Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

BUPATI Bangkalan RK. Abdul Latif Amin Imron, mematangkan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Madura.

Saat ini proses penyiapan lahan terus dikongkritkan. Lahan tersebut berada di sekitar Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM).

"Untuk lahan diantaranya katanya ada BPWS yang akan menyiapkan. Nanti kerjasamanya seperti apa yang masih belum tahu. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal," kata Latif Amin Imron.

Ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi pra penataan PKL di Kantor BPWS, Senin (17/6). Ia berharap program KEK Syariah tersebut bisa terealisasi dan mensejahterakan masyarakat Bangkalan dan Madura.

Pematangan rencana tersebut dikatakan Latif Amin Imron sudah dikoordinasikan dengan jajaran OPD Pemkab Bangkalan."Cuma kalau terintegrasi dengan proyek BPWS itu belum tahu seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Terpisah, Plt. Deputi Perencanaan BPWS, Agus Wahyudi membenarkan hal itu. Saat ini, pihaknya masih mengajukan lahan yang telah dibebaskan.

Ada sekitar 40 hektar lahan milik BPWS yang telah dibebaskan. 10 hektar diantaranya tengah dalam proses pembangunan."Itu yang nanti kami usulkan pada Pemprop Jatim," katanya.

Menurut Agus, ada kesamaan skema pembangunan yang sedang dilakukan dengan rencana KEK Madura. Misalnya, kawasan Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta Perumahan.

"Kami harapkan usulan ini nantinya bisa disetujui dan berintegrasi dengan program Bu. Khofifah," katanya. Langkah awal, pihak BPWS ingin berkoordinasi dengan pihak konsultan program tersebut. Sehingga tidak terjadi overlaping dalam realisasinya.

Diketahui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berencana menjadikan Madura sebagai kawasan KEK Syariah. Selain itu, Pemprop Jatim akan membangun Museum Islam pertama di Indonesia. Letaknya diprediksi tidak jauh dari lokasi Tanean Lanjeng.

Tepatnya di sisi kanan atau kiri gerbang keluar Jembatan Suramadu. Tidak hanya sekedar Museum Islam, di samping museum itu rencananya juga akan dibangun masjid spektakuler sebagai ikon religiusitas warga Madura. Itu adalah langkah dan progress yang maju sebagai salah satu pemanfaatan Jembatan Suramadu.(edw)

 

AKSES Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) makin ramai. Banyak pengendara yang melintas. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Terlebih pasca digratiskan oleh Presiden Jokowidodo, Oktober tahun kemarin. Lalu-lalang kendaraan tak pernah surut. Kondisi ini membuat kawan lama Saya selalu melek. 

 

Lebih tepatnya, kolega narasumber yang sudah lama kenal sewaktu masih didunia jurnalis. Adalah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sugimin. Kapolsek Sukolilo atau yang familier dikenal sebagai Polsek Labang. ’’Justru saat ini perlu ekstra dalam menjaga keamanannya,’’ terangnya ketika ditemui diruang kerjanya beberapa pekan kemarin.

 

Wilayah kerja Sugimin ini mulai akses pintu keluar Jembatan Suramadu hingga perbatasan dengan wilayah Kecamatan Kwanyar.Ada sisi lain dari penggratisan jembatan sepanjang enam kilometer tersebut. Persoalan tingkat kriminalitas 3C (Curat, Curas, Curanmor) mulai bertambah.

 

Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, khususnya anak buah dari AKP Sugimin selalu bekerja ekstra. Mulai patrol hingga menerjunkan personil di beberapa titik rawan sudah dilakukan. Namun, hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Polsek Labang maupun  Polres Bangkalan.’’Perlu sinergisitas bersama. Terutama dari masyarakat serta Stakeholder terkait,’’ terang polisi yang kenyang dengan pengalaman sebagai Kanit Reskrim Polsek Karang Pilang Surabaya itu.

 

Ia pun turut mengajak Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk turut berkolaborasi bahu-membahu dalam hal keamanan. Khususnya diwilayah yang menjadi kelanjutan proyek pembangunan BPWS. Upaya sosialisasi juga intens dilakukan pihak Kepolisian kepada tokoh masyarakat, kyai dan Kepala Desa. Sebab, kata dia jika hanya mengandalkan personil polisi, tidak akan cukup.

 

Jika kerjasama terbangun dengan baik, dan saling berkoordinasi antar semua pihak tentu saja akan mendorong kondisi wilayah sepanjang Kecamatan Labang senantiasa aman dan nyaman.’’Dan akan mendorong iklim usaha serta investasi yang baik tentunya,’’ kata AKP Sugimin.(edw)

 

 

Struktur Organisasi PPID BPWS

Sekilas

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPWS

 

Dasar Hukum

  1. Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPWS

 

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Asas

  1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

 

Tujuan

  1. Memberikan standar dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
  2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang berkualitas.
  3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh Informasi Publik.
  4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.

 

Kategori Informasi Publik

  1. Informasi Wajib disediakan.
  2. Informasi Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  3. Informasi disediakan atas permintaan yang berkepentingan.
  4. Informasi yang dikecualikan.

 

Pengelolaan Keberatan

  1. Keberatan diajukan kepada Penanggung jawab melalui PPID.
  2. Keberatan disampaikan tertulis kepada Petugas Meja Informasi.
  3. Tanggapan disampaikan kepada pemohon/kuasa secara tertulis paling lama 30 hari kerja.