Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Salah satu tugas BPWS adalah Peningkatan Ketrampilan SDM, kali ini BPWS bekerja sama dengan UPT PK Ponorogo melaksanakan Program Peningkatan Keterampilan SDM Berbasis Kompetensi, yang pembukaannya dilaksanakan pada hari Jumat Pukul 10.00 WIB di UPT PK Ponorogo. Acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono,  Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo Sumani, Kepala UPT PK Ponorogo Affandi, serta Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan dan Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Anwar.

Sambutan diawali oleh Affandi selaku Kepala UPT PK Ponorogo, dalam sambutannya Afandi menjelaskan bahwa peserta yang dilatih sebanyak 48 orang dan berasal dari Kabupaten Bangkalan sebanyak 33 Orang, Kabupaten Sampang sebanyak 9 Orang dan Kabupaten Pemekasan sebanyak 6 Orang. Mereka akan dilatih selama 24 hari, untuk mengikuti pelatihan otomotif kejuruan sepeda motor (R2) Karburator –A05, pelatihan bangunan kejuruan teknik bangunan –TB05 dan Pelatihan Teknik Listrik – kejuruan instalasi penerangan-IL02. Para peserta yang telah dilatih ini nantinya akan mendapatkan Sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten PonorogoSumani, dalam sambutannya Sumani mengharapkan para peserta pelatihan yang sudah memiliki aura yang bagus ini dapat memajukan Bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Madura khususnya untuk sukses kedepannya.

Wakil Kepala BPWS Herman Hidayat dalam memberikan pengarahan kepada para peserta untuk dapat memahami 3 kriteria pemahaman  yaitu :  I Hear I Forget, I See I Remember, I Do I Understand. Jadi untuk bisa mengerti harus banyak melaksanakan latihan.

 

Selanjutnya , arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, memberikan pengarahan tentang kesuksesan hidup harus dimulai dengan mempertebal ibadah agar dapat menambah keimanan dan memperlancar rejeki dan agar selamat di dunia dan akhirat.  (Nin)

Kenapa perlu ada Pemerintah Daerah ? Untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Kesejahteraan lanjut Dr. Made Suwandi, Msoc.sc penuh semangat mengawali pembicaraan pada diskkusi panel yang diadakan Divisi Hukum Bapel BPWS pada hari Selasa tanggal 12 April 2016, yang dihadiri perwakilan dari empat Kabupaten di Madura. Dr. Made Suwandi, Msoc.sc adalah seorang Komisioner ASN dan beliau diundang untuk menjadi salah seorang pembicara/narasumber pada diskusi panel tersebut dengan judul “Sosialisasi Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait Pelaksanaan Tugas Bapel BPWS.” Moderator kegiatan tersebut adalah Ir. Machfudz Madjid, MM beliau adalah sekretaris Bapel BPWS.

Seluas apapun otonomi daerah, pemerintah pusat masih tetap mengurusi/membuat aturan mainnya. Lebih lanjut Dr. Made Suwandi, Msoc.sc menjelaskan bahwa “Sekali kita sepakati aturan mainnya mari kita tegakkan sebaik-baiknya, ada beberapa strategi penataan kawasan BPWS diantaranya adalah :

1.         Harus jelas kewenangan apa saja yang diamanahkan BPWS untuk mengembangkan kawasan lungkup kerjanya;

2.         BPWS adalah Operator sedangkan Kementerian PU PR sebagai Regulatornya.

3.         Public Services yang disediakan oleh BPWS harus bersifat menciptakan efek pengungkit bagi pengembangan wilayah Madura secara keseluruhan;

4.         BPWS harus mengerjakan pekerjaan yang besar-besar (sekala Nasional) dan bukan mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil yang menjadi tugas Pemerintah Daerah;

5.         Keterikatan dan keterpaduan antara program Daerah dan Pusat adalah kunci utama pada setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan BPWS di Madura.

 

Pembicara yang lain adalah A. Damentar, Mag, Rer, Publ, Kasubdit Pekerjaan Umum di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, beliau menjelaskan bahwa arah pengembangan Suramadu dan RKP 2017 adalah Program yang menyentuh dimensi kepentingan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan antara Pemda di Maduradan BPWS mutlak diperlukan mulai dari proses perencanaan, pembangunan dan pengelolaan. Perlu dipertegas tugas pokok dan fungsi BPWS dalam melaksanakan koordinasi pembangunan dengan Pemda (baik provinsi maupun kab/kota).

Jalannya diskusi penuh keakraban tapi terlihat jelas di raut muka para undangan bahwa mereka menyimak dengan serius. Hasil dari diskusi antara lain adalah :

1.              Perwakilan Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa mereka berterima kasih kepada BPWS yang telah banyak membantu membangun infrastruktur dan pengembangan SDM. Tapi Pemkab. Sumenep berharap ada arahan pembangunan yang spesifik pada sektor-sektor industri di Kecamatan-kecamatan agar lebih merata dan tidak tumpang tindih;

2.              Adanya kebersamaan dalam proses pembangunan yang saling mengisi dan saling mendukung;

3.              BPWS diamanahkan untuk membangun dalam skala Nasional dan harus dapat bersinergi dengan rencana pembangunan daerah khususnya Madura secara keseluruhan;

4.              Perwakilan Pemkab. Sampang mengharapkan pembangunan akses jalan lintas pantai selatan dari Kab. Bangkalan sampai dengan Kab. Sampang segera terealisasi selain karena dokumen perencanaan sudah siap juga untuk membuka akses dua desa penghasil garam yang cukup potensial tetapi saat ini terisolir oleh sungai yang lebarnya 200 meter lebih.

 

Kalimat penutup dari moderator adalah “Pembangunan Kawasan perlu Sinergitas antara BPWS dan Pemda di Madura.” (MT)

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian PAN dan RB pada Jum’at (22 Jan ’16) membahas tentang Kelembagaan/Organisasi Bapel-BPWS. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB guna menindaklanjuti surat dari Bapel BPWS No. S-255.0/BPWS-01/XXI/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal status Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

Dalam arahannya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB mengatakan bahwa ada dua agenda besar yang perlu segera diselesaikan terkait BPWS, pertama terkait usulan Organisasi/Kelembagaan BPWS itu sendiri, dan kedua masalah belum adanya penetapan Kepala Bapel-BPWS Definitif.

Sementara Plt. Kepala Bapel-BPWS menyampaikan terkait kedudukan/jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPWS perlu diperjelas, sebagai contoh dalam SOTK Bapel-BPWS sebelumnya tidak ada Satuan Pengawas Internal (SPI), namun hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan perlu ada SPI. Sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, maka kedudukan SPI masuk dalam usulan perubahan revisi Perpres No. 27 Tahun 2008.

Pada kesempatan yang sama Unit Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah BPWS mengatakan bahwa Menteri PUPR selaku Ketua Pelaksana Harian BPWS menunggu penetapan Kepala Bapel-BPWS Definitif dan usulan Revisi Perpres No.27 tahun 2008 yang mana segala permasalahan BPWS sudah diakomodir dalam usulan perubahan Revisi Perpres No.27 Tahun 2008 tersebut.

Sementara dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, alasan utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS tetap mempertahankan keberadaan Bapel-BPWS karena pemerintah pusat membutuhkan perpanjangan tangan di daerah, dan Bapel-BPWS merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi didaerah khususnya di Madura agar tidak ada kesenjangan (disparitas) antara Madura dengan daerah lain.

Pada sisi lain Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan mengatakan perlu segera penetapan Kepala Bapel-BPWS Definif, karena hal tersebut menyangkut Pengguna Anggaran (PA), sehingga alokasi anggaran dalam DIPA yang sudah diberikan kepada BPWS dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kementerian Keuangan juga mengapresiasi progress penyerapan anggaran dari BPWS yang cukup baik dan meningkat, yang mana untuk TA.2014 sebesar 75,94% dan pada TA. 2015 meningkat menjadi 93,81%.

Pada akhir rapat menyimpulkan bahwa Kementerian PAN dan RB akan segera menyampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PUPR dengan tembusan Bapak Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, untuk mendorong penetapan Kepala Bapel-BPWS Definif, serta terkait usulan pemetaan organisasi BPWS sendiri masih menunggu keputusan dari Presiden. (Gun)

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), Bappenas, BKPM, BPJT, Pemerintah Propinsi Jawa-Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Setwanrah BPWS serta jajaran pimpinan Bapel-BPWS. 

Pada awal pembukaan rapat Agustina Murbaningsih mengatakan bahwa latar belakang dari rapat ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun regulasinya terkait dengan pelaksanaan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. 

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa wilayah Suramadu sebagai kawasan khusus berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 360 UU No.23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.” 

Sementara Plt. Kepala Bapel-BPWS menyampaikan terkait hasil kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Suramadu pada tanggal 22 Juni 2015 serta kunjungan Menteri PAN dan RB tanggal 27 Agustus 2015 dalam rangka evaluasi LNS. Dan kedua instritusi tersebut berpendapat bahwa keberadaan BPWS masih sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di wilayah Suramadu. Hal tersebut juga diperkuat dengan keinginan dari Gubernur Jawa-Timur untuk tetap mempertahankan BPWS mengingat alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan di kota Surabaya dan Kabupaten di Madura berada di BPWS.

Pada kesempatan yang sama Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PUPR menyampaikan jika Rancangan Revisi Perpres No.27 tahun 2008 yang didalamnya terdapat beberapa perubahan khsususnya terkait tusi dan wilayah kerja dari Bapel-BPWS telah disampaikan kepada Menko bidang Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah setempat.

Sementara dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyoroti jika dalam revisi Perpres No.27 Tahun 2008 masih terdapat beberapa poin yang yang harus direvisi, diantaranya terkait jumlah anggota Dewan Pengarah agar dikurangi, supaya dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat.

Sementara dari Pemerintah Propinsi Jawa-Timur menyampaikan bahwasannya di Propinsi Jawa-Timur, wilayah KKJSS merupakan Kawasan Strategis Propinsi, sehingga pemerintah propinsi memiliki kewenangan berdasarkan RTRW yang ada untuk memanfaatkan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional, dan salah satunya adalah kawasan kaki Suramadu. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebetulnya Pemerintah Propinsi tidak menghilangkan hak-hak perijinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun terkait pengendalian zona di kawasan kaki jembatan Suramadu agar diselaraskan searah dengan masterplan Propinsi dan Nasional;

Sementara itu dari Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan jauh sebelum terbitnya Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS, sudah terdapat kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa terkait luasan yang diperbolehkan adalah 250 hektar bukan 600 ha seperti yang tertuang dalam Perpres No.27 tahun 2008. Dan terkait jalan yang menghubungkan antara Bandara Juanda dengan Tanjung Perak adalah jalan lingkar luar timur yang merupakan jalan bebas hambatan, dan bukan jalan tol. Hal tersebut dengan pertimbangan agar masyarakat tidak selalu terbebani dengan pembayaran tol, dan diharapkan untuk jarak tempuh bisa lebih cepat dengan menggunakan jalan bebas hambatan jika dibandingkan dengan jalan tol.

Pada akhir pembahasan rapat dapat disimpulkan bahwa pertama tujuan dari rapat kali ini adalah untuk mendengarkan aspirasi dan permasalahan dilapangan, baik dari aspek yuridis maupun regulasinya, sehingga keputusan yang nantinya akan diambil dalam rapat terbatas tidak salah, kedua masing-masing Menteri akan memberikan pandangan dan opsi kepada Presiden dalam rapat terbatas terkait permasalahan pelaksanaan Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS, misalnya a) terkait perubahan “delineasi”nya, b) perlunya ada “forum koordinasi”; c) perlunya perampingan keanggotaan Dewan Pengarah, dengan harapan dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat, dan ketiga perlunya memperbaiki deregulasi dan membangun komunikasi dengan mengedepankan kepentingan Nasional dan kepentingan Daerah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (Gun)

 

Program pelatihan Sumber daya Manusia (SDM) yang dilakukan  BPWS untuk pemuda pemudi di Madura akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Sebab, ini merupakan salah satu langkah yang mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing agar mereka mampu ebrbciara lebih dalam persaingan global.  Apalagi nanti ektika Madura semakin maju dan bergerak dinamis.

Sejak 2011 hingga 2015, tak kurang dari 3.700 SDM Madura yang telah dilatih dalam berbagai bidang keterampilan. Baik otomotif, teknisi computer, IT, kerajinan, souvenir, obat herbal, kuliner, olahan pangan, teknologi asap cair dan lain sebagainya.

 “Ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM menghadapi rencana besar pembangunan di Madura agar masyarakat Madura tidak menjadi penonton di rumah sendiri. Program ini akan terus dilakukan setiap tahun dengan skala yang terus ditingkatkan. Baik jumlah peserta maupun bidang yang akan dilatih,” Kepala Divisi Pengendalian pembangunan Ir. Anwar Madjid MSi.

Untuk diketahui, keberadaan  jembatan Suramadu diakui ataupun tidak memberi manfaat besar bagi perekonomian Madura. Namun demikian, jika tidak disertai dengan upaya meningkatkan daya saing Sumber daya Manusianya, mustahil eksistensi jembatan tersebut memberi manfaat kepada masyarakat Madura secara luas dan merata.

Ini dikatakan Plt Kepala BPWS  Irjen Pol (Purn) Drs Herman Hidayat SH MM Dikatakannya, perlu ada penyiapan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara kontinyu, sistematis dan terarah.

“Sehingga, kelak Madura bisa benar-benar berubah ke arah yang jauh lebih baik namun tetap menjaga nilai-nilai kultur,’ ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya yakin, dalam sepuluh tahun ke depan jika pola pemberdayaan yang dilakukan bisa menyentuh pada simpul-simpul pokok dan esensial dari masyarakat yang membutuhkan, maka perekonomian Madura akan bangkit dan muncul menjadi kekuatan ekonomi besar di Indonesia.

“Siapa yang menyangsikan daya juang orang-orang m Madura? Mereka mampu hidup dalam kondisi  minim. Nah, jika ini dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, maka bukan mustahil kekuatan besar akan muncul dari Madura,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, apa yang dilakukan BPWS tersebut patut didukung dan didorong untuk terus berlajut.

 

“Namun juga perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik Pemprop Jatim maupun kabupaten di Madura,” pungkas mantan Kapolda Sumetera barat ini. (coy)

Madura tidak hanya dikenal sebagai Pulau Garam, akan tetapi juga dijuluki dengan Pulau Sapi. Daging sapi Madura dikenal memiliki cita rasa yang khas. Ini tak lepas dari kontur geografis pulau ini yang membuat daging sapi Madura lebih legit.

Fakta ini menarik perhatian sejumlah investor. Dalam pameran di Jakarta silam, sejumlah investor mengaku tertarik untuk menjajaki kerjasama memasok sapi dari Madura. Ini dikatakan Kepala Divisi Perwakilan BPWS Jakarta, Drs Amiruddin MM.
“Mereka bahkan sanggup menerima pasokan hingga 5000 ekor per bulan. Ini peluang luar biasa,” tandasnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan mengkomunikasin dengan pemerintah daerah setempat di Madura. Sebab, peluang ini akan memberikan dampak perekonomian luar biasa bagi Madura.

“BPWS hanya memfasiltiasi.  Kami hanya membantu saja,” tandasnya.

Untuk diketahui,  Madura dikenal sebagai salah satu penghasil sapi yang khas. Hal ini karena  hampir semua masyarakat petani di perdesaan biasa dipastikan beternak sapi.

Kegemaran masyarakat Madura beternak sapi ini tidak hanya mendatangkan keuntungan secara ekonomi semata, namun kegemaran masyarakat di Pulau Garam ini juga mampu menciptakan tradisi dan budaya yang mengakar.

Budaya karapan sapi, sapi sonok dan sapi taccek (sapi pajangan) merupakan potret kecintaan masyarakat terhadap ternak sapi.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat, populasi sapi di empat kabupaten di Pulau Madura itu setiap tahun terus bertambah. Hasil pendataan yang dilakukan lembaga itu menunjukkan, populasi sapi di Pulau Madura pada 20015 mencapai kisaran 1 juta ekor. Ini meningkat daripada tahun 2014 yang 806.608 ekor.

Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding 2012 yang hanya mencapai 787.424 ekor dengan jumlah terbanyak di wilayah Kabupaten Sumenep yakni mencapai 360.000 ekor lebih.

Berdasarkan potensi yang ada itulah, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menganggap bahwa Pulau Madura memiliki potensi besar untuk dijadikan kawasan pengembangan peternakan sapi di Indonesia.

Populasi sapi di Madura bahkan menyamai populasi sapi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang selama ini dikenal sebagai sentra peternakan sapi di Indonesia.

Bahkan di Pulau Madura ada salah satu pulau yang jumlah populasi sapinya melebihi jumlah penduduk. Di pulau itu populasi ternak sapi mencapai 50.000 ekor, sementara warganya hanya sekitar 40.000 jiwa

"Namanya Pulau Sepudi masuk Kabupaten Sumenep," Bupati Sumenep, KH Busyro A karim kala itu.

Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii menyatakan,  meski populasi ternak sapi di Kabupaten Pamekasan tergolong sedikit ketimbang Sumenep, namun pemkab membuat program terobosan baru untuk meningkatkan populasi ternak.

"Program itu adalah Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran pada ternak sapi," katanya.

Program ini, katanya, untuk merespons upaya percepatan swasembada daging sapi nasional Tahun 2014 lalu yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

Untuk diketahui, daging sapi Madura dikenal memiliki kualitas terbaik di Jawa Timur. Pigmen dagingnya sedikit berada di bawah daging sapi Bali yang kualitasnya terbaik di Indonesia.

Itulah kenapa populasi dan ras sapi Madura benar - benar dijaga.Bagi para konsumen, persepsi awal ketika hendak membeli daging adalah warna.

Dilanjutkan dengan pertimbangan keempukan daging yang didasarkan atas kemudahan penetrasi gigi pada daging saat mengunyah.

Warna daging sapi Madura merah cerah, empuk, berserat halus, dan rendah lemak.

Keunggulan lainnya, karkas (berat daging sapi tanpa kepala, kaki, jeroan, dan kulit) daging sapi Madura mencapai 48 persen dari berat badan sapi.

"Sapi dari daerah lain di Pulau Jawa, berat karkas 45 persen. Sapi Bali berat karkas mencapai 51 persen dari berat badan sapi. Tapi sapi Bali tulang belulangnya kecil, lebih besar tulang sapi Madura," ungkap Kabid Kesehatan Hewan, Kesmavet, dan Pelayanan Peternakan Dispertanak Bangkalan, A Azisun Hamid

Catatan dari Dispertanak Kabupaten Bangkalan, kontribusi sapi potong Madura cukup besar sampai 24 persen dari kebutuhan sapi potong yang berasal dari Jawa Timur. Jumlah tersebut tidaklah berpengaruh terhadap populasi dan ras sapi Madura.

Populasi sapi Madura setiap tahunnya terus meningkat. Di tahun 2014, populasinya mencapai 800 ribu lebih. Dari empat kabupaten di Madura, Sumenep menjadi daerah dengan populasi sapi terbanyak yakni sekitar 360 lebih ekor.

"Kalau sapi di Bangkalan sekitar 180 ribu hingga 190 ribu ekor," paparnya.

Azisun Hamid menjelaskan, tren peningkatan populasi sapi di Madura disebabkan faktor fisik sapi yang mampu bertahan dalam kondisi cuaca apapun, bahkan cuaca kemarau yang ekstrem.

Sapi betina Madura yang kurus karena kekurangan pakan masih bisa hamil. Fisik kuat itu terbentuk dari persilangan antara banteng dengan Bos Indics atau sapi Zebu. Di mana secara genetik, memiliki sifat toleran terhadap iklim panas serta tahan terhadap serangan caplak.

Namun, lanjut Azisun Hamid, pihaknya tidak cukup berpangku tangan terhadap kekuatan fisik sapi saja untuk meningkatkan populasi sapi Madura.

 

"Program pusat mencanangkan 1000 kelahiran pedet (anak sapi). Kami berikan vitamin A, D, dan E untuk reproduksi dan pakan berkualitas," jelasnya (coy)