Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Bangkalan

Pada pemaparan kegiatan Sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D), Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto, SH, MH memberikan sambutan bahwa di era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan diberi peran penting untuk Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Pidato Presiden RI pada upacara Hari Bakti Adhiyaksa (HBA) Ke-55 tanggal 22 Juli 2015  di Istana  Bogor Agustus 2015 menekankan bahwa dalam pemberantasan Korupsi penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan sehingga Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pengawalan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah, dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan Nasional. Itulah sekelumit awal mula terbentuknya TP4D yang saat ini didengung-dengungkankan oleh seluruh Kejaksaan di Indonesia kata Joeli Soelistyanto pada para Pejabat dan seluruh undangan yang hadir di ruang rapat Bapel BPWS.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat Edaran yang berisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan :

1.      Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah.

2.      Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk.

3.      Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau menghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahan administrasi. 

TP4D memang belum ada SOP-nya tapi Kejaksaan tetap memberikan laporan kegiatan setiap bulannya, Kejaksaan bisa jadi Penyidik, Penuntut Umum, Intel dan melakukan eksekusi di lapangan jelas Wakyu Diono, SH Kepala Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Bangkalan mengawali pemaparannya. Sampai saat ini Kejaksaan masih Nihil dalam memberikan bantuan hukum, Kejaksaan siap menerima keluhan-keluhan dari masyarakat atau pribadi yang memerlukan bantuan atau pendampingan hukum imbuh Wahyu Diono.

 Bapel BPWS diminta segera membuat surat ke Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk meminta pendampingan dalam rangka mengawal kegiatan pembangunan mualai dari perencanaan sampai dengan selesai. (MT)

Read 655 times Last modified on Sabtu, 21 Mei 2016 08:24
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments