Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Kejari Bangkalan Kawal Pembangunan Wilayah Madura

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dimana MoU yang sudah pernah dibuat telah habis masa berlakunya,SelasaO(26/4/2016). 
Penandatangan MoU yang bertempat di ruang pertemuan BPWS tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi Tugas - tugas tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disampaikan langsung oleh ketua TP4D, Wahyudiono selaku kasi Intel di kejaksaan negeri Bangkalan yang di ikuti oleh semua pejabat di lingkungan BPWS.

Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Joeli Sulistyanto dengan didampingi oleh Kasi Datun Noordien Kusumanegara dengan Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Joeli Sulistyanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di era presiden Joko Wododo ini diberikan kepercayaan untuk memberi pendampingan litigasi dan non litigasi, dikarenakan mempunyai peran yang sangat dekat dengan pemerintah yakni dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

"MoU ini adalah sebagai dasar terjalinnya kerja sama antara Kejari Bangkalan dan BPWS yang nantinya dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan pembuatan SKK (Surat Kuasa Khusus)," ungkapnya. 

Sementara tujuan di bentuknya TP4D, kata Joeli, untuk menghilangkan karagu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, agar dapat terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Pembangunan Nasional untuk kepentingan masyarakat.

"Juga untuk terserapnya anggaran secara optimal, terciptanya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Noordien Kusumanegara menyampaikan, dengan dilakukannya MoU tersebut kedepan diharapkan bisa terjadi sinergitas antara BPWS dengan Kejari Bangkalan .Sebab, tahun 2016 BPWS mempunyai anggaran Rp. 318 Miliyar untuk pembangunan Madura yang nantinya dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti lanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BPWS ke Kejaksaan.

"Melalui TP4D ini kami akan melakukan pendampingan terhadap BPWS untuk dapat mengelola keuangan pemerintah agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran, semisal dalam pengadaan lahan dan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksaan sampai menyerahan barang," kata Kasi Datun itu.

 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Herman Hidayat, menyambut baik dilaksanakannya MoU tersebut. (coy)

Read 553 times
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments