Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Selesainya Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh BPWS di Kabupaten Pamekasan, maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Pendopo Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan dilaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara dari BPWS ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Wakil Kepala Herman Hidayat memaparkan tentang Tugas BPWS salah satunya adalah Stimulasi dan Fasilitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep,. Selanjutnya pada kesempatan tersebut Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengucapkan banyak terima kasih kepada BPWS yang telah banyak membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan, diharapkan kedepan BPWS dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan bisa lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Pamekasan pada Khususnya dan Madura pada umumnya.

 

Serah Terima Barang Milik Negara ini berupa Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 236 titik di Ruas Laden / Dasok Kecamatan Pamekasan, Pembangunan SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan, dan Pembangunan SPAM di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan. (Nin)

Selesainya Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh BPWS di Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Sumenep dilaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Penandatanganan MoU antara BPWS dan Pemkab Sumenep, Wakil Kepala Herman Hidayat memaparkan tentang Tugas BPWS salah satunya adalah Stimulasi dan Fasilitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang kawasan minapolitan yang nantinya juga akan dibangun di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Bupati Sumenep Busyro Karim mengucapkan banyak terima kasih kepada BPWS karena telah banyak membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep, diharapkan kedepan BPWS dan Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Sumenep pada Khususnya dan Madura pada umumnya.

 

Serah Terima Barang Milik Negara ini adalah Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 127 titik di Jalan Lingkar Sumenep / Jalan Aryawiraraja, Pembangunan SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Desa Candi Kecamatan Dungkek, Pembangunan SPAM di Ibukota Kecamatan Dungkek serta Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Solar Pump Sistem di Pulau Gili Iyang. (Nin)

Salah satu tugas BPWS adalah Peningkatan Ketrampilan SDM, kali ini BPWS bekerja sama dengan UPT PK Ponorogo melaksanakan Program Peningkatan Keterampilan SDM Berbasis Kompetensi, yang pembukaannya dilaksanakan pada hari Jumat Pukul 10.00 WIB di UPT PK Ponorogo. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono,  Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo Sumani, Kepala UPT PK Ponorogo Affandi, serta Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan dan Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Anwar.

Sambutan diawali oleh Affandi selaku Kepala UPT PK Ponorogo, dalam sambutannya Afandi menjelaskan bahwa peserta yang dilatih sebanyak 48 orang dan berasal dari Kabupaten Bangkalan sebanyak 33 Orang, Kabupaten Sampang sebanyak 9 Orang dan Kabupaten Pemekasan sebanyak 6 Orang. Mereka akan dilatih selama 24 hari, untuk mengikuti pelatihan otomotif kejuruan sepeda motor (R2) Karburator –A05, pelatihan bangunan kejuruan teknik bangunan –TB05 dan Pelatihan Teknik Listrik – kejuruan instalasi penerangan-IL02. Para peserta yang telah dilatih ini nantinya akan mendapatkan Sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten PonorogoSumani, dalam sambutannya Sumani mengharapkan para peserta pelatihan yang sudah memiliki aura yang bagus ini dapat memajukan Bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Madura khususnya untuk sukses kedepannya.

Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat dalam memberikan pengarahan kepada para peserta untuk dapat memahami 3 kriteria pemahaman  yaitu :  I Hear I Forget, I See I Remember, I Do I Understand. Jadi untuk bisa mengerti harus banyak melaksanakan latihan.

 

Selanjutnya , arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, memberikan pengarahan tentang kesuksesan hidup harus dimulai dengan mempertebal ibadah agar dapat menambah keimanan dan memperlancar rejeki dan agar selamat di dunia dan akhirat.  (Nin)

Kenapa perlu ada Pemerintah Daerah ? Untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Kesejahteraan lanjut Dr. Made Suwandi, Msoc.sc penuh semangat mengawali pembicaraan pada diskkusi panel yang diadakan Divisi Hukum Bapel BPWS pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, yang dihadiri perwakilan dari empat Kabupaten di Madura. Dr. Made Suwandi, Msoc.sc adalah seorang Komisioner ASN dan beliau diundang untuk menjadi salah seorang pembicara/narasumber pada diskusi panel tersebut dengan judul “Sosialisasi Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pelaksanaan Tugas Bapel BPWS.” Moderator kegiatan tersebut adalah Ir. Machfudz Madjid, MM beliau adalah sekretaris Bapel BPWS.

Seluas apapun otonomi daerah, pemerintah pusat masih tetap mengurusi/membuat aturan mainnya. Lebih lanjut Dr. Made Suwandi, Msoc.sc menjelaskan bahwa “Sekali kita sepakati aturan mainnya mari kita tegakkan sebaik-baiknya, ada beberapa strategi penataan kawasan BPWS diantaranya adalah :

1.         Harus jelas kewenangan apa saja yang diamanahkan BPWS untuk mengembangkan kawasan lungkup kerjanya;

2.         BPWS adalah Operator sedangkan Kementerian PU PR sebagai Regulatornya.

3.         Public Services yang disediakan oleh BPWS harus bersifat menciptakan efek pengungkit bagi pengembangan wilayah Madura secara keseluruhan;

4.         BPWS harus mengerjakan pekerjaan yang besar-besar (sekala Nasional) dan bukan mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil yang menjadi tugas Pemerintah Daerah;

5.         Keterikatan dan keterpaduan antara program Daerah dan Pusat adalah kunci utama pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan BPWS di Madura.

 

Pembicara yang lain adalah A. Damentar, Mag, Rer, Publ, Kasubdit Pekerjaan Umum di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, beliau menjelaskan bahwa arah pengembangan Suramadu dan RKP 2017 adalah Program yang menyentuh dimensi kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan antara Pemda di Maduradan BPWS mutlak diperlukan mulai dari proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan. Perlu dipertegas tugas pokok dan fungsi BPWS dalam melaksanakan koordinasi pembangunan dengan Pemda (baik provinsi maupun kab/kota).

Jalannya diskusi penuh keakraban tapi terlihat jelas di raut muka para undangan bahwa mereka menyimak dengan serius. Hasil dari diskusi antara lain adalah :

1.              Perwakilan Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa mereka berterima kasih kepada BPWS yang telah banyak membantu membangun infrastruktur dan pengembangan SDM. Tapi Pemkab. Sumenep berharap ada arahan pembangunan yang spesifik pada sektor-sektor industri di Kecamatan-kecamatan agar lebih merata dan tidak tumpang tindih;

2.              Adanya kebersamaan dalam proses pembangunan yang saling mengisi dan saling mendukung;

3.              BPWS diamanahkan untuk membangun dalam skala Nasional dan harus dapat bersinergi dengan rencana pembangunan daerah khususnya Madura secara keseluruhan;

4.              Perwakilan Pemkab. Sampang mengharapkan pembangunan akses jalan lintas pantai selatan dari Kab. Bangkalan sampai dengan Kab. Sampang segera terealisasi selain karena dokumen perencanaan sudah siap juga untuk membuka akses dua desa penghasil garam yang cukup potensial tetapi saat ini terisolir oleh sungai yang lebarnya 200 meter lebih.

 

Kalimat penutup dari moderator adalah “Pembangunan Kawasan perlu Sinergitas antara BPWS dan Pemda di Madura.” (MT)

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian PAN dan RB pada Jum’at (22 Jan ’16) membahas tentang Kelembagaan/Organisasi Bapel-BPWS. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB guna menindaklanjuti surat dari Bapel BPWS No. S-255.0/BPWS-01/XXI/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal status Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

Dalam arahannya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB mengatakan bahwa ada dua agenda besar yang perlu segera diselesaikan terkait BPWS, pertama terkait usulan Organisasi/Kelembagaan BPWS itu sendiri, dan kedua masalah belum adanya penetapan Kepala Bapel-BPWS Definitif.

Sementara Plt. Kepala Bapel-BPWS menyampaikan terkait kedudukan/jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPWS perlu diperjelas, sebagai contoh dalam SOTK Bapel-BPWS sebelumnya tidak ada Satuan Pengawas Internal (SPI), namun hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan perlu ada SPI. Sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, maka kedudukan SPI masuk dalam usulan perubahan revisi Perpres No. 27 Tahun 2008.

Pada kesempatan yang sama Unit Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah BPWS mengatakan bahwa Menteri PUPR selaku Ketua Pelaksana Harian BPWS menunggu penetapan Kepala Bapel-BPWS Definitif dan usulan Revisi Perpres No.27 tahun 2008 yang mana segala permasalahan BPWS sudah diakomodir dalam usulan perubahan Revisi Perpres No.27 Tahun 2008 tersebut.

Sementara dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, alasan utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS tetap mempertahankan keberadaan Bapel-BPWS karena pemerintah pusat membutuhkan perpanjangan tangan di daerah, dan Bapel-BPWS merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi didaerah khususnya di Madura agar tidak ada kesenjangan (disparitas) antara Madura dengan daerah lain.

Pada sisi lain Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan mengatakan perlu segera penetapan Kepala Bapel-BPWS Definif, karena hal tersebut menyangkut Pengguna Anggaran (PA), sehingga alokasi anggaran dalam DIPA yang sudah diberikan kepada BPWS dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kementerian Keuangan juga mengapresiasi progress penyerapan anggaran dari BPWS yang cukup baik dan meningkat, yang mana untuk TA.2014 sebesar 75,94% dan pada TA. 2015 meningkat menjadi 93,81%.

Pada akhir rapat menyimpulkan bahwa Kementerian PAN dan RB akan segera menyampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PUPR dengan tembusan Bapak Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, untuk mendorong penetapan Kepala Bapel-BPWS Definif, serta terkait usulan pemetaan organisasi BPWS sendiri masih menunggu keputusan dari Presiden. (Gun)

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), Bappenas, BKPM, BPJT, Pemerintah Propinsi Jawa-Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Setwanrah BPWS serta jajaran pimpinan Bapel-BPWS. 

Pada awal pembukaan rapat Agustina Murbaningsih mengatakan bahwa latar belakang dari rapat ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun regulasinya terkait dengan pelaksanaan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. 

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa wilayah Suramadu sebagai kawasan khusus berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 360 UU No.23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.” 

Sementara Plt. Kepala Bapel-BPWS menyampaikan terkait hasil kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Suramadu pada tanggal 22 Juni 2015 serta kunjungan Menteri PAN dan RB tanggal 27 Agustus 2015 dalam rangka evaluasi LNS. Dan kedua instritusi tersebut berpendapat bahwa keberadaan BPWS masih sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di wilayah Suramadu. Hal tersebut juga diperkuat dengan keinginan dari Gubernur Jawa-Timur untuk tetap mempertahankan BPWS mengingat alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan di kota Surabaya dan Kabupaten di Madura berada di BPWS.

Pada kesempatan yang sama Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PUPR menyampaikan jika Rancangan Revisi Perpres No.27 tahun 2008 yang didalamnya terdapat beberapa perubahan khsususnya terkait tusi dan wilayah kerja dari Bapel-BPWS telah disampaikan kepada Menko bidang Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah setempat.

Sementara dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyoroti jika dalam revisi Perpres No.27 Tahun 2008 masih terdapat beberapa poin yang yang harus direvisi, diantaranya terkait jumlah anggota Dewan Pengarah agar dikurangi, supaya dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat.

Sementara dari Pemerintah Propinsi Jawa-Timur menyampaikan bahwasannya di Propinsi Jawa-Timur, wilayah KKJSS merupakan Kawasan Strategis Propinsi, sehingga pemerintah propinsi memiliki kewenangan berdasarkan RTRW yang ada untuk memanfaatkan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional, dan salah satunya adalah kawasan kaki Suramadu. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebetulnya Pemerintah Propinsi tidak menghilangkan hak-hak perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun terkait pengendalian zona di kawasan kaki jembatan Suramadu agar diselaraskan searah dengan masterplan Propinsi dan Nasional;

Sementara itu dari Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan jauh sebelum terbitnya Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS, sudah terdapat kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa terkait luasan yang diperbolehkan adalah 250 hektar bukan 600 ha seperti yang tertuang dalam Perpres No.27 tahun 2008. Dan terkait jalan yang menghubungkan antara Bandara Juanda dengan Tanjung Perak adalah jalan lingkar luar timur yang merupakan jalan bebas hambatan, dan bukan jalan tol. Hal tersebut dengan pertimbangan agar masyarakat tidak selalu terbebani dengan pembayaran tol, dan diharapkan untuk jarak tempuh bisa lebih cepat dengan menggunakan jalan bebas hambatan jika dibandingkan dengan jalan tol.

Pada akhir pembahasan rapat dapat disimpulkan bahwa pertama tujuan dari rapat kali ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan dilapangan, baik dari aspek yuridis maupun regulasinya, sehingga keputusan yang nantinya akan diambil dalam rapat terbatas tidak salah, kedua masing-masing Menteri akan memberikan pandangan dan opsi kepada Presiden dalam rapat terbatas terkait permasalahan pelaksanaan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS, misalnya a) terkait perubahan “delineasi”nya, b) perlunya ada “forum koordinasi”; c) perlunya perampingan keanggotaan Dewan Pengarah, dengan harapan dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat, dan ketiga perlunya memperbaiki deregulasi dan membangun komunikasi dengan mengedepankan kepentingan Nasional dan kepentingan Daerah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (Gun)