Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada hari Selasa (15/09/2015) membahas tentang penyampaian pokok-pokok rencana kerja dan anggaran Bapel-BPWS dalam nota keuangan RAPBN TA. 2016. Dalam RDP tersebut selain dari Bapel-BPWS hadir pula dari BMKG, Basarnas, dan Bapel-BPLS. Acara dibuka oleh ketua rapat Fary Djemy Francis dan dihadiri oleh hampir seluruh fraksi partai yang ada. Dalam RDP kali ini Plt. Kepala Bapel-BPWS Herman Hidayat didampingi oleh Sekretaris Badan, para Deputi dan Kepala Divisi di Lingkungan Bapel-BPWS. Dalam paparannya Plt. Kepala Bapel-BPWS diantaranya mengatakan bahwa kreteria program/kegiatan Bapel-BPWS untuk Tahun 2016 yaitu Program/kegiatan tahun 2016 yang sejalan dgn sasaran Prioritas Nasional dalam RKP 2016 dan merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan NAWA CITA serta bersinergi dengan program sektor maupun pemerintah daerah.

Plt. Kepala Bapel-BPWS bahwa program Bapel-BPWS untuk tahun 2016 meliputi Pembangunan dan pengelolaan dalam rangka pengusahaan investasi pada KKJSS/KKJSM dan KKM, stimulasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur (konektifitas) guna mendukung pengembangan kawasan dan sentra produksi di Madura, integrasi sektor dalam rangka peningkatan potensi unggulan daerah Madura serta penyediaan dukungan manajemen internal yang handal.

Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi menilai jika  visi dan misi BPWS tahun 2016 sejalan dengan program Nawa Cita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sehingga keberadaan BPWS masih dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk pengembangan wilayah Suramadu. Beliau juga menyampaikan perlunya sosialisasi kepada pusat dan daerah terkait dengan kelembagaan dan kewenangan BPWS.  

Sementara anggota Komisi V Mohammad Toha mengatakan “bagaimana koordinasi BPWS dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan? Dan sampai sejauh mana proses pembebasan lahan dan pembangunan kawasan yang menjadi target dan prioritas dari BPWS? karena sampai saat ini belum ada progress yang cukup signifikan dari BPWS terkait hal tersebut,” ujarnya. 

Sementara pada kesempatan yang sama Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan bahwa Komisi V akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri PUPR sebagai Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengarah BPWS perihal penetapan Kepala Bapel-BPWS definitif dan pertemuan dengan Pemerintah Daerah di wilayah Suramadu, segera setelah keluar hasil rekomendasi evaluasi dari Menteri PAN dan RB.

Adapun kesimpulan rapat dalam RDP kali ini bahwa Komisi V DPR RI memahami penjelasan Bapel-BPWS terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA.2016 yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp 39.500.00.000,- sedangkan untuk program percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebesar Rp. 279.050.454.000,- sesuai dengan pagu kebutuhan dan pagu hasil penajaman RAPBN TA.2016. Selanjutnya Komisi V DPR RI sepakat dengan Bapel-BPWS untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit eselon I dalam rapat dengar pendapat yang akan datang. (gun)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam kunjungannya ke Kantor Bapel BPWS menegaskan pentingnya eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) bagi pengembangan Madura ke depan. Ini disampaikan Yuddy Chrisnandi kala bertemu Plt. Kepala BPWS Herman Hidayat beserta jajarannya, akhir Agustus silam.

Penegasan ini selaras dengan rekomendasi Komisi V DPR RI yang meminta agar ada penguatan BWPS untuk membangun Madura.  Menurutnya, saat ini BPWS masih sangat diperlukan, tetapi harus ada timeable. 

“Yang pasti di dalam mempercepat pembangunan Kawasan Suramadu ini, semua harus ada target penyelesaian nya kapan? Tanpa target itu fokusnya akan tidak jelas.  Eksistensi BPWS masih diperlukan untuk membangun Madura. Filosofi dasarnya adalah, ini lembaga yang dibentuk pemerintah pusat yang bertujuan untuk akselerasi perekonomian wilayah,” tandasnya.

Ditanya tentang rencana pengembangan Madura kedepan oleh Pemerintah pusat, Yuddy menegaskan,  diperlukan adanya target dan fokus dari pembangunan Kawasan Suramadu itu sendiri. Sehingga, Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk atas sebuah kebutuhan dan misi tertentu yang dengan jangka waktu tertentu, jadi tidak bisa selamanya ada, apabila tugas/amanah yang diemban selesai, maka berakhirlah eksistensi kebutuhan lembaga tersebut. 

“Karena sifat nya tidak permanen maka pengelola harus memiliki target dan fokus terhadap pencapaian dari misi tersebut dalam waktu secepat - cepatnyanya. Kami berharap, BPWS bisa segera merealisasikan seluruh program yang sudah dicanangkan,”ujarnya.

Sementara itu, Herman Hidayat selaku Plt Kepala BPWS dalam penegasannya menyatakan, mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan bantuan untuk segera dapat merealisasikan langkah yang telah diprogramkan tersebut.

“Kami selama ini tidak diam. Memang harus diakui, ada sejumlah hambatan yang membuat sedikit tersendat. Tetapi kami optimis, target yang akan dijalankan, bisa tercapai,” tegasnya. (coy) 

Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu (29 Juli 2015) bertempat di ruang rapat Dirjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet lantai 4 Kementerian Keuangan merupakan rapat lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya dalam rangka membahas tentang pengelolaan pendapatan jalan tol Jembatan Suramadu.

Rapat dipimpin oleh Direktur PNBP - DJA Anandy Wati, dan dihadiri oleh Sekjen Kementerian PUPR, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jalan dan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kepala BPJT, Bapel-BPWS, serta dari unsur internal Kementerian Keuangan, diantaranya dari Ditjen Perbendahaan, Ditjen Kekayaan Negara, PPK-BLU, Penyusunan APBN, Direktur Anggaran I, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Pada awal pembukaan rapat Direktur PNBP - DJA mengatakan bahwa latar belakang dari rapat pembahasan pengelolaan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu yaitu adanya surat dari Menteri Pekerjaan Umum Kepada Menteri Keuangan Nomor: KU 09.02-Mn/486 tanggal 12 September 2014 serta surat dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: S-571/BPWS-01/IX/2014 tanggal 9 September 2014;

Secara garis besar kandungan dalam surat Menteri PUPR bahwa pendapatan jalan tol jembatan Suramadu selama ini disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN Surabaya yang dibukukan sebagai PNBP oleh Kementerian PU c.q Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya akan dikelola oleh BPWS sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008 jo. Perpres No.23 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS. 

Terkait hal tersebut Anandy Wati memberikan beberapa alternatif solusi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan diantaranya pertama “pengelolaan asset dan pendapatan jembatan tol Suramadu dikelola oleh Kementerian PUPR melalui mekanisme PNBP” dan kedua “pengelolaan asset dan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu dikelola oleh Bapel-BPWS”. Akan tetapi terhadap alternatif yang kedua ini haruslah ada, tindak lanjut berupa :

1)Pengalihan asset terlebih dahulu dari Kementerian PUPR kepada Bapel-BPWS dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

2)BPWS sepenuhnya bertanggung-jawab terhadap jembatan Suramadu termasuk operasional dan pemeliharaan jembatan.

3)SDM dan teknologi di BPWS sendiri harus memadai.

Sementara Sekjen Kementerian PUPR mengatakan bahwa alternatif kedualah yang kemungkinan paling ideal untuk dilakukan, akan tetapi wajib segera menyelesaikan revisi Perpres No.27 Tahun 2008 yang saat ini sedang berjalan, dan didalam melakukan revisi Perpres tersebut harus tegas, memuat didalamnya aturan-aturan tambahan, termasuk penguatan organisasi BPWS itu sendiri. Ke depannya beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan jembatan Suramadu berada di satu tangan, baik itu oleh Kementerian PUPR maupun oleh BPWS. 

Sementara itu pada kesempatan yang sama kepala BPJT mengatakan “Pembangunan jembatan tol Suramadu awalnya mengacu pada Perpres No.79 Tahun 2003 sebelum keluar Perpres No. 27 Tahun 2008 Jo. Perpres No.23 Tahun 2009. Dan didalam Perpres No.27 Tahun 2008 sendiri menyebutkan bahwa yang diserahkan kepada BPWS adalah “asset pendukung pembangunan” jadi bukan “asset jembatannya”, sehingga aset jembatan masih merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR,” ujarnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk asset yang diserahkan adalah berupa kantor, kendaraan, peralatan pemeliharaan yang mendukung pembangunan jembatan, diserahkan kepada BPWS melalui koordinasi dari Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS.

Pada akhir pembahasan rapat disimpulkan bahwa jembatan Suramadu harus dikelola oleh satu tangan, selanjutnya segera menyelesaikan kewajiban kepada PT.Jasa Marga, perlunya penegasan status Jembatan Suramadu apakah akan dilakukan alih asset kepada BPWS ataukah akan tetap dikelola oleh Kementerian PUPR, dan terakhir segera menyelesaikan amandemen terhadap Perpres No. 27 Tahun 2008. (Gun)

 

Adanya hambatan struktural dalam pengembangan  Madura dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS) menjadi perhatian serius anggota komiai V DPR RI. Dalam kunjungannya ke BPWS dan kawasan Suramadu, anggota dewan menekankan pentingnya BPWS mempercepat kinerja dan penguatan institusi. "BPWS harus segera menjalankan program yg berkenaan dengan stimulasi peningkatan ekonomi kerakyatan. Perlu ada penguatan,bukan pembubaran," ujar Sigit Susiantomo, anggota Komisi V dari dapil Surabaya - Sidoarjo ini. Menurutnya, eksistensi BPWS diperlukan untuk mendorong pembangunan fisik dan perekonomian Madura. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh stakeholder di Madura, BPWS, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah pusat bisa bersinergi dengan baik. "Bukan mengedepankan ego sektoral," tegasnya. Sementara, Plt Kepala BPWS Herman Hidayat yang mendampingi kunker dewan tersebut menegaskan, sebenarnya saat ini antara BPWS dengan daerah, khususnya di Madura, sudah tercipta kesepahaman yang baik. "Bahkan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya agak beku, sekarang sudah cair. Sedangkan dengan Pemerintah Kota Surabaya kita terus upayakan agar ada kesepahaman," tegasnya. Terkait ada suara sumbang  tentang BPWS, mantan Kapolda di Sumatera ini mengatakan, biarlah segelintir orang itu menyuarakannya sebagai dinamika demokrasi. "Yang penting BPWS kerja dan bisa terlihat hasilnya. Yang bersuara minor itu hanya dua kemungkinan, karena belum tahu atau karena punya kepentingan. Yang jelas, BPWS bekerja lillahita'ala," pungkasnya. Anggota Komisi V DPR RI yang terdiri dari 18 orang tersebut mengadakan peninjauan ke kawasan KKJSS, PKL di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) dan PDAM Bangkalan untuk rencana proyek pembangunan water treatment air minum yang akan dilaksanakan oleh BPWS dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kemudian dilanjutkan dengan dengar pendapat di kantor BPWS di Jl. Tambak Wedi No. 1 Surabaya yang diakhiri dengan ramah tamah dan buka puasa bersama. (coy)

 

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) akan membangun water treatment untuk memperbesar penyaluran air dr sumber pocong di Bangkalan dengan kapasitas produksi air  2.000 liter per detik. Proyek yg dimulai pada 2016 ini untuk penyediaan air  di Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM).

Ini disampaikan Kapala Divisi Pengendalian Pembangunan Anwar Madjid dalam paparannya di hadapan anggota komisi V DPR RI saat kunker ke BPWS dan meninjau kawasan Suramadu. "Peningkatan kebutuhan air juga diproyeksikan untuk kawasan di dekat KKJSM " ungkap Anwar Madjid usai menerima rombongan Komisi V DPR RI, Senin (22/6/2015). Ia menjelaskan, untuk tahun 2015 ini proyek dimulai dengan pembebasan dua hektar lahan untuk pemasangan water treatment. Sementara realisasi fisiknya akan dilakukan pada tahun 2016. "Sekitar Rp 12 miliar anggarannya. Kami concern pada penyediaan kebutuhan air dengan menambah kapasitas produksi air dulu," tandas Anwar, sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Sigit Susiantomo mengatakan, perlu dukungan dari empat kabupaten di Madura untuk merealisasikan pembangunan yang ada di KKJSM dan KKM. "Pemda harus bersinergi agar pembangunan di Madura bisa cepat terealisasi," ungkap Sigit Susiantomo usai mengunjungi Kantor PDAM Bangkalan di Dusun Tangkel, Desa/Kecamatan Burneh. Selain berkunjung ke Kantor PDAM Tangkel, rombongan Komisi V DPR RI yang berjumlah 18 orang itu menyempatkan diri memantau langsung keberadaan PKL di KKJSM. Kegiatan kerja wakil rakyat itu berakhir di Kantor BPWS, Surabaya. (Coy)

 

Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada hari Senin (15/06/2015) bertempat di Ruang Sasono Mulyo 3 – Hotel Le Meridien, Jakarta membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 beserta rincian RKA K/L dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2016 untuk Bapel-BPWS. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi V DPR RI Ir.Fary Djemy Francis, MMA dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota Komisi V DPR RI. Dalam paparannya Plt. Kepala Bapel-BPWS Irjenpol (purn) Drs. Herman Hidayat, SH, MM diantaranya mengatakan bahwa Rincian Rencana Kegiatan Bapel-BPWS untuk tahun 2016 meliputi dua prioritas utama, pertama Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan dan kedua Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal. 

Untuk rencana kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan meliputi pembangunan jalan pendekat di KKJSM (overpass II), pembangunan fasilitas public di KKJSM (fasilitas PKL, prasarana dan sarana), pengembangan sistem penyediaan sarana air baku dan air minum di KKJSM tahap I (pemb. intake dan reservoir), serta pengadaan tanah kawasan Suramadu. 

Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal meliputi 3 (tiga) Kabupaten di Madura. Di Kabupaten Sampang terkait dengan pengembangan minapolitan yang meliputi pembinaan SDM untuk meningkatkan komoditi pengolahan garam, di Kabupaten Pamekasan terkait dengan pengembangan industri batik dengan melakukan pembinaan terhadap SDM guna meningkatkan komoditi batik, sedangkan di Kabupaten Sumenep terkait dengan minapolitan yaitu pengembangan budidaya rumput laut di Saronggi. Kegiatan di tiga Kabupaten tersebut juga meliputi pembebasan lahan serta peningkatan/pembangunan infrastruktur.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut Plt. Kepala Bapel-BPWS didampingi Sekretaris Badan Ir. Machfudz Madjid, MM, Deputi Perencanaan Ir. Wartantio Pribadi, MEng.Sc, Deputi Pengendalian Dr. Agus Wahyudi, SE,MM serta para Kepala Divisi di lingkungan Bapel-BPWS. 

Adapun point penting dalam RDP kali ini menyimpulkan bahwa komisi V DPR RI memahami pagu anggaran sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 15 April 2015 No.S-288/MK.02/2015 dan No.0082/M.PPN/04/2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP tahun 2016, serta memahami pagu kebutuhan yang diusulkan oleh Bapel-BPWS sebesar Rp 318,550 milyar. 

Komisi V DPR RI juga memahami penjelasan lanjutan terhadap program Bapel-BPWS dalam pembicaraan pendahuluan RKA K/L RAPBN TA.2016 bahwa untuk program percepatan pengembangan wilayah Suramadu dengan pagu kebutuhan sebesar Rp 279,050 milyar, sedangkan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya dengan pagu kebutuhan sebesar Rp 39,500 milyar. 

Bapel-BPWS sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk melakukan penajaman terhadap usulan program yang disampaikan setelah Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dan selanjutnya akan dijelaskan serta ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan rincian program yang bersangkutan pada rapat-rapat seanjutnya dalam rangka pembahasan RKA-K/L RAPBN TA.2016. (gun)