Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Struktur Organisasi PPID BPWS

Silahkan download file formulir di bawah ini dan email ke Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Download Formulir Permohonan Informasi

Sekilas

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPWS

 

Dasar Hukum

  1. Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPWS

 

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Asas

  1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

 

Tujuan

  1. Memberikan standar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang berkualitas.
  3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh Informasi Publik.
  4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.

 

Kategori Informasi Publik

  1. Informasi Wajib disediakan.
  2. Informasi Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  3. Informasi disediakan atas permintaan yang berkepentingan.
  4. Informasi yang dikecualikan.

 

Pengelolaan Keberatan

  1. Keberatan diajukan kepada Penanggung jawab melalui PPID.
  2. Keberatan disampaikan tertulis kepada Petugas Meja Informasi.
  3. Tanggapan disampaikan kepada pemohon/kuasa secara tertulis paling lama 30 hari kerja.

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemkab Bangkalan dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang difasilitasi Universitas Trunojoyo (Unijoyo), Jumat (2/10) lalu, menjadi titik tolak positif bagi pembangunan Bangkalan ke depan.

Ini dikatakan Bupati Bangkalan, RKH Makmun Ibnu Fuad dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU. Menurutnya, sinergi antara BPWS dan Pemkab Bangkalan memberikan dampak positif bagi Bangkalan dan Madura.

“Kita bisa saling bergandengan tangan untuk bersama – sama membangun Bangkalan. Khususnya dalam bidang infrastruktur. Dengan demikian, Bangkalan bisa lebih maju, ekonomi melejit dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, langkah ini harus terus dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang intensif. “Artinya, harus ada komunikasi yang baik dalam rangka membangun Madura. BPWS bisa berkomunikasi dengan Pemkab tetang apa yang akan dikerjakan, sehingga tepat sasaran dan sinerginya semakin kuat,” tandasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Bapel BPWS, Drs Herman Hidayat SH MM menyambut baik langkah tersebut.  Ia dengan tegas menyatakan sangat mengapreasiasi dan berterimakasih  kepada Bupati Bangkalan terkait penandatanganan MoU tersebut.

“Kami menyadari penuh bahwa komitmen Bupati Bangkalan RKH Makmun Ibnu Fuad terhadap kemajuan Bangkalan luar biasa. Kami sangat mengapreasiasi dan sepenuhnya siap bekerjasama demi kemajuan Bangkalan khususnya dan Madura secara umum,” tegas purnawirawan bintang dua ini.

Tak lupa Herman mengapreasiasi langkah Unijoyo yang memfasilitasi penandatanganan MoU tersebut.  Menurutnya,  civitas akademis merupakan ujung tombak utama dan mutlak dalam kemajuan Negara.

“Khususnya kepada Rektor Unijoyo dan segenap jajarannya.  Ini langkah bersejarah yang sangat kami apresiasi. Dan kami berharap, Unijoyo tetap menjadi salah satu kekuatan besar dalam mengawal pembangunan Madura,” tandasnya.

Ke depan, dengan adanya MoU tersebut, maka agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan  di Bangkalan segera akan dijalankan. Diantaranya akses jalan pelabuhan Socah, pembangunan jalan interchange di overpass II akses Suramadu, pembangunan pasar umum dan parkir umum, pembangunan Instalasi Water Treatment di Tangkel, peningkatan jalan akses Kampus Unijoyo, Rest Area, pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan, dan jalan akses (Tol) ruas Tangkel- Tjg Bulupandan, pelatihan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan lain sebagainya.

Dengan pembangunan tersebut, diharapkan ekonomi Bangkalan dan Madura segera terkerek dan bisa menjadi macan ekonomi Jawa Timur sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Tentu kami (BPWS) harus tetap berkomunikasi, membahas dan bekerjasama bersama Pemkab Bangkalan sebagai pemilik otoritas daerah. BPWS posisinya hanya membantu. Bersama kita majukan Bangkalan khususnya dan Madura dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural dan relijius,” tandasnya.

Sementara, RKH Makmun Ibnu Fuad  menambahkan, kemitraan antara kedua belah pihak ini merupakan pengejawantahan dari amanah untuk membangun Madura.  Prinsipnya, adalah untuk kepentingan rakyat.

 

Bupati Makmun sangat memahami upaya BPWS membangun Bangkalan. Terlebih harapannya agar ke depan BPWS bisa memaklumi keinginannya diantaranya BPWS bisa bekerja sama dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memprioritaskan putra daerah atau warga masyarakat lainnya untuk membangun di wilayahnya.  (coy)

Rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa (22/09/2015) bertempat di ruang rapat Ballroom Hotel Intercontinental, Jakarta merupakan rapat lanjutan yang dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 15 September 2015. Adapun agenda rapat kali ini  membahas tentang alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi dan program unit organisasi eselon I BMKG, BASARNAS, Bapel-BPLS dan Bapel-BPWS. Acara dibuka oleh ketua rapat Muhidin M Said serta dihadiri oleh hampir seluruh fraksi partai yang ada di Komisi V DPR-RI. Dalam rapat kali ini Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS Agus Wahyudi didampingi oleh Sekretaris Badan, Plt. Deputi Pengendalian, Ketua SPI serta para Kepala Divisi di Lingkungan Bapel-BPWS. 

Dalam paparannya Plt.Deputi Perencanaan Bapel-BPWS diantaranya mengatakan bahwa proporsi alokasi pagu anggaran dalam RKAK/L BP-BPWS tahun 2016 dengan total pagu sebesar Rp. 318,55 milyar terbagi dalam kegiatan prioritas fisik dan SDM sebesar Rp. 260 milyar, kegiatan prioritas non fisik sebesar Rp. 29,79 milyar, serta kegiatan rutin sebesar Rp. 28,76 milyar.

Sedangkan secara spesifik penggunaan anggaran di tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk pengembangan rest area di KKJSM, pembangunan jalan pendekat (overpass di KKJSM), pembangunan landscape dan penataan kawasan pesisir di KKJSS, kegiatan stimulasi pengembangan wilayah suramadu di 4 kabupaten, serta pengadaan tanah di kawasan suramadu yang masih tersisa di tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menyoroti soal perlunya pembuktian tentang penyerapan anggaran Bapel-BPWS di tahun 2015 ini agar dapat terserap dengan baik, sehingga anggota Komisi V dapat mendukung penuh program-program dari Bapel-BPWS. Beliau juga meminta kepada Bapel-BPWS untuk dapat melibatkan masyarakat di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Kwanyar untuk turut serta dilibatkan dalam program pemberdayaan.

Sementara anggota Komisi V DPR-RI Fauzih H Amro menyampaikan pentingnya segera ditetapkan Kepala Bapel-BPWS definitif, sehingga pekerjaan ke depan yang akan dilakukan oleh Bapel-BPWS dapat berjalan dengan optimal, karena dengan posisi Bapel-BPWS saat ini yang belum memiliki Kepala Bapel-BPWS definitif, maka sulit untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Adapun kesimpulan rapat dengar pendapat kali ini bahwa Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS mengenai rincian kerja dan anggaran Bapel-BPWS termasuk program kegiatan strategis tahun anggaran 2016, yakni dengan pagu anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 39.500.500.000,- serta program percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebesar Rp. 279.060.454.000,-, sehingga total pagu anggaran untuk TA.2016 tidak ada perbedaan dengan pagu kebutuhan, yaitu sebesar Rp. 318.550.954.000,-. (gun)