Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Peningkatan ruas jalan Rubaru-Bunbarat Kabupaten Sumenep yang dikerjakan oleh Badan  Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sudah hampir rampung, hal ini terlihat dengan banyaknya hamparan aspal disepanjang ruas jalan Rubaru-Bunbarat yang menunjukkan progress pekerjaan jalan tersebut sedikit lebih cepat dari time schedule yang telah direncakan. Adapun peningkatan jalan tersebut bentuk sinergitas antara BPWS dengan Pemkab Sumenep dalam rangka Stimulasi Peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sumenep yang sudah dianggarkan BPWS pada TA 2020.

 “ Ruas jalan Rubaru-Bunbarat sepanjang 4200 m sudah mencapai kira-kira 70%, sejak September kemarin tim dilapangan bergerak cepat guna mencapai target sesuai dengan yang direncanakan dan  insyaAllah pekerjaan ini akan selesai  pada Desember tahun ini. ungkap Sugeng selaku Site Engineer saat ditemui Tim Data Info BPWS di lokasi proyek, Jumat (13/11/2020)

Kami bersyukur kepada Allah dan berterimakasih kepada seluruh elemen masyarakat dan pemkab Sumenep atas doa dan supportnya pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu,dan nantinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar,’’ pungkas Sugeng (abu)

SURABAYA – Kerjasama pembangunan kawasan Madura mulai digerakkan kembali oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dengan Pemerintah Kabupaten Se-Madura. Kelanjutan kerjasama tersebut demi mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan ekonomi dimadura.

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama, yang dilakukan di Ruang Mustazir Kantor BPWS, Jalan Tambak Wedi Surabaya, Selasa (25/8). Kesepahaman ini untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat dalam pembangunan di Pulau Garam, yang sempat melambat lantaran masa pandemi Covid-19.

Hadir dalam kegiatan ini, R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan); H Slamet Junaedi (Bupati Sampang); Badrut Tamam (Bupati Pamekasan); dan Bupati Sumenep yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan, H Masuni.

Kehadiran para pemimpin Madura ini diterima langsung oleh Heri Marzuki, Plt Kepala BPWS, Sekretaris BPWS Sidik Wiyoto, dan seluruh jajaran pimpinan BPWS.

Sebagian besar para Bupati Se-Madura menginginkan agar kerjasama yang terjalin dengan BPWS, tetap dipertahankan.’’Kami ingin bagaimana Madura ini  bisa maju dan sejahtera. Tidak hanya ego sektoral. Ini demi Madura,’’ kata Bupati Sampang, H Slamet Junaedi.

Senada dengan Slamet Junaedi, Bupati Pamekasan Badrut Tamam juga menekankan kerjasama yang terjalin kedua belah pihak tetap berjalan. Badrut menyatakan, saat ini yang dibutuhkan adalah fisibility Study dari rangkaian program kerjasama di Madura.

’’Iya perlu itu. Karena ini juga berkaitan untuk menarik investor dalam pembangunan di Madura,’’ ujar Badrut.

Sementara, Plt Kepala BPWS Heri Marzuki menjelaskan semenjak masa jabatannya yang baru saja diemban. Ia tengah menyiapkan rencana induk pembangunan di Madura.

Berbagai potensi pembangunan, dan pariwisata diharapkan bisa menarik sektor ekonomi dan investasi.’’Kalau dulu kan belum ada. Saat ini rencana induk sangat diperlukan dalam membawa keinginan para Bupati mau dibawa kearah mana Madura kedepan,’’ katanya.

Ia meminta keempat bupati tidak perlu merasa khawatir karena BPWS tidak akan menggangu kewilayahan empat kabupaten di Madura.

"Bagaimanapun juga, kami ingin segera untuk memajukan Madura. Dengan konsep yang ditekankan pusat. Kami dibatasi dengan pembiyaan tetapi bagaimana cara mendapatkan investor secepat mungkin," pungkasnya.(edw)

GELIAT pembangunan pariwisata mulai terlihat di Ujung Timur Madura. Salah satunya Pantai Sembilan. Menikmati keelokan pesonanya saat Mentari tenggelam diujung cakrawala. Menandai bangkitnya perekonomian ditengah kearifan lokal disana.

Bulir pasir putih tersapu sepoi angin, sore itu. Pendaran warna biru dari lautan terhampar sejauh mata memandang. Cuaca begitu mendukung. Saking heningnya, debur ombak menjadi latar belakang syahdu di Pantai Sembilan.

Dibibir pantai, dua tiang bambu bercat kuning dibuat menopang ayunan bergoyang karena hembusan angin. Itu bagian dari lokasi yang digunakan sebagai spott foto. Dibuat dan dihias bernuansa Instagramable.

Deretan hunian (cootage) dengan arsitektur rumah panggung menghadap laut. Jika dilihat dari atas, gradasi warna laut dengan terang lampu-lampu dari hunian begitu termaram saat gelap malam menggelayut. Rasanya ingin berlama-lama tinggal.

Pantai Sembilan berada di Desa Bringsang. Salah satu dari delapan desa di Kecamatan Gili Genting. Luas wilayah kecamatan tersebut membentang dengan jarak 30,3 kilometer persegi, atau sekitar satu persen dari luas Kabupaten Sumenep, Madura.

Jumlah Desa di Kecamatan Gili Genting sebanyak 8 desa antara lain Jate, Lombang, Bonbaru, Banmaleng, Bringsang, Gedugan, Galis, dan Aeng Anyar. Selain wilayah daratan, Kecamatan Gili Genting juga mempunyai pulau dalam wilayah administratifnya.

Upaya membangkitkan gairah pariwisata ini tidak terlepas dari peran Sutlan. Ia adalah Kepala Desa Bringsan. Bukan perjuangan yang mudah. Butuh waktu tiga tahun lamanya, merangkak dari nol hingga saat ini mulai dikenal.

’’Saya bangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,’’ terang Sultan.

Untuk menuju ke lokasi Pantai Sembilan, akses yang ditempuh melalui Pelabuhan Tanjung di Kecamatan Sronggi. Lalu wisatawan bisa naik boat menuju Pulau Gili Genting. Ongkosnya seharga Rp 10 ribu per orang.

Nah, sesampainya mendarat di bibir Pantai Sembilan mata kita akan disuguhui ciptaan Tuhan yang begitu indah. Rasanya, seakan tidak berada di wilayah kepulauan di Jatim.

Uniknya, bentuk hunian sebagai lokasi bermalam bergaya arsitektur Madura.’’Ini semua memakai bahan baku asli Madura dengan konsep yang dibuat oleh warga sekitar,’’ ujar dia.

Untuk menikmati malam dilokasi tersebut, Sutlan membangun hunian cootage sebanyak 22 unit. Ukuran kamar cukup besar. Satu kamarnya bisa menampung empat sampai 6 orang tamu.

Harga bermalamnya terjangkau. Mulai Rp 500 ribu per kamar.’’Fasilitas yang membedakan adalah kamar yang ber AC atau tidak. Yah, intinya tamu merasa senang,’’ kata Sutlan.

Ide menjadikan tanah kelahirannya sebagai destinasi wisata ini, ketika Sutlan melihat potensi Pantai Sembilan yang begitu elok. Namun, belum ada tangan-tangan pemerintah setempat melirik hal itu.

Sutlan lantas meyakinkan para sesepuh desa, Tokoh Masyrakat, dan anak muda disana untuk menata wilayah menjadi destinasi wisata.

’’Hingga akhirnya Saya dikirim ke Lombok oleh Pemkab Sumenep untuk studi banding. Hingga kini destinasi ini menjadi Badan Usaha Milik Desa,’’ terangnya.

Tantangan diakuinya lebih kepada kearifan lokal wilayah Desa Bringsang, yang sangat religius.’’Menyamakan pemahaman itu susah. Namun, kami membuat aturan baku untuk wilayah ini menjadi lokasi wisata,’’ terang alumnus Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Sehingga, para tamu wisatawan yang datang khususnya dari Mancanegara harus mentaati aturan lokasi tersebut.’’Ibaratnya destinasi Internasional cita rasa kearifan lokal,’’ ujar pria berusia 42 tahun ini.

Itu dibuktikan dengan kunjungan wisatawan asing yang tercatat sebanyak 150 orang setiap bulannya. Sementara, kunjungan wisatawan lokal dinilai masih signifikan peningkatannya.

Kedepan, Sutlan terus menyiapkan sumberdaya lokal di Pantai Sembilan khususnya anak-anak muda sebagai Tour Guide serta menata lokasi pantai untuk lebih memikat dari kunjungan para tamu.

’’Mau menu Seafood ada dengan harga murah, pemandangan sangat indah. Ayo silahkan berkunjung ke Pantai terindah yang ada di Sumenep, Madura,’’ ujarnya tersenyum sembari berpromosi. (edw)

Selesainya Pembangunan fisik yang telah dilaksanakan oleh BPWS di Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 bertempat di Pemerintah Kabupaten Sumenep dilaksanakan acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Penandatanganan MoU antara BPWS dan Pemkab Sumenep, Wakil Kepala Herman Hidayat memaparkan tentang Tugas BPWS salah satunya adalah Stimulasi dan Fasilitasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, selain itu Herman Hidayat juga menjelaskan tentang kawasan minapolitan yang nantinya juga akan dibangun di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Bupati Sumenep Busyro Karim mengucapkan banyak terima kasih kepada BPWS karena telah banyak membantu pembangunan yang ada di Kabupaten Sumenep, diharapkan kedepan BPWS dan Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Sumenep pada Khususnya dan Madura pada umumnya.

 

Serah Terima Barang Milik Negara ini adalah Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) sebanyak 127 titik di Jalan Lingkar Sumenep / Jalan Aryawiraraja, Pembangunan SPAM (Sistem Pengolahan Air Minum) di Desa Candi Kecamatan Dungkek, Pembangunan SPAM di Ibukota Kecamatan Dungkek serta Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) dan Solar Pump Sistem di Pulau Gili Iyang. (Nin)

Rapat Yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2015 bertempat di Hotel Harris Surabaya, merupakan acara Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan / Peningkatan jalan di Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep Tahun Anggaran 2015. Pekerjaan Stimulasi Pembangunan / Peningkatan jalan di 3 Kabupaten ini merupakan pekerjaan tahun kedua dimana merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pelaksana BPWS dengan pemerintah Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep yang telah ditandatangani tahun 2014 yang lalu, selain paket pekerjaan peningkatan jalan Badan Pelaksana BPWS juga telah melaksanakan penataan lampu PJU, pembangunan SPAM dan termasuk peningkatan dan pemberdayaan SDM dan lainnya. Pada Acara tersebut Plt. Kepala Badan Pelaksana BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM menginformasikan kepada para kepala Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep bahwa pekerjaan Stimulasi yang telah dilaksanakan oleh BPWS pada T.A 2014 saat ini sedang dilaksanakan proses hibah dari BPWS kepada pemerintah Kabupaten. Karena proses hibah sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah maka prosedurnya memakan waktu yang cukup lama, dan sedang dilaksanakan proses Serah Terima Opersaional kepada Pemerintah Kabupatan, sehingga diharapkan secara operasional aset tersebut segera dapat dioperasionalkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten untuk melayani masyrakat termasuk pembayaran rekening listrik untuk lampu PJU yang telah terbangun.

Penandatanganan kontrak yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2015 tersebut terdapat 3 paket pekerjaan pembangunan / penigkatan jalan di 3 Kabupaten antara lain :

1.Pembangunan / peningkatan jalan di Kabupaten Sampang (ruas jalan Rogung – Torjun).

2.Pembanguan / peningkatan jalan di Kabupaten pamekasan (ruas jalan Laden-Dasok ).

3.Pembangunan / peningkatan jalan di Kabupaten Sumenep (ruas jalan lingkar Barat – Asta Tinggi).

Pada kesempatan ini Plt. Kepala Badan Pelaksana BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM juga mengingatkan kepada Deputi Pengendalian dan PPK untuk melengkapi syarat-syarat adminstrasi antara lain perjanjian kerjasama, BA serah terima dari pemerintah kabupaten kepada BPWS (PPK). Dengan ditandanganinya kontrak pembangunan jalan ini diharapkan bisa menstimulasi perekonomian di kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep karena jalan-jalan tersebut merupakan penunjang peningkatan perekonomian di sekitarnya dan harapan kami kepada pemerintah kabupaten secepatnya dapat menata peruntukan lahan di sekitar jalan tersebut dan jangan sampai menimbulkan kawasan kumuh yang tidak sesuai tujuan untuk meningkatkan melancarkan lalu lintas. 

Dengan ditandatanganinya kontrak pekerjaan pembangunan jalan ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokah dan hidayah kepada kita semua ujar Plt. Kepala Badan Pelaksana BPWS Drs. Herman Hidayat, SH, MM. dan untuk kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan saya mengharapkan bantuan dari pemerintah kabupaten untuk memberikan masukan-masukan demi kelancaran dan kemudahan pekerjaan dilapangan. Dan diharapkan pekerjaan ini dapat dilaksanakan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. (wik)

Kunjungan Head Quarter UNIDO Mr. Frank Hartwich dari Vienna, Austria didasarkan  pada surat dari UNIDO perwakilan Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Bapel BPWS bahwa UNIDO akan melakukan kunjungan ke Surabaya dan Sumenep pada tanggal 12 – 16 Maret 2015. Kunjungan tersebut memiliki tujuan untuk mengumpulkan data guna keperluan Feasibility Study (FS) terkait dengan rencana penyusunan project document bagi pengembangan industrialisasi rumput laut di Kabupaten Sumenep.

Pada kunjungan tersebut diawali dengan melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Elmi dengan K/L dan Pemerintah Daerah serta dinas-dinas terkait di daerah, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Negara, Bappeda Propinsi dan Bappeda Kabupaten Sumenep, Dinas Perindustrian Propinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Sumenep, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, serta  para pelaku usaha rumput laut di Surabaya dan Sumenep. Adapun tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah untuk menjaring informasi dan masukan dari K/L dan stakeholders terkait lainnya agar pengembangan industrialisasi rumput laut yang akan dilakukan tepat sasaran, serta apa saja yang akan dilakukan agar program ini dapat segera berjalan.

Frank Hartwich mengatakan bahwa UNIDO ingin mendapatkan gambaran mengenai data dan informasi dari Pemerintah dan dari para pelaku budidaya serta para pelaku usaha rumput laut untuk penyusunan project document, diantaranya permasalahan yang dialami oleh petani rumput laut, investasi / kontribusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan industrialisasi rumput laut, serta informasi mulai dari proses produksi dari petani kemudian proses distribusi sampai dengan penjualan kepada konsumen.

Sementara Koordinator Kerjasama Selatan-Selatan, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa yang diperlukan dalam pengembangan rumput laut di Sumenep adalah peningkatan kualitas rumput laut, program pengembangannya, serta adanya Lembaga Standar Mutu yang dapat mengukur kualitas dari rumput laut. Selanjutnya disampaikan pula kita perlu memanfaatkan UNIDO karena kontribusi negara kita ke UNIDO cukup besar, dan UNIDO cukup banyak memiliki kemampuan dan tenaga ekspertis di masing-masing bidang termasuk bidang rumput laut.

Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, mengharapkan pembangunan industri atau pabrik rumput laut di Sumenep perlu direalisasikan untuk meningkatkan pendapatan para petani rumput laut, serta akan mampu memutus mata rantai yang cukup panjang dalam proses distribusi hasil dari rumput laut di Kabupaten Sumenep.

Pada kesempatan yang sama Dewi Kumalam Sari selaku eksportir rumput laut mengemukakan, yang diperlukan dalam pengembangan rumput laut adalah kualitasnya yakni bagaimana mempertahankan kualitas rumput laut di dalam negeri, karena negara kita memiliki pesaing dalam pemasok rumput laut yaitu Filipina dan Afrika. Dengan adanya kualitas rumput laut dalam negeri yang baik maka rumput laut Indonesia akan diakui dalam perdagangan rumput laut internasional, sehingga pangsa pasar rumput laut Indonesia akan bisa lebih berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan dan pengetahuan yang baik mengenai budidaya rumput laut khususnya bagi para petani dan pelaku bisnis rumput laut guna meningkatkan nilai tambah (added value) bagi mereka.

Sementara perwakilan eksportir yang lain mengeluhkan tingginya pajak eksport yang harus dikeluarkan yakni sebesar 40 – 44 %, sehingga pihak pengepul (pengusaha rumput laut) akan menekan harga dari petani, dan sudah pasti petani juga yang akan dirugikan dengan adanya kebijakan ini.

Setelah melakukan rapat koordinasi, hari berikutnya tim UNIDO dan Bapel-BPWS yang didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Sumenep untuk melihat secara langsung proses budidaya rumput laut. 

Kunjungan ke Kabupaten Sumenep, tim diterima langsung oleh Bupati Sumenep Bapak KH.A. Busyro Karim, M.Si yang didampingi oleh Wakil Bupati beserta segenap jajaran SKPD Kabupaten Sumenep. 

Tim juga melakukan pertemuan dan audiensi dengan para petani dan pelaku usaha budidaya rumput laut (pengepul) dari kecamatan Saronggi, Talango, Gili Genting, Bluto, dan wilayah lain di Sumenep guna untuk menggali informasi sebanyak mungkin untuk keperluan feasibility study sebagai acuan dalam penyusunan project document. 

Dalam dua sampai tiga bulan kedepan, diharapkan project document telah selesai yang selanjutnya akan disetujui bersama. Kemudian dari project document tersebut akan ditawarkan kepada lembaga-lembaga donor potensial yang selama ini telah banyak bekerjasama dengan UNIDO guna untuk membiayai proyek industrialisasi rumput laut dimaksud. (gun)