Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Di masa pandemi ini, BPWS terus berupaya untuk membangun Madura, salah satunya, hari ini BPWS bersama Sekjen Kementerian PUPR Ibu Anita Firmanti Eko Susetyowati koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, koordinasi ini dilakukan untuk lebih menyatukan tekad dalam membangun Madura khususnya Kabupaten Bangkalan, bertempat di pendopo agung bangkalan Kamis 30/7.

Bupati Bangkalan RKH Abd Latif Amin Imron, menyambut baik kedatangan Sekjen PUPR bersama Pimpinan BPWS, beliau menyampaikan bahwa "koordinasi merupakan hal terpenting dalam membangun sebuah Wilayah, tanpa koordinasi sulit untuk mewujudkannya", hal ini jg disampaikan Herry Marzuki selaku Plt. Kepala BPWS "saya akan berusaha semampu saya dalam mendorong percepatan pembangunan di madura, salah satunya dengan rutin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten di wilayah Madura".(ts)

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 kembali digelar oleh Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di depan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) saat sosialisasi   e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) selama tiga hari, 13-15 Juli 2020 di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.

Ada tujuh kategori Badan Publik (BP) yang mendapatkan sosialisasi e-monev dimulai dari 34 BP Kementerian dan 46 BP Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 34 BP Lembaga Non Struktural pada hari pertama. Pada hari kedua terdiri dari  85 BP Perguruan Tinggi Negeri dan 105 BP Badan Usaha Milik Negara serta pada hari ketiga khusus untuk 9 BP Partai Politik yang lolos ke DPR RI.

Gede Narayana menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan monev yang digelar KI Pusat setiap tahun sejak 2011 untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir. “Juga dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir.

Dalam kesempatan yang lain, Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi selaku koordinator e-monev 2020 memastikan bahwa monev dilaksanakan KI Pusat secara terukur, yaitu menggunakan metode penilaian secara kuantitatif sesuai dengan pembobotan nilai yang menghasilkan nilai matematis. Juga menurutnya, objektif karena didukung dengan data sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi dan juga menggunakan prinsip akuntabel, yaitu seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 

Selain itu, menurutnya e-monev juga berprinsip partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif, termasuk transparansinya, yaitu seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh peserta dan terakhir berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus.(TS)

 

BANGKALAN – Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS), tetap berkomitmen dalam pengembangan wilayah Madura. Termasuk melanjutkan pembangunan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Kelanjutan program BPWS ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Selasa (30/6/2020). Pertemuan tersebut sekaligus memperkenalkan pelaksana tugas (Plt) Kepala BP-BPWS (Kabapel) yang baru, Ir Achmad Herry Marzuki, CES.

Jajaran pimpinan BPWS disambut hangat oleh Bupati Bangkalan, RKH Abdul Latif Amin Imron Ra Latif, didampingi Sekda Bangkalan, Taufan Zairinsjah di Pendopo Kabupaten Bangkalan.

Turut mendampingi Kabapel BPWS, Dr. Ir Agus Wahyudi , SE, MM (Deputi Perencanaan BPWS), dan Ir Hadi Roseno, M.Sc (Deputi Pengendalian BPWS) bersama jajaran Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi BPWS.

Sebagai Kabapel BPWS yang baru, Herry menyampaikan tugas dan fungsi BPWS kepada Pemkab Bangkalan. 

Namun, lantaran dalam situasi pandemi Covid-19 program program pembangunan tersebut sempat terhenti. Diantaranya, penandatanganan MoU, Pembebasan Lahan, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Jalan, dan Pengelolaan SPAM di Bangkalan.’’Termasuk pelatihan SDM Santri yang ada di Pondok Pesantren,’’ kata Herry.

Pertemuan tersebut mendapat respon positif. Bak gayung bersambut Pemkab Bangkalan tengah berupaya melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda. Menurut RKH Abdul Latif Amin Imron, kehadiran BPWS sudah banyak membantu dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian yang ada di wilayahnya. Adanya pembangunan infrastruktur hingga dilaksanakannya pelatihan sumberdaya manusia bagi warga Bangkalan, setidaknya menjadi perhatian terhadap kinerja BPWS sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memajukan kawasan di Pulau Garam.(edw)

Setidaknya, 480 IKM (Industri Kecil Menengah) di seluruh Madura, masing masing kabupaten 120 IKM, telah dipoles BPWS bersama dengan Pemerintah Kabupaten se Kabupaten Madura, dengan digawangi para ahli dari INOPAK Institute beserta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) German. Hasilnya? Mayoritas produk yang sebelumnya biasa biasa saja, menjadi produk berkualtias luxury dan masuk pasar modern, seperti Alfamart, Alfamidi, Indomart, Hypermart dan retail modern lainnya. Bahkan, beberapa malah masuk pasar ekspor. Bagaimana bisa ? Bertahun tahun, Andi Sauman, owner produk KERIPIK IKAN CAPUNG merk HA-ROSA Pamekasan, mengalami stagnasi penjualan yang tidak berkembang. “Hanya segitu aja gak naik naik,” ujarnya. Hingga kemudian, ia mengikuti pelatihan di BPWS. Para ahli jebolan Jerman memoles teknik kemasan, disain, teknik pemasaran, jaringan pemasaran, hingga manajemen, izin, standarisasi internasional. “Dan luar biasanya, dari yang semula kemasan lusuh, kumuh dan disain alakadarnya, sehingga hanya laku murah dan terbatas. Sekarang membanggakan. Karena masuk ke pasar Modern. Di Alfamart dan sejenisnya sudah tersedia. Alhamdulillah,” tandasnnya. Dia hanyalah satu dari ratusan produk IKM yang sudah berubah 180 derajat setelah dipoles BPWS. Ratusan produk lain juga semakin berkibar menjelajah pasar Indonesia dengan mutu dan kualitas yang beradi diadu di level nasional. (coy)

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) berkoordinasi dengan Komisi Informasi (KI) Pusat terkait hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. Tim BPWS  dipimpin oleh Ketua PPID Pandit Indrawan bersama Tim Sekretariat PPID BPWS diterima langsung oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Pusat Arif Adi Kuswardono bersama Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli KI Pusat di ruang rapat lantai 9 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Jumat (07/02/2020).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Pusat Arif Adi Kuswardono menyampaikan apresiatif terhadap BPWS yang diawal-awal tahun sudah bergerak cepat untuk berkoordinasi dalam rangka meningkatkan pelayan keterbukaan informasi publik di tahun 2020. Dalam kesempatan yang sama Tenaga Ahli dan Asisten Ahli KI Pusat  menjelaskan hasil monitoring dan Evaluasi PPID BPWS sesuai dengan hasil yang sudah diterima dan perlu ditingkatkan indikator penilaian yang belum terpenuhi.

Sementara itu Ketua PPID Memahami terkait Hasil Monev KIP 2019, guna meningkatkan pelayanan informasi di Tahun 2020 maka PPID BPWS harus berbenah, belajar dan berinovasi dengan mengacu pada catatan hasil monev  KIP 2019 perlu ditingkatkan/dipenuhi, Semoga kedepan BPWS menjadi Badan Publik yang Informatif “tuturnya.(Nis)

Anugerah keterbukaan informasi Badan Publik  yang di gelar Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden pada Kamis (21/11) menjadi ke lima kalinya BPWS mendapatkan Perhargaan Keterbukaan Informasi Publik yakni Pada Tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan 2019

Acara tersebut dibuka oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana yang dalam sambutannya mengharap kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai Budaya. “Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik. Ketua KI Pusat Gede Narayana memaparkan hal tersebut saat melaporkan hasil monev sekaligus penganugerahan BP kategori “Informatif” dan “Menuju Informatif”, yang disaksikan oleh Wakil Presiden HM Ma’ruf Amin di Gedung II Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Kamis (21/11) pagi

Disampaikan juga bahwa berdasarkan hasil monev yang masih mayoritas masih masuk kategori “Tidak Informatif”, maka harus digarisbawahi pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia masih jauh dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik

Dalam  Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi Badan Publik berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama Badan Publik Informatif, kedua Badan Publik Menuju Informatif, ketiga Badan Publik Cukup Informatif, keempat Badan Publik Kurang Informatif, dan kelima Badan Publik Tidak Informatif.

Dalam kesempatan ini BPWS meraih Penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif Sekretaris Bapel BPWS Sidik Wiyoto yang mewakili BPWS untuk menerima Penghargaan tersebut dari Komisi Informasi Pusat. Diharapkan Kedepan BPWS lebih baik untuk menuju Badan Publik yang Informatif. (Nin)