SURABAYA - Peningkatan akses jalan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Madura mulai dikerjakan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Akses tersebut sedianya akan menghubungkan dari wilayah Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan hingga Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

Total akses JLS ini sepanjang 12 kilometer. Untuk tahun ini BPWS mulai menyelesaikan sekitar 3,8 kilometer.

Project Officer peningkatan jalan BPWS, Heru Susanto menjelaskan progres ini merupakan lanjutan dari pembangunan sebelumnya."Ini sisa dari ruas yang sudah dibangun," katanya saat ditemui dilokasi, Jumat (16/10/2020).

Heru mengatakan, pada tahun anggaran 2018 peningkatan jalan yang telah dibangun sepanjang 1.100 meter.

Jarak tersebut jika dihitung dari titik nol pengerjaan jalan dari pasar Modung yang dikerjakan pada tahun 2019 sudah dilakukan peningkatan sepanjang 2.765 meter, maka totalnyasudah mencapai sepanjang 7 kilometer.

Pengerjaan ini sedikit terhambat dari nilai kontrak yang berakhir pada bulan September kemarin.

"Kendalanya karena masa pandemi namun kita optimis bisa selesai akhir tahun ini," pungkas dia.(edw)

SURABAYA – Kerjasama pembangunan kawasan Madura mulai digerakkan kembali oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dengan Pemerintah Kabupaten Se-Madura. Kelanjutan kerjasama tersebut demi mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan ekonomi dimadura.

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama, yang dilakukan di Ruang Mustazir Kantor BPWS, Jalan Tambak Wedi Surabaya, Selasa (25/8). Kesepahaman ini untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat dalam pembangunan di Pulau Garam, yang sempat melambat lantaran masa pandemi Covid-19.

Hadir dalam kegiatan ini, R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan); H Slamet Junaedi (Bupati Sampang); Badrut Tamam (Bupati Pamekasan); dan Bupati Sumenep yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan, H Masuni.

Kehadiran para pemimpin Madura ini diterima langsung oleh Heri Marzuki, Plt Kepala BPWS, Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto, dan seluruh jajaran pimpinan BPWS.

Sebagian besar para Bupati Se-Madura menginginkan agar kerjasama yang terjalin dengan BPWS, tetap dipertahankan.’’Kami ingin bagaimana Madura ini  bisa maju dan sejahtera. Tidak hanya ego sektoral. Ini demi Madura,’’ kata Bupati Sampang, H Slamet Junaedi.

Senada dengan Slamet Junaedi, Bupati Pamekasan Badrut Tamam juga menekankan kerjasama yang terjalin kedua belah pihak tetap berjalan. Badrut menyatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah fisibility Study dari rangkaian program kerjasama di Madura.

’’Iya perlu itu. Karena ini juga berkaitan untuk menarik investor dalam pembangunan di Madura,’’ ujar Badrut.

Sementara, Plt Kepala BPWS Heri Marzuki menjelaskan semenjak masa jabatannya yang baru saja diemban. Ia tengah menyiapkan rencana induk pembangunan di Madura.

Berbagai potensi pembangunan, dan pariwisata diharapkan bisa menarik sektor ekonomi dan investasi.’’Kalau dulu kan belum ada. Saat ini rencana induk sangat diperlukan dalam membawa keinginan para Bupati mau dibawa kearah mana Madura kedepan,’’ katanya.

Ia meminta keempat bupati tidak perlu merasa khawatir karena BPWS tidak akan menggangu kewilayahan empat kabupaten di Madura.

"Bagaimanapun juga, kami ingin segera untuk memajukan Madura. Dengan konsep yang ditekankan pusat. Kami dibatasi dengan pembiyaan tetapi bagaimana cara mendapatkan investor secepat mungkin," pungkasnya.(edw)

BANGKALAN – Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS), tetap berkomitmen dalam pengembangan wilayah Madura. Termasuk melanjutkan pembangunan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Kelanjutan program BPWS ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Selasa (30/6/2020). Pertemuan tersebut sekaligus memperkenalkan pelaksana tugas (Plt) Kepala BP-BPWS (Kabapel) yang baru, Ir Achmad Herry Marzuki, CES.

Jajaran pimpinan BPWS disambut hangat oleh Bupati Bangkalan, RKH Abdul Latif Amin Imron Ra Latif, didampingi Sekda Bangkalan, Taufan Zairinsjah di Pendopo Kabupaten Bangkalan.

Turut mendampingi Kabapel BPWS, Dr. Ir Agus Wahyudi , SE, MM (Deputi Perencanaan BPWS), dan Ir Hadi Roseno, M.Sc (Deputi Pengendalian BPWS) bersama jajaran Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi BPWS.

Sebagai Kabapel BPWS yang baru, Herry menyampaikan tugas dan fungsi BPWS kepada Pemkab Bangkalan. 

Namun, lantaran dalam situasi pandemi Covid-19 program program pembangunan tersebut sempat terhenti. Diantaranya, penandatanganan MoU, Pembebasan Lahan, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Jalan, dan Pengelolaan SPAM di Bangkalan.’’Termasuk pelatihan SDM Santri yang ada di Pondok Pesantren,’’ kata Herry.

Pertemuan tersebut mendapat respon positif. Bak gayung bersambut Pemkab Bangkalan tengah berupaya melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda. Menurut RKH Abdul Latif Amin Imron, kehadiran BPWS sudah banyak membantu dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian yang ada di wilayahnya. Adanya pembangunan infrastruktur hingga dilaksanakannya pelatihan sumberdaya manusia bagi warga Bangkalan, setidaknya menjadi perhatian terhadap kinerja BPWS sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memajukan kawasan di Pulau Garam.(edw)

Akselerasi pembangunan di Madura, khususnya Bangkalan, dipastikan akan semakin lancar. Ini setelah komitmen Pemkab Bangkalan untuk bahu membahu dengan BPWS dalam pembangunan di Bangkalan.

Ini dikatakan Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, dalam tinjauan lapangan di  kawasan Tanean Suramadu bersama jajaran pejabat  BPWS, Jumat (1/3) kemarin. Sebelumnya, untuk informasi, Bupati Bangkalan, Lora Abdul Latif juga berkunjung ke BPWS dalam rangka menggali informasi pembangunan Madura. Ra Latif meminta pemaparan rencana pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) yang akan menjadi acuan dan penyelarasan dengan rencana pembangunan oleh Pemkab Bangkalan.

“Pembangunan ini demi rakyat. Tentu, kami (Pemkab Bangkalan) akan selalu siap bersinergi ,” ujar Wabup Mohni di kawasan Tanean Suramadu.

Plt. Deputi Perencanaan, Agus Wahyudi  dan Plt. Deputi Pengendalian, Hadi Roseno  bersama Plt. Sekretaris BPWS, Sidik Wiyoto berikut jajarannya, turut mendampingi tinjauan lapangan tersebut.

Agus Wahyudi menjelaskan, Tanean Suramadu ini nantinya menjadi pusat informasi seluruh Madura. Selain itu, akan ada etelase Madura yang menjadikan kawasan tersebut sebagai sentra ekonomi berbasis kerakyatan.

“Nantinya, juga akan menjadi destinasi wisata karena secara berkesinambungan, kami atas kerja sama dengan Pemkab Bangkalan, akan membangun wisata kawasan pesisir. Nantinya, akan menggerakkan roda ekonomi di kawasan ini,” tandasnya.

Mendengar paparan tersebut, Mohni terlihat antusias. Ia bahkan menyatakan, akan mensupport upaya BPWS tersebut.

“Sekali lagi kami katakan, jika pembangunan ini memanusiakan rakyat kami, dan memberi manfaat positif, pasti kami akan dukung penuh. Sebaliknya, jika meminggirkan, tentu kami harus berfikir ulang,” pungkasnya. (coy)

Acara Penandatanganan MoU hari Selasa, tanggal 26 April 2016 di kantor Bapel BPWS antara Bapel BPWS dengan Kejaksaan Negeri Bangkalan dibuka dengan sambutan dari Wakil Kepala Bapel BPWS selaku Plt. Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat. Dengan penuh semangat Wakil Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat memaparkan tentang pembangunan yang akan dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan kurang lebih mencapai 80% dari seluruh anggaran Bapel BPWS untuk pembangunan. Selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang rencana pembangunan overpass di kawasan Suramadu yang akan dibangun menyerupai jembatan Semanggi (dalam tanda kutip), ada jalur/jalan keluar dan masuk yang terpisah.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa MoU ini perlu ditindaklanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus). Untuk itu Kejaksaan Negeri Bangkalan menjelaskan tentang tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat (TP4P) yang dilator belakangi oleh :

·         Stigma Kriminalisasi

·         Rendahnya penyerapan anggaran

·         Terjadinya perubahan nomenklatur organisasi / instutusi pada Kementerian

Adapun tujuan dibentuknya TP4P

·         Menghilangkan keragu raguan aparatur Negara dalam mengambil keputusan

·         Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program program strategis BANGMAS untuk kepentingan rakyat

·         Terserapnya anggaran secara optimal

·         Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional

·         Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan penegakan

siap Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan yang dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Kejaksaan Negeri Bangkalan juga menawarkan bantuan  kepada Bapel BPWS di wilayah kerjanya di Kabupaten Bangkalan tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan  yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari.

Joeli Soelistyanto juga menekankan perlunya menghilangkan keragu-raguan para Pejabat Bapel BPWS dalam mengambil keputusan agar segera melaksanakan pembangunan guna percepatan program-program Bapel BPWS untuk kepentingan rakyat. Terserapnya anggaran secara optimal serta dapatnya menciptakan iklim investasi agar baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan, adalah bentuk komitmen bersama antara Bapel BPWS dan Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan Tugas dengan baik bagi percepatan Pembangunan Madura. (MT)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dimana MoU yang sudah pernah dibuat telah habis masa berlakunya,SelasaO(26/4/2016). 
Penandatangan MoU yang bertempat di ruang pertemuan BPWS tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi Tugas - tugas tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disampaikan langsung oleh ketua TP4D, Wahyudiono selaku kasi Intel di kejaksaan negeri Bangkalan yang di ikuti oleh semua pejabat di lingkungan BPWS.

Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Joeli Sulistyanto dengan didampingi oleh Kasi Datun Noordien Kusumanegara dengan Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Joeli Sulistyanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di era presiden Joko Wododo ini diberikan kepercayaan untuk memberi pendampingan litigasi dan non litigasi, dikarenakan mempunyai peran yang sangat dekat dengan pemerintah yakni dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

"MoU ini adalah sebagai dasar terjalinnya kerja sama antara Kejari Bangkalan dan BPWS yang nantinya dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan pembuatan SKK (Surat Kuasa Khusus)," ungkapnya. 

Sementara tujuan di bentuknya TP4D, kata Joeli, untuk menghilangkan karagu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, agar dapat terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Pembangunan Nasional untuk kepentingan masyarakat.

"Juga untuk terserapnya anggaran secara optimal, terciptanya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Noordien Kusumanegara menyampaikan, dengan dilakukannya MoU tersebut kedepan diharapkan bisa terjadi sinergitas antara BPWS dengan Kejari Bangkalan .Sebab, tahun 2016 BPWS mempunyai anggaran Rp. 318 Miliyar untuk pembangunan Madura yang nantinya dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti lanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BPWS ke Kejaksaan.

"Melalui TP4D ini kami akan melakukan pendampingan terhadap BPWS untuk dapat mengelola keuangan pemerintah agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran, semisal dalam pengadaan lahan dan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksaan sampai menyerahan barang," kata Kasi Datun itu.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Herman Hidayat, menyambut baik dilaksanakannya MoU tersebut. (coy)