Indonesian Chinese (Simplified) English Japanese Korean
rdev

rdev

Web administrator di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Website URL: http://www.bpws.go.id Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tengah mematangkan sinkronisasi perencanaan pembangunan di KKJSM terkait dengan adanya rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di kawasan Suramadu sisi Madura.

Rencana Pembangunan IISP itu terungkap dalam rapat bersama antara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta pada pertengahan Mei 2019.

Dalam kesempatan itu diputuskan akan dibangun sebuah taman pendidikan dengan konsep IISP dikawasan Suramadu sebagai ikon pintu masuk Pulau Madura.

Ibu Gubernur berencana akan bangun IISP di atas lahan seluas 101 hektare, di Bangkalan Madura. ungkap Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan, Selasa (11/6/2019).

Ia menjelaskan, oleh karena itu tentunya pihaknya akan mensinergikan, gagasan Gubernur Jatim  tersebut dengan konsep yang telah dibuat oleh BPWS.

Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlap. Kami ada juga konsep wisata di pesisir pantai KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura), jelasnya.

Dalam rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, IISP seluas 101 hektare nantinya terdiri dari beberapa bagian.

Diproyeksikan, 20 persen untuk kawasan edukasi, 30 persen untuk kawasan seni, dan 50 persen diproyeksikan sebagai kawasan entertaiment.

Lahan 600 hektare KKJSM bisa diproyeksikan untuk maksud tersebut jika diperlukan katanya.

Seperti diketahui, pengembangan kawasan seluas 600 hektare KKJSM masuk dalam perencanaan Kementerian PUPR. Kawasan tersebut disebut mempunyai nilai potensi investasi mencapai Rp 53 triliun.

KKJSM meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Saat ini, lanjut Pandit, BPWS telah membebaskan lahan seluas 40 hektare dari 600 hektare di KKJSM untuk pembangunan rest area.

Seluas 10 hektare di sisi barat Jembatan Suramadu telah dibangun rest area. Sedangkan 30 hektare di sisi timur belum dibangun, paparnya.

Selain membangun rest area, di kawasan 40 hektare itu BPWS akan melanjutkan pembangunan objek wisata di bibir pantai di KKJSM.

Wahana wisata pantai yang dilengkapi dengan taman rekreasi itu berada di kawasan 4 hektare, di sisi timur dan barat Jembatan Suramadu. Pandit menambahkan, BPWS masih menunggu konsep yang akan dipakai dalam pembangunan IISP.

Apakah menggunakan konsep di bibir pantai atau mereklamasi?

Landscape sudah ada. Tapi kami belum tahu plothing nya di mana. Namun yang pasti, kami akan mensinergikan dengam gagasan Ibu Gubernur Jatim. pungkasnya.(coy)

KEMENTERIAN KEUANGAN JAKARTA - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini menjadi yang ke-4 kalinya diraih BPWS secara berturut-turut sejak tahun 2015. Opini WTP juga diberikan BPK pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Opini WTP ini menunjukkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari jajaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Untuk itu, saya berterima kasih atas pembuktian komitmen dan tekad seluruh entitas di lingkungan BPWS dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP), Semoga Prestasi ini bisa lebih memacu kinerja jajaran BPWS menjadi lebih baik lagi.” kata Plt. Kepala BP-BPWS setelah sesi penyerahan opini WTP, di Auditorium Keuangan Negara II BPK RI  Jakarta (14/6).

Penyerahan opini atas Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut diterima BPWS dari Anggota V BPK RI Isma Yatun, di Auditorium BPK RI, Jum'at (14/6). Acara penyerahan tersebut juga dihadiri Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lainnya di lingkungan Auditorat Keuangan Negara BPK RI di Jakarta.

Opini WTP merupakan peringkat tertinggi dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. (nin)

Setelah sebulan penuh berpuasa, lebaran atau Idul Fitri adalah momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan etos kerja. Ini disampaikan dai kondang, KH . Aat Ainussalam dalam halal bi halal di Kantor BPWS, Selasa (11/6) kemarin.

Dai yang mengisi dakwah rutin di JTV ini mengatakan, jika seseorang  justru melempem dan menurun kualtias kerjanya paska lebaran,  maka dia adalah orang yang rugi.

“Habis lebaran, malas masuk kantor, lalu mbolos.  Berarti orang ini tidak meraih fadhilah Ramadhan, karena tidak amanah. Usai puasa, semestinya justru menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya,”ujarnya.

Halal bi halal sendiri dihadiri seluruh jajaran pimpinan dan staf BPWS. Bertempat di ruang mustazier, semua jajaran BPWS saling bermaaf mafan satu sama lain. Usai menggelar halal bi halal, ritme kerja BPWS pun kembali seperti biasa. (coy)

PEMKAB Bangkalan memberikan solusi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL), terdampak proyek pembangunan di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM).

Puluhan PKL ini sedianya akan ditempatkan di Sentra IKM Bangkalan milik Pemkab. Lokasi tersebut dibangun di atas lahan seluas enam hektar oleh Kementrian Perindustrian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) secara multiyears.

Menurut Wakil Bupati Bangkalan, H. Mohni lokasi tersebut bisa menjadi alternatif bagi PKL Suramadu.’’Itu akan menjadi solusi yang kami tawarkan nantinya,’’ terangnya.

Itu disampaikan Mohni ditemui seusai rapat koordinasi dengan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), kemarin.

Saat ini, PKL Suramadu masih menunggu penyelesaian pembangunan Rest Area yang berada di kawasan Desa Pangpong. Pembangunan tersebut tengah dikebut oleh BPWS dan bisa dituntaskan akhir tahun ini.

Disisi lain, akses Suramadu juga tengah berjalan pengerjaan proyek jalan pendekat (Overpas) tahap kedua. Yakni berada di wilayah perbatasan Desa Baengas dan Sukolilo Barat.

Agar para PKL terdampak tidak kehilangan mata pencahariannya, Camat Labang dan para Kepala Desa nantinya turut dilibatkan dalam solusi tersebut.

’’Ya pemindahan (Sentra IKM, red) kami tawarkan sebagai solusi terakhir. Tadi juga sudah disampaikan dirapat, alternatif lain. Termasuk solusi dari Camat Labang bagi para PKL,’’ terang Mohni. (edw)

PERJUANGAN Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebagai lembaga definitive mendapat dukungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah bahkan menyampaikan ide agar turut melibatkan para bupati se-Madura dalam struktur kepengurusan BPWS. Itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tentang Pemilihan Kepala BPWS di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Selasa (14/5).

’’Mereka (bupati, red) menjadi bagian yang ikut berproses dalam pembangunan di Madura. Kemudian keterlibatan ulama Madura juga disampaikan oleh Pak Menteri PUPR dalam proses kelembagaan,’’ terang Khofifah.

Pembahasan ini dilakukan bersama Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono terkait revitalisasi struktur kelembagaan BPWS.

Menurut Gubernur Perempuan pertama di Jawa Timur ini, jika para bupati se-Madura masuk dalam jajaran struktur kepemimpinan di BPWS, maka ada sinergi pembangunan di wilayah masing-masing.

Masukan untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) industri garam, misalnya.’’KEK industry garam itu di Madura cukup berpotensi. Ini bisa inline dengan seluruh program strategis BPWS. Jadi lebih enak,’’ kata Khofifah. (edw)

PENATAAN Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) kembali dilakukan. Pasca penataan di sebelah barat kini proses tersebut kembali dilakukan di sisi timur.

Wilayah penataan ini berada di dua perbatasan desa. Yakni Desa Baengas dan Sukolilo Barat. Lokasinya berada persis dikawasan pembangunan overpas II.

Upaya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus dijalin oleh BPWS.’’Kami berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah terkait rencana ini,’’ terang Kepala Sub Divisi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta, Divisi Hubungan Kelembagaan dan Komunitas Masyarakat (HKKM), Adita Putri Pertiwi, Rabu (15/5).

Kali ini, peran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan dilibatkan penuh. Utamanya masuk kedalam Tim Satuan Tugas Penataan PKL KKJSM. Realisasi ini dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan, Setidjabudhi.

’’Keterlibatan OPD Pemkab Bangkalan kami rasa sangat membantu. Terutama dalam proses pendekatan serta pelaksanaan nantinya dalam rangka penataan,’’ terang Adita.

Alumnus Universitas Surabaya ini menambahkan, pihaknya segera menjembatani dalam koordinasi antara pihak Pemkab Bangkalan dengan BPWS.

Terpisah, Setidjabudhi merespon positif adanya koordinasi yang dilakukan.’’Kami meminta agar ada pertemuan awal terlebih dahulu dengan BPWS. Terserah nanti jadwalnya kapan monggo diatur,’’ kata dia.

Rencananya, agenda pembahasan tersebut dijadwalkan pada rabu pekan depan dengan dihadiri oleh Pimpinan BPWS di kawasan Tambak Wedi Surabaya. (edw)