Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean

Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu (29 Juli 2015) bertempat di ruang rapat Dirjen Anggaran, Gedung Sutikno Slamet lantai 4 Kementerian Keuangan merupakan rapat lanjutan dari rapat-rapat sebelumnya dalam rangka membahas tentang pengelolaan pendapatan jalan tol Jembatan Suramadu.

Rapat dipimpin oleh Direktur PNBP - DJA Anandy Wati, dan dihadiri oleh Sekjen Kementerian PUPR, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Direktur Jalan dan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kepala BPJT, Bapel-BPWS, serta dari unsur internal Kementerian Keuangan, diantaranya dari Ditjen Perbendahaan, Ditjen Kekayaan Negara, PPK-BLU, Penyusunan APBN, Direktur Anggaran I, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Pada awal pembukaan rapat Direktur PNBP - DJA mengatakan bahwa latar belakang dari rapat pembahasan pengelolaan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu yaitu adanya surat dari Menteri Pekerjaan Umum Kepada Menteri Keuangan Nomor: KU 09.02-Mn/486 tanggal 12 September 2014 serta surat dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor: S-571/BPWS-01/IX/2014 tanggal 9 September 2014;

Secara garis besar kandungan dalam surat Menteri PUPR bahwa pendapatan jalan tol jembatan Suramadu selama ini disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN Surabaya yang dibukukan sebagai PNBP oleh Kementerian PU c.q Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya akan dikelola oleh BPWS sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008 jo. Perpres No.23 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No.27 Tahun 2008 tentang BPWS. 

Terkait hal tersebut Anandy Wati memberikan beberapa alternatif solusi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan diantaranya pertama “pengelolaan asset dan pendapatan jembatan tol Suramadu dikelola oleh Kementerian PUPR melalui mekanisme PNBP” dan kedua “pengelolaan asset dan pendapatan jalan tol jembatan Suramadu dikelola oleh Bapel-BPWS”. Akan tetapi terhadap alternatif yang kedua ini haruslah ada, tindak lanjut berupa :

1)Pengalihan asset terlebih dahulu dari Kementerian PUPR kepada Bapel-BPWS dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

2)BPWS sepenuhnya bertanggung-jawab terhadap jembatan Suramadu termasuk operasional dan pemeliharaan jembatan.

3)SDM dan teknologi di BPWS sendiri harus memadai.

Sementara Sekjen Kementerian PUPR mengatakan bahwa alternatif kedualah yang kemungkinan paling ideal untuk dilakukan, akan tetapi wajib segera menyelesaikan revisi Perpres No.27 Tahun 2008 yang saat ini sedang berjalan, dan didalam melakukan revisi Perpres tersebut harus tegas, memuat didalamnya aturan-aturan tambahan, termasuk penguatan organisasi BPWS itu sendiri. Ke depannya beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan jembatan Suramadu berada di satu tangan, baik itu oleh Kementerian PUPR maupun oleh BPWS. 

Sementara itu pada kesempatan yang sama kepala BPJT mengatakan “Pembangunan jembatan tol Suramadu awalnya mengacu pada Perpres No.79 Tahun 2003 sebelum keluar Perpres No. 27 Tahun 2008 Jo. Perpres No.23 Tahun 2009. Dan didalam Perpres No.27 Tahun 2008 sendiri menyebutkan bahwa yang diserahkan kepada BPWS adalah “asset pendukung pembangunan” jadi bukan “asset jembatannya”, sehingga aset jembatan masih merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR,” ujarnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk asset yang diserahkan adalah berupa kantor, kendaraan, peralatan pemeliharaan yang mendukung pembangunan jembatan, diserahkan kepada BPWS melalui koordinasi dari Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah BPWS.

Pada akhir pembahasan rapat disimpulkan bahwa jembatan Suramadu harus dikelola oleh satu tangan, selanjutnya segera menyelesaikan kewajiban kepada PT.Jasa Marga, perlunya penegasan status Jembatan Suramadu apakah akan dilakukan alih asset kepada BPWS ataukah akan tetap dikelola oleh Kementerian PUPR, dan terakhir segera menyelesaikan amandemen terhadap Perpres No. 27 Tahun 2008. (Gun)

 

Usia Jembatan Suramadu diprediksi mencapai 100 tahun. Tetapi bukan berarti pada saat usia seabad itu lalu jembatan tersebut runtuh ! Tetapi diperlukan antisipasi pembebanan jembatan secara berlebihan, demikian kata Ir Iwan Zarkasi, MMT salah seorang narasumber dari  Kementerian PU dan Perumahan, yang disampaikan pada Seminar peringatan pengoperasian 6 Tahun Jembatan Suramadu yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tanggal 10 Juni 2015 di Surabaya.

Pengoperasian jembatan Suramadu dilaksanakan setelah diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009 silam. Dalam usia 6 tahun pengoperasiannya memerlukan perhatian dan evaluasi terhadap pembebanan yang dipikul akibat arus lalu lintas yang melewati jembatan itu. Jembatan yang panjangnya 5,4 Km dengan biaya pembangunan mencapai 5,5 Trilyun Rupiah itu, sampai saat ini masih merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

Seminar tersebut adalah untuk memperoleh masukan yang bermanfaat bagi kelangsungan Jembatan Suramadu. Oleh sebab itu, BPWS mengundang para Narasumber yang berasal dari mereka yang pernah terlibat langsung pada pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Pulau Madura tersebut.

Salah satu hal yang ditekankan oleh Iwan Zarkasih(yang pada saat pembangunan jembatan sebagai Tim Perencana Teknis) adalah bagaimana mengantisipasi pembebanan terhadap jalan dan jembatan. Antisipasi yang dimaksudkan adalah  bagaimana memberikan perhatian dan merawat jembatan tersebut dengan baik dan benar. 

Terhadap antisipasi tersebut, jembatan Suramadu telah memiliki unit kerja Structural Health Monitoring System (SHMS) yang selalu melakukan monitoring dengan perangkat CCTV dari alat detector lainnya pada bagian2 tertentu Jembatan. Apabila terjadi pembebanan yang berlebihan dan maka akan dapat terdeteksi lewat SHMS, kata Iwan . Guna melihat terjadinya overload pembebanan maka terdapat yellow box yang ditempatkan pada lokasi2 tertentu jembatan. 

Menurut Iwan yang sekarang bertugas di Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, persoalan pembebanan berkaitan erat dengan truk angkutan umum yang melintas selama ini. Angkutan Umum seperti truk angkutan container dan angkutan pasir atau semen menjadi tanggung jawab petugas kepolisian lalu lintas di jalan raya. Jika tidak batasan ada toleransi secara proporsional maka dikhawatirkan akan mengganggu kondisi jembatan dan bahkan memperpendek usia Jembatan tersebut. (Eddi Harlijadi)

 

 

Bupati Bangkalan RKH Makmun Ibnu Fuad,SE menerima Deputi Pengendalian Dr.Ir. Agus Wahyudi, SE.MM beserta staf Badan Pelaksana -  Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) di ruang rapat Bupati hari Rabu tanggal 28 April 2015.Kehadiran Deputi dan staf Bapel-BPWS tersebut diminta Bupati untuk memaparkan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni Pasar Umum dan Parkir Umum seluas 40 Ha di Kec.Labang Bangkalan atau tepatnya di  Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM).

Koordinasi yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupatan Bangkalan Winarto selaku Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dengan pihak BPWS terkait pembangunan Pasar Umum dan Parkir Umum itu, telah mendapat perhatian  Bupati untuk mengetahui lebih jauh tentang rencana pembangunan sarana kepentingan umum itu dan bagaimana prosedur pengadaan tanahnya.

Deputi Pengendalian Bapel-BPWS menjelaskan rencana pengadaan tanah yang sudah mendapatkan ijin penetapan lokasi dari Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2013 itu adalah untuk kepentingan umum dan sekaligus menyediakan fasilitas bagi masyarakat setempat. Sebab, pada Pasar Umum dan Parkir Umum-yang sebelumnya sering disebut Rest Area itu- disediakan berbagai fasilitas diantaranya pasar untuk PKL dan bangunan fasum dan fasos serta parkir umum kendaraan. Seluruh fasilitas dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kata Agus Wahyudi.

Lokasi Pasar Umum dan Parkir Umum dimaksud berada di dua sisi jalan akses Suramadu di KKJSM yaitu di desa Pangpong (sisi kiri dari jembatan dari arah Surabaya) dan Desa Sukolilo( di sisi  kiri jembatan dari arah Bangkalan).  Selain itu, BPWS juga berencana untuk melakukan stimulasi anggaran untuk peningkatan Jalan akses menuju Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sepanjang kurang lebih 3 Km yang saat ini kondisinya rusak dan serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)-nya. Program BPWS tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan dan program Pendidikan Pelatihan kepada pemuda di Bangkalan yang membutuhkan keterampilan, baik dibidang teknik, industri, pertanian, perikanan, farmasi, maupun pariwisata.  Sejak tahun 2013 BPWS  telah melaksanakan pelatihan pemuda - pemuda dari Kab.Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Khusus tahun untuk 2015 ini Pemberdayaan Masyarakat ; Pendidikan dan Pelatihan difokuskan di Kabupaten Bangkalan, kata Agus Wahyudi.

Terhadap penjelasan Deputi Pengendalian itu, Bupati Bangkalan pada akhirnya bisa memahami serta tertarik agar segera kegiatan BPWS di wilayah Bangkalan agar dibuatkan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama sebagai dasar untuk membangun komitmen diantara para pihak, kata Makmun atau yang lebih akrab di panggil Ra Momon itu.  (Eddi Harlijadi)

 

Tretes – Dalam rangka menyediakan informasi yang tepat dan akurat bagi masyarakat dan calon – calon investor serta pelaku usaha tentang segala aspek – aspek yang berkaitan dengan pengembangan wilayah di Surabaya dan Madura seperti potensi, insfrastruktur, wisata, industri, dll, BPWS mengadakan Workshop dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan dua hari mulai tanggal 2 September 2013 di Tretes Raya Hotel dan Resort .

Surabaya – Rabu 1 Agustus 2013, bertempat di kantor  Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura diadakan acara buka puasa bersama seluruh jajaran di lingkungan BPWS. Acara diawali dengan pembacaan saritilawah ayat suci Al-qur’an oleh salah satu staf BPWS, berikutnya sambutan dari Bapak Wakil Kepala BPWS Herman hidayat dimana beliau menekankan pentingnya kebersamaan yang terjalin di antara kita,