Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian PAN dan RB pada Jum’at (22 Jan ’16) membahas tentang Kelembagaan/Organisasi Bapel-BPWS. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN dan RB guna menindaklanjuti surat dari Bapel BPWS No. S-255.0/BPWS-01/XXI/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal status Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

Dalam arahannya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB mengatakan bahwa ada dua agenda besar yang perlu segera diselesaikan terkait BPWS, pertama terkait usulan Organisasi/Kelembagaan BPWS itu sendiri, dan kedua masalah belum adanya penetapan Kepala Bapel-BPWS Definitif.

Sementara Plt. Kepala Bapel-BPWS menyampaikan terkait kedudukan/jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPWS perlu diperjelas, sebagai contoh dalam SOTK Bapel-BPWS sebelumnya tidak ada Satuan Pengawas Internal (SPI), namun hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan perlu ada SPI. Sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, maka kedudukan SPI masuk dalam usulan perubahan revisi Perpres No. 27 Tahun 2008.

Pada kesempatan yang sama Unit Pelaksana Sekretariat Dewan Pengarah BPWS mengatakan bahwa Menteri PUPR selaku Ketua Pelaksana Harian BPWS menunggu penetapan Kepala Bapel-BPWS Definitif dan usulan Revisi Perpres No.27 tahun 2008 yang mana segala permasalahan BPWS sudah diakomodir dalam usulan perubahan Revisi Perpres No.27 Tahun 2008 tersebut.

Sementara dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, alasan utama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS tetap mempertahankan keberadaan Bapel-BPWS karena pemerintah pusat membutuhkan perpanjangan tangan di daerah, dan Bapel-BPWS merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi didaerah khususnya di Madura agar tidak ada kesenjangan (disparitas) antara Madura dengan daerah lain.

Pada sisi lain Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan mengatakan perlu segera penetapan Kepala Bapel-BPWS Definif, karena hal tersebut menyangkut Pengguna Anggaran (PA), sehingga alokasi anggaran dalam DIPA yang sudah diberikan kepada BPWS dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kementerian Keuangan juga mengapresiasi progress penyerapan anggaran dari BPWS yang cukup baik dan meningkat, yang mana untuk TA.2014 sebesar 75,94% dan pada TA. 2015 meningkat menjadi 93,81%.

Pada akhir rapat menyimpulkan bahwa Kementerian PAN dan RB akan segera menyampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PUPR dengan tembusan Bapak Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, untuk mendorong penetapan Kepala Bapel-BPWS Definif, serta terkait usulan pemetaan organisasi BPWS sendiri masih menunggu keputusan dari Presiden. (Gun)

Kementerian Perindustrian sebagai focal point kerjasama selatan-selatan di bidang industri kembali menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut dari hasil feasibilites study (FS) yang dilakukan oleh UNIDO dalam proyek “livehood enhancement in rural community in coastal area through seaweed value chain improvement in Sumenep district”.

Rapat diselenggarakan pada hari Jum’at (28 Agust’ 2015) bertempat di Ruang Borneo Lt.16, Ditjen KII, Kementerian Perindustrian. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Riris Marhadi selaku Sekretaris Ditjen KII Kementerian Perindustrian, dan dihadiri oleh Direktorat Promosi dan Kerjasaman LN, Ditjen PPHP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Plt. Kepala Bapel-BPWS, Deputi Pengendalian (Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, UNIDO, serta dari unsur internal Kementerian Perindustrian diantaranya dari Setditjen IKM Kementerian Perindustrian, Setditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktorat Hasil Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindutrian, dan Koordinator Kerjasama Selatan-Selatan.

Dari hasil feasibility study yang dilakukan oleh UNIDO, Frank hartwich selaku UNIDO Headquarter menyatakan bahwa pendapatan ekonomi petani rumput laut di Kabupaten Sumenep relative kecil, hal itu ditambah dengan minimnya akses kesehatan dan pendidikan disana. Terkait harga dan kualitas rumput laut di Sumenep juga sangatlah rendah, hal ini ditambah juga dengan monopoli harga yang dilakukan oleh pengepul sangat kuat, sehingga harga rumput laut di tingkat petani jadi tidak menentu. Sehingga untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas rumput laut, maka dari hasil Feasibility Study tersebut UNIDO menawarkan teknologi baru.

Teknologi tersebut berupa “MUZE proses” yaitu dengan melakukan pengeringan rumput laut dibawah penutup plastik transparan, sehingga air penguapan dapat langsung dialirkan dan ditampung untuk dijadikan pupuk (proses vertilizer) dengan menambahkan beberapa zat/enzim yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Metode ini juga akan lebih baik kualitasnya dan lebih steril serta memenuhi standar dibandingkan dengan cara konvensional (pembaceman) yang selama ini dilakukan, sehingga harga rumput laut akan lebih meningkat di kisaran harga premium. 

Sementera Bapak Riris Marhadi menyambut baik hal tersebut, dan meminta proyek tersebut segera dapat dimasukkan dalam blue book Bappenas. Dan terkait inkind contribution yang akan diberikan oleh Bapel-BPWS sebaiknya jangan dianggarakan terlebih dahulu dalam DIPA BPWS, sebaiknya menggunakan flexible budget saja sebelum ada kejelasan dari donor country yang akan membiayai proyek tersebut. 

Beliau juga menyampaikan jika saat ini donor country untuk membiayai proyek tersebut memang belum ada dan masih dalam proses pendekatan intens. Akan tetapi  jika dalam jangka pendek UNIDO belum mampu untuk membiayai proyek tersebut, maka sambil berjalan kerjasama Kementerian Perindustrian (sebagai koordinator) dengan Kementerian Kelauatan dan Perikanan dan Bapel-BPWS sementara dapat melakukan pembinaan kepada petani rumput laut di Sumenep dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

Pada kesempatan yang sama Bapak Herman Hidayat selaku Plt.Kepala Bapel-BPWS mengatakan, “bahwa pengenalan alat atau teknologi baru harus diuji-cobakan terlebih dahulu kepada masyarakat, karena masyarakat tidak akan menerima begitu saja suatu hal baru, biarlah masyarakat yang akan menilai ke-efektifan dan manfaat dari alat tersebut, jika hasilnya baik maka otomatis masyarakat akan mengikuti. “ ujannya.

Sementara Bapak M. Jakfar selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep menyoroti masalah panjangnya mata rantai penjualan hasil produksi rumput laut di Sumenep. Beliau mengharapkan jika ada pabrik SRC di Sumenep, maka otomatis mata rantai penjualan yang panjang akan dapat direduksi atau bahkan dieliminir, sehingga harga jual di tingkat petani akan tinggi.

Kesimpulan dari rapat tersebut diantaranya menghasilkan poin bahwa UNIDO ingin memperkenalkan teknologi baru kepada masyarakat petani rumput laut di Sumenep untuk proses pengeringan rumput laut (MUZE proses) yang mana lebih steril dan memenuhi standar sehingga akan meningkatkan harga penjualan. Aspek “pemasaran” dan “investor” merupakan hal terpenting dan mendesak yang dibutuhkan oleh petani rumput laut dan Pemerintah Daerah Sumenep saat ini. (gun)

Sesuai dengan amanah Perpres No.27 Tahun 2008 juncto Perpres No.23 tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, bahwa tugas Bapel-BPWS adalah mendorong percepatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa-Timur. Salah satu sektor yang menjadi perhatian BPWS adalah bidang pariwisata, hal ini telah di tindaklanjuti dengan diadakannya rapat koordinasi tanggal 19-20 November 2014. Dan sebagai tindak lanjut dari rakor tersebut maka diadakan kembali rapat lanjutan pada tanggal (03/12/2014) dengan agenda menjaring program Pariwisata dari masing-masing daerah yang ada di wilayah Madura untuk di sinergikan dengan program dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. 

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bapak Ary Basoeki yang merupakan staff ahli dari Kementerian Pariwisata serta Bapak Handoyo selaku Kabid Pengembangan Produk Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa-Timur. Pada kesempatan tersebut Bapak Ary Basuki menyoroti masalah pasca dibukanya jembatan Suramadu, sudah selayaknya Madura dapat lebih maju, tetapi pada kenyataanya kemajuan tersebut belumlah terlihat signifikan, oleh karena itu wajib terus didorong perkembangannya dan salah satunya dengan mengembangkan wisata “syariah”, akan tetapi terlebih dahulu harus dibuatkan PERDAnya, dan dalam penyusunannya wajib melibatkan MUI, Ulama dan tokoh agama setempat, akademisi, pelaku/asosisasi, dan stakeholder terkait lainnya. 

Terkait strategi peningkatan daya saing produk Pariwisata di Pulau Madura, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman wisata syariah itu sendiri, kedua adanya daya saing daya tarik wisata dengan pengembangan kualitas dan keragaman usaha, serta daya saing fasilitas pariwisata dengan pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas periwisata berbasis standar usaha pariwisata syariahnya.  

Sementara Bapak Handoyo menyatakan dukungannya terhadap event-event pariwisata yang diselenggarakn untuk memperkenalkan budaya daerahnya, event tersebut secara efektif akan selalu di dukung oleh dinas propinsi jawa-timur, sebagai contohnya event kerapan sapi di Madura. Sedangkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengharapkan BPWS ke depannya akan bisa menjadi success story atas keberadaannya, karena jika hal tersebut berhasil maka akan bisa dijadikan copy paste (contoh) bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Adapun dalam rapat koordinasi integrasi program pengembangan pariwisata tersebut di buka langsung oleh Kepala Bapel-BPWS Bapak Ir.Mohammad Irian, M.Eng.Sc, dan dihadiri pula baik dari unsur pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep, serta dari Asosiasi Pariwisata Madura (ASPRIM). Acara dipandu oleh Ahmad Faidlal Rahman, SE.MSc selaku Kajur Pariwisata dan Perhotelan Universitas Brawijaya. (Gun)