Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

DUKUNGAN terhadap kelanjutan proyek pembangunan jalan pendekat di akses Jalan Raya Suramadu, mendapat dukungan.

Pagi tadi (10/7), para PKL di akses wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) sisi timur membongkar sendiri lapak mereka.

Ada enam stan yang dibongkar sendiri oleh pedagang. Kemarin sebanyak tiga stan sudah dibongkar. Total ada tujuh stan yang sedang dalam proses pembongkaran dari 54 jumlah keseluruhan lapak PKL di Desa Sukolilo Barat dan Baengas.

“Pembongkaran hari ini lanjutan dari jadwal penataan PKL yang sudah disosialisasikan oleh Pemkab dan BPWS,” terang Ketua Paguyuban PKL Suramadu, Abdul Kadir.

Ia mengatakan, para pedagang berinisiatif membongkar dan pindah dari lokasi lahan milik Pemkab Bangkalan. Sementara pihak BPWS menyediakan akomodasi pengangkutan lapak milik PKL.

Terpisah, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS Djoni Iskandar merespon positif atas inisiatif PKL.

Dengan langkah pendekatan persuasif dibantu pihak Paguyuban PKL Suramadu, proses penataan dan pembongkaran berjalan tanpa kendala.”Tentu saja ini turut mensukseskan program pemerintah yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat Bangkalan dengan adanya proyek jalan pendekat,” terang Djoni.

Pensiunan PNS Pemkot Surabaya ini menambahkan, program penataan PKL sisi Timur adalah lanjutan dari program sebelumnya di KKJSM sisi Barat di Desa Pangpong.

Proses pembongkaran ini turut disaksikan oleh petugas Satpol PP Pemkab Bangkalan didampingi Pengurus Paguyuban PKL Suramadu.

Selanjutnya, para PKL tersebut akan diberi pelatihan dan menjalani proses seleksi untuk selanjutnya akan ditempatkan di Rest Area Tanean Suramadu.”Kami menaruh hormat dan simpati dari para Kepala Desa dan Pemkab untuk mensukseskan program ini,” pungkas Djoni. (edw)

KEBERADAAN pedagang kaki lima (PKL) kembali menjamur di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Mereka kembali berjualan di pintu masuk arah Madura.

Selain berjualan, akses jalur cepat ini juga diletakkan tong-tong bekas yang memakan ruas jalan. Selasa siang (9/7),  Satpol PP Pemkab Bangkalan memberikan teguran terhadap puluhan pedagang tersebut.

"Lokasi ini seharusnya sudah steril. Tidak boleh lagi berjualan," kata Plt. Kasatpol PP Pemkab Bangkalan, Urip Priyanto.

Pihaknya sudah melakukan penertiban sejak dimulainya pembangunan Tanean Suramadu oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Apalagi, kawasan tersebut juga akan menjadi akses proyek Indonesia Islamic Science (IISP) Park gagasan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa."Akhirnya Kami kembali memberikan Teguran kepada PKL untuk tidak boleh lagi berjualan disini," terang Urip.

Ia menyatakan, sebanyak 23 PKL telah didata dan segera pindah lokasi. Terpisah, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS, Djoni Iskandar mendukung langkah tersebut.

Djoni menyatakan, BPWS tengah mempersiapkan kawasan Rest Area yang berada diatas jalan Tanean Suramadu untuk mendukung PKL.

"Tentunya yang sudah terdata dan mengikuti pelatihan dari BPWS akan ditampung disana," ujarnya. (edw)

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) oleh BPWS, akan dilakukan dengan pendekatan persuasif kultural. Ini dilakukan BPWS sebagai bentuk penghargaan terhadap entitas lokal dalam pengembangan Madura secara keseluruhan.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS, RB. Djoni Iskandar dalam Sosialisasi Persiapan Penataan PKL KKJSM di Kantor Kecamatan Labang, Kamis (27/6) mengatakan, PKL adalah aset bangsa yang bisa mendorong basis ekonomi kerakyatan.

"Untuk itu, pendekatan persuasif kultural adalah langkah elegan dan memanusiakan PKL. Sehingga, dinamika ekonomi masyarakat tidak digerus, tetapi justru didorong untuk lebih dinamis," ujarnya.

Lebih lanjut, Djoni mengatakan, para PKL ini kelak akan dilatih BPWS dengan keahlian yang akan membuat mereka memiliki daya saing dan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

"Kita latih SDM mereka dengan skill yang mumpuni. Diantaranya, teknik kemasan, manajerial hingga pemasaran. BPWS juga menggandeng GIZ Jerman dan INOPAK institute untuk memberi bekal teman-teman PKL ini. Dan itu dibiayai oleh negara melalui BPWS" ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Camat Labang, Mahfudh mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya berharap penataan PKL KKJSM jangan sampai menimbulkan gejolak sosial.

"Prinsipnya, harus bisa mencari win-win solution. Sehingga, roda ekonomi PKL tetap bergerak dinamis," tandasnya.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, jajaran pejabat menengah BPWS, Asisten Perekonomian Pemkab Bangkalan, Fahri, Camat Labang, Kepala Desa Pangpong, Ansori, Kepala Desa Sukolilo Barat, Rajman, dan perwakilan Kepala Desa Baengas. (coy)

BUPATI Bangkalan RK. Abdul Latif Amin Imron, mematangkan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura.

Saat ini proses penyiapan lahan terus dikongkritkan. Lahan tersebut berada di sekitar Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM).

"Untuk lahan diantaranya katanya ada BPWS yang akan menyiapkan. Nanti kerjasamanya seperti apa yang masih belum tahu. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal," kata Latif Amin Imron.

Ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi pra penataan PKL di Kantor BPWS, Senin (17/6). Ia berharap program KEK Syariah tersebut bisa terealisasi dan mensejahterakan masyarakat Bangkalan dan Madura.

Pematangan rencana tersebut dikatakan Latif Amin Imron sudah dikoordinasikan dengan jajaran OPD Pemkab Bangkalan."Cuma kalau terintegrasi dengan proyek BPWS itu belum tahu seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Terpisah, Plt. Deputi Perencanaan BPWS, Agus Wahyudi membenarkan hal itu. Saat ini, pihaknya masih mengajukan lahan yang telah dibebaskan.

Ada sekitar 40 hektar lahan milik BPWS yang telah dibebaskan. 10 hektar diantaranya tengah dalam proses pembangunan."Itu yang nanti kami usulkan pada Pemprop Jatim," katanya.

Menurut Agus, ada kesamaan skema pembangunan yang sedang dilakukan dengan rencana KEK Madura. Misalnya, kawasan Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta Perumahan.

"Kami harapkan usulan ini nantinya bisa disetujui dan berintegrasi dengan program Bu. Khofifah," katanya. Langkah awal, pihak BPWS ingin berkoordinasi dengan pihak konsultan program tersebut. Sehingga tidak terjadi overlaping dalam realisasinya.

Diketahui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana menjadikan Madura sebagai kawasan KEK Syariah. Selain itu, Pemprop Jatim akan membangun Museum Islam pertama di Indonesia. Letaknya diprediksi tidak jauh dari lokasi Tanean Lanjeng.

Tepatnya di sisi kanan atau kiri gerbang keluar Jembatan Suramadu. Tidak hanya sekedar Museum Islam, di samping museum itu rencananya juga akan dibangun masjid spektakuler sebagai ikon religiusitas warga Madura. Itu adalah langkah dan progress yang maju sebagai salah satu pemanfaatan Jembatan Suramadu.(edw)

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tengah mematangkan sinkronisasi perencanaan pembangunan di KKJSM terkait dengan adanya rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di kawasan Suramadu sisi Madura.

Rencana Pembangunan IISP itu terungkap dalam rapat bersama antara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta pada pertengahan Mei 2019.

Dalam kesempatan itu diputuskan akan dibangun sebuah taman pendidikan dengan konsep IISP dikawasan Suramadu sebagai ikon pintu masuk Pulau Madura.

Ibu Gubernur berencana akan bangun IISP di atas lahan seluas 101 hektare, di Bangkalan Madura. ungkap Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan, Selasa (11/6/2019).

Ia menjelaskan, oleh karena itu tentunya pihaknya akan mensinergikan, gagasan Gubernur Jatim  tersebut dengan konsep yang telah dibuat oleh BPWS.

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlap. Kami ada juga konsep wisata di pesisir pantai KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura), jelasnya.

Dalam rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, IISP seluas 101 hektare nantinya terdiri dari beberapa bagian.

Diproyeksikan, 20 persen untuk kawasan edukasi, 30 persen untuk kawasan seni, dan 50 persen diproyeksikan sebagai kawasan entertaiment.

Lahan 600 hektare KKJSM bisa diproyeksikan untuk maksud tersebut jika diperlukan katanya.

Seperti diketahui, pengembangan kawasan seluas 600 hektare KKJSM masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR. Kawasan tersebut disebut mempunyai nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun.

KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Saat ini, lanjut Pandit, BPWS telah membebaskan lahan seluas 40 hektare dari 600 hektare di KKJSM untuk pembangunan rest area.

Seluas 10 hektare di sisi barat Jembatan Suramadu telah dibangun rest area. Sedangkan 30 hektare di sisi timur belum dibangun, paparnya.

Selain membangun rest area, di kawasan 40 hektare itu BPWS akan melanjutkan pembangunan objek wisata di bibir pantai di KKJSM.

Wahana wisata pantai yang dilengkapi dengan taman rekreasi itu berada di kawasan 4 hektare, di sisi timur dan barat Jembatan Suramadu. Pandit menambahkan, BPWS masih menunggu konsep yang akan dipakai dalam pembangunan IISP.

Apakah menggunakan konsep di bibir pantai atau mereklamasi?

Landscape sudah ada. Tapi kami belum tahu plothing nya di mana. Namun yang pasti, kami akan mensinergikan dengam gagasan Ibu Gubernur Jatim. pungkasnya.(coy)

KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini menjadi yang ke-4 kalinya diraih BPWS secara berturut-turut sejak tahun 2015. Opini WTP juga diberikan BPK pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Opini WTP ini menunjukkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari jajaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Untuk itu, saya berterima kasih atas pembuktian komitmen dan tekad seluruh entitas di lingkungan BPWS dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), Semoga Prestasi ini bisa lebih memacu kinerja jajaran BPWS menjadi lebih baik lagi.” kata Plt. Kepala BP-BPWS setelah sesi penyerahan opini WTP, di Auditorium Keuangan Negara II BPK RI  Jakarta (14/6).

Penyerahan opini atas Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut diterima BPWS dari Anggota V BPK RI Isma Yatun, di Auditorium BPK RI, Jum'at (14/6). Acara penyerahan tersebut juga dihadiri Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lainnya di lingkungan Auditorat Keuangan Negara BPK RI di Jakarta.

Opini WTP merupakan peringkat tertinggi dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (nin)