Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

BADAN Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali menggelar pelatihan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sumenep.

Ini kali kedua program dari Sub Divisi Pemberdayaan, Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat dilakukan.

Sebelumnya, program Pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Kompetensi Tentang Teknologi Pengemasan bagi IKM digelar pada 2018 kemarin.

Kali ini program tersebut diikuti sebanyak 60 IKM yang ada di wilayah Timur Madura ini.’’Sebelum melakukan pelatihan, teknisnya sama dengan sebelumnya. Kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada calon peserta,’’ terang Kepala Sub Divisi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta, Divisi HKKM BPWS, Adita Putri Pertiwi.

Ditemui disela-sela sosialisasi yang digelar di Aula UPT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, Selasa kemarin, Adita mengatakan program pelatihan tersebut juga kembali menggandeng Inopak Institute sebagai lembaga yang memberikan pelatihan.

’’Pelatihan ini akan memfokuskan bagaimana mekanisme teknologi pengemasan produk IKM. Selain itu juga IKM mendapat ilmu dalam pengolahan makanan yang baik. Sehingga meningkatkan nilai jual produk mereka,’’ terang alumnus Universitas Surabaya ini.

Terpisah, Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Agus Wahyudi merespon positif kegiatan ini.

Ia menyatakan pihaknya membuka lebar kesempatan bagi IKM Sumenep untuk berkembang.’’Ilmu yang diberikan harus diikuti sungguh-sungguh oleh peserta. Ini demi meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga taraf kesejahteraan masyarakat bisa bertambah pula,’’ ujarnya. Rencananya agenda pelatihan ini akan dijadwalkan pada tanggal 30 April hingga tanggal 2 Mei mendatang. (edw)

BADAN Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Madura. Kali ini, program pemberdayaan bagi Pembudidaya Rumput Laut di wilayah Kabupaten Pamekasan dilakukan.

Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan bekerjasama dengan SMART Fish Indonesia Programme. Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, di Kantor Perwakilan BPWS di Jakarta, Jumat pekan kemarin.

Pelatihan ini akan difokuskan bagi kelompok Pembudidaya Rumput Laut di Desa Jumiang, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Wilayah tersebut masuk kedalam pesisir dengan hasil budidaya rumput laut jenis Eucheuma Cottoni dan Eucheuma Spinosum.

Produk rumput laut tersebut lebih banyak digunakan sebagai olahan makanan. Diantaranya, Nugget, Bakso, Dodol, hingga olahan krupuk.’’Dalam kaitannya program kerjasama ini kami menekankan tentang pelatihan untuk Standart Operating Prosedure (SOP) bagi Pembudidaya disana,’’ kata National Chief Tehnical Adviser (NCTA) SMART Fish Indonesia Programme, Ir. Sudari Pawiro.

Penerapan SOP ini dikatakan Sudari begitu penting. Sebab, teknik budiaya yang dilakukan para kelompok di Jumiang masih tergolong tradisional. Beberapa cara memanen dan memanajemen hasil panen budidaya memerlukan pendampingan.

’’Sebab jika proses panen yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP, maka akan terjadi penurunan kualitas. Dampaknya, pada penjualan sehingga perlu adanya sebuah pelatihan,’’ terang dia.

Terpisah, menurut Sekretaris BP-BPWS Sidik Wiyoto sesuai dengan tugas utama pihaknya adalah memberikan fasilitasi kepada empat wilayah Kabupaten di Madura. Terutama dalam membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

’’BPWS tidak hanya melakukan pembagunan infrastruktur saja. Melainkan juga memfokuskan terhadap pembenahan sumberdaya manusia,’’ katanya.

Nah, salah satunya menurut mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim ini, adalah dengan memfasilitasi pelatihan sumberdaya manusia berbasis masyarakat. Sebelumnya, BP-BPWS tengah melakukan pelatihan bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan. Fokusnya, dengan pelatihan teknologi pengemasan berbasis komptensi.’’Kali ini juga menyasar pelatihan bagi budidaya di kawasan pesisir,’’ ujar Sidik. (edw)

DITENGAH geliat produk Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur, peluang pemasaran hingga mancanegara terbuka lebar. Untuk itu perijinan pun disarankan untuk lebih ditingkatkan.

Itu disampaikan oleh Pengamat Teknologi Pangan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Condro Wibowo. Ia mengatakan, selama ini produk IKM Jawa Timur sudah direspon baik oleh konsumen. Tidak hanya skala lokal, melainkan nasional.

Nah, perkembangan signifikan ini tidak cukup hanya dengan mengantongi ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

" IKM memang  disarankan mengantongi ijin PIRT, tetapi kalau produknya sudah dijual dalam skala, nasional bahkan luar negeri, Maka disarankan untuk mengurus perijinan lebih luas. BPOM," katanya ketika ditemui seusai menjadi Narasumber pelatihan IKM yang digelar oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, pekan kemarin.

Selama ini ijin PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Sehingga boleh diedarkan. Sementara ijin POM memang merupakan regulasi tertinggi di indonesia.

Kondisi IKM Jawa Timur sendiri rata-rata mendapatkan omset dari penjualan skala lokal dan nasional."Karena omsetnya tidak seberapa besar. Jika mau meningkatkan penjualannya, ya memang harus punya ijin BPOM," imbuh pria yang mendapat gelar doktor bidang Teknologi Pangan dari Contingent University Jerman ini.

Menanggapi keinginan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menginginkan BPOM membuka perijinan di Madura, direspon positif oleh Condro.

Penempatan tersebut bisa mendukung semangat para pelaku IKM khususnya makanan untuk bisa mendapat kesempatan, memasarkan produk mereka hingga mancanegara.

"Itu upaya yang bagus sekali. Perlu didukung. Tapi perlu juga dipertimbangkan urusan teknis lainnya. Seperti pengadaan laboratorium untuk uji sampel makanan," pungkas Condro.(edw)

Sosialisasi Permen PU no. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Garden Palace Hotel Surabaya yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bapel BPWS dibuka Plt. Deputi Perencanaan BPWS AgJus Wahyudi. Dalam sambutannya Agus Wahyudi mengatakan bahwa yang dimaksud Permen PU no. 22 tahun 2018 adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah dengan memenuhi syarat keselamatan dan keselamatan.

Acara yang dihadiri oleh Bappeda Pemprov Jatim, Bappeda Sekabupaten di Madura, Dinas PU Cipta Karya Pemprov Jatim, Dinas PU Cipta Karya sekabupaten Madura, dan seluruh pejabat Bapel BPWS dengan Narasumber dari Dinas Penataan Bangunan Kementerian PU, Puslitbang Perumahan dan Permukiman serta Moderator dari Dinas PU Cipta Karya Pemprov Jatim.

 

Dalam akhir pemaparannya Narasumber menekankan bahwa mewujudkan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan Dinas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, serta selaras dengan lingkungannya. (MT)

Angin segar bagi masyarakat di Kecamatan Modung. Tahun ini, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) danPemkab Bangkalan akan melanjutkan peningkatan jalan di jalur pesisir selatan Bangkalan itu.

Camat Modung Ainul Gufron mengungkapkan, masyarakat Kecamatan Modung memang sudah lama mendambakan adanya perbaikan jalan.

"Kiai Ilyas (almarhum) sebelum meninggal mengatakan bahwa sejak lahir belum merasakan indahnya jalan Modung. Tolong usulkan, ke mana pun," ungkap Ainul kepada wartawan BPWS usai menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten angkalan di Gedung Rato Ebu, Rabu (20/3/2019).

Ainul menjelaskan, peningkatan jalan di pesisir Kecamatan Modung direncakanBPWS dan Pemkab Bangkalan sepanjang 2,7 Km dari Desa Patenteng hingga Desa Serabi Timur.

"Lelang konsultan sudah dilakukan, sudah ada pemenangnya. Tinggal lelang konstruksi," ungkapnya.

Belum digelarnya lelang kontruksi, lanjutnya, lantaran pihak BPWS hingga saat ini tengah menunggu selembar surat kesanggupan sewa dari pihak pemkab kepada PT KAI.

"Di bahu jalan sepanjang 2,4 Km ada rel kereta api. PT KAI menghendaki opsi sewa. Pemkab siap sewa di bawah Rp 50 juta per tahun," paparnya.

Ainul mengatakan, dalam peraturan kementrian BUMN terdapat tiga opsi terkait aset negara. Pertama opsi penghapusan, opsi kerjasama operasional (KSO), dan opsi sewa.

"Satu sisi, kami (Pemkab Bangkalan) juga tengah menunggu balasan surat dari wakil presiden tentang opsi penghapusan," katanya.

Ia menambahkan, pekerjaan peningkatan jalan di pesisir Kecamatan Modung sejatinya sudah bisa dimulai.

"Dari dulu kok minta biaya sewa. Setelah ada perbaikan malam minta sewa," imbuhnya.

Dalam perkembangannya lanjut Ainul, pekerjaan bisa dimulai dengan catatan peningkatan jalan tidak disertai pembuatan selokan.

"Jalur pesisir itu sangat penting sebagai jalur alternatif ketika jalur poros penghubung empat kabupaten di Madura macet terutama di momen hari raya," hal tersebut disampaikan.

Dalam musrembang bertemakan 'Percepatan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggara Pelayanan Publik Dasar Merata' yang, dihadiri pihak oleh eksekutif dan legislatif. Termasuk Plt Deputi Bidang Perencanaan BPWS Agus Wahyudi dan Asisten Kesra Propinsi Jatim Supriyanto.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan Moh Fahri mengungkapkan bahwa, program BPWS di luar 600 hektar KKJSM, selalu disinergikan bersama Pemkab Bangkalan. (coy)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya.

Di Kabupaten Bangkalan, Kementerian PUPR tengah menyiapkan sejumlah rencana pengembangan dengan nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun di atas lahan seluas 600 hektare di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dan 600 hektare Kawasan Khusus Madura (KKM).

KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Sedangkan KKM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 201 hektare, pergudangan seluas 161 hektare, perdagangan dan jasa seluas 78 hektare, dan kawasan permukiman seluas 159 hektare.

KKJSM dibangun sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura. Sementara KKM sebagai kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pelabuhan multipurpose  berskala internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Plt Deputi Bidang Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Agus Wahyudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berada dalam tahap koordinasi dengan sejumlah pihak terkait kebijakan pembangunan kawasan industri di KKM.

"Untuk urusan pelabuhan di KKM, kami tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Termasuk dengan Kementerian Perindustrian dan Kementrian BUMN," ungkap Agus usai menghadiriMusrenbang RKPD Bangkalan 2020 di Gedung Rato Ebu, Rabu (20/3/2019).

Untuk akses menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan, akan dibangun tol sepanjang sekitar 15,3 kilometer dari Tangkel (pintu masuk akses Suramadu).

Pelabuhan Tanjung Bulupandan diproyeksikan sebagai kota pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa.

Mengingat, Pelabuhan Tanjung Perak sudah crowded. Kapasitanya rata-rata hanya dapat melayani sekitar 30.000 kapal per tahun. Sedangkan pertumbuhan kapal periode 2011-2013 naik menjadi 40.000 per tahunnya.

Begitu juga dengan Teluk Lamong, Kabupaten Gresik. Pelabuhan yang diresmikan pada 2014 di atas lahan seluas 50 hektare itu hanya memiliki kedalaman 16 Mean Low Water Springs (mLWS) dan berkapasitaa 1 juta teus.

Terpenting, lanjut Agus, pihaknya memastikan terlebih dulu kapan kawasan industri dan pabrik di KKM akan dibangun.

"Barulah setelah itu, kami masuk pada perencanaan pembangunan pelabuhan dan akses berupa jalan tol," pungkasnya. (coy)