Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), semakin erat dan dinamis. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kamis (6/4) di rumah dinas Bupati Pamekasan.

MoU itu sendiri dalam rangka fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pamekasan. Dalam kesempatan itu,Bupati Pamekasan,Achmad Syafii menyatakan terimakasih kepada BPWS yang telah melakukan fasilitasi dan bantuan pembangunan untuk Pamekasan. Ke depan, kerjasama dalam berbagai bidang akan terus dijalin dengan baik,dinamis dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Ini bagian dari upaya percepatan pembangunan demi majunya Pamekasan. Keberadaan BPWS jelas dan nyata nyata sangat membantu Pamekasan untuk semakin maju. Baik dalam bidang infrastruktur maupun SDM," ujarnya dalam sambutan.

Hadir dalam acara itu jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Diantaranya,Wakil Bupati, Sekdakab, Asisten I, Kepala Bappeda, Kadis PU Binamarga, Ketua Komisi A DPRD Kab. Pamekasan,Direktur PDAM dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama,Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat menyatakan, jajarannya merasa terhormat dengan sikap terbuka dan positif yang ditunjukkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebab, dengan begitu amanah untuk membangun Madura bisa dijalankan dengan baik.

"Seperti kabupaten lainnya di Madura,Pamekasan tentu menjadi simpul penting dalam upaya memajukan Madura. Sinergitas ini menjadi langkah positif untuk menjadikan Madura lebih baik," tegas purnawirawan jenderal bintang dua ini.

Hadir dari jajaran BPWS antara lain, Plt. Sekretaris BPWS, Deputi Perencanaan, Kadiv Data & Informasi, Kadiv Hub. Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM),Kadiv Hukum dan lain sebagainya. Sampai saat ini, BPWS telah melakukan fasilitasi dan stimulasi hingga kurang lebih menyentuh angka dari 100 miliar di berbagai bidang. Diantaranya proyek infrastruktur seperti SPAM, peningkatan kualitas jalan dan PJU. Selain itu, juga pengembangan SDM berbasis kompetensi yg digelar secara berkelanjutan setiap tahun. (Coy)

Peningkatan kualitas pendidik di Madura,menjadi perhatian serius Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nurul Hadi. Untuk itu, ia berharap secara khusus kepada BPWS untuk melatih peningkatan kualitas tenaga pendidik di Sampang, utamanya di level SMA dan SMK. "Kami berharap jangan hanya soal penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menghadapi industri, tetapi juga tenaga pendidik di Sampang,"ujarnya dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi kerjasama peningkatan SDM berbasis kompetensi antara BPWS dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Sampang, Selasa (4 April 2017) di aula Dinas Pendidikan Sampang.

Ditambahkannya, saat ini ada kekurangan pendidik di sampang sekitar 2000 orang. Ini menjadi persoalan tersendiri. Lebih dari itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan persoalan urgen untuk menyiapkan sumber daya anak didik yg berkualitas. "Harus diakui bahwa saat ini Kabupaten Sampang berada di urutan kurang baik se Jawa Timur. Dengan begitu,kami butuh dukungan, bantuan, bimbingan,khususnya dari BPWS. Sekiranya bisa, kami harapkan ada pelatihan dan peningkatan kompetensi khusus bagi tenaga pendidik," ujarnya.Sementara, Plt. Sekretaris BPWS mengaku akan menjadikan masukan tersebut sebagai usulan serius. Menurutnya,hal itu memungkinkan untuk ditindaklanjuti. "Tahun 2014 kami pernah melatih peningkatan kualitas SDM para asatidz di madrasah dalam berbagai bidang. Seperti IT, komputer dan lain sebagainya. Intinya,usulan ini akan kami pertimbangkan," pungkasnya (coy)

Kerjasama antara Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi, diyakini memberi dampak positif dalam bidang pengentasan pengangguran.Ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, Moh Suhrowadi dalam ramah tamah dengan jajaran pejabat BPWS di sela sosialisasi kerjasama peningkatan SDM berbasis kompetensi dengan BPWS, selasa (4 April 2017) pada Dinas Pendidikan Sampang."Sebenarnya Sampang paling sedikit (angka pengangguran, Red), hanya 2.5 persen dari 459.000 angkatan kerja. Yakni 11.530 orang ,"ujarnya.Meski demikian,lanjutnya, kerjasama ini akan memberi dampak positif bagi pembangunan Sampang karena akan mengentas pengangguran."Otomatis juga akan mengentas kemiskinan," tegasnya.Dikatakan, meski angka pengangguran rendah,namun diakui bahwa tingkatan serapan kerja Sampang banyak yg menjadi TKI ilegal."Dengan pelatihan berbasis kompetensi ini,tentu menjadi nilai positif dan kami harapkan dapat berkesinambungan," pungkasnya.

Sementara, Plt. Sekretaris BPWS, Sidik Wiyoto mengatakan,apa yg dilakukan BPWS ini merupakan kewajiban sebagaimana amanat Perpres."Kami melakukan penguatan dan peningkatan SDM berbasis kompetensi di seluruh Madura. Dan ini dilakukan secara berkesinambungan dari tahun 2011 untuk menyiapkan SDM Madura menghadapi kemajuan zaman. Jangan sampai kelak orang madura hanya jadi penonton di negerinya sendiri dan sekaligus untuk mengikis angka pengangguran serta mengentas kemiskinan," tegasnya (coy)

BPWS kembali melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi dengan sasaran lulusan Sekolah menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Sampang. Pelatihan ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas pendidikan Sampang.Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Nurul Hadi menyatakan, pihaknya sangat senang dan bangga atas bantuan dan dukungan BPWS untuk pelatihan SDM Kabupaten Sampang. Ke depan, sangat diharapkan hasilnya dapat meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Sampang dalam dunia kerja/usaha.

“Masyarakat Madura sangat berharap dengan adanya pembangunan jembatan suramadu bisa merasakan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan mereka dalam bidang usaha,” ujarnya. pada acara Sosialisasi Peningkatan SDM Madura oleh BPWS yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang pada Selasa (4/4).Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Bapel BPWS Sidik Wiyoto mejelaskan, pelatihan SDM ini adalah modal besar yang harus dimanfaatkan dengan sepenuh hati oleh masyarakat Madura pada umunya dan Sampang pada khususnya. Tujuannya agar bermanfaat dan menambah prestasi. Pelatihan peningkatan SDM ini akan menggiring, mengarahkan, membangun, melatih disiplin dan mendidik SDM Madura agar punya akses dan punya alat untuk memulai usaha secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Madura.

“Komitmen BPWS untuk Madura, jelas dan tegas. Agar Madura maju,”tukasnya.Sementara, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pelatihan Kerja (UPTPK) Sumenep Ahmad Afandi mengatakan, pelatihan peningkatan SDM yang berbasis kompetensi ini akan memberikan manfaat dan membuka lapangan kerja baru dimana tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Madura.“Manusia itu tidak akan sempurna hidupnya bila tidak punya kompetensi,” pungkasnya. (MT)

Eksistensi BPWS di Madura semakin mendapat tempat. Ini terlihat dari statement kepala daerah di Madura yang mendukung kinerja BPWS. Terbaru, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menegaskan pentingnya eksistensi BPWS. Menurutnya, bantuan BPWS bagi Madura, khususnya Pamekasan tidak bisa dianggap kecil.

Diantaranya, Penerangan Jalan Umum (PJU), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan infrastruktur jalan, pelatihan sumber daya manusia dalam berbagai bidang.

"BPWS itu anugerah terbaik bagi Madura, bagi Pamekasan. Eksistensinya harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan," tegasnya dalam peresmian SPAM di Proppo beberapa waktu silam. Untuk itu,pihaknya pada tahun ke depan,akan terus melakukan kerjasama dengan BPWS dalam rangka membangun Madura lebih baik.

"Banyak rencana strategis kawasan yang akan kita kerjasamakan dengan BPWS. Kami berharap, ini menjadi instrument vital dalam membangun Madura lebih baik," pungkasnya”.

Untuk diketahui, dalam beberapa kesempatan, kepala daerah di Madura menegaskan dukungannya terhadap eksistensi BPWS. KH. Busyro A Karim selaku Bupati Sumenep, juga menegaskan, BPWS harus ada dan sangat dibutuhkan.

Bupati Sampang, KH. Fannan Hasib juga menegaskan hal yang sama ketika pertemuan dengan Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat.

"Suara yang ingin membubarkan (BPWS) itu suara yang tidak jelas dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat banyak," tegasnya di kantor BPWS beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Wakil Bupati Bangkalan, KH. Mondir A Rofi'i mengatakan, BPWS jangan sampai dibubarkan.

"Jangan emosional, lalu mendesak dibubarkan. yang lebih esensial adalah agar lebih diperbaiki sehingga manfaatnya bisa terasa," ujarnya. (Coy)

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.23 Tahun 2009 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura diselenggarakan pada hari Jum’at (17 Maret 2017) bertempat di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jl. HR Rasuna Said Kav.6 – 7, Kuningan – Jakarta. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Dr. Drs. Karjono, SH, M.Hum selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Sedangkan narasumber dalam rapat tersebut Ir. Hastori, MAFIS selaku Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian PAN dan RB, Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara, serta Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR.Adapun peserta yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Plt.Kepala Bapel-BPWS beserta jajarannya, serta Unit Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah BPWS.

Dalam sambutannya Dr. Drs. Karjono, SH, M.Hum mengatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 Jo.23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR sudah lama dilakukan, sehingga diharapkan dalam rapat harmonisasi ini seluruh K/L terkait sudah satu suara, karena sebelumnya telah dilakukan rapat sampai pada tingkat Pembahasan Antar Kementerian (PAK) guna membahas seluruh isi materi/substansi dari Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 tersebut.
Sementara Drs. Herman Hidayat, SH, MM selaku Plt.Kepala Bapel-BPWS menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur Jawa-Timur bahwa keberadaan Bapel-BPWS masih sangat dibutuhkan bahkan harus semakin diperkuat. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, saat ini Bapel-BPWS telah melakukan beberapa kerjasama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten di Madura;Sementara itu Ir. Hastori, MAFIS menyampaikan bahwa Materi Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 ini adalah menyangkut penyempurnaan pasal-pasal yang mengatur tentang ruang lingkup, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), sedangkan terkait materi/substansi telah selesai dilakukan pembahasan di Kementerian PAN dan RB dengan Kementerian/Lembaga terkait;

Sementara Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR menyampaikan bahwa inti dari Rancangan Revisi Perpres No.27 Tahun 2008 adalah, pertama adanya pengurangan sebagian wilayah yang menjadi tugas dari Bapel-BPWS yaitu di wilayah Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS), kedua adanya pengurangan Keanggotaan Dewan Pengarah BPWS dengan harapan akan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan perannya, ketiga pembangunan jalan tol dari jembatan Suramadu menuju ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan.Sementara itu dari Kementerian Keuangan mengemukakan terkait pasal 12 Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang keinginan untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang telah diakomodir dalam pembahasan Rancangan Perpres No.27 Tahun 2008 ini.

Sedangkan dari Kementerian Sekretariat Negara lebih menitikberatkan pada penggunaan istilah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura dalam Rancangan Perpres No.27 tahun 2008 apakah tetap atau akan dirubah, mengingat ruang lingkup penugasan dari Bapel-BPWS saat ini hanya meliputi wilayah Madura saja.Adapun kesimpulan dala rapat tersebut diantaranya adalah terkait judul perlu didiskusikan kembali apakah tetap menggunakan istilah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura atau dilakukan perubahan, sedangkan untuk pembahasan terkait hak-hak keuangan maka Kementerian PAN dan RB segera akan mengundang Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahasnya lebih lanjut.(Gun)