Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

PERJUANGAN Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebagai lembaga definitive mendapat dukungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah bahkan menyampaikan ide agar turut melibatkan para bupati se-Madura dalam struktur kepengurusan BPWS. Itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tentang Pemilihan Kepala BPWS di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa (14/5).

’’Mereka (bupati, red) menjadi bagian yang ikut berproses dalam pembangunan di Madura. Kemudian keterlibatan ulama Madura juga disampaikan oleh Pak Menteri PUPR dalam proses kelembagaan,’’ terang Khofifah.

Pembahasan ini dilakukan bersama Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono terkait revitalisasi struktur kelembagaan BPWS.

Menurut Gubernur Perempuan pertama di Jawa Timur ini, jika para bupati se-Madura masuk dalam jajaran struktur kepemimpinan di BPWS, maka ada sinergi pembangunan di wilayah masing-masing.

Masukan untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) industri garam, misalnya.’’KEK industry garam itu di Madura cukup berpotensi. Ini bisa inline dengan seluruh program strategis BPWS. Jadi lebih enak,’’ kata Khofifah. (edw)

PENATAAN Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) kembali dilakukan. Pasca penataan di sebelah barat kini proses tersebut kembali dilakukan di sisi timur.

Wilayah penataan ini berada di dua perbatasan desa. Yakni Desa Baengas dan Sukolilo Barat. Lokasinya berada persis dikawasan pembangunan overpas II.

Upaya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus dijalin oleh BPWS.’’Kami berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah terkait rencana ini,’’ terang Kepala Sub Divisi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta, Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM), Adita Putri Pertiwi, Rabu (15/5).

Kali ini, peran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan dilibatkan penuh. Utamanya masuk kedalam Tim Satuan Tugas Penataan PKL KKJSM. Realisasi ini dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan, Setidjabudhi.

’’Keterlibatan OPD Pemkab Bangkalan kami rasa sangat membantu. Terutama dalam proses pendekatan serta pelaksanaan nantinya dalam rangka penataan,’’ terang Adita.

Alumnus Universitas Surabaya ini menambahkan, pihaknya segera menjembatani dalam koordinasi antara pihak Pemkab Bangkalan dengan BPWS.

Terpisah, Setidjabudhi merespon positif adanya koordinasi yang dilakukan.’’Kami meminta agar ada pertemuan awal terlebih dahulu dengan BPWS. Terserah nanti jadwalnya kapan monggo diatur,’’ kata dia.

Rencananya, agenda pembahasan tersebut dijadwalkan pada rabu pekan depan dengan dihadiri oleh Pimpinan BPWS di kawasan Tambak Wedi Surabaya. (edw)

“Dengan niat yang ikhlas untuk membangun Madura, seluruh personal BPWS masih semangat bekerja dengan maksimal walau terombang ambing tanpa kepala Bapel BPWS yang definitif mulai 2014 sampai 2018” ujar Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto.

Hasil pertemuan dengan Komisi V DPR RI saat berkunjung ke kantor BPWS di Surabaya, beberapa waktu yang lalu menyatakan tetap mendukung keberadaan BPWS “BPWS harus terus berlanjut.” Bahkan tokoh-tokoh Madura yang saat itu hadir ( H. Zaini ) mengatakan “Keberatan kalau BPWS dibubarkan atau dilebur” karena sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan Madura, ujarnya lebih lanjut saat memberikan sambutan.

Sedangkan Rapat yang dilaksanakan Rabu, 10 April 2019 bertempat di hotel Elmi Surabaya dan dihadiri Narasumber (Bastari Pandji Indra) Pakar Kelembagaan, Mantan Sekjen Kementerian PU (Agus Widjanarko), tenaga ahli hukum, Bappenas (Zainuddin) dan unsur dari BPIW serta para pejabat dilingkungan BPWS sepakat bahwasannya eksitensi “BPWS Harus Terus Berlanjut” karena lembaga non struktural ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura dengan catatan bahwa wewenang dan tanggung jawab BPWS harus lebih jelas, dan itu semua hendaknya tertuang dalam perubahan Perpres yang sampai saat ini belum turun.

“Bagaimana memberi vitamin kepada BPWS supaya performa BPWS lebih baik, efektif dan efisien, dengan bentuk dan pola kerja BPWS apa masih seperti kondisi sekarang ini, jadi apa yang perlu diperkuat dan apa yang perlu disederhanakan” ujar Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSIP asisten Deputi bidang Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Bidang Perekonomian RI sebagai Narasumber. (MT)

BADAN Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali menggelar pelatihan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sumenep.

Ini kali kedua program dari Sub Divisi Pemberdayaan, Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat dilakukan.

Sebelumnya, program Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Kompetensi Tentang Teknologi Pengemasan bagi IKM digelar pada 2018 kemarin.

Kali ini program tersebut diikuti sebanyak 60 IKM yang ada di wilayah Timur Madura ini.’’Sebelum melakukan pelatihan, teknisnya sama dengan sebelumnya. Kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon peserta,’’ terang Kepala Sub Divisi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta, Divisi HKKM BPWS, Adita Putri Pertiwi.

Ditemui disela-sela sosialisasi yang digelar di Aula UPT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Selasa kemarin, Adita mengatakan program pelatihan tersebut juga kembali menggandeng Inopak Institute sebagai lembaga yang memberikan pelatihan.

’’Pelatihan ini akan memfokuskan bagaimana mekanisme teknologi pengemasan produk IKM. Selain itu juga IKM mendapat ilmu dalam pengolahan makanan yang baik. Sehingga meningkatkan nilai jual produk mereka,’’ terang alumnus Universitas Surabaya ini.

Terpisah, Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Agus Wahyudi merespon positif kegiatan ini.

Ia menyatakan pihaknya membuka lebar kesempatan bagi IKM Sumenep untuk berkembang.’’Ilmu yang diberikan harus diikuti sungguh-sungguh oleh peserta. Ini demi meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga taraf kesejahteraan masyarakat bisa bertambah pula,’’ ujarnya. Rencananya agenda pelatihan ini akan dijadwalkan pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei mendatang. (edw)

BADAN Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Madura. Kali ini, program pemberdayaan bagi Pembudidaya Rumput Laut di wilayah Kabupaten Pamekasan dilakukan.

Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan bekerjasama dengan SMART Fish Indonesia Programme. Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, di Kantor Perwakilan BPWS di Jakarta, Jumat pekan kemarin.

Pelatihan ini akan difokuskan bagi kelompok Pembudidaya Rumput Laut di Desa Jumiang, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Wilayah tersebut masuk kedalam pesisir dengan hasil budidaya rumput laut jenis Eucheuma Cottoni dan Eucheuma Spinosum.

Produk rumput laut tersebut lebih banyak digunakan sebagai olahan makanan. Diantaranya, Nugget, Bakso, Dodol, hingga olahan krupuk.’’Dalam kaitannya program kerjasama ini kami menekankan tentang pelatihan untuk Standart Operating Prosedure (SOP) bagi Pembudidaya disana,’’ kata National Chief Tehnical Adviser (NCTA) SMART Fish Indonesia Programme, Ir. Sudari Pawiro.

Penerapan SOP ini dikatakan Sudari begitu penting. Sebab, teknik budiaya yang dilakukan para kelompok di Jumiang masih tergolong tradisional. Beberapa cara memanen dan memanajemen hasil panen budidaya memerlukan pendampingan.

’’Sebab jika proses panen yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP, maka akan terjadi penurunan kualitas. Dampaknya, pada penjualan sehingga perlu adanya sebuah pelatihan,’’ terang dia.

Terpisah, menurut Sekretaris BP-BPWS Sidik Wiyoto sesuai dengan tugas utama pihaknya adalah memberikan fasilitasi kepada empat wilayah Kabupaten di Madura. Terutama dalam membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

’’BPWS tidak hanya melakukan pembagunan infrastruktur saja. Melainkan juga memfokuskan terhadap pembenahan sumberdaya manusia,’’ katanya.

Nah, salah satunya menurut mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim ini, adalah dengan memfasilitasi pelatihan sumberdaya manusia berbasis masyarakat. Sebelumnya, BP-BPWS tengah melakukan pelatihan bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan. Fokusnya, dengan pelatihan teknologi pengemasan berbasis komptensi.’’Kali ini juga menyasar pelatihan bagi budidaya di kawasan pesisir,’’ ujar Sidik. (edw)

DITENGAH geliat produk Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur, peluang pemasaran hingga mancanegara terbuka lebar. Untuk itu perijinan pun disarankan untuk lebih ditingkatkan.

Itu disampaikan oleh Pengamat Teknologi Pangan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Condro Wibowo. Ia mengatakan, selama ini produk IKM Jawa Timur sudah direspon baik oleh konsumen. Tidak hanya skala lokal, melainkan nasional.

Nah, perkembangan signifikan ini tidak cukup hanya dengan mengantongi ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

" IKM memang  disarankan mengantongi ijin PIRT, tetapi kalau produknya sudah dijual dalam skala, nasional bahkan luar negeri, Maka disarankan untuk mengurus perijinan lebih luas. BPOM," katanya ketika ditemui seusai menjadi Narasumber pelatihan IKM yang digelar oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, pekan kemarin.

Selama ini ijin PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Sehingga boleh diedarkan. Sementara ijin POM memang merupakan regulasi tertinggi di indonesia.

Kondisi IKM Jawa Timur sendiri rata-rata mendapatkan omset dari penjualan skala lokal dan nasional."Karena omsetnya tidak seberapa besar. Jika mau meningkatkan penjualannya, ya memang harus punya ijin BPOM," imbuh pria yang mendapat gelar doktor bidang Teknologi Pangan dari Contingent University Jerman ini.

Menanggapi keinginan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menginginkan BPOM membuka perijinan di Madura, direspon positif oleh Condro.

Penempatan tersebut bisa mendukung semangat para pelaku IKM khususnya makanan untuk bisa mendapat kesempatan, memasarkan produk mereka hingga mancanegara.

"Itu upaya yang bagus sekali. Perlu didukung. Tapi perlu juga dipertimbangkan urusan teknis lainnya. Seperti pengadaan laboratorium untuk uji sampel makanan," pungkas Condro.(edw)