Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Keberadaan Bapel-BPWS Mutlak Diperlukan

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), Bappenas, BKPM, BPJT, Pemerintah Propinsi Jawa-Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Setwanrah BPWS serta jajaran pimpinan Bapel-BPWS. 

Pada awal pembukaan rapat Agustina Murbaningsih mengatakan bahwa latar belakang dari rapat ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun regulasinya terkait dengan pelaksanaan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. 

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa wilayah Suramadu sebagai kawasan khusus berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 360 UU No.23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.” 

Sementara Plt. Kepala Bapel-BPWS menyampaikan terkait hasil kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Suramadu pada tanggal 22 Juni 2015 serta kunjungan Menteri PAN dan RB tanggal 27 Agustus 2015 dalam rangka evaluasi LNS. Dan kedua instritusi tersebut berpendapat bahwa keberadaan BPWS masih sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di wilayah Suramadu. Hal tersebut juga diperkuat dengan keinginan dari Gubernur Jawa-Timur untuk tetap mempertahankan BPWS mengingat alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan di kota Surabaya dan Kabupaten di Madura berada di BPWS.

Pada kesempatan yang sama Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PUPR menyampaikan jika Rancangan Revisi Perpres No.27 tahun 2008 yang didalamnya terdapat beberapa perubahan khsususnya terkait tusi dan wilayah kerja dari Bapel-BPWS telah disampaikan kepada Menko bidang Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah setempat.

Sementara dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyoroti jika dalam revisi Perpres No.27 Tahun 2008 masih terdapat beberapa poin yang yang harus direvisi, diantaranya terkait jumlah anggota Dewan Pengarah agar dikurangi, supaya dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat.

Sementara dari Pemerintah Propinsi Jawa-Timur menyampaikan bahwasannya di Propinsi Jawa-Timur, wilayah KKJSS merupakan Kawasan Strategis Propinsi, sehingga pemerintah propinsi memiliki kewenangan berdasarkan RTRW yang ada untuk memanfaatkan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional, dan salah satunya adalah kawasan kaki Suramadu. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebetulnya Pemerintah Propinsi tidak menghilangkan hak-hak perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun terkait pengendalian zona di kawasan kaki jembatan Suramadu agar diselaraskan searah dengan masterplan Propinsi dan Nasional;

Sementara itu dari Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan jauh sebelum terbitnya Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS, sudah terdapat kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa terkait luasan yang diperbolehkan adalah 250 hektar bukan 600 ha seperti yang tertuang dalam Perpres No.27 tahun 2008. Dan terkait jalan yang menghubungkan antara Bandara Juanda dengan Tanjung Perak adalah jalan lingkar luar timur yang merupakan jalan bebas hambatan, dan bukan jalan tol. Hal tersebut dengan pertimbangan agar masyarakat tidak selalu terbebani dengan pembayaran tol, dan diharapkan untuk jarak tempuh bisa lebih cepat dengan menggunakan jalan bebas hambatan jika dibandingkan dengan jalan tol.

Pada akhir pembahasan rapat dapat disimpulkan bahwa pertama tujuan dari rapat kali ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan dilapangan, baik dari aspek yuridis maupun regulasinya, sehingga keputusan yang nantinya akan diambil dalam rapat terbatas tidak salah, kedua masing-masing Menteri akan memberikan pandangan dan opsi kepada Presiden dalam rapat terbatas terkait permasalahan pelaksanaan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS, misalnya a) terkait perubahan “delineasi”nya, b) perlunya ada “forum koordinasi”; c) perlunya perampingan keanggotaan Dewan Pengarah, dengan harapan dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat, dan ketiga perlunya memperbaiki deregulasi dan membangun komunikasi dengan mengedepankan kepentingan Nasional dan kepentingan Daerah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (Gun)

 

Read 495 times
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments