Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

BUPATI Bangkalan RK. Abdul Latif Amin Imron, mematangkan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura.

Saat ini proses penyiapan lahan terus dikongkritkan. Lahan tersebut berada di sekitar Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM).

"Untuk lahan diantaranya katanya ada BPWS yang akan menyiapkan. Nanti kerjasamanya seperti apa yang masih belum tahu. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal," kata Latif Amin Imron.

Ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi pra penataan PKL di Kantor BPWS, Senin (17/6). Ia berharap program KEK Syariah tersebut bisa terealisasi dan mensejahterakan masyarakat Bangkalan dan Madura.

Pematangan rencana tersebut dikatakan Latif Amin Imron sudah dikoordinasikan dengan jajaran OPD Pemkab Bangkalan."Cuma kalau terintegrasi dengan proyek BPWS itu belum tahu seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Terpisah, Plt. Deputi Perencanaan BPWS, Agus Wahyudi membenarkan hal itu. Saat ini, pihaknya masih mengajukan lahan yang telah dibebaskan.

Ada sekitar 40 hektar lahan milik BPWS yang telah dibebaskan. 10 hektar diantaranya tengah dalam proses pembangunan."Itu yang nanti kami usulkan pada Pemprop Jatim," katanya.

Menurut Agus, ada kesamaan skema pembangunan yang sedang dilakukan dengan rencana KEK Madura. Misalnya, kawasan Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta Perumahan.

"Kami harapkan usulan ini nantinya bisa disetujui dan berintegrasi dengan program Bu. Khofifah," katanya. Langkah awal, pihak BPWS ingin berkoordinasi dengan pihak konsultan program tersebut. Sehingga tidak terjadi overlaping dalam realisasinya.

Diketahui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana menjadikan Madura sebagai kawasan KEK Syariah. Selain itu, Pemprop Jatim akan membangun Museum Islam pertama di Indonesia. Letaknya diprediksi tidak jauh dari lokasi Tanean Lanjeng.

Tepatnya di sisi kanan atau kiri gerbang keluar Jembatan Suramadu. Tidak hanya sekedar Museum Islam, di samping museum itu rencananya juga akan dibangun masjid spektakuler sebagai ikon religiusitas warga Madura. Itu adalah langkah dan progress yang maju sebagai salah satu pemanfaatan Jembatan Suramadu.(edw)

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tengah mematangkan sinkronisasi perencanaan pembangunan di KKJSM terkait dengan adanya rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di kawasan Suramadu sisi Madura.

Rencana Pembangunan IISP itu terungkap dalam rapat bersama antara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta pada pertengahan Mei 2019.

Dalam kesempatan itu diputuskan akan dibangun sebuah taman pendidikan dengan konsep IISP dikawasan Suramadu sebagai ikon pintu masuk Pulau Madura.

Ibu Gubernur berencana akan bangun IISP di atas lahan seluas 101 hektare, di Bangkalan Madura. ungkap Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan, Selasa (11/6/2019).

Ia menjelaskan, oleh karena itu tentunya pihaknya akan mensinergikan, gagasan Gubernur Jatim  tersebut dengan konsep yang telah dibuat oleh BPWS.

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlap. Kami ada juga konsep wisata di pesisir pantai KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura), jelasnya.

Dalam rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, IISP seluas 101 hektare nantinya terdiri dari beberapa bagian.

Diproyeksikan, 20 persen untuk kawasan edukasi, 30 persen untuk kawasan seni, dan 50 persen diproyeksikan sebagai kawasan entertaiment.

Lahan 600 hektare KKJSM bisa diproyeksikan untuk maksud tersebut jika diperlukan katanya.

Seperti diketahui, pengembangan kawasan seluas 600 hektare KKJSM masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR. Kawasan tersebut disebut mempunyai nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun.

KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Saat ini, lanjut Pandit, BPWS telah membebaskan lahan seluas 40 hektare dari 600 hektare di KKJSM untuk pembangunan rest area.

Seluas 10 hektare di sisi barat Jembatan Suramadu telah dibangun rest area. Sedangkan 30 hektare di sisi timur belum dibangun, paparnya.

Selain membangun rest area, di kawasan 40 hektare itu BPWS akan melanjutkan pembangunan objek wisata di bibir pantai di KKJSM.

Wahana wisata pantai yang dilengkapi dengan taman rekreasi itu berada di kawasan 4 hektare, di sisi timur dan barat Jembatan Suramadu. Pandit menambahkan, BPWS masih menunggu konsep yang akan dipakai dalam pembangunan IISP.

Apakah menggunakan konsep di bibir pantai atau mereklamasi?

Landscape sudah ada. Tapi kami belum tahu plothing nya di mana. Namun yang pasti, kami akan mensinergikan dengam gagasan Ibu Gubernur Jatim. pungkasnya.(coy)

KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini menjadi yang ke-4 kalinya diraih BPWS secara berturut-turut sejak tahun 2015. Opini WTP juga diberikan BPK pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Opini WTP ini menunjukkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari jajaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Untuk itu, saya berterima kasih atas pembuktian komitmen dan tekad seluruh entitas di lingkungan BPWS dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), Semoga Prestasi ini bisa lebih memacu kinerja jajaran BPWS menjadi lebih baik lagi.” kata Plt. Kepala BP-BPWS setelah sesi penyerahan opini WTP, di Auditorium Keuangan Negara II BPK RI  Jakarta (14/6).

Penyerahan opini atas Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut diterima BPWS dari Anggota V BPK RI Isma Yatun, di Auditorium BPK RI, Jum'at (14/6). Acara penyerahan tersebut juga dihadiri Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lainnya di lingkungan Auditorat Keuangan Negara BPK RI di Jakarta.

Opini WTP merupakan peringkat tertinggi dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (nin)

PERJUANGAN Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebagai lembaga definitive mendapat dukungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah bahkan menyampaikan ide agar turut melibatkan para bupati se-Madura dalam struktur kepengurusan BPWS. Itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tentang Pemilihan Kepala BPWS di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa (14/5).

’’Mereka (bupati, red) menjadi bagian yang ikut berproses dalam pembangunan di Madura. Kemudian keterlibatan ulama Madura juga disampaikan oleh Pak Menteri PUPR dalam proses kelembagaan,’’ terang Khofifah.

Pembahasan ini dilakukan bersama Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono terkait revitalisasi struktur kelembagaan BPWS.

Menurut Gubernur Perempuan pertama di Jawa Timur ini, jika para bupati se-Madura masuk dalam jajaran struktur kepemimpinan di BPWS, maka ada sinergi pembangunan di wilayah masing-masing.

Masukan untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) industri garam, misalnya.’’KEK industry garam itu di Madura cukup berpotensi. Ini bisa inline dengan seluruh program strategis BPWS. Jadi lebih enak,’’ kata Khofifah. (edw)

PENATAAN Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) kembali dilakukan. Pasca penataan di sebelah barat kini proses tersebut kembali dilakukan di sisi timur.

Wilayah penataan ini berada di dua perbatasan desa. Yakni Desa Baengas dan Sukolilo Barat. Lokasinya berada persis dikawasan pembangunan overpas II.

Upaya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus dijalin oleh BPWS.’’Kami berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah terkait rencana ini,’’ terang Kepala Sub Divisi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta, Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM), Adita Putri Pertiwi, Rabu (15/5).

Kali ini, peran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan dilibatkan penuh. Utamanya masuk kedalam Tim Satuan Tugas Penataan PKL KKJSM. Realisasi ini dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan, Setidjabudhi.

’’Keterlibatan OPD Pemkab Bangkalan kami rasa sangat membantu. Terutama dalam proses pendekatan serta pelaksanaan nantinya dalam rangka penataan,’’ terang Adita.

Alumnus Universitas Surabaya ini menambahkan, pihaknya segera menjembatani dalam koordinasi antara pihak Pemkab Bangkalan dengan BPWS.

Terpisah, Setidjabudhi merespon positif adanya koordinasi yang dilakukan.’’Kami meminta agar ada pertemuan awal terlebih dahulu dengan BPWS. Terserah nanti jadwalnya kapan monggo diatur,’’ kata dia.

Rencananya, agenda pembahasan tersebut dijadwalkan pada rabu pekan depan dengan dihadiri oleh Pimpinan BPWS di kawasan Tambak Wedi Surabaya. (edw)

“Dengan niat yang ikhlas untuk membangun Madura, seluruh personal BPWS masih semangat bekerja dengan maksimal walau terombang ambing tanpa kepala Bapel BPWS yang definitif mulai 2014 sampai 2018” ujar Plt. Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto.

Hasil pertemuan dengan Komisi V DPR RI saat berkunjung ke kantor BPWS di Surabaya, beberapa waktu yang lalu menyatakan tetap mendukung keberadaan BPWS “BPWS harus terus berlanjut.” Bahkan tokoh-tokoh Madura yang saat itu hadir ( H. Zaini ) mengatakan “Keberatan kalau BPWS dibubarkan atau dilebur” karena sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan Madura, ujarnya lebih lanjut saat memberikan sambutan.

Sedangkan Rapat yang dilaksanakan Rabu, 10 April 2019 bertempat di hotel Elmi Surabaya dan dihadiri Narasumber (Bastari Pandji Indra) Pakar Kelembagaan, Mantan Sekjen Kementerian PU (Agus Widjanarko), tenaga ahli hukum, Bappenas (Zainuddin) dan unsur dari BPIW serta para pejabat dilingkungan BPWS sepakat bahwasannya eksitensi “BPWS Harus Terus Berlanjut” karena lembaga non struktural ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura dengan catatan bahwa wewenang dan tanggung jawab BPWS harus lebih jelas, dan itu semua hendaknya tertuang dalam perubahan Perpres yang sampai saat ini belum turun.

“Bagaimana memberi vitamin kepada BPWS supaya performa BPWS lebih baik, efektif dan efisien, dengan bentuk dan pola kerja BPWS apa masih seperti kondisi sekarang ini, jadi apa yang perlu diperkuat dan apa yang perlu disederhanakan” ujar Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSIP asisten Deputi bidang Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Bidang Perekonomian RI sebagai Narasumber. (MT)