Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

DITENGAH geliat produk Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur, peluang pemasaran hingga mancanegara terbuka lebar. Untuk itu perijinan pun disarankan untuk lebih ditingkatkan.

Itu disampaikan oleh Pengamat Teknologi Pangan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, Condro Wibowo. Ia mengatakan, selama ini produk IKM Jawa Timur sudah direspon baik oleh konsumen. Tidak hanya skala lokal, melainkan nasional.

Nah, perkembangan signifikan ini tidak cukup hanya dengan mengantongi ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

" IKM memang  disarankan mengantongi ijin PIRT, tetapi kalau produknya sudah dijual dalam skala, nasional bahkan luar negeri, Maka disarankan untuk mengurus perijinan lebih luas. BPOM," katanya ketika ditemui seusai menjadi Narasumber pelatihan IKM yang digelar oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, pekan kemarin.

Selama ini ijin PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Sehingga boleh diedarkan. Sementara ijin POM memang merupakan regulasi tertinggi di indonesia.

Kondisi IKM Jawa Timur sendiri rata-rata mendapatkan omset dari penjualan skala lokal dan nasional."Karena omsetnya tidak seberapa besar. Jika mau meningkatkan penjualannya, ya memang harus punya ijin BPOM," imbuh pria yang mendapat gelar doktor bidang Teknologi Pangan dari Contingent University Jerman ini.

Menanggapi keinginan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menginginkan BPOM membuka perijinan di Madura, direspon positif oleh Condro.

Penempatan tersebut bisa mendukung semangat para pelaku IKM khususnya makanan untuk bisa mendapat kesempatan, memasarkan produk mereka hingga mancanegara.

"Itu upaya yang bagus sekali. Perlu didukung. Tapi perlu juga dipertimbangkan urusan teknis lainnya. Seperti pengadaan laboratorium untuk uji sampel makanan," pungkas Condro.(edw)

Sosialisasi Permen PU no. 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Garden Palace Hotel Surabaya yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bapel BPWS dibuka Plt. Deputi Perencanaan BPWS AgJus Wahyudi. Dalam sambutannya Agus Wahyudi mengatakan bahwa yang dimaksud Permen PU no. 22 tahun 2018 adalah bangunan gedung untuk keperluan Dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah dengan memenuhi syarat keselamatan dan keselamatan.

Acara yang dihadiri oleh Bappeda Pemprov Jatim, Bappeda Sekabupaten di Madura, Dinas PU Cipta Karya Pemprov Jatim, Dinas PU Cipta Karya sekabupaten Madura, dan seluruh pejabat Bapel BPWS dengan Narasumber dari Dinas Penataan Bangunan Kementerian PU, Puslitbang Perumahan dan Permukiman serta Moderator dari Dinas PU Cipta Karya Pemprov Jatim.

 

Dalam akhir pemaparannya Narasumber menekankan bahwa mewujudkan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan Dinas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, serta selaras dengan lingkungannya. (MT)

Angin segar bagi masyarakat di Kecamatan Modung. Tahun ini, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) danPemkab Bangkalan akan melanjutkan peningkatan jalan di jalur pesisir selatan Bangkalan itu.

Camat Modung Ainul Gufron mengungkapkan, masyarakat Kecamatan Modung memang sudah lama mendambakan adanya perbaikan jalan.

"Kiai Ilyas (almarhum) sebelum meninggal mengatakan bahwa sejak lahir belum merasakan indahnya jalan Modung. Tolong usulkan, ke mana pun," ungkap Ainul kepada wartawan BPWS usai menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten angkalan di Gedung Rato Ebu, Rabu (20/3/2019).

Ainul menjelaskan, peningkatan jalan di pesisir Kecamatan Modung direncakanBPWS dan Pemkab Bangkalan sepanjang 2,7 Km dari Desa Patenteng hingga Desa Serabi Timur.

"Lelang konsultan sudah dilakukan, sudah ada pemenangnya. Tinggal lelang konstruksi," ungkapnya.

Belum digelarnya lelang kontruksi, lanjutnya, lantaran pihak BPWS hingga saat ini tengah menunggu selembar surat kesanggupan sewa dari pihak pemkab kepada PT KAI.

"Di bahu jalan sepanjang 2,4 Km ada rel kereta api. PT KAI menghendaki opsi sewa. Pemkab siap sewa di bawah Rp 50 juta per tahun," paparnya.

Ainul mengatakan, dalam peraturan kementrian BUMN terdapat tiga opsi terkait aset negara. Pertama opsi penghapusan, opsi kerjasama operasional (KSO), dan opsi sewa.

"Satu sisi, kami (Pemkab Bangkalan) juga tengah menunggu balasan surat dari wakil presiden tentang opsi penghapusan," katanya.

Ia menambahkan, pekerjaan peningkatan jalan di pesisir Kecamatan Modung sejatinya sudah bisa dimulai.

"Dari dulu kok minta biaya sewa. Setelah ada perbaikan malam minta sewa," imbuhnya.

Dalam perkembangannya lanjut Ainul, pekerjaan bisa dimulai dengan catatan peningkatan jalan tidak disertai pembuatan selokan.

"Jalur pesisir itu sangat penting sebagai jalur alternatif ketika jalur poros penghubung empat kabupaten di Madura macet terutama di momen hari raya," hal tersebut disampaikan.

Dalam musrembang bertemakan 'Percepatan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggara Pelayanan Publik Dasar Merata' yang, dihadiri pihak oleh eksekutif dan legislatif. Termasuk Plt Deputi Bidang Perencanaan BPWS Agus Wahyudi dan Asisten Kesra Propinsi Jatim Supriyanto.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan Moh Fahri mengungkapkan bahwa, program BPWS di luar 600 hektar KKJSM, selalu disinergikan bersama Pemkab Bangkalan. (coy)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya.

Di Kabupaten Bangkalan, Kementerian PUPR tengah menyiapkan sejumlah rencana pengembangan dengan nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun di atas lahan seluas 600 hektare di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) dan 600 hektare Kawasan Khusus Madura (KKM).

KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Sedangkan KKM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 201 hektare, pergudangan seluas 161 hektare, perdagangan dan jasa seluas 78 hektare, dan kawasan permukiman seluas 159 hektare.

KKJSM dibangun sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura. Sementara KKM sebagai kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pelabuhan multipurpose  berskala internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Plt Deputi Bidang Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Agus Wahyudi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berada dalam tahap koordinasi dengan sejumlah pihak terkait kebijakan pembangunan kawasan industri di KKM.

"Untuk urusan pelabuhan di KKM, kami tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Termasuk dengan Kementerian Perindustrian dan Kementrian BUMN," ungkap Agus usai menghadiriMusrenbang RKPD Bangkalan 2020 di Gedung Rato Ebu, Rabu (20/3/2019).

Untuk akses menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan, akan dibangun tol sepanjang sekitar 15,3 kilometer dari Tangkel (pintu masuk akses Suramadu).

Pelabuhan Tanjung Bulupandan diproyeksikan sebagai kota pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa.

Mengingat, Pelabuhan Tanjung Perak sudah crowded. Kapasitanya rata-rata hanya dapat melayani sekitar 30.000 kapal per tahun. Sedangkan pertumbuhan kapal periode 2011-2013 naik menjadi 40.000 per tahunnya.

Begitu juga dengan Teluk Lamong, Kabupaten Gresik. Pelabuhan yang diresmikan pada 2014 di atas lahan seluas 50 hektare itu hanya memiliki kedalaman 16 Mean Low Water Springs (mLWS) dan berkapasitaa 1 juta teus.

Terpenting, lanjut Agus, pihaknya memastikan terlebih dulu kapan kawasan industri dan pabrik di KKM akan dibangun.

"Barulah setelah itu, kami masuk pada perencanaan pembangunan pelabuhan dan akses berupa jalan tol," pungkasnya. (coy)

Bapel BPWS terus berkembang dengan menghidupkan komunikasi dengan berbagai kalangan dengan mengembangankan wawasan dan pengetahuan, serta membangun infrastruktur dan kawasan dengan peraturan perundang-undangan. Tentang tugas dan fungsi BPWS untuk meningkatkan perannya Divisi Hukum Bapel BPWS mengadakan study banding ke Bagian Hukum Setda Kota Surakarta yang pada tahun 2018 mendapatkan juara pertama Nasional dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jakarta.

Bapel BPWS ingin mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, sekarang menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah melalui aplikasi android dan website BPWS. (MT)

Faisal menjelaskan, fenomena halocline tersebut yang membuat perbedaan gradasi warna laut di bawah Jembatan Suramadu.

"Ini fenomena biasa, acapkali terjadi di selat Madura. Secara ilmiah, namanya halocline. Di sini (sisi Surabaya) sejak dua hari lalu," kata Faisal Yasir Arifin, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, fenomena halocline dapat timbul tergantung beberapa faktor, satu di antaranya perbedaan arus laut dari timur dan barat laut Jawa.

"Ini kibat perbedaan arus dari timur dan barat laut Jawa, kerapatan air, tekanan permukaan air, kekeruhan dan kadar garam (salinitas) berbeda yang menciptakan dua arus," kata Faisal Yasir Arifin.

Faisal Yasir Arifin mengatakan, karena itu, permukaan air laut di bawah Jembatan Suramadu terlihat dua warna berbeda, yang tampak memisahkan permukaan laut.

Ia menyebut, pertemuan arus antara air laut Jawa dan air tawar berasal dari Kalimas.

"Ini arus berbeda karena dari sisi timur muara sungai yang membawa sedimetasi dari air tawar jadi menciptakan pembatas dua arus," jelas dia.

Sebelumnya, beredar video memperlihatkan adanya dua warna air laut di bawah Jembatan Suramadu.

Tampak dua gradasi air laut berwarna hijau keruh dan hijau pekat di Selat Madura.

Ia berharap masyarakat tidak perlu panik atau menduga akan terjadi hal buruk.

"Bukan pencemaran, bukan pula berhubungan dengan klenik atau cocoklogi lainnya, ini fenomena ilmiah biasa,"pungkasnya”. (coy)