Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

BPWS kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI

Jajaran pimpinan BPWS setelah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2018 di Gedung Auditorium BPK RI Jakarta Jum’at (14/6). Jajaran pimpinan BPWS setelah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2018 di Gedung Auditorium BPK RI Jakarta Jum’at (14/6).

KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini menjadi yang ke-4 kalinya diraih BPWS secara berturut-turut sejak tahun 2015. Opini WTP juga diberikan BPK pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Opini WTP ini menunjukkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari jajaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Untuk itu, saya berterima kasih atas pembuktian komitmen dan tekad seluruh entitas di lingkungan BPWS dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), Semoga Prestasi ini bisa lebih memacu kinerja jajaran BPWS menjadi lebih baik lagi.” kata Plt. Kepala BP-BPWS setelah sesi penyerahan opini WTP, di Auditorium Keuangan Negara II BPK RI  Jakarta (14/6).

Penyerahan opini atas Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut diterima BPWS dari Anggota V BPK RI Isma Yatun, di Auditorium BPK RI, Jum'at (14/6). Acara penyerahan tersebut juga dihadiri Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lainnya di lingkungan Auditorat Keuangan Negara BPK RI di Jakarta.

Opini WTP merupakan peringkat tertinggi dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (nin)

Read 178 times Last modified on Senin, 17 Juni 2019 09:33
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments