Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Rencana pembangunan Madura akan dimatangkan dan ditangani secara khusus. Penanganan ini tentang pembangunan infrastruktur dan kawasan di Madura maupun penguatan sumber daya manusianya.

Ini dikatakan Sekretaris Jenderal  Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat RI, Ir Taufik  Widjoyono M Sc dalam acara sinkronisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan Kementerian PU-PR di kantor BPWS, Senin (11/5). Hadir dalam acara tersebut Bupati Sampang Kh fanan hasib dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.

“Ini bagian dari kelanjutan direktif presiden beberapa waktu lalu. Meskipun Presidennya sudah ganti, tetapi program kebijakan ini tetap akan diteruskan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk pengembangan dan percepatan Madura, pemerintah pusat akan melakukan penanganan khusus yang didisain sesuai dengan kondisi di lapangan. Nantinya ada rencana yang disinkronkan bersama antara daerah, BPWS dan pemerintah pusat. 

Apalagi saat ini Teluk Lamong sudah beroperasi, lalau perhitungan lalu lintas laut selat Madura, akan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan teknis.

“Itu meliputi penyelesaian wilayah barat, komitmen penyesuaian anggaran, termasuk pula yang kita bahas sekarang ini terkait Lintas Selatan Madura (LSM). Akan dibahas lebih detil sehingga bisa segera direalisasikan,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu Bupati Sampang KH Fanan Hasib menyambut gembira. Menurutnya, setelah hambatan teknis yang mengakibatkan tertundanya pengerjaan Lintas Selatan Madura, pihaknya seolah mendapat angin segar dengan adanya penjelasan Sekjen Kemen PU-PR RI tersebut.

“Kita harapkan ini akan dibahas lebih detil lagi di berbagai level, baik pusat, daerah maupun BPWS. Saya mewakili rakyat, hanya berharap bisa segera direalisasikan,”  pungkasnya. (coy)

Bupati Bangkalan RKH Makmun Ibnu Fuad,SE menerima Deputi Pengendalian Dr.Ir. Agus Wahyudi, SE.MM beserta staf Badan Pelaksana -  Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di ruang rapat Bupati hari Rabu tanggal 28 April 2015.Kehadiran Deputi dan staf Bapel-BPWS tersebut diminta Bupati untuk memaparkan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni Pasar Umum dan Parkir Umum seluas 40 Ha di Kec.Labang Bangkalan atau tepatnya di  Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Koordinasi yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupatan Bangkalan Winarto selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dengan pihak BPWS terkait pembangunan Pasar Umum dan Parkir Umum itu, telah mendapat perhatian  Bupati untuk mengetahui lebih jauh tentang rencana pembangunan sarana kepentingan umum itu dan bagaimana prosedur pengadaan tanahnya.

Deputi Pengendalian Bapel-BPWS menjelaskan rencana pengadaan tanah yang sudah mendapatkan ijin penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2013 itu adalah untuk kepentingan umum dan sekaligus menyediakan fasilitas bagi masyarakat setempat. Sebab, pada Pasar Umum dan Parkir Umum-yang sebelumnya sering disebut Rest Area itu- disediakan berbagai fasilitas diantaranya pasar untuk PKL dan bangunan fasum dan fasos serta parkir umum kendaraan. Seluruh fasilitas dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kata Agus Wahyudi.

Lokasi Pasar Umum dan Parkir Umum dimaksud berada di dua sisi jalan akses Suramadu di KKJSM yaitu di desa Pangpong (sisi kiri dari jembatan dari arah Surabaya) dan Desa Sukolilo( di sisi  kiri jembatan dari arah Bangkalan).  Selain itu, BPWS juga berencana untuk melakukan stimulasi anggaran untuk peningkatan Jalan akses menuju Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sepanjang kurang lebih 3 Km yang saat ini kondisinya rusak dan serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)-nya. Program BPWS tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan program Pendidikan Pelatihan kepada pemuda di Bangkalan yang membutuhkan keterampilan, baik dibidang teknik, industri, pertanian, perikanan, farmasi, maupun pariwisata.  Sejak tahun 2013 BPWS  telah melaksanakan pelatihan pemuda - pemuda dari Kab.Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Khusus tahun untuk 2015 ini Pemberdayaan Masyarakat ; Pendidikan dan Pelatihan difokuskan di Kabupaten Bangkalan, kata Agus Wahyudi.

Terhadap penjelasan Deputi Pengendalian itu, Bupati Bangkalan pada akhirnya bisa memahami serta tertarik agar segera kegiatan BPWS di wilayah Bangkalan agar dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama sebagai dasar untuk membangun komitmen diantara para pihak, kata Makmun atau yang lebih akrab di panggil Ra Momon itu.  (Eddi Harlijadi)

 

Kementerian Perindustrian sebagai focal point kerjasama selatan-selatan di bidang industri telah menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Sumenep terkait kerjasama Bapel-BPWS dengan UNIDO. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa (14/4/2015) bertempat di Ruang Rapat Borneo, Kementerian Perindustrian. Dalam rapat tersebut membahas tentang tindak lanjut proyek pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Sumenep yang difasilitasi oleh UNIDO. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen KII Kementerian Perindustrian Bapak Riris Marhadi, dan dihadiri unsur dari Direktorat Pemasaran LN Kementerian KKP, Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Setditjen KII Kementerian Perindustrian, Setditjen IKM Kementerian Perindustrian, Setditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktorat Hasil Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindutrian, Kepala Divisi Perwakilan Bapel-BPWS Jakarta, Koordinator Kerjasama Selatan-Selatan, dan National Chief Technical Advisor (NCTA) UNIDO.

Bapak Riris Marhadi menyampaikan perihal proyek kerjasama terkait seaweed yang dilakukan oleh UNIDO dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui bantuan SECO memiliki locus yang sama dengan proyek yang akan dilakukan oleh BPWS dengan UNIDO yakni di Kabupaten Sumenep, untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam agar tidak saling tumpang tindih (overlapping). Beliau juga menyoroti soal tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana merubah mindset masyarakat secara perlahan, sebagai contoh untuk tidak melakukan ‘penggaraman’, sehingga image negatif yang telah melekat terhadap mutu produksi rumput laut Sumenep dapat berangsur pulih, dan ini termasuk juga tugas dari Bapel-BPWS dengan melibatkan seluruh masyarakat dilingkup grassroots.

Sementara Kepala Divisi Perwakilan Bapel-BPWS Jakarta menyampaikan kronologi kerjasama dengan UNIDO adalah berawal dari adanya permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terkait proyek pengembangan budidaya rumput laut Sumenep. Atas dasar hal tersebut Bapel-BPWS berusaha memfasilitasi permintaan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan lembaga donor. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi dari Bapel-BPWS yaitu melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa-Timur khususnya di wilayah Suramadu, serta sesuai dengan pasal 20 Perpres Nomor 27/2008 bahwa pendanaan untuk pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu dapat bersumber dari APBN dan Non APBN. 

Komunikasi dengan lembaga-lembaga donor terus dilakukan dalam rangka pengembangan budidaya rumput laut di Sumenep tersebut, dan respon paling positif datang dari UNIDO. Selanjutnya pertemuan demi pertemuan intens dilakukan antara UNIDO dengan Bapel-BPWS hingga sampai pada terlaksananya kunjungan Mrs. Shadia Bakhait (UNIDO Representative for Indonesia) pada tanggal 21 – 23 Oktober 2013 ke Madura. Beliau juga mengharapkan disamping kerjasama dengan UNIDO tetap berjalan, kerjasama dengan sektor terkait yang memiliki kesamaan program/kegiatan khususnya di Sumenep agar dapat dikerjakan secara bersama-sama, karena daerah sangat membutuhkan realisasi dari proyek untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi didaerahnya.

Sedangkan Nahrudin dari UNIDO menjelaskan bahwa proyek industrialisasi rumput laut di Sumenep yang merupakan kerjasama antara BPWS dengan UNIDO terus berjalan sampai sekarang, dan saat ini team konsultan Internasional UNIDO Iain C.Neish sedang melakukan kunjungan kembali ke Sumenep setelah sebelumnya mengunjungi Sumenep tanggal 12 – 16 Maret 2015 yang lalu. Nahrudin juga menyarankan agar Iain C.Neish untuk segera dapat mempresentasikan hasil kunjungan lapangan tersebut dan kemana arah kerjasama tersebut akan dilakukan.

Pada kesempatan yang sama Hamzah SS selalu Koordinator Kerjasama Selatan-Selatan Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwasannya terkait harga diharapkan program yang dijalankan akan memiliki standarisasi mutu yang baku, sehingga harga rumput laut di pasaran tidak akan dipermainkan, karena saat ini belum ada patokan harga yang pasti terkait rumput laut Sumenep ini, sehingga hal tersebut selalu berdampak pada kerugian para petani rumput laut itu sendiri.

Adapun kesimpulan dari rapat tersebut diantaranya adalah perlunya melakukan identifikasi proyek/kegiatan pengembangan budidaya rumput laut yang dibiayai oleh SECO, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerjakan apa, Kementerian Perindustrian mengerjakan apa, sehingga posisi dari Bapel-BPWS akan terlihat lebih jelas untuk mengerjakan apa, maka diharapkan agar Kementerian Perindustrian dapat mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait untuk menghindari terjadinya overlapping.

Disamping itu juga perlu membuat identifikasi bantuan sektor untuk proyek pengembangan budidaya rumput laut yang dapat memback-up kegiatan BPWS yang saat ini telah dilakukan bersama UNIDO, setelah teridentifikasi akan dibuatkan rekomendasi kepada sektor-sektor terkait untuk dapat mendukung permohonan dari Kabupaten Sumenep, mengingat untuk mendapatkan lembaga donor saat ini tidaklah mudah, sedangkan harapan masyarakat Sumenep terhadap proyek tersebut sangat tinggi. (gun)

 

Rapat yang dilaksanakan pada Kamis (26/03/2015) bertempat di ruang rapat Sriwijaya lantai II Kementerian PANRB merupakan rapat lanjutan dari rapat sebelumnya dalam rangka membahas usulan nomenklatur dan penetapan organisasi Badan Pelaksana BPWS yang disampaikan oleh Kepala Bapel BPWS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor S-874/BPWS-01/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 dan Nomor : 069/BPWS-01/II/2015 tanggal 4 Februari 2015. 

Adapun nomenklatur organisasi Bapel BPWS yang diusulkan merupakan perubahan minor dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapel BPWS yang ada sebelumnya sesuai Peraturan Bapel BPWS Nomor 01/PER/BP-BPWS/V/2010 tanggal 3 Mei 2010. Pertimbangan adanya perubahan didasarkan pada realita tuntutan tugas dan tantangan yang dihadapi Bapel BPWS yang semakin komplek, sehingga perlu penyesuaian nomenklatur wadah unit organisasi Bapel BPWS yang efektif dan efisien seperti mewadahi pengembangan kawasan dan investasi swasta. Perubahan minor tidak sampai melakukan perubahan terhadap organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang BPWS, namun hanya sebatas pada penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi di level divisi. 

Rapat kali ini dipimpin oleh Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Ir.Hastori, MAFIS, yang didampingi oleh Kepala Bidang Asesmen Kelembagaan II, M.Yulian Ashari, SIP, MPPM dan dihadiri oleh Kepala Bapel-BPWS, Sekretaris Bapel-BPWS, Deputi Bidang Pengendalian Bapel BPWS, Kepala Perwakilan  Bapel BPWS, Perwakilan dari Biro Kepegawaian Kementerian PUPR, Perwakilan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan serta UP Setwanrah yang mewakili  Sekjen dan Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PUPR.

Dalam SOTK  yang diusulkan Bapel BPWS,  diantaranya membahas tentang Satuan Pengawas Intern (SPI) yang kedudukannya berada dibawah Kepala Bapel dan berada dilintas Deputi dan Sekretaris, hal ini belum masuk dalam Perpres nomor 27 tahun 2008 sehingga perlu dimasukan dalam revisi Perpres yang sedang disusun. 

Terkait masalah kelembagaan, salah satunya mengenai PNS yang dipekerjakan pada Bapel BPWS yang saat ini statusnya “diperbantukan”, maka kedepan akan diubah statusnya menjadi “dipekerjakan”, namun karena BPWS tidak memiliki kewenangan sebagai pejabat pembina kepegawaian (khususnya bagi PNS), maka penilaian kinerja PNS di BPWS tetap berada pada instansi asal/induknya.

Kementerian PANRB mengharapkan dengan adanya usulan revisi Perpres No. 27/2008 yang sedang berjalan, alangkah baiknya BPWS juga sekaligus merevisi kelembagaanya juga, hal ini agar sinkron, dan Kementerian PANRB siap untuk memberikan masukan/rekomendasi terkait kelembagaan BPWS. Ada dua alternatif yang dapat dijalankan oleh BPWS terkait perubahan SOTK, pertama usulan SOTK BPWS bersamaan dengan Usulan Revisi Perpres BPWS, agar BPWS dapat menyempurnakan semua usulan kelembagaan BPWS termasuk SOTK, sehingga dalam usulan revisi Perpres tersebut telah mengakomodir masalah kelembagaan, kedua usulan SOTK BPWS tetap dilaksanakan saat ini, artinya usulan SOTK tetap bisa dilaksanakan tanpa menunggu revisi Perpres, namun Kepala Bapel BPWS perlu membuat SK terkait dengan penugasan Staf Ahli, SPI (Satuan Pengawas Intern) dan Staf Khusus Bapel BPWS dengan penugasan selama masa periode tertentu. Dikarenakan fungsi SPI sangat diperlukan untuk melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan penugasan BPWS, maka untuk sementara posisi SPI dalam SOTK dapat dimasukan dibawah Sekretaris Bapel BPWS (secara administrasi), karena sebelumnya belum diatur dalam pepres 27/2008. 

Kementerian PANRB intinya mendukung usulan perubahan SOTK BPWS dan diharapkan perubahan tersebut dapat terselesaikan dalam waktu dekat, karena pada dasarnya usulan SOTK tidak merubah tugas dan fungsi BPWS sesuai dalam Pepres, tetapi hanya berubah pada struktur dibawahnya saja. Usulan SOTK Bapel-BPWS ini akan dipelajari lebih khusus lagi dan perlu dibahas kembali dengan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. (jkt)

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengundang Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk koordinasi dan konsolidasi membahas rencana pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan tersebut tanggal 8 April 2015 bertempat di ruang Wakil Bupati dan dihadiri instansi lainnya, diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bangkalan.

Rapat koordinasi itu dipimpin Wakil Bupati Bangkalan Ir H Mondir Rofii didampingi Asisten Pemerintahan Umum dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta pejabat eselon I lainnya. Sedangkan BPWS hadir diwakili oleh Deputy Pengendalian Dr.Ir Agus Wahyudi,SE.MM serta staf.

Pada kesempatan rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bangkalan ingin mendapatkan penjelasan tentang rencana kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa Pasar Umum dan Parkir Umum seluas 40 Ha yang berlokasi di wilayah Kecamatan Labang atau di KKJSM. Lokasi yang sudah mendapatkan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 itu, selama ini mengalami hambatan non teknis yang berakibat pengadaan tanahnya terhenti selama beberapa tahun.

Menjawab pertanyaan Pemkab Bangkalan terkait lahan rencana Pasar Umum dan Parkir Umum, Agus Wahyudi Deputy Pengendalian BPWS menjelaskan bahwa rencana pengadaan tanah itu sesuai dengan program BPWS untuk mengembangkan wilayah Surabaya dan Madura berdasarkan amanah Perpres No. 27 Tahun 2008, dalam pengembangan wilayah KKJSM terdapat sarana untuk kepentingan umum berupa Pasar Umum dan Parkir Umum. 

Pengadaan Tanah di wilayah Kabupaten Bangkalan seluas 40 Ha tersebut sudah pernah dilakukan  pada tahun 2010 dan sudah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Bangkalan seluas 10 Ha. Dengan terbitnya UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perijinan Penetapan Lokasi dimohonkan kepada Gubernur Jawa Timur. Namun dari adanya situasi yang belum clear, maka proses perlaksanaan pengadaan tanahnya belum dapat dilaksanakan hingga awal tahun 2015 ini.

Di sisi lain berdasarkan Penetapan Lokasi berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/695/KPTS/013/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur tahun 2014 telah mendelegasikan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Bangkalan dan selanjutnya surat permohonan pengisian personil Pantia Pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Pemkab Bangkalan belum terealisasikan. Dengan kondisi Bangkalan yang makin baik dan kondusif maka dilaksanakan kembali koorsdinasi antara Pemkab Bangkalan dan BPWS.

Peluang yang diberikan Pemkab Bangkalan mendorong semangat BPWS untuk melakukan kegiatan di wilayah Kab.Bangkalan. BPWS berupaya memanfaatkan peluang tersebut semaksimal mungkin agar percepatan pengembangan wilayah Suramadu dan harapan masyarakatnya dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalan Socah dan Interchnage

Wakil Bupati Bangkalan juga menyingggung tentang rencana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan menuju pelabuhan Socah kepada BPWS. Diterangkan oleh Deputy Pengendalian BPWS bahwa pengadaan tanah di wilayah Kec.Labang pernah dilakukan dan sudah memperoleh peta bidang untuk dilakukan pembayaran kepada pemilik tanah tetapi dihentikan akibat terjadi permintaan harga yang melebihi appraisal tanah. Sekarang, pengadaan tanah di lokasi Desa Sendang Dajjah, Sendang Laok, dan Morkepek harus mendapatkan penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Timur dulu dan BPWS minta agar Bappeda Bangkalan untuk mengeluarkan rekomendasi kesesuaian RTRW sebagai kelengkapan permohonan penetapan lokasi ke Gubernur Jatim.

Terkait rencana interchange di overpass II jalan akses Suramadu, dijelaskan bahwa rencana itu sudah ada tetapi tidak kunjung dilaksanakan mengingat luasan tanah yang dibutuhkan masih belum ada kepastian. Hal ini menyangkut kepastian permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur Jawa Timur. Sehingga masih dilakukan rencana ulang luasan tanahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Setelah penjelasan dari BPWS, Wakil Bupati Ir Mondir Rofii mengharapkan perlu adanya koordinasi secara berkesinambungan dengan melakukan fungsi masing2 lembaga khususnya Kantor Pertanahan Bangkalan agar dan seterusnya memanfaatkan kondisi ini dengan sebaik baiknya. Mondir juga minta kepada jajarannya agar tetap membantu seoptimal mungkin kepada pihak2 yang ingin membangun di Bangkalan. 

Hasil pembahasan bersama antara BPWS dengan Pemkab Bangkalan beserta instansi lainnya itu, Wakil Bupati memandang penting dan perlu ditindaklanjuti dengan mengundang koordinasi kembali minggu pertengahan April 2015.(Eddi Harlijadi)

 

Dalam rangka pengembangan pulau Gili Iyang sebagai salah satu destinasi wisata kesehatan di Indonesia, bertempat di kantor Bapel-BPWS pada Rabu, tanggal 25 Februari 2015, telah dilaksanakan rapat terkait presentasi master plan Pulau Gili Iyang yang sebelumnya telah di sayembarakan oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Bapel-BPWS, Ir. Mohammad Irian, MEng.SC, dan sebagai narasumbernya dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Jonny Zainuri Echsan, ST, MCM. Acara tersebut dihadiri oleh unsur Bappeda Propinsi dan Bappeda Kabupaten se Madura, Dinas Pariwisata Propinsi dan kabupaten Sumenep, serta Satker PBL Cipta Karya Kementerian PU PERA dan Propinsi Jawa-Timur sebagai pelaksananya, dan juga PT. Unitri Citra sebagai pihak Konsultan penyusunan Master Plan Gili Iyang

Dalam sambutannya Kepala Bapel-BPWS menyampaikan bahwa pengembangan wisata Pulau Gili Iyang perlu didukung bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PU PERA, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya) maupun oleh pemerintah daerah, serta harus melibatkan pula unsur masyarakat daerah setempat.
Sementara Jonny Zainuri Echsan, ST, MCM, selaku narasumber menyampaikan bahwa sebelum dilakukan penyusunan master plan sudah ditentukan batasan-batasan wilayah dalam penyusunan sayembara wisata Gili Iyang ini. Gili Iyang akan dijadikan kawasan wisata tematis karena memiliki kadar kualitas oksigen (O2) yang lebih bagus. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan setelah studi Gili Iyang ini dikerjakan dan masih perlu disinkronisasikan dari studi-studi yang sudah ada yang pernah dikerjakan oleh Pemda. Jonny Zainuri Echsan  juga menggaris-bawahi perihal masih perlunya ada sentuhan-sentuhan finalisasi master plan wisata Gili Iyang yang telah disusun tersebut.
Jalannya Rapat Presentasi Master Plan Wisata Pulau Gili Iyang (25 Feb’15)

Pada kesempatan yang sama konsultan PT.Unitri Citra menyampaikan perihal klasifikasi jalan yang akan dikembangkan di pulau Gili Iyang meliputi jalan Lingkar Pulau dengan lebar 3 m, jalan lingkungan sekunder dengan lebar 2.5 m, serta jalan lokal dengan lebar 1-2 m. Unitri Citra juga menyampaikan bahwa di tahun pertama yang dapat dikerjakan adalah pengembangan area penerima pengunjung dan pengembangan sarana jalan serta pengembangan ulititas dan jaringan listrik, sedang nanti untuk pengembangan di tahun ke-empat adalah pengembangan vegetasi dengan tujuan mempertahankan kadar nilai oksigennya (O2).
Dalam rapat tersebut juga dibahas perihal program bidang ke Cipta Karya an, dimana masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah Madura dapat menyampaikan usulan program bidang ke Cipta Karya an untuk selanjutnya akan difasilitasi melalui BPWS ke Ditjen Cipta Karya Kementerian PU PERA.  Dan untuk Gili Iyang perlu ada rapat pembahasan secara periodik yang fokus membahas master plan dan pengembangan wisata Gili Iyang ini. (gun)