Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Komisi D DPRD Bangkalan menggelar hearing dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di ruang Mustazir BPWS di Jl. Tambak Wedi No.1 Surabaya, Jumat (15/1) siang. Dalam hearing itu, anggota Komisi D ditemui langsung Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat beserta jajarannya. Hearing ini merupakan langkah koordinasi usai sinergi positif antara BPWS - Bangkalan terbangun di 2015 kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Drs. H. Hosyan Muhammad, SH menyatakan, sinergi positif yang sudah terbangun tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkrit untuk kepentingan rakyat Madura secara luas. "Komitmen kami adalah untuk memastikan bahwa rakyat Madura benar-benar bisa menikmati madu nya pembangunan,"tegasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, selain itu pihaknya berharap sumber daya kultural yang memiliki nilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat Madura, harus terus didorong sebagai potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan.
"Seperti halnya batik Madura yang memiliki nilai adiluhung. Kami berharap ada upaya bersama dari BPWS untuk turut mendorong sektor ini agar lini ekonomi kerakyatan semakin bergerak dinamis," tandasnya. Sementara itu, Deputi Perencanaan BPWS yang memberikan penjelasan kepada rombongan DPRD Bangkalan menyatakan, kunjungan tersebut merupakan langkah pro aktif yang sangat diapresiasi. Ia menjelaskan, pada 2016 ini selain infrastruktur, BPWS juga akan mendorong upaya penguatan ekonomi dengan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dan eksibisi potensi Madura di tingkat regional Jawa Timur maupun di level nasional serta internasional.

"Batik jelas menjadi atensi kami. Salah satunya yang sudah kami fasilitasi adalah batik Pamekasan. Untuk Bangkalan, kami harapkan pada 2016 ini bisa kita fasilitasi,” tandasnya. Ia menambahkan, untuk infrastruktur pada 2016, BPWS akan membangun peningkatan jalan akses Suramadu hingga kampus UTM yang merupakan permintaan Bupati Bangkalan. Kemudian pembangunan SPAM, pembangunan rest area dan peningkatan kualitas jalan di beberapa titik, fasilitasi dan stimulasi di empat kabupaten. (coy)

Kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tahun 2015 lalu, patut diapresiasi positif. Ini karena sejumlah indikator kinerja positif berhasil ditorehkan.  Terlihat dari salah satu indikator berupa tingginya penyerapan anggaran 2015 yang mencapai 93,45 persen. Salah satu penyerapan tertinggi adalah adanya pembebasan lahan di Bangkalan seluas 20,5 hektar yang akan di gunakan sebagai rest area senilai 168,8 miliar yang menyumbang penyerapan 56 persen.

Pembebasan lahan ini juga menandai berakhirnya kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi antara BPWS dengan Pemkab Bangkalan, sebelumnya di tahun yang sama Pemkab Bangkalan sepakat untuk menandatangani MoU dengan BPWS. Selain itu, keberhasilan BPWS meraih peringkat 6 di kancah nasional dalam keterbukaan informasi public juga menjadi prestasi yang menandakan adanya transparansi di instansi tersebut.

Di bidang penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), BPWS pada 2015 telah melatih 136 pemuda pemudi Madura dalam pelatihan di berbagai bidang yang berbasis kompetensi dan bersertifikasi nasional. Total sejak 2011, ada sekitar 3900 SDM Madura yang telah dilatih BPWS dalam berbagai bidang. Fakta ini terungkap dalam pembahasan monitoring dan eveluasi kegiatan BPWS 2015 dan rencana kegiatan 2016 yang dipimpin Plt. Kepala BPWS, Herman Hidayat di ruang Mustazir BPWS pada rabu, tanggal 6 Januari 2016.

"Dari tahun ke tahun, kinerja penyerapan menunjukkan progres positif. Pada Tahun 2013 kita hanya mampu serap 25 persen, Tahun 2014 serap 76% dan Tahun 2015 ini kita mampu 93,45 persen," ujar purnawirawan polisi bintang dua ini. Hadir dalam monev tersebut seluruh deputi, kepala divisi dan kepala sub divisi di BPWS.

Untuk 2016, Herman Hidayat menegaskan agar BPWS ada kelanjutan dari pembebasan lahan di Bangkalan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), stimulasi di setiap kabupaten, pembangunan landscape di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Surabaya (KKJSS). Selain itu pembangunan fisik akan di laksanakan di Bangkalan yg merupakan Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM). "2016, BPWS akan berlari kencang. Apalagi hambatan pembebasan lahan sudah beres," tegas mantan Kapolda Sumatera Barat ini. (Coy) 

 

Setelah sempat macet bertahun tahun,Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) berhasil membebaskan lahan rest area 20,5 ha di Desa Pangpong Bangkalan. Ini menjadi tanda kemesraan dan hubungan harmonis BPWS dengan Pemkab Bangkalan.
Pembayaran ganti untung itu dilakukan di kantor wilayah VIII Bank Mandiri di Jl Basuki Rahmat SURABAYA, Selasa (29/12). Hadir dalam pembayaran tersebut Asisten III Pemkab Bangkalan M Gufron yang mewakili Bupati Bangkalan, Plt Kepala BPWS, Herman Hidayat, Kepala BPN Bangkalan, Winarto dan muspika Bangkalan. Tanah seluas 20,5 ha tersebut milik 32 pemilik.
Lahan yg dibebaskan tersebut merupakan bagian dari total 40 ha lahan yg dibutuhkan untuk pembangunan rest area di kawasan kaki suramadu sisi Madura.
"Sisanya Insya Allah akan kita bebaskan tahun depan. Kami optimis karena hubungan antara Bangkalan dan BPWS semakin harmonis. Kami ucapkan terimakasih yang luar biasa kepada Pemkab Bangkalan dan seluruh pihak yang terlibat," ujar Plt Kepala BPWS, herman Hidayat.
Sementara Asisten III Pemkab Bangkalan menyampaikan pesan Bupati Bangkalan, R Makmun Ibnu Fuad menegaskan, apa yg dilakukan saat ini adalah bentuk kepedulian Pemkab dan BPWS terhadap kemajuan Madura.
"Insya Allah, ke depan Bangkalan dan Madura bisa maju dan bersinar. Kami berpesan kepada masyarakat yg saat ini jadi miliader, untuk menggunakan dana ini dengan bijak. Jangan untuk hura hura, tapi digunakan pada cara yg baik dan diridhoi. Misalnya untuk membuka lapangan kerja," ujarnya.
Untuk diketahui, dari 32 pemilik lahan, penerima ganti untung paling besar adalah lahan milih H. Hadiri senilai Rp 60, 7 miliar. Paling rendah milih Siti Nurholifah senilai Rp 310 juta.
Untuk diketahui, rest area di wilayah Pangpong di Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM) ini kelak akan dibangun pasar umum sebagai etalase madura, parkir umum, islamic centre. Sehingga, KKJSM akan didisain menjadi sentra kemajuan Madura. (Humas BPWS)

Audiensi dan kunjungan Bapel-BPWS ke lokasi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Banten dilaksanakan pada hari Selasa – Rabu (24 – 25 November 2015).  Dalam kunjungan tersebut Plt. Kepala Bapel-BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM yang didampingi oleh para kepala divisi di Lingkungan Bapel-BPWS diterima langsung oleh Poernomo Siswoprasetijo Tjiptowardojo selaku Direktur PT. Banten West Java (BWJ) dan didampingi oleh Asst. Site Director PT. Banten West Java (BWJ) M. Saprudin P. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Sekretariat Dewan Kawasan KEK Propinsi Banten, Kepala Kantor Administratur KEK Tanjung Lesung, Bappeda Propinsi Banten serta Bappeda kabupaten Pandeglang.

Dalam audiensi dan kunjungan lapangan tersebut Bapel-BPWS bermaksud ingin belajar tentang pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung, terkait kendala-kendala apa yang dihadapi serta strategi-strategi apa yang telah diterapkan sehingga KEK Pariwisata Tanjung Lesung dapat berkembang pesat seperti sekarang ini.

KEK Pariwisata Tanjung Lesung sendiri dibentuk berdasarkan PP No.29 Tahun 2012 dengan luas 1.500 hektar dan terletak di wilayah Kecamatan Panimbang dan masuk dalam wilayah Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. KEK Tanjung Lesung pada awalnya merupakan hasil studi dari JICA tahun 1990, dan pembebasan lahannya sendiri baru dimulai pada tahun 1996. Adapun Kompensasi dari pembebasan lahan bagi masyarakat sekitar salah satu diantaranya adalah dengan membangun sarana dan prasarana sekolah mulai dari jenjang SD sampai SMU, penyediaan air bersih sampai pada balai pengobatan. 

Dalam kesempatan tersebut Poernomo Siswoprasetijo mengatakan, “Ada dua hal terkait ide awal pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung, pertama adanya moral dari pemegang saham Jababeka (induk dari PT.BWJ) yang pada waktu itu sangat concern pada Pandeglang yang masuk dalam kategori daerah miskin,  dan kedua adanya keinginan untuk mengembangkan daerah baru yang masih belum tersentuh dan belum memiliki infrastruktur, “ ujarnya.

Adapaun terkait investor, Poernomo Siswoprasetijo mengatakan bahwa cara untuk meyakinkan para investor agar mau bekerjasama adalah dengan mengembangkan konsep masterplan yang jelas, misalnya dengan melakukan road show (promosi) kepada para investor baik yang ada di dalam maupun luar negeri, serta dengan mengadakan seminar-seminar. 

Sementara Sapta Gumilar dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten menyampaikan bahwa awal pembentukan KEK Pariwisata Tanjung Lesung jika mereview ke belakang memang tidak mudah, harus ada rencana aksi berkali-kali untuk mendorong progress yang sudah dijalankan. Intinya harus ada komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, para ulama, kalangan akademisi, LSM serta para stakeholder yang ada di Propinsi Banten.

Pada kesempatan yang sama Joice Irmawanti selaku Kepala Kantor Administrator KEK Tanjung Lesung menyampaikan bahwa salah satu keunggulan yang dijual oleh KEK adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga investor tidak akan kesulitan karena seluruhnya dapat dilayani di dalam kawasan tersebut. Dan di dalam Administrator KEK itu sendiri ada pelayanan Imigrasi, Bea-Cukai hingga Ketenaga-kerjaan yang akan menjadi one governance service. (Gun)

Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat selaku Badan Publik yang menangani kegiatan ini mengadakan acara Penyerahan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015  bertempat di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015. Acara diawali oleh sambutan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono menyampaikan perihal latar belakang dilaksanakannya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik , kemudian dilanjutkan dengan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik ini adalah salah satu program pemerintah yang tertuang dalam  program NawaCita no 2 dalam pengelolaan pemerintahan dengan menerapkan good governance, disampaikan juga  bahwa tahun 2015 ini terdapat sebanyak 146 diantara Kementerian, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural , Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi dan Partai Politik yang telah memberikan Informasi Publik dengan baik, dalam pemeringkatan Tahun 2015 ini BPWS masuk dalam kategori Lembaga Non Struktural mendapatkan peringkat ke 6 dari sebanyak 86 Lembaga Non Struktural. Selanjutnya pada kesempatan tersebut , Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik masyarakat Indonesia dapat memantau semua Badan Publik melalui Keterbukaan Informasi Publik. (Nin)

Setelah menyelenggarakan pelatihan pariwisata di 4 kabupaten di Madura secara bergantian Pada Tahun 2014, kini BPWS pada Tahun Anggaran 2015 kembali menfasilitasi masyarakat Madura melalui Pelatihan Pembuatan Perahu Fiberglass di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi – Kabupaten Bangkalan dimulai pada hari Kamis tanggal 15/10/2015 dan berakhir pada tanggal 26/11/2015. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk teori dan praktek itu, BPWS menghadirkan Narasumber / Intruktur mumpuni atau ahli dibidangnya yaitu dari Badan Pengakajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT) Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama 40 hari (1 hari Teori dan 39 Hari Praktek) ini cukup mengundang antusias peserta. Pasalnya, kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk mengikuti Pelatihan pembuatan Perahu Fiberglass yang sejatinya proposal pengajuan dari kepala desa banyusangka ke BPWS sudah diajukan pada tahun 2014 dan baru dilaksanakan pada tahun Anggaran 2015. 

Dalam laporannya, Abu Tholib selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari program pemberdayaan masyarakat BPWS di tahun 2015. Adapun  maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah  Memberikan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan kepada masyarakat terkait pelatihan pembuatan perahu fiberglass. Dengan demikian bisa dari pelatihan tersebut dapat menciptakan sumber daya manusia masyarakat nelayan yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam pembuatan perahu dan Terbinanya masyarakat nelayan sehingga dapat mendukung mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Banyusangka ini, dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat BPWS, Tadjus Subki. Dimana dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dapat mendorong terciptanya SDM-SDM  Madura yang berkualitas. “Kami berharap setelah selesainya pelatihan ini masyarakat desa banyusangka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dalam hal pembuatan Perahu Fiberglass guna menopang mata pencahariannya. 

Di akhir kegiatan, pada tanggal 26 Nopember 2015 mengahsilkan output 1 buah cetakan Perahu Fiber glass dan 1 buah Perahu Fiberglass dan langsung diserahterimakan ke masyarkat desa Banyusangka – Kec. Tanjung Bumi – Kab. Bangkalan yang dalam hal ini dari BPWS diwakili oleh Tadjus Subki selaku Kepala divisi HKKM dan menyerahkan kepada H. ABD Sukur  selaku Kepala Desa Banyusangka. Sebelum diserahkan Perahu fiberglass tersebut kita lakukan Uji berlayar di pantai yang ada di daerah banyusangka dengan jarak berlayar kira kira 4km. Dengan pengujian berlayar tersebut perahu sudah layak dipergunakan sebagaimana sesuai kebutuhan masyarakat Banyusangka.(Abu)