegang otorita pengembangan wilayah Suramadu.

Sebanyak 108 stand itu dipersiapkan khusus PKL asal Desa Pangpong, Kecamatan Labang yang berjualan di sisi barat akses Suramadu. Para PKL itu sudah terdata sejak 2012.

Kepala Divisi Pengendalian dan Pembangunan BPWS, Moh Anwar mengungkapkan, tahap awal penyedian 108 stand itu harus rampung pada 31 Desember tahun ini. Tahap berikutnya, diperuntukkan bagi PKL lain yang ada di sisi timur akses Suramadu.

"Pembuatan jalan sudah dilakukan tahun lalu. Saat ini tengah dilakukan lelang untuk food court dan lahan penjualan souvenir," ungkap Moh Anwar, Rabu (23/8).

Meski demikian, harus diakui masih ada sedikit hambatan dalam pembebasan lahan. Namun, BPWS yakin dalam waktu dekat persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan pendekatan persuasif.

“Mereka adalah partner dalam membangun madura, jadi kami ya tetap harus‘nguwongke’, tandasnya.

Terpisah, Kepala Desa Pangpong Ansori mengatakan, proyek pembangunan rest area yang berada di wilayahnya mencapai luasan 10 hektare. Ia juga mengakui jika masih ada enam bidang tanah yang belum dibebaskan.

"Awalnya karena pemiliknya tidak mau menjual. Namun, tiga di antaranya sekarang sudah bersedia menjualnya," katanya.

Dalam rest area itu, PKL akan mendapatkan stand yang lebih representatif dengan fasilitas MCK, parkir kendaraan, air bersih, dan pasokan listrik.

"Jika ditotal, warga saya lebih dari 200 PKL. Kami berharap bisa diakomodir," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Data dan Informasi, Pandit Indrawan menegaskan, jajarannya mengedepankan pendekatan persuasif dalam rencana relokasi PKL tersebut. Langkah itu sudah dirintis sejak BPWS berdiri dengan melakukan pendekekatan – pendekatan komunikasi kultural langsung ke tokoh – tokoh PKL. Bahkan tak jarang dirinya terjun langsung menjalin komunikasi intensif di lapangan.

“Staf di jajaran kami juga sangat sering membangun komunikasi aktif. Ini sebagai bentuk komitmen BPWS untuk membangun Madura, bukan membangun di Madura. Artinya, kami tetap menghargai dan mengapresiasi entitas kultural kemadurawian dalam mengembangkan wilayah,”pungkasnya. (coy)

Komitmen investasi yang diprediksi mencapai Rp 53 triliun ke Madura benar-benar serius. Untuk itu, BPWS berharap seluruh stake holder yang ada, saling bersinergi demi kemajuan Madura.

Seperti yang disebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan nilai investasi pengembangan kawasan suramadu Rp 53 Triliun dan menggolongkan Jembatan Suramadu sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 Malang-Surabaya-Bangkalan.

“Jelas, Madura masuk skema nasional dalam pengembangan wilayahnya. Dengan fakta ini, kami berharap seluruh elemen dan stake holder yang berkepentingan, untuk bersinergi,”tegas Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan.

Adapun dua lokasi yang potensial ditawarkan kepada investor, yaitu Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) yang masing-masing seluas 600 hektar.

Pandit Indrawan menyampaikan, sementara ini investor yang tertarik berinvestasi di KKJSM berasal dari Korea, China, dan Amerika, selain itu ada investasi lokal yaitu Hutama Karya Realtindo.

"Mereka paling interest bekerjasama untuk mengembangkan sektor wisata dan CBD (Central Business District)," katanya.

Ia menjelaskan, kehadiran para investor itu akan diikat dengan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Yang artinya, pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaannya.

"Silahkan berinvestasi, kami bisa bekerjasama dengan sistem KSP atau sewa. Karena pengembangan lahan seluas 600 hektare itu tidak mutlak didanai dari APBN," jelasnya.

Hal itu dikarenakan, lanjutnya, kondisi harga tanah setiap tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga tidak dimungkinkan sisa lahan seluas 560 hektare mengandalkan dana APBN.

Selain pengembangan wilayah 600 hektare, lanjutnya, BPWS melakukan program fasilitasi dan stimulasi dari tahun ke tahun di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Seperti pemasangan penerangan jalan umum dan peningkatan jalan.

"Tergantung usulan dari pemerintah daerah, asalkan sesuai dengan master plan kami. Kami mempunyai pemetaan yang sudah terbagi dalam beberapa cluster," pungkasnya”. (coy)

Pelaksanaan proyek Water Treatment Plant (WTP) di Bangkalan sudah memasuki masa lelang. Proyek ini diharapkan akan mendorong membuncahnya indutri di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) yang digandang-gadang akan mendongkrak perekonomian di Madura.

Proyek ini juga menjadi fasilitas pendukung rest area untuk seperti pemenuhan air bersih melalui  Water Treatment Plant (WTP) yang pengerjaannya sudah mencapai 5 persen. Seperti pendirian pondasi tandon air, pondasi menara air yang berfungsi sebagai penampungan air sekaligus penyeimbang tekanan air, dan pemasangan pipa High Density Polythylene (HDPE). Pipa terbaik yang memiliki sifat elastis atau lentur.

"Pengerjaannya sudah mencapai 5 persen. WTP nanti terpasang terpasang di PDAM Sumber Pocong, lahan seluas 2 hektare sudah dibebaskan. Pada 31 Desember sudah 100 persen," jelasnya”.

Berdasarkan hasil kajian BPWS, kebutuhan air bersih di tahap awal di rest area itu mencapai 50 liter per detik. Debit air itu tak hanya memenuhi kebutuhan air di rest area, tetapi juga memenuhi kebutuhan air untuk warga desa Morkepek, Kecamatan Labang dan Desa/Kecamatan Burneh.

"Itu di luar kebutuhan air untuk keperluan industri. Total anggaran sekitar Rp 34 miliar,"pungkasnya”.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kabupaten Bangkalan Andang Pradana mengemukakan, WTP tersebut berkapasitas 800 liter per detik. Instalasi Pengolahan Air (IPA) itu sudah mengantongi ijin pengambilan air dari Dinas Pengairan Provinsi Jatim.

"Nantinya akan digunakan secara bertahap. Mulai dari 200 liter per detik hingga 800 liter per detik. Namun saat ini, melihat besaran anggaran yang tersedia, sementara akan dibangun WTP berkapasitas 50 liter per detik," ujar Andang kepada SURAMADU.

Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan kajian Laboratorium Keairan dan Teknik Pantai bersama Institut Teknnologi Surabaya (ITS). Termasuk pengukuran debit air di sungai Tangkel berkapasitas 2.000 liter per detik menggunakan alat ukur current meter.

"Rencana awal memang 200 liter per detik. Namun dengan sistem (WTP) ini, sewaktu - waktu bisa di pasang lagi dan bisa dikoneksikan hingga mencapai 800 liter per detik,"pungkasnya”. (Coy)

Badan pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) bertekad merebut peringkat I nasional dalam peringkat keterbukaan informasi publik 2017. Target ini tidak hanya mimpi belaka mengingat dalam dua tahun terakhir, peringkat BPWS terus meningkat.

“Keterbukaan informasi publik itu adalah perintah undang-undang sekaligus menunjukkan betapa pelaksanaan organisasi dijalankan secara transparan. Jadi, kami memang menargetkan pada 2017, bisa peringkat I atau minimal memperbaiki peringkat sebelumnya, ”ujar Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan”.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik  juga menjadi indikasi performance sebuah institusi. Tatkala institusi tersebut membuka ruang yang luas pada publik untuk mengakses informasi, bisa menunjukkan bahwa institusi tersebut memiliki kecederungan untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bersih.

“Sudah bukan eranya lagi menuntup akses (informasi, Red). Kita adalah pelayan publik, sehingga publik berhak tahu apa yang kita kerjakan,”tandasnya”.

Untuk diketahui, pada 2015 silam, BPWS berhasil meraih peringkat 6 dari 86 Lembaga Non Struktural (LNS) tingkat nasional dalam hal keterbukaan informasi publik. Tahun selanjutnya, BPWS meraih peringkat IV di tingkat nasional. BPWS hanya kalah dari KPK di peringkat I,  PPATK di peringkat dua dan KPU di peringkat III.

Prestasi ini diapresiasi Presiden RI Joko Widodo saat penerimaan penghargaan di istana negara. Presiden meminta seluruh institusi pemerintahan untuk menjalankan amanat undang undang dalam keterbukaan informasi publik.

“Itu wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, sistemik dan bersih. Good and clean governance,”tandasnya.

Untuk BPWS sendiri, upaya keterbukaan itu dilakukan dengan memberi ruang penuh pada publik untuk mengakses informasi. Termasuk standarisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat Abu Tholib.

Selain itu, penerbitan majalah sekaligus website yang memasok alur informasi tentang apa yang dilalakukan dan dirancang BPWS dalam pembangunan Madura. Sehingga publik bisa mengetahui informasi yang akurat tentang sepak terjang BPWS dalam mengembangkan pulau madura ini.  (coy)