Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

SURABAYA – Kepala Sub Divisi Pemberdayaan Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat BPWS, Edy Slamet Budi menyatakan pelatihan terhadap pelaku industri kecil menengah (IKM) terus dilakukan.

’’Targetnya tahun ini mencapai 250 IKM se-Madura,’’ katanya dalam rapat evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan SDM wilayah Madura, Selasa (3/9).

Baru-baru ini, pihaknya sudah melakukan pelatihan terhadap pelaku IKM di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Jumlahnya sekitar 180 peserta.

Masing-masing untuk Kabupaten Sumenep 120 peserta, dan Kabupaten Pamekasan sekitar 60 peserta. BPWS dikatakan Edy turut menggandeng Inopak Institute sebagai pihak ketiga.

Materi pelatihan tersebut meliputi ekonomi kreatif berbasis kompetensi.’’Terutama dalam proses teknik pengemasan yang bisa menarik minat pasar,’’ kata Edy.

Nantinya, output dari hasil pelatihan ini akan diseleksi yang terbaik untuk dipamerkan dalam Summit Meeting Sidepoll yang akan digelar di Surabaya pada Oktober mendatang. (edw)

SURABAYA – Momentum HUT RI Ke 74 menjadi langkah baru bagi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), meningkatkan kinerja dan profesionalitas untuk menuju SDM unggul.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Perencanaan, Agus Wahyudi seusai menjadi Inspektur Upacara  yang digelar di halaman kantor BPWS, Sabtu (17/8/2019).

Sesuai dengan tema tahun ini untuk meningkatkan SDM Unggul, BPWS dikatakan Agus juga terus berbenah diri.’’Selain kinerja, kedisiplinan seluruh karyawan juga menjadi perhatian,’’ katanya saat memberikan sambutan di Ruang Mustazir.

Peningkatan kedisiplinan menjadi acuan dalam profesionalitas bekerja. Seperti taat dalam memenuhi jam kerja, menuntaskan tugas pekerjaan.

’’Kita harus terus meningkatkan kedisiplinan. Selain untuk profesionalitas, BPWS sebentar lagi akan dipimpin Kepala Bapel Definitif,’’ terang Agus. (edw)

JAKARTA – Perhatian produk industri kecil menengah (IKM) Madura tidak hanya didalam negeri. Pengembangan dan modernisasi kemasan kini mulai dilirik oleh Jerman.

Adalah  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ, mulai memberikan perhatian. GIZ merupakan perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara.

GIZ umumnya bekerja sama dengan pemerintah negara, lembaga negara, dan sektor swasta. Untuk pelaksanaannya mereka menugaskan  Innopak Institutte, yakni para anak bangsa yang menjadi alumnus selama menempuh pendidikan di negeri panzer ini.

’’Memang ada beberapa point yang bisa dikerjasamakan,’’ kata Koordinator Program Migrasi Developmen GIZ, Makhdonal Anwar, kemarin.

Kerjasama dalam pengembangan produk IKM Madura selama ini dilakukan bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Khususnya, dalam implementasi teknologi terapan masyarakat.

Pembahasan tersebut dibahas dalam Persiapan Seminar Teknologi Terapan dan Gelar Produk IKM Wilayah Madura Desain Kemasan Modern di kantor GIZ-CIM, Jakarta.  Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretaris BPWS, Sidik Wiyoto; Kepala Satuan Kerja BPWS, Lukman Hakim; dan Kepala Subdiv Pemberdayaan Masyarakat Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat, Edi Slamet Budi S.

Teknologi baik dalam budidaya bahan dasar olahan maupun kemasan modern produk tersebut. Berbagai pelatihan telah dilakukan oleh BPWS bersama Innopak.’’Target kita adalah pelaku langsung IKM Madura, dan Pemerintah Pusat dalam penentuan kebijakan,’’ ujar Makhdonal.

Terpisah, menurut Sidik Wiyoto adanya kerjasama ini turut membantu dalam pengembangan dan percepatan di Madura.

Ia mengatakan,  dengan adanya sentuhan dari GIZ menjadi penunjang dalam proses pembangunan di Madura. Terlebih, rencana program Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam membangun Indonesia Islamic Science Park (IISP) tengah dipersiapkan.

’’Ini bisa terkoneksi dengan program Pemprov. Dimana pengembangan produk IKM bisa menjadi salah satu bagian dari memajukan Madura,’’ ujar Sidik.(edw)

DUKUNGAN terhadap kelanjutan proyek pembangunan jalan pendekat di akses Jalan Raya Suramadu, mendapat dukungan.

Pagi tadi (10/7), para PKL di akses wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) sisi timur membongkar sendiri lapak mereka.

Ada enam stan yang dibongkar sendiri oleh pedagang. Kemarin sebanyak tiga stan sudah dibongkar. Total ada tujuh stan yang sedang dalam proses pembongkaran dari 54 jumlah keseluruhan lapak PKL di Desa Sukolilo Barat dan Baengas.

“Pembongkaran hari ini lanjutan dari jadwal penataan PKL yang sudah disosialisasikan oleh Pemkab dan BPWS,” terang Ketua Paguyuban PKL Suramadu, Abdul Kadir.

Ia mengatakan, para pedagang berinisiatif membongkar dan pindah dari lokasi lahan milik Pemkab Bangkalan. Sementara pihak BPWS menyediakan akomodasi pengangkutan lapak milik PKL.

Terpisah, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS Djoni Iskandar merespon positif atas inisiatif PKL.

Dengan langkah pendekatan persuasif dibantu pihak Paguyuban PKL Suramadu, proses penataan dan pembongkaran berjalan tanpa kendala.”Tentu saja ini turut mensukseskan program pemerintah yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat Bangkalan dengan adanya proyek jalan pendekat,” terang Djoni.

Pensiunan PNS Pemkot Surabaya ini menambahkan, program penataan PKL sisi Timur adalah lanjutan dari program sebelumnya di KKJSM sisi Barat di Desa Pangpong.

Proses pembongkaran ini turut disaksikan oleh petugas Satpol PP Pemkab Bangkalan didampingi Pengurus Paguyuban PKL Suramadu.

Selanjutnya, para PKL tersebut akan diberi pelatihan dan menjalani proses seleksi untuk selanjutnya akan ditempatkan di Rest Area Tanean Suramadu.”Kami menaruh hormat dan simpati dari para Kepala Desa dan Pemkab untuk mensukseskan program ini,” pungkas Djoni. (edw)

KEBERADAAN pedagang kaki lima (PKL) kembali menjamur di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Mereka kembali berjualan di pintu masuk arah Madura.

Selain berjualan, akses jalur cepat ini juga diletakkan tong-tong bekas yang memakan ruas jalan. Selasa siang (9/7),  Satpol PP Pemkab Bangkalan memberikan teguran terhadap puluhan pedagang tersebut.

"Lokasi ini seharusnya sudah steril. Tidak boleh lagi berjualan," kata Plt. Kasatpol PP Pemkab Bangkalan, Urip Priyanto.

Pihaknya sudah melakukan penertiban sejak dimulainya pembangunan Tanean Suramadu oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Apalagi, kawasan tersebut juga akan menjadi akses proyek Indonesia Islamic Science (IISP) Park gagasan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa."Akhirnya Kami kembali memberikan Teguran kepada PKL untuk tidak boleh lagi berjualan disini," terang Urip.

Ia menyatakan, sebanyak 23 PKL telah didata dan segera pindah lokasi. Terpisah, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS, Djoni Iskandar mendukung langkah tersebut.

Djoni menyatakan, BPWS tengah mempersiapkan kawasan Rest Area yang berada diatas jalan Tanean Suramadu untuk mendukung PKL.

"Tentunya yang sudah terdata dan mengikuti pelatihan dari BPWS akan ditampung disana," ujarnya. (edw)

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) oleh BPWS, akan dilakukan dengan pendekatan persuasif kultural. Ini dilakukan BPWS sebagai bentuk penghargaan terhadap entitas lokal dalam pengembangan Madura secara keseluruhan.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS, RB. Djoni Iskandar dalam Sosialisasi Persiapan Penataan PKL KKJSM di Kantor Kecamatan Labang, Kamis (27/6) mengatakan, PKL adalah aset bangsa yang bisa mendorong basis ekonomi kerakyatan.

"Untuk itu, pendekatan persuasif kultural adalah langkah elegan dan memanusiakan PKL. Sehingga, dinamika ekonomi masyarakat tidak digerus, tetapi justru didorong untuk lebih dinamis," ujarnya.

Lebih lanjut, Djoni mengatakan, para PKL ini kelak akan dilatih BPWS dengan keahlian yang akan membuat mereka memiliki daya saing dan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

"Kita latih SDM mereka dengan skill yang mumpuni. Diantaranya, teknik kemasan, manajerial hingga pemasaran. BPWS juga menggandeng GIZ Jerman dan INOPAK institute untuk memberi bekal teman-teman PKL ini. Dan itu dibiayai oleh negara melalui BPWS" ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Camat Labang, Mahfudh mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya berharap penataan PKL KKJSM jangan sampai menimbulkan gejolak sosial.

"Prinsipnya, harus bisa mencari win-win solution. Sehingga, roda ekonomi PKL tetap bergerak dinamis," tandasnya.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, jajaran pejabat menengah BPWS, Asisten Perekonomian Pemkab Bangkalan, Fahri, Camat Labang, Kepala Desa Pangpong, Ansori, Kepala Desa Sukolilo Barat, Rajman, dan perwakilan Kepala Desa Baengas. (coy)