Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dimana MoU yang sudah pernah dibuat telah habis masa berlakunya,SelasaO(26/4/2016). 
Penandatangan MoU yang bertempat di ruang pertemuan BPWS tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi Tugas - tugas tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disampaikan langsung oleh ketua TP4D, Wahyudiono selaku kasi Intel di kejaksaan negeri Bangkalan yang di ikuti oleh semua pejabat di lingkungan BPWS.

Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Joeli Sulistyanto dengan didampingi oleh Kasi Datun Noordien Kusumanegara dengan Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Joeli Sulistyanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di era presiden Joko Wododo ini diberikan kepercayaan untuk memberi pendampingan litigasi dan non litigasi, dikarenakan mempunyai peran yang sangat dekat dengan pemerintah yakni dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

"MoU ini adalah sebagai dasar terjalinnya kerja sama antara Kejari Bangkalan dan BPWS yang nantinya dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan pembuatan SKK (Surat Kuasa Khusus)," ungkapnya. 

Sementara tujuan di bentuknya TP4D, kata Joeli, untuk menghilangkan karagu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, agar dapat terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Pembangunan Nasional untuk kepentingan masyarakat.

"Juga untuk terserapnya anggaran secara optimal, terciptanya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Noordien Kusumanegara menyampaikan, dengan dilakukannya MoU tersebut kedepan diharapkan bisa terjadi sinergitas antara BPWS dengan Kejari Bangkalan .Sebab, tahun 2016 BPWS mempunyai anggaran Rp. 318 Miliyar untuk pembangunan Madura yang nantinya dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti lanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BPWS ke Kejaksaan.

"Melalui TP4D ini kami akan melakukan pendampingan terhadap BPWS untuk dapat mengelola keuangan pemerintah agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran, semisal dalam pengadaan lahan dan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksaan sampai menyerahan barang," kata Kasi Datun itu.

 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Herman Hidayat, menyambut baik dilaksanakannya MoU tersebut. (coy)

Komisi D DPRD Bangkalan menggelar hearing dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di ruang Mustazir BPWS di Jl. Tambak Wedi No.1 Surabaya, Jumat (15/1) siang. Dalam hearing itu, anggota Komisi D ditemui langsung Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat beserta jajarannya. Hearing ini merupakan langkah koordinasi usai sinergi positif antara BPWS - Bangkalan terbangun di 2015 kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Drs. H. Hosyan Muhammad, SH menyatakan, sinergi positif yang sudah terbangun tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkrit untuk kepentingan rakyat Madura secara luas. "Komitmen kami adalah untuk memastikan bahwa rakyat Madura benar-benar bisa menikmati madu nya pembangunan,"tegasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, selain itu pihaknya berharap sumber daya kultural yang memiliki nilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat Madura, harus terus didorong sebagai potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan.
"Seperti halnya batik Madura yang memiliki nilai adiluhung. Kami berharap ada upaya bersama dari BPWS untuk turut mendorong sektor ini agar lini ekonomi kerakyatan semakin bergerak dinamis," tandasnya. Sementara itu, Deputi Perencanaan BPWS yang memberikan penjelasan kepada rombongan DPRD Bangkalan menyatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah pro aktif yang sangat diapresiasi. Ia menjelaskan, pada 2016 ini selain infrastruktur, BPWS juga akan mendorong upaya penguatan ekonomi dengan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan eksibisi potensi Madura di tingkat regional Jawa Timur maupun di level nasional serta internasional.

"Batik jelas menjadi atensi kami. Salah satunya yang sudah kami fasilitasi adalah batik Pamekasan. Untuk Bangkalan, kami harapkan pada 2016 ini bisa kita fasilitasi,” tandasnya. Ia menambahkan, untuk infrastruktur pada 2016, BPWS akan membangun peningkatan jalan akses Suramadu hingga kampus UTM yang merupakan permintaan Bupati Bangkalan. Kemudian pembangunan SPAM, pembangunan rest area dan peningkatan kualitas jalan di beberapa titik, fasilitasi dan stimulasi di empat kabupaten. (coy)

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemkab Bangkalan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang difasilitasi Universitas Trunojoyo (Unijoyo), Jumat (2/10) lalu, menjadi titik tolak positif bagi pembangunan Bangkalan ke depan.

Ini dikatakan Bupati Bangkalan, RKH Makmun Ibnu Fuad dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU. Menurutnya, sinergi antara BPWS dan Pemkab Bangkalan memberikan dampak positif bagi Bangkalan dan Madura.

“Kita bisa saling bergandengan tangan untuk bersama – sama membangun Bangkalan. Khususnya dalam bidang infrastruktur. Dengan demikian, Bangkalan bisa lebih maju, ekonomi melejit dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, langkah ini harus terus dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang intensif. “Artinya, harus ada komunikasi yang baik dalam rangka membangun Madura. BPWS bisa berkomunikasi dengan Pemkab tetang apa yang akan dikerjakan, sehingga tepat sasaran dan sinerginya semakin kuat,” tandasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Bapel BPWS, Drs Herman Hidayat SH MM menyambut baik langkah tersebut.  Ia dengan tegas menyatakan sangat mengapreasiasi dan berterimakasih  kepada Bupati Bangkalan terkait penandatanganan MoU tersebut.

“Kami menyadari penuh bahwa komitmen Bupati Bangkalan RKH Makmun Ibnu Fuad terhadap kemajuan Bangkalan luar biasa. Kami sangat mengapreasiasi dan sepenuhnya siap bekerjasama demi kemajuan Bangkalan khususnya dan Madura secara umum,” tegas purnawirawan bintang dua ini.

Tak lupa Herman mengapreasiasi langkah Unijoyo yang memfasilitasi penandatanganan MoU tersebut.  Menurutnya,  civitas akademis merupakan ujung tombak utama dan mutlak dalam kemajuan Negara.

“Khususnya kepada Rektor Unijoyo dan segenap jajarannya.  Ini langkah bersejarah yang sangat kami apresiasi. Dan kami berharap, Unijoyo tetap menjadi salah satu kekuatan besar dalam mengawal pembangunan Madura,” tandasnya.

Ke depan, dengan adanya MoU tersebut, maka agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan  di Bangkalan segera akan dijalankan. Diantaranya akses jalan pelabuhan Socah, pembangunan jalan interchange di overpass II akses Suramadu, pembangunan pasar umum dan parkir umum, pembangunan Instalasi Water Treatment di Tangkel, peningkatan jalan akses Kampus Unijoyo, Rest Area, pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, dan jalan akses (Tol) ruas Tangkel- Tjg Bulupandan, pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan lain sebagainya.

Dengan pembangunan tersebut, diharapkan ekonomi Bangkalan dan Madura segera terkerek dan bisa menjadi macan ekonomi Jawa Timur sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Tentu kami (BPWS) harus tetap berkomunikasi, membahas dan bekerjasama bersama Pemkab Bangkalan sebagai pemilik otoritas daerah. BPWS posisinya hanya membantu. Bersama kita majukan Bangkalan khususnya dan Madura dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural dan relijius,” tandasnya.

Sementara, RKH Makmun Ibnu Fuad  menambahkan, kemitraan antara kedua belah pihak ini merupakan pengejawantahan dari amanah untuk membangun Madura.  Prinsipnya, adalah untuk kepentingan rakyat.

 

Bupati Makmun sangat memahami upaya BPWS membangun Bangkalan. Terlebih harapannya agar ke depan BPWS bisa memaklumi keinginannya diantaranya BPWS bisa bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memprioritaskan putra daerah atau warga masyarakat lainnya untuk membangun di wilayahnya.  (coy)

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) akan membangun water treatment untuk memperbesar penyaluran air dr sumber pocong di Bangkalan dengan kapasitas produksi air  2.000 liter per detik. Proyek yg dimulai pada 2016 ini untuk penyediaan air  di Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM).

Ini disampaikan Kapala Divisi Pengendalian Pembangunan Anwar Madjid dalam paparannya di hadapan anggota komisi V DPR RI saat kunker ke BPWS dan meninjau kawasan Suramadu. "Peningkatan kebutuhan air juga diproyeksikan untuk kawasan di dekat KKJSM " ungkap Anwar Madjid usai menerima rombongan Komisi V DPR RI, Senin (22/6/2015). Ia menjelaskan, untuk tahun 2015 ini proyek dimulai dengan pembebasan dua hektar lahan untuk pemasangan water treatment. Sementara realisasi fisiknya akan dilakukan pada tahun 2016. "Sekitar Rp 12 miliar anggarannya. Kami concern pada penyediaan kebutuhan air dengan menambah kapasitas produksi air dulu," tandas Anwar, sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Sigit Susiantomo mengatakan, perlu dukungan dari empat kabupaten di Madura untuk merealisasikan pembangunan yang ada di KKJSM dan KKM. "Pemda harus bersinergi agar pembangunan di Madura bisa cepat terealisasi," ungkap Sigit Susiantomo usai mengunjungi Kantor PDAM Bangkalan di Dusun Tangkel, Desa/Kecamatan Burneh. Selain berkunjung ke Kantor PDAM Tangkel, rombongan Komisi V DPR RI yang berjumlah 18 orang itu menyempatkan diri memantau langsung keberadaan PKL di KKJSM. Kegiatan kerja wakil rakyat itu berakhir di Kantor BPWS, Surabaya. (Coy)

 

Bupati Bangkalan R Makmun Ibnu Fuad, SE kembali menerima kedatangan Deputi Pengendalian Bapel-BPWS  Dr.Ir.Agus Wahyudi,SE.MM yang didampingi para stafnya dan Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan pada Hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 di Pendopo Bangkalan.Penerimaan Bapel-BPWS tersebut dengan acara pemaparan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapel-BPWS diantarannya tentang Tindak Lanjut Pengadaan tanah untuk Jalan menuju pelabuhan Socah, pengadaan tanah pembangunan jalan Interchange di overpass II akses Suramadu, tindak lanjut pengadaan tanah pembangunan pasar umum dan parker umum, pengadaan tanah untuk pembangunan instalasi PDAM di Tangkel, peningkatan jalan akses Kampus Universitas Trunojoyo Madura(UTM), pengadaan tanah untuk Kawasan Khusus Madura (KKM) guna pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, dan pengadaan tanah pembangunan jalan akses (Tol) ruas Tangkel-Tg Bulupandan. 

Paparan di atas disampaikan oleh Deputi Pengendalian Bapel-BPWS. Sesuai dengan permintaan Bupati, bahwa paparan tersebut sangat diperlukan agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan  dapat mengetahui rencana kegiatan yang akan dilakukan Bapel-BPWS di wilayah Bangkalan. Oleh sebab itu, atas permintaan Ra Momon sapaan akrab Makmun Ibnu Fuad, BPWS menjelaskan secara detail rencana membangun Bangkalan ke depan. Selama ini memang akibat kekurang pahaman Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap BPWS, menyebabkan beberapa kegiatan BPWS terhenti selama 4 tahun belakangan. 

Guna menindaklanjuti rencana2 BPWS,  Bupati minta agar kegiatan tersebut dilandasi dengan Memorandum of  Understanding(MoU) sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam kemitraan antara kedua belah pihak. MoU yang draft-nya sudah diserahkan BPWS kepada Bupati langsung, sampai saat ini masih dalam pembicaraan ditingkat Pemerintah Kabupaten Bangkalan. 

Bupati Makmun sangat memahami upaya BPWS membangun Bangkalan. Terlebih harapannya agar ke depan BPWS bisa memaklumi keinginannya diantaranya BPWS bisa bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memprioritaskan putra daerah atau warga masyarakat lainnya untuk membangun di wilayahnya. Hal-hal yang berkaitan dengan benefit(kemanfaatan) hasil2 pembangunan dilakukan secara sharing dalam rangka turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama antara BPWS dengan BUMD Bangkalan , mengutamakan tenaga kerja lokal , menghormati budaya religius masyarakat Madura pada umumnya dan Bangkalan pada khususnya, demikian harapan Ra Momon yang didampingi para tenaga ahlinya. (Eddi Harlijadi)

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengundang Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk koordinasi dan konsolidasi membahas rencana pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan tersebut tanggal 8 April 2015 bertempat di ruang Wakil Bupati dan dihadiri instansi lainnya, diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bangkalan.

Rapat koordinasi itu dipimpin Wakil Bupati Bangkalan Ir H Mondir Rofii didampingi Asisten Pemerintahan Umum dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta pejabat eselon I lainnya. Sedangkan BPWS hadir diwakili oleh Deputy Pengendalian Dr.Ir Agus Wahyudi,SE.MM serta staf.

Pada kesempatan rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bangkalan ingin mendapatkan penjelasan tentang rencana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa Pasar Umum dan Parkir Umum seluas 40 Ha yang berlokasi di wilayah Kecamatan Labang atau di KKJSM. Lokasi yang sudah mendapatkan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 itu, selama ini mengalami hambatan non teknis yang berakibat pengadaan tanahnya terhenti selama beberapa tahun.

Menjawab pertanyaan Pemkab Bangkalan terkait lahan rencana Pasar Umum dan Parkir Umum, Agus Wahyudi Deputy Pengendalian BPWS menjelaskan bahwa rencana pengadaan tanah itu sesuai dengan program BPWS untuk mengembangkan wilayah Surabaya dan Madura berdasarkan amanah Perpres No. 27 Tahun 2008, dalam pengembangan wilayah KKJSM terdapat sarana untuk kepentingan umum berupa Pasar Umum dan Parkir Umum. 

Pengadaan Tanah di wilayah Kabupaten Bangkalan seluas 40 Ha tersebut sudah pernah dilakukan  pada tahun 2010 dan sudah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Bangkalan seluas 10 Ha. Dengan terbitnya UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perijinan Penetapan Lokasi dimohonkan kepada Gubernur Jawa Timur. Namun dari adanya situasi yang belum clear, maka proses perlaksanaan pengadaan tanahnya belum dapat dilaksanakan hingga awal tahun 2015 ini.

Di sisi lain berdasarkan Penetapan Lokasi berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/695/KPTS/013/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tahun 2014 telah mendelegasikan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan dan selanjutnya surat permohonan pengisian personil Pantia Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Pemkab Bangkalan belum terealisasikan. Dengan kondisi Bangkalan yang makin baik dan kondusif maka dilaksanakan kembali koorsdinasi antara Pemkab Bangkalan dan BPWS.

Peluang yang diberikan Pemkab Bangkalan mendorong semangat BPWS untuk melakukan kegiatan di wilayah Kab.Bangkalan. BPWS berupaya memanfaatkan peluang tersebut semaksimal mungkin agar percepatan pengembangan wilayah Suramadu dan harapan masyarakatnya dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan Socah dan Interchnage

Wakil Bupati Bangkalan juga menyingggung tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Socah kepada BPWS. Diterangkan oleh Deputy Pengendalian BPWS bahwa pengadaan tanah di wilayah Kec.Labang pernah dilakukan dan sudah memperoleh peta bidang untuk dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah tetapi dihentikan akibat terjadi permintaan harga yang melebihi appraisal tanah. Sekarang, pengadaan tanah di lokasi Desa Sendang Dajjah, Sendang Laok, dan Morkepek harus mendapatkan penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Timur dulu dan BPWS minta agar Bappeda Bangkalan untuk mengeluarkan rekomendasi kesesuaian RTRW sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi ke Gubernur Jatim.

Terkait rencana interchange di overpass II jalan akses Suramadu, dijelaskan bahwa rencana itu sudah ada tetapi tidak kunjung dilaksanakan mengingat luasan tanah yang dibutuhkan masih belum ada kepastian. Hal ini menyangkut kepastian permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur Jawa Timur. Sehingga masih dilakukan rencana ulang luasan tanahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Setelah penjelasan dari BPWS, Wakil Bupati Ir Mondir Rofii mengharapkan perlu adanya koordinasi secara berkesinambungan dengan melakukan fungsi masing2 lembaga khususnya Kantor Pertanahan Bangkalan agar dan seterusnya memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik baiknya. Mondir juga minta kepada jajarannya agar tetap membantu seoptimal mungkin kepada pihak2 yang ingin membangun di Bangkalan. 

Hasil pembahasan bersama antara BPWS dengan Pemkab Bangkalan beserta instansi lainnya itu, Wakil Bupati memandang penting dan perlu ditindaklanjuti dengan mengundang koordinasi kembali minggu pertengahan April 2015.(Eddi Harlijadi)