Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Salah satu tugas BPWS adalah Peningkatan Ketrampilan SDM, kali ini BPWS bekerja sama dengan UPT BLK Tulung Agung melaksanakan Program Peningkatan Keterampilan SDM Berbasis Kompetensi, yang pembukaannya dilaksanakan pada hari Rabu Pukul 10.00 WIB di UPT BLK Tulung Agung. Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan BPWS Mohammad Anwar,  Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur Sukardo.

Sambutan diawali oleh Sukardo selaku Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur , dalam sambutannya Sukardo menjelaskan bahwa peserta yang dilatih sebanyak 48 orang dan berasal dari Kabupaten Bangkalan sebanyak 30 Orang, Kabupaten Sampang sebanyak 9 Orang dan Kabupaten Pemekasan sebanyak 9 Orang. Mereka akan dilatih selama 240 jam, untuk mengikuti pelatihan Teknik Las Otogen/Karbid , Pelatihan Otomotif Kejuruan Mobil (R4) Mesin Bensin  dan Pelatihan Teknologi Informasi Kejuruan Operator dan Teknisi Komputer. Para peserta yang telah dilatih ini nantinya akan mendapatkan Sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

 

Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Mohammad Anwar, dalam sambutannya mengharapkan para peserta pelatihan diharapkan dapat memajukan masyarakat Madura dan Jawa Timur umumnya. (Nin)

Acara Penandatanganan MoU hari Selasa, tanggal 26 April 2016 di kantor Bapel BPWS antara Bapel BPWS dengan Kejaksaan Negeri Bangkalan dibuka dengan sambutan dari Wakil Kepala Bapel BPWS selaku Plt. Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat. Dengan penuh semangat Wakil Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat memaparkan tentang pembangunan yang akan dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan kurang lebih mencapai 80% dari seluruh anggaran Bapel BPWS untuk pembangunan. Selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang rencana pembangunan overpass di kawasan Suramadu yang akan dibangun menyerupai jembatan Semanggi (dalam tanda kutip), ada jalur/jalan keluar dan masuk yang terpisah.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa MoU ini perlu ditindaklanjuti dengan SKK (Surat Kuasa Khusus). Untuk itu Kejaksaan Negeri Bangkalan menjelaskan tentang tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat (TP4P) yang dilator belakangi oleh :

·         Stigma Kriminalisasi

·         Rendahnya penyerapan anggaran

·         Terjadinya perubahan nomenklatur organisasi / instutusi pada Kementerian

Adapun tujuan dibentuknya TP4P

·         Menghilangkan keragu raguan aparatur Negara dalam mengambil keputusan

·         Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program program strategis BANGMAS untuk kepentingan rakyat

·         Terserapnya anggaran secara optimal

·         Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional

·         Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan penegakan

siap Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan yang dilakukan Bapel BPWS di Kabupaten Bangkalan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Kejaksaan Negeri Bangkalan juga menawarkan bantuan  kepada Bapel BPWS di wilayah kerjanya di Kabupaten Bangkalan tentang perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan, dengan membatasi keterlibatan pada hal-hal yang beresiko terjadinya penyimpangan  yang dapat mempengaruhi obyektifitas penegakan hukum di kemudian hari.

 

Joeli Soelistyanto juga menekankan perlunya menghilangkan keragu-raguan para Pejabat Bapel BPWS dalam mengambil keputusan agar segera melaksanakan pembangunan guna percepatan program-program Bapel BPWS untuk kepentingan rakyat. Terserapnya anggaran secara optimal serta dapatnya menciptakan iklim investasi agar baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan, adalah bentuk komitmen bersama antara Bapel BPWS dan Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan Tugas dengan baik bagi percepatan Pembangunan Madura. (MT)

Pada pemaparan kegiatan Sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D), Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto, SH, MH memberikan sambutan bahwa di era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan diberi peran penting untuk Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Pidato Presiden RI pada upacara Hari Bakti Adhiyaksa (HBA) Ke-55 tanggal 22 Juli 2015  di Istana  Bogor Agustus 2015 menekankan bahwa dalam pemberantasan Korupsi penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan sehingga Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pengawalan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah, dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan Nasional. Itulah sekelumit awal mula terbentuknya TP4D yang saat ini didengung-dengungkankan oleh seluruh Kejaksaan di Indonesia kata Joeli Soelistyanto pada para Pejabat dan seluruh undangan yang hadir di ruang rapat Bapel BPWS.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat Edaran yang berisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan :

1.      Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah.

2.      Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk.

3.      Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau menghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahan administrasi. 

TP4D memang belum ada SOP-nya tapi Kejaksaan tetap memberikan laporan kegiatan setiap bulannya, Kejaksaan bisa jadi Penyidik, Penuntut Umum, Intel dan melakukan eksekusi di lapangan jelas Wakyu Diono, SH Kepala Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Bangkalan mengawali pemaparannya. Sampai saat ini Kejaksaan masih Nihil dalam memberikan bantuan hukum, Kejaksaan siap menerima keluhan-keluhan dari masyarakat atau pribadi yang memerlukan bantuan atau pendampingan hukum imbuh Wahyu Diono.

 Bapel BPWS diminta segera membuat surat ke Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk meminta pendampingan dalam rangka mengawal kegiatan pembangunan mualai dari perencanaan sampai dengan selesai. (MT)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dimana MoU yang sudah pernah dibuat telah habis masa berlakunya,SelasaO(26/4/2016). 
Penandatangan MoU yang bertempat di ruang pertemuan BPWS tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi Tugas - tugas tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang disampaikan langsung oleh ketua TP4D, Wahyudiono selaku kasi Intel di kejaksaan negeri Bangkalan yang di ikuti oleh semua pejabat di lingkungan BPWS.

Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Joeli Sulistyanto dengan didampingi oleh Kasi Datun Noordien Kusumanegara dengan Plt Kepala Bapel BPWS Herman Hidayat.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Joeli Sulistyanto dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di era presiden Joko Wododo ini diberikan kepercayaan untuk memberi pendampingan litigasi dan non litigasi, dikarenakan mempunyai peran yang sangat dekat dengan pemerintah yakni dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

"MoU ini adalah sebagai dasar terjalinnya kerja sama antara Kejari Bangkalan dan BPWS yang nantinya dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan pembuatan SKK (Surat Kuasa Khusus)," ungkapnya. 

Sementara tujuan di bentuknya TP4D, kata Joeli, untuk menghilangkan karagu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, agar dapat terwujud perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis Pembangunan Nasional untuk kepentingan masyarakat.

"Juga untuk terserapnya anggaran secara optimal, terciptanya iklim investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasi Datun Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Noordien Kusumanegara menyampaikan, dengan dilakukannya MoU tersebut kedepan diharapkan bisa terjadi sinergitas antara BPWS dengan Kejari Bangkalan .Sebab, tahun 2016 BPWS mempunyai anggaran Rp. 318 Miliyar untuk pembangunan Madura yang nantinya dalam pelaksanaanya perlu ditindak lanjuti lanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK) dari BPWS ke Kejaksaan.

"Melalui TP4D ini kami akan melakukan pendampingan terhadap BPWS untuk dapat mengelola keuangan pemerintah agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran, semisal dalam pengadaan lahan dan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pelaksaan sampai menyerahan barang," kata Kasi Datun itu.

 

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Herman Hidayat, menyambut baik dilaksanakannya MoU tersebut. (coy)

Selesainya Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh BPWS di Kabupaten Pamekasan, maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 bertempat di Pendopo Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan dilaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara dari BPWS ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Wakil Kepala Herman Hidayat memaparkan tentang Tugas BPWS salah satunya adalah Stimulasi dan Fasilitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep,. Selanjutnya pada kesempatan tersebut Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengucapkan banyak terima kasih kepada BPWS yang telah banyak membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Pamekasan, diharapkan kedepan BPWS dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan bisa lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Pamekasan pada Khususnya dan Madura pada umumnya.

 

Serah Terima Barang Milik Negara ini berupa Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 236 titik di Ruas Laden / Dasok Kecamatan Pamekasan, Pembangunan SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Desa Kowel Kecamatan Pamekasan, dan Pembangunan SPAM di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan. (Nin)

Selesainya Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh BPWS di Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Sumenep dilaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Penandatanganan MoU antara BPWS dan Pemkab Sumenep, Wakil Kepala Herman Hidayat memaparkan tentang Tugas BPWS salah satunya adalah Stimulasi dan Fasilitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang kawasan minapolitan yang nantinya juga akan dibangun di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Bupati Sumenep Busyro Karim mengucapkan banyak terima kasih kepada BPWS karena telah banyak membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep, diharapkan kedepan BPWS dan Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Sumenep pada Khususnya dan Madura pada umumnya.

 

Serah Terima Barang Milik Negara ini adalah Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 127 titik di Jalan Lingkar Sumenep / Jalan Aryawiraraja, Pembangunan SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Desa Candi Kecamatan Dungkek, Pembangunan SPAM di Ibukota Kecamatan Dungkek serta Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Solar Pump Sistem di Pulau Gili Iyang. (Nin)