Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS BAPEL BPWS

Kenapa perlu ada Pemerintah Daerah ? Untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Kesejahteraan lanjut Dr. Made Suwandi, Msoc.sc penuh semangat mengawali pembicaraan pada diskkusi panel yang diadakan Divisi Hukum Bapel BPWS pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, yang dihadiri perwakilan dari empat Kabupaten di Madura. Dr. Made Suwandi, Msoc.sc adalah seorang Komisioner ASN dan beliau diundang untuk menjadi salah seorang pembicara/narasumber pada diskusi panel tersebut dengan judul “Sosialisasi Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pelaksanaan Tugas Bapel BPWS.” Moderator kegiatan tersebut adalah Ir. Machfudz Madjid, MM beliau adalah sekretaris Bapel BPWS.

Seluas apapun otonomi daerah, pemerintah pusat masih tetap mengurusi/membuat aturan mainnya. Lebih lanjut Dr. Made Suwandi, Msoc.sc menjelaskan bahwa “Sekali kita sepakati aturan mainnya mari kita tegakkan sebaik-baiknya, ada beberapa strategi penataan kawasan BPWS diantaranya adalah :

1.         Harus jelas kewenangan apa saja yang diamanahkan BPWS untuk mengembangkan kawasan lungkup kerjanya;

2.         BPWS adalah Operator sedangkan Kementerian PU PR sebagai Regulatornya.

3.         Public Services yang disediakan oleh BPWS harus bersifat menciptakan efek pengungkit bagi pengembangan wilayah Madura secara keseluruhan;

4.         BPWS harus mengerjakan pekerjaan yang besar-besar (sekala Nasional) dan bukan mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil yang menjadi tugas Pemerintah Daerah;

5.         Keterikatan dan keterpaduan antara program Daerah dan Pusat adalah kunci utama pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan BPWS di Madura.

 

Pembicara yang lain adalah A. Damentar, Mag, Rer, Publ, Kasubdit Pekerjaan Umum di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, beliau menjelaskan bahwa arah pengembangan Suramadu dan RKP 2017 adalah Program yang menyentuh dimensi kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan antara Pemda di Maduradan BPWS mutlak diperlukan mulai dari proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan. Perlu dipertegas tugas pokok dan fungsi BPWS dalam melaksanakan koordinasi pembangunan dengan Pemda (baik provinsi maupun kab/kota).

Jalannya diskusi penuh keakraban tapi terlihat jelas di raut muka para undangan bahwa mereka menyimak dengan serius. Hasil dari diskusi antara lain adalah :

1.              Perwakilan Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa mereka berterima kasih kepada BPWS yang telah banyak membantu membangun infrastruktur dan pengembangan SDM. Tapi Pemkab. Sumenep berharap ada arahan pembangunan yang spesifik pada sektor-sektor industri di Kecamatan-kecamatan agar lebih merata dan tidak tumpang tindih;

2.              Adanya kebersamaan dalam proses pembangunan yang saling mengisi dan saling mendukung;

3.              BPWS diamanahkan untuk membangun dalam skala Nasional dan harus dapat bersinergi dengan rencana pembangunan daerah khususnya Madura secara keseluruhan;

4.              Perwakilan Pemkab. Sampang mengharapkan pembangunan akses jalan lintas pantai selatan dari Kab. Bangkalan sampai dengan Kab. Sampang segera terealisasi selain karena dokumen perencanaan sudah siap juga untuk membuka akses dua desa penghasil garam yang cukup potensial tetapi saat ini terisolir oleh sungai yang lebarnya 200 meter lebih.

 

Kalimat penutup dari moderator adalah “Pembangunan Kawasan perlu Sinergitas antara BPWS dan Pemda di Madura.” (MT)

Read 450 times
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments