Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean
rdev

rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website URL: http://www.bpws.go.id Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Sekretaris Badan Pelaksana BPWS Sidik Wiyoto memimpin tim PPID dalam menyampaikan Laporan layanan informasi Publik  BPWS kepada KI Jatim dan diterima oleh Ketua KI Jatim Imadoedin dan Komisioner KI Jatim Nur Aminuddin, Rabu (05/08) di kantor Komisi Informasi Jawa Timur. Sebagai badan publik BPWS mempunyai kewajiban dalam membuat laporan layanan informasi publik dan Salinan laporan disampaikan ke komisi informasi pusat, sesuai dengan amanat Undang Undang no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi informasi no.1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, Mengingat wilayah kerja BPWS di area Jawa Timur, maka Salinan laporan juga harus disampaikan ke Komisi informasi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KI Jatim Imadoedin menyampaikan apresiatif terhadap BPWS yang telah menyampaikan laporan layanan informasi publik sesuai dengan Perki 01 Tahun 2010. Imadoedin juga menyampaikan terimakasih kepada sekretris BPWS sebagai atasan PPID yang telah berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik dan informatif.

Sementara itu Ketua PPID BPWS Pandit indarawan menyampaikan terimakasih kepada Ketua KI Jatim yang selalu berkenan dan bersedia dalam melayani Koordinasi BPWS terkait keterbukaan informasi publik, dengan penuh optimis yang tinggi Pandit menyampaikan PPID BPWS selalu akan berinovasi dan berkolaborasi dengan Badan Publik yang lain atau instansi terkait dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik sehingga menjadi Badan Publik yang Informatif ‘’tuturnya".(ts)

Sekretaris Badan Pelaksana BPWS Sidik Wiyoto memimpin tim PPID dalam menyampaikan Laporan layanan informasi Publik  BPWS kepada KI Jatim dan diterima oleh Ketua KI Jatim Imadoedin dan Komisioner KI Jatim Nur Aminuddin, Rabu (05/08) di kantor Komisi Informasi Jawa Timur. Sebagai badan publik BPWS mempunyai kewajiban dalam membuat laporan layanan informasi publik dan Salinan laporan disampaikan ke komisi informasi pusat, sesuai dengan amanat Undang Undang no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi informasi no.1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, Mengingat wilayah kerja BPWS di area Jawa Timur, maka Salinan laporan juga harus disampaikan ke Komisi informasi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KI Jatim Imadoedin menyampaikan apresiatif terhadap BPWS yang telah menyampaikan laporan layanan informasi publik sesuai dengan Perki 01 Tahun 2010. Imadoedin juga menyampaikan terimakasih kepada sekretris BPWS sebagai atasan PPID yang telah berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik dan informatif.

Sementara itu Ketua PPID BPWS Pandit indarawan menyampaikan terimakasih kepada Ketua KI Jatim yang selalu berkenan dan bersedia dalam melayani Koordinasi BPWS terkait keterbukaan informasi publik, dengan penuh optimis yang tinggi Pandit menyampaikan PPID BPWS selalu akan berinovasi dan berkolaborasi dengan Badan Publik yang lain atau instansi terkait dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik sehingga menjadi Badan Publik yang Informatif ‘’tuturnya".(ts)

Di masa pandemi ini, BPWS terus berupaya untuk membangun Madura, salah satunya, hari ini BPWS bersama Sekjen Kementerian PUPR Ibu Anita Firmanti Eko Susetyowati koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, koordinasi ini dilakukan untuk lebih menyatukan tekad dalam membangun Madura khususnya Kabupaten Bangkalan, bertempat di pendopo agung bangkalan Kamis 30/7.

Bupati Bangkalan RKH Abd Latif Amin Imron, menyambut baik kedatangan Sekjen PUPR bersama Pimpinan BPWS, beliau menyampaikan bahwa "koordinasi merupakan hal terpenting dalam membangun sebuah Wilayah, tanpa koordinasi sulit untuk mewujudkannya", hal ini jg disampaikan Herry Marzuki selaku Plt. Kepala BPWS "saya akan berusaha semampu saya dalam mendorong percepatan pembangunan di madura, salah satunya dengan rutin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten di wilayah Madura".(ts)

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) baru saja mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Lapran Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini menjadikan BPWS telah 5 kali berturut turut meraih Opini WTP ini. Penghargaan ini diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Auditorium BPK, Lantai 2 Tower BPK, Plt Kepala BPWS, Ir. Achmad Herry Marzuki, CES, turut memuji pencapaian BPWS tersebut " Alhamdulillah, bagus. kami sebagai Lembaga Non Struktural berterima kasih dengan penghargaan itu.” Keberhasilan BPWS meraih status opini WTP dinilai Herry tak terlepas dari peran pegawai BPWS yang selama ini telah aktif bekerja secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab, Pencapaian itu diharapkan menjadi landasan bagi BPWS untuk melakukan kinerja lebih baik ke depannya. (TS)

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 kembali digelar oleh Komisi Informasi Pusat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di depan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) saat sosialisasi   e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) selama tiga hari, 13-15 Juli 2020 di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.

Ada tujuh kategori Badan Publik (BP) yang mendapatkan sosialisasi e-monev dimulai dari 34 BP Kementerian dan 46 BP Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 34 BP Lembaga Non Struktural pada hari pertama. Pada hari kedua terdiri dari  85 BP Perguruan Tinggi Negeri dan 105 BP Badan Usaha Milik Negara serta pada hari ketiga khusus untuk 9 BP Partai Politik yang lolos ke DPR RI.

Gede Narayana menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan monev yang digelar KI Pusat setiap tahun sejak 2011 untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir. “Juga dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir.

Dalam kesempatan yang lain, Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi selaku koordinator e-monev 2020 memastikan bahwa monev dilaksanakan KI Pusat secara terukur, yaitu menggunakan metode penilaian secara kuantitatif sesuai dengan pembobotan nilai yang menghasilkan nilai matematis. Juga menurutnya, objektif karena didukung dengan data sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi dan juga menggunakan prinsip akuntabel, yaitu seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. 

Selain itu, menurutnya e-monev juga berprinsip partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif, termasuk transparansinya, yaitu seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh peserta dan terakhir berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus.(TS)

 

BANGKALAN – Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS), tetap berkomitmen dalam pengembangan wilayah Madura. Termasuk melanjutkan pembangunan di masa pandemi covid-19 saat ini.

Kelanjutan program BPWS ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Selasa (30/6/2020). Pertemuan tersebut sekaligus memperkenalkan pelaksana tugas (Plt) Kepala BP-BPWS (Kabapel) yang baru, Ir Achmad Herry Marzuki, CES.

Jajaran pimpinan BPWS disambut hangat oleh Bupati Bangkalan, RKH Abdul Latif Amin Imron Ra Latif, didampingi Sekda Bangkalan, Taufan Zairinsjah di Pendopo Kabupaten Bangkalan.

Turut mendampingi Kabapel BPWS, Dr. Ir Agus Wahyudi , SE, MM (Deputi Perencanaan BPWS), dan Ir Hadi Roseno, M.Sc (Deputi Pengendalian BPWS) bersama jajaran Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi BPWS.

Sebagai Kabapel BPWS yang baru, Herry menyampaikan tugas dan fungsi BPWS kepada Pemkab Bangkalan. 

Namun, lantaran dalam situasi pandemi Covid-19 program program pembangunan tersebut sempat terhenti. Diantaranya, penandatanganan MoU, Pembebasan Lahan, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Jalan, dan Pengelolaan SPAM di Bangkalan.’’Termasuk pelatihan SDM Santri yang ada di Pondok Pesantren,’’ kata Herry.

Pertemuan tersebut mendapat respon positif. Bak gayung bersambut Pemkab Bangkalan tengah berupaya melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda. Menurut RKH Abdul Latif Amin Imron, kehadiran BPWS sudah banyak membantu dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian yang ada di wilayahnya. Adanya pembangunan infrastruktur hingga dilaksanakannya pelatihan sumberdaya manusia bagi warga Bangkalan, setidaknya menjadi perhatian terhadap kinerja BPWS sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memajukan kawasan di Pulau Garam.(edw)