Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Jika melihat di tayangan youtube, di negara-negara Eropa sering kita lihat air kran yang bisa langsung diminum. Nah, proyek SPAM BPWS bekerjasama dengan PDAM Bangkalan yang sudah selesai dibangun, ternyata bisa seperti itu, alias langsung diminum.

Ini tak lepas dari teknologi Reverse Osmosis System yang disematkan dalam SPAM tersebut dalam proyek infrastruktur yang keseluruhan menelan biaya Rp 36 miliar tersebut.

Teknologi ini dengan menggunakan sistem penyaringan tiga tahap yang  kemudian masih diproses lagi di alat RO System. Sehingga, kandungan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan dan bakteri, bisa dinegatifkan.

“Jadi, dari sumber mata air Pocong, air masuk ke sistem RO yang berlapis. Keluar dari itu, air bisa langsung diminum. Ini juga bagian dari upaya BPWS dan Pemkab Bangkalan untuk memenuhi kebutuhan air minum layak di masyarakat sekitar,”ujar Humas BPWS,Faisal Yasir Arifin.


Dari penelitian atau contoh yang diuji menunjukkan, sistem RO ini bekerja dengan baik.  Misalnya, bakteri E-Colli yang awalnya berjumlah 26000 mg/l, setelah melewati RO, menjadi 0 mg/l. Pun demikian dengan bakteri Coliform, dari awalnya 52.000 mg/l, menjadi 0 mg/l.

Untuk kandungan kapur yang awalnya 285 mg/l, menjadi 74,8 mg/l. Zinc yang awalnya 0,008 mg/l, setelah melewati proses RO menjadi 0,026 mg/l. Kalau terlalu tinggi, bisa mengakibatkan kencing batu karena endapan kapurnya.

“Angka ini jauh di bawah standar tolerasni bahaya, yakni tidak boleh lebih dari 500 mg/l. Jadi bisa langsung diminum,” ujar mantan jurnalis ini.

Menariknya, teknologi RO ini juga disematkan di SPAM lain yang dibangun BPWS. Diantaranya SPAM diTangkel dan SPAM Konang.

“Filosofinya agar bisa memberi manfaat langsung di masyarakat sekitar, ”pungkasnya”. (coy)

Surabaya- Setelah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Pelindo III terkait studi pengembangan pelabuhan Tanjung Bulupandan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) kembali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT. Boma Bisma Indra (Persero). Dalam kegiatan yang digelar Jumat (2/2/2018) itu, keduanya menyiapkan kerjasama pengembangan kawasan industri strategis Suramadu di wilayah Madura.

Deputi Bidang Perencanaan BPWS, Agus Wahyudi mengatakan perencanaan pengembangan kawasan industri tersebut saat ini dalam tahap perencanaan yang akan dilaporkan kepada kementerian terkait dan sedang ditawarkan kepada para investor.

"Kerjasama pembentukan kawasan industri ini akan terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan serta jalan tolnya. Proyek ini akan bersinergi dengan BUMD dan BUMN atau investor lainnya,"kata Agus Wahyudi, usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di kantor BBI di Surabaya. 

Rencana pengembangan kawasan industri strategis Suramadu tersebut akan memiliki 9 zona yang melengkapi sebuah kawasan industri terintegrasi. Yaitu zona pendidikan, zona usaha baru, bisnis start up riset dan teknologi, zona pusat kendali (tower center control), zona industri bangunan lepas pantai dan komponen, zona industri logam dasar, zona industri pertahanan dan Hi-Tech, zona industri maritim dan industri berat, serta zona kelistrikan (power plant).

Direktur Utama BBI, Rahman Sadikin mengatakan dalam kerja sama tersebut, pihaknya memiliki peran untuk membuat kajian atau studi kelayakan bisnis dalam setiap proyek di kawasan tersebut.

"Termasuk mengumpulkan BUMN strategis yang siap masuk dan ikut mengembangkan industri mandiri di Madura,"jelas Rahman”. 

Saat ini BPWS memiliki 40 ha lahan yang cukup potensi dikembangkan sebagai zona pendidikan dan industri. Diharapkan zona pendidikan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang siap bekerja di industri-industri sekitarnya di dalam kawasan.

"Ini (perencanaan) memang masih mentah, diharapkan gaungnya sampai ke tingkat nasional mengingat investasi yang dibutuhkan sangat besar dan perlu campur tangan pemerintah," jelasnya.

Selain mengembangkan kawasan industri strategis Suramadu, kedua pihak juga akan mengembangkan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM). Rencananya kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai pusat-pusat kuliner, wisata dan budaya. (Coy)

Pembangunan rest area tahap I senilai Rp 11.4 Miliar yang akan difungsikan untuk PKL, sudah selesai. Namun demikian, bangunan tahap I ini masih akan dilanjutkan

dengan pembangunan tahap II yg mencapai 10 hektar pd tahun 2018 ini dg biaya, senilai Rp 85 miliar.

Ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Sekretariat Dewan Pengawarah (Setwanrah) BPWS di lokasi Rest Area Tahap I, kamis (1/2) siang.

"Ini belum bisa gunakan dulu karena menunggu yang 10 Ha kita bangun agar sempurna. Kita harapkan, 2019 bisa digunakan secara menyeluruh untuk mendukung perekonomian Madura,"ujar Plt. sekretaris Bpws Sidik Wiyoto yang mendampingi peninjauan.

Dalam kesempatan itu, jajaran BPWS dan Setwanrah meninjau kesempurnaan pembangunan tahap I.

Beberapa titik diminta untuk disempurnakan agar bisa digunakan dengan aman dan nyaman.

"Kami optimis, ini (rest area) bisa memberikan nilai lebih dr sisi ekonomi madura," ujarnya.

Lebih jauh, Plt. Deputi perencanaan, Agus Wahyudi mengatakan, pembangunan rest area ini menjadi satu bagian dari perencanaan BPWS dalam pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM).

"Ini berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Seperti kemarin kita melakukan MoC dengan Pelindo, lalu dengan BBI (Boma Bisma Indra). Tujuannya agar dapat memberikan percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Madura," ujarnya. (Coy)

Sekretariat Dewan Pengarah (setwanrah) mengusulkan agar rest area ini baik Tahap I maupun Tahap II, ini dapatnya untuk memberikaan sentuhan lokal. Ini tujuannya untuk memberikan identitas ikonik Madura dalam proyek yang dibangun.

"Seperti misalnya di Jogja atau Bali. Itu akan memberikan nilai lebih dalam memasarkan produk yg akan ditampung di rest area,"ujar Wakil ketua bidang perencanaan dan penganggaran Setwanrah BPWS, saat Sidak di Rest Area Tahap I, kamis (1/2).

Lebih lanjut dia mengatakan,di Bali,konten lokal tersebut bahkan di Perda kan. Sehingga, bangunan apapun di Bali, diwajibkan memberi sentuhan lokal.

"Misalnya yang ikonik, patung karapan sapi, atau rumah adat Madura. Jadi wisawatan nanti bisa menikmati dan tertarik pada hal ikonik tersebut,"tandasnya.

Lebih lanjut, pakar teknik ini mengatakan, pihaknya juga meminta agar dicheck secara menyeluruh seluruh proyek pembangunan tersebut. Tujuannya agar pembangunannya bisa  disempurnakan sesuai design yang ada.

"Seperti jaringan air minumnya, jaringan drainase dan lain sebagainya,"tandasnya”.(Coy)

 

Setelah merampungkan pembangunan Water Treatment Plant atau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) berkapasitas 50 liter per detik, tahun ini Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan Pemkab Bangkalan kembali mendirikan IPA dengan kapasitas yang sama.

Penambahan kapasitas air bersih dilakukan secara bertahap untuk mengoptimalkan pasokan air ke rest area di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM).

"Akan dibangun (IPA) seperti itu lagi dengan kapasitas 50 liter per detik. Total sementara ada 100 liter per detik untuk kawasan di KKJSM," ungkap Dirut PDAM Bangkalan Andang Pradana, Rabu (31/1/2018).

Di tahun 2017, BPWS telah mengalokasikan dana sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan IPA, pipanisasi sepanjang hampir 12 kilometer dari PDAM Sumber Pocong, Dusun Tangkel, Desa/Kecamatan Burneh ke area KKJSM.

"Pembangunan IPA tahap II tahun ini dianggarkan sebesar Rp 20 miliar. Februari programnya akan dimulai," jelas Andang.

Hasil uji kekeruhan air yang dilakukan PDAM Bangkalan atas kinerja IPA tahap I membuahkan hasil memuaskan. Dari tingkat kekeruhan 90 Nephelometric Turbidity Unit (NTU) bisa diturunkan menjadi 0,3 NTU.

"Sesuai dengan SK Menkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, kadar maksimal angka kekeruhan yang diperbolehkan adalah 5 NTU. Pengukuran kekeruhan pada sampel air dengan metode Nephelometric menggunakan alatturbidimeter," papar Andang.

Sebelum pembangunan IPA tahap I dimulai, PDAM Bangkalan terlebih dulu melakukan kajian Laboratoriun Keairan dan Teknik Pantai bersama Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) di Sungai Tangkel. Pengukuran debit air menggunakan alat ukur current meter itu menyimpulkan Sungai Tangkel memiliki kapasitas 2.000 liter per detik.

Pengajuan izin awal ke Dinas Pengairan Propinsi Jatim sebesar 1.000 liter per detik. Namun pendirian IPA dilakukan secara bertahap mulai dari 200 liter per detik hingga 800 liter per detik.

Andang menambahkan, hasil kajian untuk kebutuhan pasokan air setiap meter persegi pada KKJSM hanya sebesar 0,5 liter per detik. Dengan keberadaan lahan seluas 600 hektare di KJSM, kebutuhan air diprediksi mencapai 300 liter per detik.

"Asumsi satu liter per detik bisa memenuhi 80 sambungan rumah (1 rumah diisi lima orang)," pungkasnya.

KKJSM memiliki luas 600 hektare. Di dalamnya, terdapat rencana pembangunan Central Business District (CBD) atau Kawasan Bisnis Terpadu seluas 138 hektar dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun dan CBD di Kecamatan Labang seluas 54 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp 2,2 triliun.

Selain itu, pada KKJSM terdapat pula Kawasan Industri seluas 284 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp17,5 triliun. Termasuk Kawasan Industri di Kecamatan Klampis seluas 356,7 hektar dengan perkiraan nilai investasi Rp6,6 triliun

Selain mempersiapkan pasokan air, Bangkalan juga telah mempersiapkan faktor pendukung lainnya, seperti pasokan listrik untuk kebutuhan sektor industri di KKJSM. Seperti penambahan 10 trafo yang memiliki total daya 340 Mega Volt Ampere (MVA) ditambah transmisi 150 kilo Volt (kV).

Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di tahun 2018 tetap berlanjut. Termasuk pembangunan Rest Area yang sudah memasuki tahap kedua.

"Nantinya juga ada pengembangan kawasan industri, pelabuhan, perdagangan, dan wisata," ungkap Sidik. (coy)

BPWS kembali menghibahkan salah satu proyeknya yang terletak di Madura, yakni Pembangunan SPAM di Sreseh Pangarengan Kabupaten Sampang tahun anggaran 2017, SPAM ini mampu menyalurkan air bersih sebanyak 10Lt/detik kepada 200 Kepala Keluarga yang terletak di Desa Noreh Kecamatan Sreseh. Proses hibah yang berlangsung di Kantor BPWS Selasa (30/1). Dari BPWS diwakili oleh Kepala Satuan Kerja BPWS Lukman Hakim Madjid dan dari Kabupaten Sampang diwakili oleh Kepala Dinas Cipta Karya Abdul Hannan.BPWS dan Pemkab Sampang berharap terus terjalin kerjasama pada tahun mendatang, dan terima kasih atas bantuan yang diberikan BPWS kepada Kabupaten Sampang. ”ujar Abdul Hannan Kepala Dinas Cipta Karya Pemkab Sampang”. Pembangunan SPAM ini bisa membantu distribusi penyediaan air bersih di desa Noreh dan bisa membantu irigasi di desa tersebut. Lukman Hakim Madjid dari BPWS juga menyampaikan akan terus melakukan pembangunan di Kabupaten yang ada di Madura sesuai dengan tupoksi yang diamnahkan kepada BPWS dan kami ingin sinergi ini terus terjalin dengan baik di seluruh madura.(Nin)

BPWS dan Pelindo III sepakat akan mengembangkan pelabuhan internasional di Tanjung Bulupandan Bangkalan, Madura yg ditandai dalam nota komitmen. 

Komitmen ini dirupakan dalam  kegiatan penandatanganan Memorandum of Collaboration (MoC) bersama empat perusahaan swasta, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS), dimana belum menggunakan dana capex. Hal itu dikarenakan kerjasamanya masih dalam taraf studi pengembangan untuk Pelabuhan Tanjung Bulupandan yang berada di sisi utara pulau madura.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPWS, Herman Hidayat, mengatakan, pihaknya masih dalam proses membuka investor yang bersedia mengelola kawasan ini. "Termasuk dalam pengembangan pelabuhan Tanjung Bulupandan yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Kami rencanakan untuk dibangun kembali, "kata Herman, usai penandatangan MoC bersama Presiden Director PT Pelindo III (Persero) IGN Askhara Danadiputra, Jumat (26/1/2018). 

Herman menyatakan, saat ini progresnya masih dalam tahap untuk memulai studi pengembangan daerah pelabuhan tersebut. Setelah hasil studi selesai, pihaknya akan merumuskan langkah untuk memulai pemetaan, sebagai persiapan pembangunan. 

Terkait kerjasama dengan PT. Pelindo III, Herman menyatakan bila saat ini masih dalam tahap studi. Hal itu dianggap penting untuk persiapan pembangunan apalagi bersama Pelindo III yang sudah cukup banyak memiliki pengalaman terkait pembangunan maupun pengembangan pelabuhan. 

Ari Askhara menambahkan, pihaknya melihat potensi yang ada di sisi utara Pulau Madura untuk mendukung kegiatan pelayaran barang cukup besar. Apalagi kondisi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) cukup padat. 

"Kalau studi pengembangan sudah selesai. BPWS sudah menyelesaikan tahap awal secara teknis sepeti lahan, perizinan dan lainnya, walaupun belum ada alokasi pembangunan, kami siap saja," ungkap Ari. 

BPWS merupakan badan bentukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang saat itu masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mendapat tugas melakukan Pengembangan wilayah kaki jembatan Suramadu dan kawasan ekonomi khusus di Madura.(coy)