Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

BPWS Kembali Raih Penghargaan yang kelima keterbukaan informasi Publik di tahun 2019

Sekretaris Bapel BPWS Sidik Wiyoto menerima Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif diberikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di Istana Wakil Presiden pada Kamis (21/11) ini menjadi ke lima kalinya BPWS mendapatkan Perhargaan Keterbukaan Informasi Publik yakni Pada Tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan 2019. Sekretaris Bapel BPWS Sidik Wiyoto menerima Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif diberikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di Istana Wakil Presiden pada Kamis (21/11) ini menjadi ke lima kalinya BPWS mendapatkan Perhargaan Keterbukaan Informasi Publik yakni Pada Tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan 2019.

Anugerah keterbukaan informasi Badan Publik  yang di gelar Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden pada Kamis (21/11) menjadi ke lima kalinya BPWS mendapatkan Perhargaan Keterbukaan Informasi Publik yakni Pada Tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan 2019

Acara tersebut dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana yang dalam sambutannya mengharap kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai Budaya. “Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik. Ketua KI Pusat Gede Narayana memaparkan hal tersebut saat melaporkan hasil monev sekaligus penganugerahan BP kategori “Informatif” dan “Menuju Informatif”, yang disaksikan oleh Wakil Presiden HM Ma’ruf Amin di Gedung II Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (21/11) pagi

Disampaikan juga bahwa berdasarkan hasil monev yang masih mayoritas masih masuk kategori “Tidak Informatif”, maka harus digarisbawahi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik

Dalam  Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi Badan Publik berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama Badan Publik Informatif, kedua Badan Publik Menuju Informatif, ketiga Badan Publik Cukup Informatif, keempat Badan Publik Kurang Informatif, dan kelima Badan Publik Tidak Informatif.

Dalam kesempatan ini BPWS meraih Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif Sekretaris Bapel BPWS Sidik Wiyoto yang mewakili BPWS untuk menerima Penghargaan tersebut dari Komisi Informasi Pusat. Diharapkan Kedepan BPWS lebih baik untuk menuju Badan Publik yang Informatif. (Nin)

Read 214 times Last modified on Rabu, 27 November 2019 15:56
rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website: www.bpws.go.id
Login to post comments