Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Rapat Pembahasan Pengelolaan Pendapatan Jalan Tol Jembatan Suramadu

Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu (29 Juli 2015) bertempat di ruang rapat Dirjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet lantai 4 Kementerian Keuangan merupakan rapat lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya dalam rangka membahas tentang pengelolaan pendapatan jalan tol Jembatan Suramadu.

Rapat dipimpin oleh Direktur PNBP - DJA Anandy Wati, dan dihadiri oleh Sekjen Kementerian PUPR, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jalan dan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kepala BPJT, Bapel-BPWS, serta dari unsur internal Kementerian Keuangan, diantaranya dari Ditjen Perbendahaan, Ditjen Kekayaan Negara, PPK-BLU, Penyusunan APBN, Direktur Anggaran I, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Pada awal pembukaan rapat Direktur PNBP - DJA mengatakan bahwa latar belakang dari rapat pembahasan pengelolaan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu yaitu adanya surat dari Menteri Pekerjaan Umum Kepada Menteri Keuangan Nomor: KU 09.02-Mn/486 tanggal 12 September 2014 serta surat dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: S-571/BPWS-01/IX/2014 tanggal 9 September 2014;

Secara garis besar kandungan dalam surat Menteri PUPR bahwa pendapatan jalan tol jembatan Suramadu selama ini disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN Surabaya yang dibukukan sebagai PNBP oleh Kementerian PU c.q Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya akan dikelola oleh BPWS sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008 jo. Perpres No.23 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS. 

Terkait hal tersebut Anandy Wati memberikan beberapa alternatif solusi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan diantaranya pertama “pengelolaan asset dan pendapatan jembatan tol Suramadu dikelola oleh Kementerian PUPR melalui mekanisme PNBP” dan kedua “pengelolaan asset dan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu dikelola oleh Bapel-BPWS”. Akan tetapi terhadap alternatif yang kedua ini haruslah ada, tindak lanjut berupa :

1)Pengalihan asset terlebih dahulu dari Kementerian PUPR kepada Bapel-BPWS dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

2)BPWS sepenuhnya bertanggung-jawab terhadap jembatan Suramadu termasuk operasional dan pemeliharaan jembatan.

3)SDM dan teknologi di BPWS sendiri harus memadai.

Sementara Sekjen Kementerian PUPR mengatakan bahwa alternatif kedualah yang kemungkinan paling ideal untuk dilakukan, akan tetapi wajib segera menyelesaikan revisi Perpres No.27 Tahun 2008 yang saat ini sedang berjalan, dan didalam melakukan revisi Perpres tersebut harus tegas, memuat didalamnya aturan-aturan tambahan, termasuk penguatan organisasi BPWS itu sendiri. Ke depannya beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan jembatan Suramadu berada di satu tangan, baik itu oleh Kementerian PUPR maupun oleh BPWS. 

Sementara itu pada kesempatan yang sama kepala BPJT mengatakan “Pembangunan jembatan tol Suramadu awalnya mengacu pada Perpres No.79 Tahun 2003 sebelum keluar Perpres No. 27 Tahun 2008 Jo. Perpres No.23 Tahun 2009. Dan didalam Perpres No.27 Tahun 2008 sendiri menyebutkan bahwa yang diserahkan kepada BPWS adalah “asset pendukung pembangunan” jadi bukan “asset jembatannya”, sehingga aset jembatan masih merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR,” ujarnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk asset yang diserahkan adalah berupa kantor, kendaraan, peralatan pemeliharaan yang mendukung pembangunan jembatan, diserahkan kepada BPWS melalui koordinasi dari Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS.

Pada akhir pembahasan rapat disimpulkan bahwa jembatan Suramadu harus dikelola oleh satu tangan, selanjutnya segera menyelesaikan kewajiban kepada PT.Jasa Marga, perlunya penegasan status Jembatan Suramadu apakah akan dilakukan alih asset kepada BPWS ataukah akan tetap dikelola oleh Kementerian PUPR, dan terakhir segera menyelesaikan amandemen terhadap Perpres No. 27 Tahun 2008. (Gun)

 

Read 704 times Last modified on Sabtu, 31 Oktober 2015 12:22
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments