Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Bapel BPWS terus berkembang dengan menghidupkan komunikasi dengan berbagai kalangan dengan mengembangankan wawasan dan pengetahuan, serta membangun infrastruktur dan kawasan dengan peraturan perundang-undangan. Tentang tugas dan fungsi BPWS untuk meningkatkan perannya Divisi Hukum Bapel BPWS mengadakan study banding ke Bagian Hukum Setda Kota Surakarta yang pada tahun 2018 mendapatkan juara pertama Nasional dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jakarta.

Bapel BPWS ingin mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, sekarang menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah melalui aplikasi android dan website BPWS. (MT)

Faisal menjelaskan, fenomena halocline tersebut yang membuat perbedaan gradasi warna laut di bawah Jembatan Suramadu.

"Ini fenomena biasa, acapkali terjadi di selat Madura. Secara ilmiah, namanya halocline. Di sini (sisi Surabaya) sejak dua hari lalu," kata Faisal Yasir Arifin, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, fenomena halocline dapat timbul tergantung beberapa faktor, satu di antaranya perbedaan arus laut dari timur dan barat laut Jawa.

"Ini kibat perbedaan arus dari timur dan barat laut Jawa, kerapatan air, tekanan permukaan air, kekeruhan dan kadar garam (salinitas) berbeda yang menciptakan dua arus," kata Faisal Yasir Arifin.

Faisal Yasir Arifin mengatakan, karena itu, permukaan air laut di bawah Jembatan Suramadu terlihat dua warna berbeda, yang tampak memisahkan permukaan laut.

Ia menyebut, pertemuan arus antara air laut Jawa dan air tawar berasal dari Kalimas.

"Ini arus berbeda karena dari sisi timur muara sungai yang membawa sedimetasi dari air tawar jadi menciptakan pembatas dua arus," jelas dia.

Sebelumnya, beredar video memperlihatkan adanya dua warna air laut di bawah Jembatan Suramadu.

Tampak dua gradasi air laut berwarna hijau keruh dan hijau pekat di Selat Madura.

Ia berharap masyarakat tidak perlu panik atau menduga akan terjadi hal buruk.

"Bukan pencemaran, bukan pula berhubungan dengan klenik atau cocoklogi lainnya, ini fenomena ilmiah biasa,"pungkasnya”. (coy)

INDUSTRI Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Pamekasan patut berbangga hati. Perhatian untuk memberikan kesempatan pengembangan produk ekonomi kerakyatan, mulai difasilitasi.

Itu dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, bekerjasama dengan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Produk IKM mulai dikenalkan dan dilatih untuk bisa mengemas dan menjual produk mereka secara kreatif dan melek digital.

Pasca pelatihan di Kabupaten Sumenep dan Bangkalan, kini pelatihan Ekonomi Kreatif Berbasis Kompetensi Tentang Teknologi Pengemasan menyasar wilayah Pamekasan.

Pelatihan ekonomi kreatif yang diberikan meliputi; teknik pengemasan modern, serta mekanisme penjualan secara digital. Sehingga produk yang dijual bisa menarik minat konsumen.

Kamis (14/3), pra pelatihan tersebut dilakukan di Ruang Serba Guna Gedung Disperindag Kabupaten Pamekasan. Ada 60 IKM yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini.

BPWS menargetkan 480 IKM seluruh Madura untuk dilatih pengemasan secara kreatif. Saat ini, baru dilakukan terhadap 180 IKM."Karena anggaran terbatas. Namun, target  tersebut terus direalisasikan," terang Kepala Divisi Umum BPWS, Mohamad Ikhrom, mewakili Pimpinan BPWS.

Pengembangan Ekonomi Kreatif ini dikatakan Ikhrom turut menggandeng Inopak Institute, sebagai lembaga yang memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap IKM.

"Dengan begitu ekonomi kerakyatan bisa bangkit dan berkembang di wilayah Pamekasan," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Sub Divisi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta, Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM) BPWS, Adita Putri Pertiwi.

Ia mengatakan, Sosialisasi dilakukan sebagai awal dari kegiatan pemberian pelatihan."Kami tentunya menggandeng Disperindag selaku instansi Pemda sehingga bisa membantu menyentuh hingga di tingkatan IKM bawah," terang Adita.

Terpisah, apresiasi positif disampaikan oleh Sekretaris Disperindag Kabupaten Pamekasan,  R. Moh. Tjipto Djajadi.  Bantuan pelatihan yang diberikan BPWS cukup membantu IKM.

 

"IKM Pamekasan ini produknya sudah mulai berkembang. Dengan program pelatihan ini bisa semakin menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat," pungkas Tjipto. (edw)

Bangkalan – Peran Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dinilai cukup membantu pedagang kaki lima (PKL). Terutama diwilayah Desa Pangpong, Kecamatan Sukolilo yang menjadi kawasan terdampak.

Itu dirasakan dalam persiapan realisasi proyek Tanean Lanjeng Suramadu. Yakni, pemindahan Ratusan PKL yang telah direlokasi untuk masuk kedalam Rest Area. Sebelum menempati lokasi stan, BPWS memberikan pelatihan kepada para PKL Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM). Proses tersebut dilakukan dua tahap. Yakni, tahap seleksi hingga tahap pelatihan.

Saat ini sekitar 58 PKL yang terdata untuk mengikuti proses seleksi. Seleksi ini dilakukan oleh Sub Divisi Pemberdayaan BPWS bersama Tim Seleksi internal yang dibentuk Pengurus Desa Pangpong, Kecamatan Sukolilo,  pada bulan November tahun 2018 kemarin.

Puluhan calon peserta ini adalah pemilik stan PKL di KKJSM sisi barat yang sudah dibongkar. ’’telah ada sekitar 50-an PKL yang lolos seleksi untuk mengikuti pelatihan,’’ terang Kepala Sub Divisi Pemberdayaan BPWS, Edy Slamet Budi S.

Sedangkan sisanya akan masuk kedalam cadangan untuk pelatihan berikutnya. Dikatakan Edy, pelatihan ini akan terbagi menjadi dua sesi. Yakni sesi pertama tanggal 23-25 November 2018, untuk peserta lolos seleksi nomor urut 1 sampai 25, dan tanggal 4-6 Desember 2018 untuk sisanya.

Proses seleksi dilakukan oleh empat anggota Tim Seleksi didampingi pihak BPWS. Satu persatu para PKL mengisi kuisoner dalam tahapan ini. Pertanyaan yang diberikan seputar BPWS, serta kondisi usaha yang mereka jalani.

Para PKL tersebut lebih difokuskan dalam penajaman kewirausahaan. Termasuk didalamnya, bagaimana cara berjualan dan etika dalam berdagang serta proses pengemasan dagangan untuk menarik minat konsumen.

Menurut Edy, etika dan manajemen berdagang dinilai penting. Sebab, para PKL tersebut nantinya akan menempati stan di area Tanean Lanjeng Suramadu.’’Ini tujuannya meningkatkan pendapatan dari PKL serta memberikan daya tarik kepada konsumen,’’ ujar dia.

 Disisi lain, peran BPWS terhadap para PKL sendiri dinilai cukup membantu. Itu disampaikan Ketua Paguyuban PKL Suramadu, Abdul Kadir. Terutama program pelatihan yang diberikan sebagai salah satu seleksi.

’’Saya pribadi merasakan cukup membantu. Nanti, kalau ada yang kontra biar saya jelaskan. BPWS sudah banyak memberikan ilmu selama ini. Coba kalau dihitung sudah berapa biaya yang dikeluarkan,’’ terangnya.

Ia mengatakan, BPWS sudah banyak melakukan pembenahan dan perubahan. Terutama lebih sering turun kepada pedagang dan membantu memfasilitasi melalui pelatihan saat ini.’’Justru kalau ada yang kontra malah rugi sendiri,’’ imbuh Kadir.

Terpisah, Camat Sukolilo, H. Mahfud merespon hangat dengan tahapan tersebut. Ia berharap materi pelatihan bisa diikuti serius oleh para PKL. Tahapan awal pelatihan  ini bisa menjadi daya tarik kepada konsumen.

 

’’Ilmu ini seharusnya bisa dimanfaatkan. Ini demi kesejahteraan masyarakat dan PKL sendiri khususnya,’’ kata Mahfud. (edw) 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hadi Sucahyono akan mengupayakan bedah rumah untuk 1000 an lebih Kepala Keluarga (KK) di sekitar KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura). Hal ini dikatakan Hadis secara langsung saat rapat koordinasi dengan BPWS, di ruang Mustazir BPWS, Selasa (5/3) siang.

Dikatakannya, pembangunan bedah rumah ini ditujukan untuk mencegah disparitas (kesenjangan) antara kawasan Tanean Suramadu yang diplot sebagai sentra Madura, dengan penduduk di sekitar kawasan. Jangan sampai ketika di kawasan ini menjadi sentra yang indah dan bernilai tinggi, lalu rumah rumah penduduk di sekitarnya dibiarkan dengan kondisi tidak layak.

Sehingga memicu kecemburuan sosial.

“Pesan Presiden, ini dilakukan untuk mencegah kesenjangan dan menyejahterakan masyarakat sekitarnya,”ujarnya.

Ketika ditanya, berapa jumlah rumah yang akan dibedah? Hadi menegaskan, pihaknya terlebih dahulu akan bekerjasama dengan BPWS dan jajaran terkait untuk melakukan survei lebih lanjut. Akan ada pendataan.

“Akan kita susun planningnya. Bisa 1000 rumah, bisa 4000 ribu rumah, tergantung nanti. Kita akan lihat dulu. Nantinya, BPIW dan BPWS akan melakukan langkah langkah lanjutan,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan menegaskan hal itu merupakan langkah solutif yang bisa direalisasikan. Bedah rumah dikatakannya, akan menjadi salah satu langkah yang positif yang diharapkan masyarakat.

“Memang, tidak boleh ada disparitas dalam konteks pembangunan. Rakyat harus bisa merasakan manfaatnya. Khususnya, rakyat Madura, harus bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Untuk itu, BPWS pun terus mendorong upaya peningkatan mutu SDM dengan pelatihan dengan mentor dari dalam dan luar negeri,” tandasnya (coy)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mensupport penuh kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam melaksanakan amanat pembangunan di wilayah Madura. Ini dikatakan langsung Kepala  BPIW, Hadi Sucahyo dalam rapat kordinasi dengan BPWS di ruang Mustazier, BPWS, Selasa (5/2).

Hadir dalam rapat tersebut, Plt. Sekretaris BPWS, Sidik Wiyoto, Plt. Deputi Pengendalian Hadi Roseno, Plt. Deputi Perencanaan Agus Wahyudi beserta Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi.

Hadi Sucahyo mendengarkan pemaparan rencana pengembangan wilayah Suramadu yang disampaikan Agus Wahyudi. Dari pemaparan tersebut, Hadi menegaskan akan memberikan dukungan penuh pada apa yang dilakukan BPWS.

“Yang sekarang yang sudah berjalan apa, akan kami support.  Yang belum dilakukan di titik temunya dimana, mana yang bisa kita (Kemen PUPR) angkat, tentu akan kita sinergikan dan kita ambil celah celahnya untuk kita dukung,”tandasnya.

Lebih lanjut, Hadi menyatakan, dalam pembangunan Madura ini semestinya harus ada payung hukum yang lebih kuat. Misalnya ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga mendoronng akselerasi pembangunan.

“Saya juga usulkan untuk memasukkan kawasan ini sebagai kawasan tematik pariwisata, seperti Bromo, Borobudur, Toba dan lain sebagainya. Atau menjadi kawasan ekonomi khusus. Kalau ada payung – payung hukum seperti itu, kami akan mudah masukkan (usulan pembangunan),”tandasnya.

Menanggapi hal itu, Sidik Wiyoto menyatakan, prinsipnya BPWS memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan di Madura.

“Termasuk pula dalam pengembangan SDM di Madura. Sebab, itu menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan di Madura,”ujarnya (coy)