Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Akselerasi pembangunan di Madura, khususnya Bangkalan, dipastikan akan semakin lancar. Ini setelah komitmen Pemkab Bangkalan untuk bahu membahu dengan BPWS dalam pembangunan di Bangkalan.

Ini dikatakan Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, dalam tinjauan lapangan di  kawasan Tanean Suramadu bersama jajaran pejabat  BPWS, Jumat (1/3) kemarin. Sebelumnya, untuk informasi, Bupati Bangkalan, Lora Abdul Latif juga berkunjung ke BPWS dalam rangka menggali informasi pembangunan Madura. Ra Latif meminta pemaparan rencana pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) yang akan menjadi acuan dan penyelarasan dengan rencana pembangunan oleh Pemkab Bangkalan.

“Pembangunan ini demi rakyat. Tentu, kami (Pemkab Bangkalan) akan selalu siap bersinergi ,” ujar Wabup Mohni di kawasan Tanean Suramadu.

Plt. Deputi Perencanaan, Agus Wahyudi  dan Plt. Deputi Pengendalian, Hadi Roseno  bersama Plt. Sekretaris BPWS, Sidik Wiyoto berikut jajarannya, turut mendampingi tinjauan lapangan tersebut.

Agus Wahyudi menjelaskan, Tanean Suramadu ini nantinya menjadi pusat informasi seluruh Madura. Selain itu, akan ada etelase Madura yang menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra ekonomi berbasis kerakyatan.

“Nantinya, juga akan menjadi destinasi wisata karena secara berkesinambungan, kami atas kerja sama dengan Pemkab Bangkalan, akan membangun wisata kawasan pesisir. Nantinya, akan menggerakkan roda ekonomi di kawasan ini,” tandasnya.

Mendengar paparan tersebut, Mohni terlihat antusias. Ia bahkan menyatakan, akan mensupport upaya BPWS tersebut.

“Sekali lagi kami katakan, jika pembangunan ini memanusiakan rakyat kami, dan memberi manfaat positif, pasti kami akan dukung penuh. Sebaliknya, jika meminggirkan, tentu kami harus berfikir ulang,” pungkasnya. (coy)

Acara Penandatanganan MoU hari Selasa, tanggal 26 April 2016 di kantor Bapel BPWS antara Bapel BPWS dengan Kejaksaan Negeri Bangkalan dibuka dengan sambutan dari Wakil Kepala Bapel BPWS selaku Plt. Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat. Dengan penuh semangat Wakil Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat memaparkan tentang pembangunan yang akan dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan kurang lebih mencapai 80% dari seluruh anggaran Bapel BPWS untuk pembangunan. Selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang rencana pembangunan overpass di kawasan Suramadu yang akan dibangun menyerupai jembatan Semanggi (dalam tanda kutip), ada jalur/jalan keluar dan masuk yang terpisah.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa MoU ini perlu ditindaklanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus). Untuk itu Kejaksaan Negeri Bangkalan menjelaskan tentang tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat (TP4P) yang dilator belakangi oleh :

·         Stigma Kriminalisasi

·         Rendahnya penyerapan anggaran

·         Terjadinya perubahan nomenklatur organisasi / instutusi pada Kementerian

Adapun tujuan dibentuknya TP4P

·         Menghilangkan keragu raguan aparatur Negara dalam mengambil keputusan

·         Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program program strategis BANGMAS untuk kepentingan rakyat

·         Terserapnya anggaran secara optimal

·         Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional

·         Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan penegakan

siap Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan yang dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Kejaksaan Negeri Bangkalan juga menawarkan bantuan  kepada Bapel BPWS di wilayah kerjanya di Kabupaten Bangkalan tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan  yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari.

 

Joeli Soelistyanto juga menekankan perlunya menghilangkan keragu-raguan para Pejabat Bapel BPWS dalam mengambil keputusan agar segera melaksanakan pembangunan guna percepatan program-program Bapel BPWS untuk kepentingan rakyat. Terserapnya anggaran secara optimal serta dapatnya menciptakan iklim investasi agar baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan, adalah bentuk komitmen bersama antara Bapel BPWS dan Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan Tugas dengan baik bagi percepatan Pembangunan Madura. (MT)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dimana MoU yang sudah pernah dibuat telah habis masa berlakunya,SelasaO(26/4/2016). 
Penandatangan MoU yang bertempat di ruang pertemuan BPWS tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi Tugas - tugas tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disampaikan langsung oleh ketua TP4D, Wahyudiono selaku kasi Intel di kejaksaan negeri Bangkalan yang di ikuti oleh semua pejabat di lingkungan BPWS.

Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Joeli Sulistyanto dengan didampingi oleh Kasi Datun Noordien Kusumanegara dengan Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Joeli Sulistyanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di era presiden Joko Wododo ini diberikan kepercayaan untuk memberi pendampingan litigasi dan non litigasi, dikarenakan mempunyai peran yang sangat dekat dengan pemerintah yakni dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

"MoU ini adalah sebagai dasar terjalinnya kerja sama antara Kejari Bangkalan dan BPWS yang nantinya dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan pembuatan SKK (Surat Kuasa Khusus)," ungkapnya. 

Sementara tujuan di bentuknya TP4D, kata Joeli, untuk menghilangkan karagu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, agar dapat terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Pembangunan Nasional untuk kepentingan masyarakat.

"Juga untuk terserapnya anggaran secara optimal, terciptanya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Noordien Kusumanegara menyampaikan, dengan dilakukannya MoU tersebut kedepan diharapkan bisa terjadi sinergitas antara BPWS dengan Kejari Bangkalan .Sebab, tahun 2016 BPWS mempunyai anggaran Rp. 318 Miliyar untuk pembangunan Madura yang nantinya dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti lanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BPWS ke Kejaksaan.

"Melalui TP4D ini kami akan melakukan pendampingan terhadap BPWS untuk dapat mengelola keuangan pemerintah agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran, semisal dalam pengadaan lahan dan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksaan sampai menyerahan barang," kata Kasi Datun itu.

 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Herman Hidayat, menyambut baik dilaksanakannya MoU tersebut. (coy)

Komisi D DPRD Bangkalan menggelar hearing dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di ruang Mustazir BPWS di Jl. Tambak Wedi No.1 Surabaya, Jumat (15/1) siang. Dalam hearing itu, anggota Komisi D ditemui langsung Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat beserta jajarannya. Hearing ini merupakan langkah koordinasi usai sinergi positif antara BPWS - Bangkalan terbangun di 2015 kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Drs. H. Hosyan Muhammad, SH menyatakan, sinergi positif yang sudah terbangun tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkrit untuk kepentingan rakyat Madura secara luas. "Komitmen kami adalah untuk memastikan bahwa rakyat Madura benar-benar bisa menikmati madu nya pembangunan,"tegasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, selain itu pihaknya berharap sumber daya kultural yang memiliki nilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat Madura, harus terus didorong sebagai potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan.
"Seperti halnya batik Madura yang memiliki nilai adiluhung. Kami berharap ada upaya bersama dari BPWS untuk turut mendorong sektor ini agar lini ekonomi kerakyatan semakin bergerak dinamis," tandasnya. Sementara itu, Deputi Perencanaan BPWS yang memberikan penjelasan kepada rombongan DPRD Bangkalan menyatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah pro aktif yang sangat diapresiasi. Ia menjelaskan, pada 2016 ini selain infrastruktur, BPWS juga akan mendorong upaya penguatan ekonomi dengan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan eksibisi potensi Madura di tingkat regional Jawa Timur maupun di level nasional serta internasional.

"Batik jelas menjadi atensi kami. Salah satunya yang sudah kami fasilitasi adalah batik Pamekasan. Untuk Bangkalan, kami harapkan pada 2016 ini bisa kita fasilitasi,” tandasnya. Ia menambahkan, untuk infrastruktur pada 2016, BPWS akan membangun peningkatan jalan akses Suramadu hingga kampus UTM yang merupakan permintaan Bupati Bangkalan. Kemudian pembangunan SPAM, pembangunan rest area dan peningkatan kualitas jalan di beberapa titik, fasilitasi dan stimulasi di empat kabupaten. (coy)

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemkab Bangkalan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang difasilitasi Universitas Trunojoyo (Unijoyo), Jumat (2/10) lalu, menjadi titik tolak positif bagi pembangunan Bangkalan ke depan.

Ini dikatakan Bupati Bangkalan, RKH Makmun Ibnu Fuad dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU. Menurutnya, sinergi antara BPWS dan Pemkab Bangkalan memberikan dampak positif bagi Bangkalan dan Madura.

“Kita bisa saling bergandengan tangan untuk bersama – sama membangun Bangkalan. Khususnya dalam bidang infrastruktur. Dengan demikian, Bangkalan bisa lebih maju, ekonomi melejit dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, langkah ini harus terus dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang intensif. “Artinya, harus ada komunikasi yang baik dalam rangka membangun Madura. BPWS bisa berkomunikasi dengan Pemkab tetang apa yang akan dikerjakan, sehingga tepat sasaran dan sinerginya semakin kuat,” tandasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Bapel BPWS, Drs Herman Hidayat SH MM menyambut baik langkah tersebut.  Ia dengan tegas menyatakan sangat mengapreasiasi dan berterimakasih  kepada Bupati Bangkalan terkait penandatanganan MoU tersebut.

“Kami menyadari penuh bahwa komitmen Bupati Bangkalan RKH Makmun Ibnu Fuad terhadap kemajuan Bangkalan luar biasa. Kami sangat mengapreasiasi dan sepenuhnya siap bekerjasama demi kemajuan Bangkalan khususnya dan Madura secara umum,” tegas purnawirawan bintang dua ini.

Tak lupa Herman mengapreasiasi langkah Unijoyo yang memfasilitasi penandatanganan MoU tersebut.  Menurutnya,  civitas akademis merupakan ujung tombak utama dan mutlak dalam kemajuan Negara.

“Khususnya kepada Rektor Unijoyo dan segenap jajarannya.  Ini langkah bersejarah yang sangat kami apresiasi. Dan kami berharap, Unijoyo tetap menjadi salah satu kekuatan besar dalam mengawal pembangunan Madura,” tandasnya.

Ke depan, dengan adanya MoU tersebut, maka agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan  di Bangkalan segera akan dijalankan. Diantaranya akses jalan pelabuhan Socah, pembangunan jalan interchange di overpass II akses Suramadu, pembangunan pasar umum dan parkir umum, pembangunan Instalasi Water Treatment di Tangkel, peningkatan jalan akses Kampus Unijoyo, Rest Area, pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, dan jalan akses (Tol) ruas Tangkel- Tjg Bulupandan, pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan lain sebagainya.

Dengan pembangunan tersebut, diharapkan ekonomi Bangkalan dan Madura segera terkerek dan bisa menjadi macan ekonomi Jawa Timur sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Tentu kami (BPWS) harus tetap berkomunikasi, membahas dan bekerjasama bersama Pemkab Bangkalan sebagai pemilik otoritas daerah. BPWS posisinya hanya membantu. Bersama kita majukan Bangkalan khususnya dan Madura dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural dan relijius,” tandasnya.

Sementara, RKH Makmun Ibnu Fuad  menambahkan, kemitraan antara kedua belah pihak ini merupakan pengejawantahan dari amanah untuk membangun Madura.  Prinsipnya, adalah untuk kepentingan rakyat.

 

Bupati Makmun sangat memahami upaya BPWS membangun Bangkalan. Terlebih harapannya agar ke depan BPWS bisa memaklumi keinginannya diantaranya BPWS bisa bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memprioritaskan putra daerah atau warga masyarakat lainnya untuk membangun di wilayahnya.  (coy)

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) akan membangun water treatment untuk memperbesar penyaluran air dr sumber pocong di Bangkalan dengan kapasitas produksi air  2.000 liter per detik. Proyek yg dimulai pada 2016 ini untuk penyediaan air  di Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM).

Ini disampaikan Kapala Divisi Pengendalian Pembangunan Anwar Madjid dalam paparannya di hadapan anggota komisi V DPR RI saat kunker ke BPWS dan meninjau kawasan Suramadu. "Peningkatan kebutuhan air juga diproyeksikan untuk kawasan di dekat KKJSM " ungkap Anwar Madjid usai menerima rombongan Komisi V DPR RI, Senin (22/6/2015). Ia menjelaskan, untuk tahun 2015 ini proyek dimulai dengan pembebasan dua hektar lahan untuk pemasangan water treatment. Sementara realisasi fisiknya akan dilakukan pada tahun 2016. "Sekitar Rp 12 miliar anggarannya. Kami concern pada penyediaan kebutuhan air dengan menambah kapasitas produksi air dulu," tandas Anwar, sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Sigit Susiantomo mengatakan, perlu dukungan dari empat kabupaten di Madura untuk merealisasikan pembangunan yang ada di KKJSM dan KKM. "Pemda harus bersinergi agar pembangunan di Madura bisa cepat terealisasi," ungkap Sigit Susiantomo usai mengunjungi Kantor PDAM Bangkalan di Dusun Tangkel, Desa/Kecamatan Burneh. Selain berkunjung ke Kantor PDAM Tangkel, rombongan Komisi V DPR RI yang berjumlah 18 orang itu menyempatkan diri memantau langsung keberadaan PKL di KKJSM. Kegiatan kerja wakil rakyat itu berakhir di Kantor BPWS, Surabaya. (Coy)