Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Pada kesempatan kali ini BPWS kedatangan Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Setiajit, PT. Jatim Grha Utama (BUMD Provinsi Jawa Timur) Muh. Rudiansyah, PT. Jiali Group Property Indonesia (PMA dari Tiongkok) Guan Xin dan Direktur utama PT. Bumi Mulia Usaha Karya (local partner) Indra Tantomo, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017   serta jajaran Pejabat Bapel BPWS untuk membahas rencana investasi pembangunan pengembangan wilayah Suramadu.

Dalam rapat tersebut Plt. Deputi Perencanaan Agus Wahyudi, SE, MM menjelaskan kepada semua pihak tentang Grand Design Rencana Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), Kawasan Khusus Madura (KKM), Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dan Jalan Tol akses dari Jembatan Suramadu menuju  Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

Dalam hal ini Bapel BPWS menjajaki minat Investor untuk berinvestasi di Wilayah Suramadu khususnya Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM) yang meliputi :

  1. Kawasan Wisata Pesisir;
  2. Kawasan Rest Area;
  3. Islamic Centre;
  4. Central Bussines Distric
  5. Kawasan Permukiman;
  6. Kawasan Industri;
  7. Fasilitas Umum;
  8. Super block di Surabaya (lahan 4 Ha)

Daftar Informasi Wajib

No Jenis Informasi Cetak Rekam Online

1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014

2.

Nota Kesepahaman (MoU) BPWS - Universitas Trunojoyo tahun 2013

3.

Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan / Kegiatan Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain

4.

Rencana Kerja (RENJA) BPWS 2015

5.

MoU dengan Universitas Trunojoyo Madura 2015

6.

MoU dengan ITS tahun 2015

7.

MoU dengan Pemkab Bangkalan tahun 2015

8.

MoU dengan Pemkab Sampang tahun 2015

9.

Pengumuman Penerimaan Pegawai BPWS Tahun 2011

10.

Laporan Keuangan Tahun 2014

11.

Laporan Keuangan Non Audited Tahun 2015

12.

Daftar Pelatihan SDM BPWS

13.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

14.

RINCIAN KERTAS KERJA Tahun 2016

15.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPWS Tahun 2015-2019

16.

SOP Pelayanan Informasi Publik

17.

SOP Keberatan Pelayanan Informasi Publik

18.

Pejabat PPID BPWS

19.

Klasifikasi Informasi PPID BPWS

20.

MoU BPWS Sampang 2017

21.

MoU BPWS Pamekasan 2017

22.

MoU BPWS Sumenep 2017

23.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan BPWS 2016

24.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPWS 2017

25.

Laporan Keuangan BPWS (Audited) 2016

26.

Maklumat PPID BPWS

27.

Penetapan standar biaya PPI BPWS

28.

Perpres BPWS Tahun 2008

29.

Perpres BPWS Tahun 2009

30.

Ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2016

31.

Rencana Kerja Tahun 2017

Struktur Organisasi PPID BPWS

Sekilas

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPWS

 

Dasar Hukum

  1. Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPWS

 

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Asas

  1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

 

Tujuan

  1. Memberikan standar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang berkualitas.
  3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh Informasi Publik.
  4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.

 

Kategori Informasi Publik

  1. Informasi Wajib disediakan.
  2. Informasi Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  3. Informasi disediakan atas permintaan yang berkepentingan.
  4. Informasi yang dikecualikan.

 

Pengelolaan Keberatan

  1. Keberatan diajukan kepada Penanggung jawab melalui PPID.
  2. Keberatan disampaikan tertulis kepada Petugas Meja Informasi.
  3. Tanggapan disampaikan kepada pemohon/kuasa secara tertulis paling lama 30 hari kerja.

Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu (29 Juli 2015) bertempat di ruang rapat Dirjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet lantai 4 Kementerian Keuangan merupakan rapat lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya dalam rangka membahas tentang pengelolaan pendapatan jalan tol Jembatan Suramadu.

Rapat dipimpin oleh Direktur PNBP - DJA Anandy Wati, dan dihadiri oleh Sekjen Kementerian PUPR, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jalan dan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kepala BPJT, Bapel-BPWS, serta dari unsur internal Kementerian Keuangan, diantaranya dari Ditjen Perbendahaan, Ditjen Kekayaan Negara, PPK-BLU, Penyusunan APBN, Direktur Anggaran I, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Pada awal pembukaan rapat Direktur PNBP - DJA mengatakan bahwa latar belakang dari rapat pembahasan pengelolaan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu yaitu adanya surat dari Menteri Pekerjaan Umum Kepada Menteri Keuangan Nomor: KU 09.02-Mn/486 tanggal 12 September 2014 serta surat dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: S-571/BPWS-01/IX/2014 tanggal 9 September 2014;

Secara garis besar kandungan dalam surat Menteri PUPR bahwa pendapatan jalan tol jembatan Suramadu selama ini disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN Surabaya yang dibukukan sebagai PNBP oleh Kementerian PU c.q Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya akan dikelola oleh BPWS sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008 jo. Perpres No.23 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS. 

Terkait hal tersebut Anandy Wati memberikan beberapa alternatif solusi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan diantaranya pertama “pengelolaan asset dan pendapatan jembatan tol Suramadu dikelola oleh Kementerian PUPR melalui mekanisme PNBP” dan kedua “pengelolaan asset dan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu dikelola oleh Bapel-BPWS”. Akan tetapi terhadap alternatif yang kedua ini haruslah ada, tindak lanjut berupa :

1)Pengalihan asset terlebih dahulu dari Kementerian PUPR kepada Bapel-BPWS dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

2)BPWS sepenuhnya bertanggung-jawab terhadap jembatan Suramadu termasuk operasional dan pemeliharaan jembatan.

3)SDM dan teknologi di BPWS sendiri harus memadai.

Sementara Sekjen Kementerian PUPR mengatakan bahwa alternatif kedualah yang kemungkinan paling ideal untuk dilakukan, akan tetapi wajib segera menyelesaikan revisi Perpres No.27 Tahun 2008 yang saat ini sedang berjalan, dan didalam melakukan revisi Perpres tersebut harus tegas, memuat didalamnya aturan-aturan tambahan, termasuk penguatan organisasi BPWS itu sendiri. Ke depannya beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan jembatan Suramadu berada di satu tangan, baik itu oleh Kementerian PUPR maupun oleh BPWS. 

Sementara itu pada kesempatan yang sama kepala BPJT mengatakan “Pembangunan jembatan tol Suramadu awalnya mengacu pada Perpres No.79 Tahun 2003 sebelum keluar Perpres No. 27 Tahun 2008 Jo. Perpres No.23 Tahun 2009. Dan didalam Perpres No.27 Tahun 2008 sendiri menyebutkan bahwa yang diserahkan kepada BPWS adalah “asset pendukung pembangunan” jadi bukan “asset jembatannya”, sehingga aset jembatan masih merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR,” ujarnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk asset yang diserahkan adalah berupa kantor, kendaraan, peralatan pemeliharaan yang mendukung pembangunan jembatan, diserahkan kepada BPWS melalui koordinasi dari Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS.

Pada akhir pembahasan rapat disimpulkan bahwa jembatan Suramadu harus dikelola oleh satu tangan, selanjutnya segera menyelesaikan kewajiban kepada PT.Jasa Marga, perlunya penegasan status Jembatan Suramadu apakah akan dilakukan alih asset kepada BPWS ataukah akan tetap dikelola oleh Kementerian PUPR, dan terakhir segera menyelesaikan amandemen terhadap Perpres No. 27 Tahun 2008. (Gun)