Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 kembali digelar oleh Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di depan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) saat sosialisasi   e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) selama tiga hari, 13-15 Juli 2020 di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.

Ada tujuh kategori Badan Publik (BP) yang mendapatkan sosialisasi e-monev dimulai dari 34 BP Kementerian dan 46 BP Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 34 BP Lembaga Non Struktural pada hari pertama. Pada hari kedua terdiri dari  85 BP Perguruan Tinggi Negeri dan 105 BP Badan Usaha Milik Negara serta pada hari ketiga khusus untuk 9 BP Partai Politik yang lolos ke DPR RI.

Gede Narayana menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan monev yang digelar KI Pusat setiap tahun sejak 2011 untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir. “Juga dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir.

Dalam kesempatan yang lain, Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi selaku koordinator e-monev 2020 memastikan bahwa monev dilaksanakan KI Pusat secara terukur, yaitu menggunakan metode penilaian secara kuantitatif sesuai dengan pembobotan nilai yang menghasilkan nilai matematis. Juga menurutnya, objektif karena didukung dengan data sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi dan juga menggunakan prinsip akuntabel, yaitu seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 

Selain itu, menurutnya e-monev juga berprinsip partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif, termasuk transparansinya, yaitu seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh peserta dan terakhir berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus.(TS)

 

Pada pemaparan kegiatan Sosialisasi Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D), Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Joeli Soelistyanto, SH, MH memberikan sambutan bahwa di era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan diberi peran penting untuk Mengawal dan Mengamankan kegiatan pembangunan mulai dari Perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan hasil pekerjaan. Pidato Presiden RI pada upacara Hari Bakti Adhiyaksa (HBA) Ke-55 tanggal 22 Juli 2015  di Istana  Bogor Agustus 2015 menekankan bahwa dalam pemberantasan Korupsi penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan sehingga Kejaksaan RI memandang perlu memberikan pengawalan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah, dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan Nasional. Itulah sekelumit awal mula terbentuknya TP4D yang saat ini didengung-dengungkankan oleh seluruh Kejaksaan di Indonesia kata Joeli Soelistyanto pada para Pejabat dan seluruh undangan yang hadir di ruang rapat Bapel BPWS.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat Edaran yang berisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan :

1.      Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah.

2.      Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk.

3.      Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau menghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahan administrasi. 

TP4D memang belum ada SOP-nya tapi Kejaksaan tetap memberikan laporan kegiatan setiap bulannya, Kejaksaan bisa jadi Penyidik, Penuntut Umum, Intel dan melakukan eksekusi di lapangan jelas Wakyu Diono, SH Kepala Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Bangkalan mengawali pemaparannya. Sampai saat ini Kejaksaan masih Nihil dalam memberikan bantuan hukum, Kejaksaan siap menerima keluhan-keluhan dari masyarakat atau pribadi yang memerlukan bantuan atau pendampingan hukum imbuh Wahyu Diono.

 Bapel BPWS diminta segera membuat surat ke Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk meminta pendampingan dalam rangka mengawal kegiatan pembangunan mualai dari perencanaan sampai dengan selesai. (MT)